Articles
PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI
Kusumawardani, Anindita;
Yuliani, Febri;
Adianto, Adianto
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33578/jkp.11.1.p.19-24
Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Sifat penelitian adalah deskriptif explanatory research. Explanatory research yaitu untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel dengan variabel yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja pegawai berada pada kategori sangat kuat. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya pemberian kompensasi finansial yang baik maka kinerja pegawai akan tetap terjaga karena para pegawai merasakan sangat dihargai oleh organisasinya. Selain itu pegawai menganggap organisasi telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perhatian kepada mereka dalam bekerja. Pada nilai koefisien korelasi ditemukan nilai sebesar 0,857 sehinga hal ini termasuk pada kategori sangat kuat. Artinya, terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel kompensasi finansial dan kinerja pegawai.
Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)
Rusli, Zaili;
Yuliani, Febri;
Sulistianingsih, Endang;
', Adianto;
Sadad, Abdul
Jurnal Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33578/jkp.3.2.p.%p
The purpose of this study to identify and analyze the empowerment of the poor throughprograms UED-SP in Kuala Terusan, District Kerinci, Pelalawan, Riau Province. The researchmethod used is descriptive survey approach, at research that seeks to tell the existing problem-solving that comes with the existing literature. Data collection techniques performed in researchthis in three ways, namely interviews, written sources (documentation), fitted with a questionnaire.The results showed the performance management program UED-SP judged by the public, especiallythe beneficiaries of the program are considered good.
PERENCANAAN PENINGKATAN KINERJA: UPAYA MERANCANG DAN MERAIH KINERJA PRIMA
Yuliani, Febri
Jurnal Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33578/jkp.1.2.p.%p
Performance measurement is for assessing the success/failure/policy in accordance with the goalsand objectives that have been established in order to realize the mission and vision of the organization.Because, it is a matter of urgency to create a system that is able to measure performance and organizationalsuccess. To be able to answer the questions will be the level of success of an organization, then the entireorganization’s activities - not to the input (input) from the organization’s program but is concerned withoutput, processes, benefits and impact of organizational programs, of all things is important that thereperformance improvement planning.
IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
Dewi Sartika;
Febri Yuliani
Jurnal Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.4.2.p.199-122
Penelitian inibertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengadaanbarang jasa secara elektronik di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian inimenggunakan metode kualitatif dan teknik triangulasi dengan melakukan check, recheck, dancrosscheck terhadap data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini layakuntuk diimplementasikan guna mendukung pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan konsepimplementasi kebijakan, maka pelaksanaan e-procurement sudah terimplementasi dengan baik.Kata Kunci: e-government, e-procurement, implementasi, kebijakan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT PADA LAHAN GAMBUT
Febri Yuliani
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.10.1.p.33-40
Besarnya kontribusi sawit terhadap ekspor membuat sawit ditetapkan pemerintah sebagai komoditas unggulan Indonesia. Lebih dari itu, dari perspektif ekonomi global, sawit adalah komoditas yang merupakan kekhasan Indonesia dimana Indonesia memiliki keunggulan yang komparatif dalam produksi sawit. Tujuan penelitian adalah menemukan dan mengimplementasikan kebijakan kelembagaan yang sesuai dan mendorong industri kelapa sawit rakyat agar memiliki nilai tambah bagi peningkatan daya saing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei, dimana analisis data secara deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan secara komprehensif terkait kerangka peraturan dan kelembagaan dalam pengelolaan petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Siak.Hasil penelitian menunjukan pembangunan sub sektor perkebunan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan selaras dengan potensi sumber daya alam yang tersedia. Sehingga peran penting perkebunan sebagai penggerak perekonomian sebagai penggerak perekonomian daerah, mendukung pengembangan wilayah, penyerapan tenaga kerja, pendorong pengembangan industri hilir, penyumbang pendapatan daerah, penyedia devisa negara serta peran pentingnya mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akan semakin meningkat.
EVALUASI PROGRAM KELOMPOK MASYARAKAT
Raja Akhmad Fadhli;
Febri Yuliani
Jurnal Kebijakan Publik Vol 5, No 3 (2014)
Publisher : Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.5.3.p.61-66
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui danmenganalisis evaluasi program kelompok masyarakat (specific block grant) sebagai strategi percepatanpembangunan desa/kelurahan di Kabupaten Siak Tahun 2012 – 2013 dan faktor-faktor yangmenghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh William Dunn yang menilaikeberhasilan evaluasi dapat dilihat dari efektivitas, efisiensi, kecukupan pemerataan, responsivitas danpemerataan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Siak, dimana yang menjadi informan kunci dalampenelitian ini adalah aparatur desa dan kelompok POKMAS. Sedangkan informan pelengkap dalampenelitian ini yaitu masyarakat desa. Dalam menentukan informan digunakan tehnik snowball samplingyaitu sebuah tehnik penentuan sumber informasi seperti bola salju yang mengelinding untuk menemukansumber informasi yang paling tepat dalam memberikan tanggapan. Pengumpulan data dilaksanakandengan metode observasi dan wawancara kepada informan penelitian. Setelah data terkumpul kemudiandianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian ditemukanbahwa evaluasi program kelompok masyarakat (specific block grant) sebagai strategi percepatanpembangunan desa/kelurahan di Kabupaten Siak Tahun 2012 – 2013 masih belum baik. Sedangkanfaktor-faktor yang menghambat evaluasi program kelompok masyarakat (specific block grant) sebagaistrategi percepatan pembangunan desa/kelurahan di Kabupaten Siak Tahun 2012 – 2013 adalah faktorrendahnya ketersediaan SDM yang berkompeten, faktor rendahnya komitmen daerah dan faktorrendahnya partisipasi kelembagaan lokal.Kata Kunci: implementasi program, peserta program, pemeliharaan kesehatan
FORMULASI KEBIJAKAN SEJARAH PRA KEMERDEKAAN RI
Benny Syofyan Ahmad;
Febri Yuliani;
Adianto Adianto
Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8077
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses formulasi kebijakan sejarah pra kemerdekaan RI di Kota Dumai. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Kajian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada upaya investigasi dan pengkajian secara natural fenomena yang terjadi dalam keseluruhan kompleksitasnya. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan Formulasi Kebijakan Sejarah Pra Kemerdekaan RI di Kota Dumai sudah berjalan. Hal ini karena dilihat dari 5 (lima) tahapan penelitian kebijakan yang dikemukakan Ann Majchrzak, yaitu persiapan, konseptualisasi studi, analisis teknikal, perumusan rekomendasi dan mengkomunikasikan hasil studi. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa faktor penghambat dalam memformulasikan kebijakan tersebut adalah kuantitas dan kualifikasi aparatur yang belum memadai dan sistem penjadwalan anggaran di pemerintahan.
PERAN AKTOR KEBIJAKAN PADA NETWORKING KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Febri Yuliani;
Abdul Sadad
Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8133
Kebakaran lahan dan hutan (karhutla) terus terjadi dan meningkat pada tahun 2019 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karhutla membawa kerugian ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan dan transportasi yang besar pada masyarakat secara luas. Namun ada pihak-pihak yang diuntungkan secara ekonomi dengan karhutla karena mempermudah dan mempercepat pengolahan lahan untuk pertanian. Usaha-usaha transformasi masyarakat dan korporasi harus dilakukan secara rasional dengan memahami situasi di lapangan dan kebutuhan masyarakat akan penghidupan yang layak. Teori jejaring didasarkan pada relasi antar aktor yang bersifat saling tergantung satu sama lain (interdependence). Penelitian ini bertujuan: 1) Bagaimanakah peran Aktor kebijakan pada pola jejaring organisasi yang terlibat dalam peneglolaan lahan gambut di Kabupaten Rokan Hilir ? 2). Bagimana Penguatan kelembagaan peneglolaan Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir ? Metode yang digunkan adalah kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Unit analisis dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang peran aktor kebijakan pada jejaringan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola hubungan koordinasi formal antar-instansi dalam kerja penanganan dan pengendalian karhutla, dan instansi-instansi pemerintah yang terlibat, status personil Tim Posko Siaga Darurat Penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan didaerah yang bersifatex officio sesuai dengan SK Bupati yang diperbarui per tiga (3) bulan. Komunikasi atau pertemuan antar-lintas instansi biasanya bersifat responsif dan menjadi intens terutama tatkala terjadi situasi darurat kebakaran hutan/lahan. Pada konteks jaringan instansi pengendali kebakaran hutan dan lahan koordinasi lebih diartikan sebagai koordinasi operasional, teknis, dan administratif yang bersifat koordinasi formal maupun koordinasi informal. Koordinasi antar organisasi secara formal berdasarkan Surat Keputusan (SK). Sementara koordinasi informal terjalin antar agen dari organisasi-organisasi perangkat daerah yang berbeda karena namun sama-sama terlibat dalam kerja Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN COVID-19
Nanda Ade Putra;
Febri Yuliani;
Adianto Adianto
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i1.8204
Kebijakan lockdown atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dilakukan oleh pemerintah berdampak ke sektor perekonomian, banyak masyarakat yang omset usahanya menurun dan penghasilannya berkurang. Mas-yarakat yang punya fasilitas kredit di bank menjadi kesulitan membayar kewajiban angsuran kreditnya sehingga kreditnya macet. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan OJK di Bank Mandiri Kota Dumai dan apa yang menjadi faktor penghambat dari implementasi kebijakan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui tahapan mereduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau verifikasi data. Untuk memperoleh data yang representatif baik data primer maupun sekunder, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dokumentasi dan studi perpustakaan. Hasil penelitian evaluasi kebijakan menunjukan bahwa implementasi POJK No 11/POJK.03/2020 belum maksimal, dimana masih banyak nasabah yang tidak mau mengajukan karena lokasi nasabah yang jauh dari kantor bank dan karena adanya biaya yang timbul jika nasabah ingin mengajukan penangguhan pembayaran angsuran kredit, serta karena terbatasnya jumlah SDM sehingga prosesnya menjadi lama.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN BERBASIS INOVASI
Didik Noviyanto;
Febri Yuliani;
Darmanto Darmanto
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8255
Pelaksanakan pelayanan Permohonan Tanah Pertama Kali dan Peralihan Hak seringkali terlambat dari batas waktu yang telah ditentukan. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan telah menetapkan sebuah Pelayanan Inovasi bertajuk “AKASIA” (Antar Kerumah Anda Sertipikat Jika Lama) dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan sebuah inovasi. AKASIA merupakan terobosan yang datang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sebagai bentuk kompensasi berupa penyerahan sertipikat sampai ke alamat rumah pemohon dengan tetap sesuai prosedur dan syarat pengambilan sertipikat. Konsep teori yang digunakan adalah teori Pelayanan Publik menurut Lovelock (2007). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengkajian data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan AKASIA yang dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan telah terlaksana dengan baik karena realisasi dan respon masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun dalam hal ini pada layanan AKASIA belum memiliki standar prosedur khusus yang mengatur tentang alur serta proses dalam melaksanakan layanan AKASIA serta salah satu kelemahan internal unit pelayanan pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan adalah kurangnya tenaga SDM berkualitas. Pelaksanaan layanan AKASIA juga masih tergolong belum efektif dilaksanakan, sedangkan permohonan kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali juga banyak yang melewati jatuh tempo berdasarkan keluhan dari pemohon.