Articles
Disiplin Pegawai Untuk Peningkatan Kinerja Di Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru
Erayuana, Weli;
Andri, Seno;
Yuliani, Febri
Jurnal Niara Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.519 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v13i1.4215
Tujuan penelitian ini mendeskripsikan masalah kedisiplinan Pegawai Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru dalam dalam peningkatan kinerja dengan penggunaan finger print. Kedisiplinan yang digambarkan berkaitan dengan kedisiplinan waktu, disiplin mengikuti aturan, disiplin dengan tanggungjawab. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif untuk mengambarkan kedisiplinan pegawai. Fokus penelitian ini pada disiplin pegawai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Informan Penelitian diambil mengunakan teknik purposive sampling karena peneliti sudah mengetahui lokasi dan informan penelitian dengan data-data yang bersifat komunitas dari subjektif. Informan penelitian terdiri dari Bendaharawan, Administrator atau operator dari Finger Print Bagian Sistem Informasi, Bagian Program Perencanaan Kinerja Pegawai dan Pegawai Balai Latihan Masyarakat Kota Pekanbaru. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini mengunakan data primer terdiri dari data yang diperoleh secara langsung dari lapangan sedangkan data sekunder diperoleh data yang diperoleh dari literature review dan dokumen administrasi yang dipublikasi atau tidak dipublikaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan dengan model Interaktif dan dalam menguji validitas data dengan triagulasi data. Hasil penelitian menunjukkan dispilin pegawai tidak berjalan sesuai dengan aturan dan harapan dalam pencapaian kinerja organisasi
Evaluasi Kebijakan Kebandarudaraan Pada Bandar Udara Tempuling Di Kabupaten Indragiri Hilir
Yesi Nazila;
Febri Yuliani;
Hasim As'ari
Jurnal Niara Vol. 13 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.054 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v13i2.4851
Pengelolaan bandara tidak hanya dilaksanakan oleh kota-kota besar, namun juga oleh kota-kota pada tingkat Kabupaten yang ada diseluruh Indonesia termasuk Kabupaten Indragiri Hilir. Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Kabupaten yang juga dikenal sebagai kota seribu jembatan dengan luas 11,606 km2 yang sebagian daerahnya adalah rawa-rawa. Bandar Udara Tempuling merupakan hasil dari kebijakan yang dikeluarkan guna untuk memenuhi misi pembangunan diharapkan akan menjadi Kabupaten yang maju dan berkembang dari segala bidang termasuk dalam hal pembangunan fisik dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, dengan tolak ukur pendapatan, masyarakat yang meningkat, distribusi pendapatan yang merata, dan dengan melihat potensi yang dimiliki oleh Kabuapeten Indragiri Hilir dari berbagai bidang perkebunan, pertanian, kelautan, dan perindustrian. Untuk pengelolaan bandar udara tersebut maka dibutuhkanlah sebuah evaluasi dalam proses untuk menilai dari awal bagaimana kebijakan tersebut dapat terlakasana dengan baik sehingga sasaran yang telah di wacanakan dapat terarah dengan benar. Evaluasi Kebijakan Kebandarudaraan Pada Bandar Udara Tempuling Di Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan teori tipe evaluasi dengan skema penilaian menurut Nurcholis yaitu ada 4 tipe : (1) input, (2) proses, (3) output, (4) outcomes. Adapun faktor penghambat dari penyelenggaraan bandar udara tempuling ialah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik dalam segi kualitas maupun kuantitas dalam perencanaan hingga dalam pelaksanaannya, selain itu keterbatasan kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menangani kegiatan bandar udara. Tidak berkesinambuanganya pemerintah daerah dalam melihat aspek jangka panjang terhadap bandar udara, Serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai bandar udara tempuling.
Analisis Self Defelopment Pasca Pemberian Pelatihan Di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah 1 Pekanbaru
Helsa Oktavia;
Febri Yuliani
Jurnal Niara Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (587.855 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i1.6091
Analisis Self Development Pasca Pemberian Pelatihan Di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah 1 Pekanbaru.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan diri setelah pemberian latihan di UPT-LK wilayah 1 Pekanbaru serta factor-faktor apa saja yang menghambat pengembangan diri setelah pemberian pelatihan di UPT-LK wilayah 1 Pekanbaru. Jenispenelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.Informan dalam penelitian ini adalah pegawai bagian pelatihan di UPT-LK Wilayah 1 Pekanbaru,pegawai bagian tata usaha di UPT-LK Wilayah 1 Pekanbaru,instruktur pelatihan di UPT-LK Wilayah 1 Pekanbaru, dan peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan di UPT-LK Wilayah 1 Pekanbaru.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.Hasil penelitian diketahui bahwa pengembangan diri yang dilakukan peserta pelatihan setelah menyelesaikan pelatihan di UPT-LK wilayah 1 Pekanbaru masih kurang baik. Factor penghambat pengembangan diri peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan adalah tidak memiliki tujuan yang pasti, suka berfikir negative, kurangnya motivasi, malu atau takut untuk memulai sesuatu dan terjadinya Pandemi Covid-19 (corona virus).
Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan Jalan Umum yang Berstatus Sebagai Jalan Kota di Kecamatan Pekanbaru Kota)
Ikhsan Risniawan Putra;
Febri Yuliani;
Hasim As'ari
Jurnal Niara Vol. 14 No. 3 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.768 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i3.6449
Abstract This research is based on the purpose of Regional Regulation No.10 of 2017 which is to realize road traffic and transportation in Pekanbaru Kota can be safe, comfortable and efficient which has not been reached. the purpose of this research is to determine the implementation and what factors hinder implementation the policy the provision of road equipment in Pekanbaru Kota Distric. This research uses Grindle theory, namely the content variables of this policy include: group interests, types of benefits, changes to be achieved, location of decision making, program implementation, resources used. The policy environment includes: Power, interests, and strategy of policy actors; Characteristics of the institutions; Group compliance level. This study used descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the implementation or application of the road equipment provision policy in Pekanbaru Kota District is seen from the process or workflow is good, but there are several obstacles, namely: road facilities that are less maintenance so that the benefits of this policy have not been maximally realized. The factors that hindered this policy were limited budget, bad behavior of public elements and poor maintenance of road equipment. Keywords : Implementation of Policy, Traffic, Road Equipment.
Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Kecamatan Dumai Barat
liberti;
Febri Yuliani
Jurnal Niara Vol. 14 No. 3 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (349.81 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i3.7379
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Penilitian ini bertujuan Untuk menganalisis implementasi Kebijakan PKH Di Kecamatan Dumai Barat dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam implementasi PKH di Kecamatan Dumai Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini terdapat empat orang yaitu Kepala Dinas Sosial, Pendamping Program Keluarga Harapan kecamatan, PSM (Pekerja Sosial Masyrakat), Penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Pemilihan sumber data pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Adapun yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Dumai Barat belum maksimal dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Hal ini terlihat dari kelompok sasaran yang belum tepat; jumlah pelaksana yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas (skill) sehingga belum bisa dikatakan maksimal. Penelitian ini dijawab menggunakan teori Grindle, yaitu Content Of Polish serta kendala yang ditemukan yaitu : Minim anggaran dari pemerintah, Sumber daya masyarakat yang masih perlu penyesuaian jumlahnya untuk mendukung validitas data penerima PKH
Efektivitas Pelaksanaan e-Office Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Provinsi Riau
Rissa Oktaviana;
Febri Yuliani;
Adianto
Jurnal Niara Vol. 15 No. 1 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.565 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i1.7387
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan e-Office serta menganalisis faktor penghambat pelaksanaan e-Office pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Provinsi Riau. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan e-Office pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Provinsi Riau ditinjau dari kriteria ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan,, dan ketepatan proses adalah tidak efektif. Faktor penghambatnya yaitu lemahnya komitmen para pelaksana, keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi, serta faktor kepemimpinan
Kebijakan Inovasi Teknologi Bidang Perikanan Bagi Masyarakat Transmigrasi Lokal Di Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar
Adinda Qori T.M;
Meyzi Heriyanto;
Febri Yuliani
Jurnal Niara Vol. 14 No. 3 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (789.243 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i3.8018
Penelitian ini dilatar belakangi Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang mengeluarkan kebijakan terkait Kawasan Minopolitan, yaitu di Desa Koto Mesjid. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menuangkan kebijakan daerahnya dalam bentuk Keputusan Bupati Kabupaten Kampar dalam memfasilitasi desa tersebut sebagai wilayah cluster yang terbit dalam tiga bentuk kebijakan. Kawasan Minapolitan merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas serta percepatan. Kawasan Minapolitan merupakan suatu bagian wilayah yang memiliki fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan inovasi teknologi bidang perikanan bagi masyarakat transmigrasi lokal di desa koto masjid dapat berlangsung serta apa saja faktor yang pendukung dan penghambat dalam penerapan kebijakan inovasi teknologi bidang perikanan bagi masyarakat transmigrasi local di Desa Koto Masjid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan peneliti menetapkan prosedur sampling purposive mana yang dapat digunakan untuk mengindentifikasi orang-orang yang akan diobservasi atau diwawancarai dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknik trigualasi. HasiI penelitian ini menunjukkan Kebijakan inovasi teknologi bidang perikanan bagi masyarakat transmigrasi lokal di kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai kawasan sentra produksi perikanan di provinsi Riau melalui surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS/99/II/2000 tanggal 28 Februari 2000 dan baru tahun 2010 ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan dapat dijadikan salah satu alternative solusi dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kampar tersebut serta penelitian ini memiliki faktor pendukung yakni konsep awal kebijakan, sumber daya dan kemandirian masyarakat pembudidaya dan faktor penghambatnya yaitu peran pemerintah, koordinasi dan komunikasi birokrasi, dan evaluasi jangka waktu maka tujuan dari pelaksanaan kebijakan ini masih belum dapat tercapai dengan maksimal.
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan (JKN) FKTP Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018
Essy Desmita;
Febri Yuliani;
Adianto
Jurnal Niara Vol. 15 No. 1 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (585.758 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i1.8298
Penelitian ini dilatar belakangi Dana kapitasi merupakan dana yang diberikan pemerintah daerah melalui puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 dan untuk mengetahui faktor - faktor yang menghambat Pengelolaan Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari informan, yaitu kepala seksi jaminan kesehatan masyarakat, pemegang program jaminan kesehatan masyarakat dan bendahara jaminan kesehatan puskesmas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme keuangan daerah menghambat Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP di Puskesmas khususnya puskesmas yang belum BLUD, kurangnya kemampuan tenaga kesehatan untuk menyusun Perencanaan, penganggaran dan pengelolaan dana kapitasi
Implementasi Kebijakan Smart City Madani Melalui Mal Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru
Nadya Khairunnisa;
Zaili Rusli;
Febri Yuliani
Jurnal Niara Vol. 17 No. 2 (2024): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v17i2.22986
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Smart city Madani melalui Mal Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru beserta faktor penghambatnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan wawancara kepada informan terpilih, selanjutnya data yang didapat dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mal Pelayanan Publik belum dapat mendukung implementasi kebijakan Smart city Madani karena belum membawa perubahan nyata dalam pelayanan masyarakat di Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan masih ada ketidaksepemahaman antara instansi yang tergabung di MPP dengan standar pelayanan yang ditetapkan MPP terkait jam aktif pelayanan meskipun sudah memiliki SOP dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Belum adanya mekanisme pengawasan yang mengatur hal ini karena hanya mengandalkan MoU dan juga perjanjian kerjasama. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi MPP, dan tidak sedikit yang kecewa atas pelayanan yang diberikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan dari segi SDM khususnya bagian informasi masih sangat minim. Kebijakan pembangunan MPP ini pada awalnya menjadi bukti nyata terobosan dan inovasi pelayanan DPMPTSP Kota Pekanbaru dalam mendukung smart city Madani dengan melibatkan seluruh instansi pelayanan yang ada untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi ditengah usia MPP yang terbilang masih baru serta masih memiliki banyak kekurangan yang perlu fokus dibenahi, justru muncul isu dan wacana mengubah sebagian gedung MPP menjadi alun-alun Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga potensi besar MPP saat ini seakan-akan tidak lagi menjadi perhatian utama kebijakan pemerintah. Akibatnya, banyak masyarakat menganggap bahwa keberadaan MPP ini tidak lagi mendukung kebijakan smart city madani. Terdapat faktor yang menghambat implementasi kebijakan Smart city Madani melalui Mal Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru terdiri dari kurangnya sosialisasi, keterbatasan kuota pelayanan dan masih rendahnya literasi digital masyarakat
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Bencana Banjir di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)
Elisabeth;
Febri Yuliani
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v18i1.27385
Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan penanggulangan Bencana Daerah, khususnya di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi dan menganalisis kendala dari Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori Thomas B. Smith yang menggunakan 4 indikator, yaitu Kebijakan yang diidealkan, Kelompok Sasaran, Organisasi Pelaksana, dan Faktor Lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada kesenjangan besar antara kebijakan dan implementasi kesiapsiagaan bencana di masyarakat. Banyak warga yang tidak puas dengan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana saat ini, seperti pendistribusian materi informasi, karena mereka menganggap tidak efektif. Kurangnya sosialisasi yang teratur juga membuat masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan bencana, sehingga menimbulkan masalah pada saat bencana terjadi. Terdapat kendala yang menghambat implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kecamatan Rumbai yang terdiri dari sosialisasi yang tidak tepat sasaran, masyarakat kurang responsif, dan lokasi yang sulit diakses untuk kegiatan penanggulangan banjir di Kecamatan Rumbai