Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.248
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum JURNAL SIPAKALEBBI Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum PALITA: Journal of Social - Religion Research DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam ISTIQRA: JURNAL HASIL PENELITIAN ALSYS : Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research Journal of Education Review Provision Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam Socius: Social Sciences Research Journal Journal of Family Law and Islamic Court
Achmad Musyahid, Achmad
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
SEDEKAH DALAM KONTEKS POLITIK: HUKUM KEBOLEHAN MELALUI PENDEKATAN KAIDAH AL-UMŪR BIMAQĀṢIDIHĀ Juhari, Andi Rezal; Akmal, Andi Muhammad; Musyahid, Achmad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 6 No 2 (2025): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the permissibility of charitable giving (ṣadaqah) in the context of political contests using the al-Umūr bimaqāṣidihā legal maxim approach. The phenomenon of political charity is often equated with money politics, sparking debate among scholars, government authorities, and the public. The discussion explores the concept of ṣadaqah in Islam and the role of intention (niyyah) as the foundation of legal rulings, based on al-Umūr bimaqāṣidihā and its derivative principles. This research employs a qualitative normative method through library research of classical and contemporary Islamic legal sources. The findings indicate that ṣadaqah during political contests is not inherently prohibited, but its legality depends heavily on the giver's intention. If the act is done sincerely for the sake of Allah’s pleasure, it is considered permissible. However, if it is meant to influence voters or gain political support, it is deemed unlawful. In conclusion, government regulations should not impose an absolute ban on political charity, but rather implement strict oversight to ensure that it aligns with sincerity and the principles of fair and honest elections
Dualism and Unworthy Legal Practice: The Marginalization of Women's Rights in Sirri and Early Marriages Hasan, Abi; Musyahid, Achmad; Asman, Asman
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 56 No 1 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v56i1.1006

Abstract

Abstract: Marriage is a constitutional right of Indonesian citizens, but not all marriages end in favour to women. From a legal and normative standpoint, this study examines how sirri and early marriage marginalize women. This article is library research. Datas were collected by conducting study of primary and secondary legal materials. The findings of this study demonstrate that sirri marriage is manifestly ineffective and contrary to the Indonesian Marriage Law. Women in sirri marriages do not have proper inheritance rights because sirri marriages are not recognized by state law, despite the fact that they are valid under religious law. In a similar vein, it appears that women's rights are not guaranteed in early marriage because couples in general lack the capacity and maturity to manage rights, obligations, and roles within the household; even early marriage appears to be "forced."Abstrak: Pernikahan merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia. Akan tetapi, tidak semua pernikahan, baik praktik maupun aturan hukumnya menguntungkan bagi semua pihak, terutama bagi perempuan. Artikel ini mengkaji marginalisasi perempuan dalam kasus nikah sirri dan nikah dini dengan perspektif yuridis-normatif. Data-data dikumpulkan dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan sirri jelas tidak efektif dan cukup menyimpang dari ketentuan Undang-undang Perkawinan Indonesia. Kaum perempuan dalam pernikahan sirri tidak diuntungkan dalam pembagian harta warisan karena pernikahan mereka tidak dikuatkan dengan akta nikah, walaupun pernikahan tersebut dinilai sah menurut hukum agama. Hal yang sama juga terjadi pada pernikahan dini karena hak-hak perempuan pada kenyataannya tidak terjamin. Hal ini disebabkan para pasangan dalam pernikahan dini, umumnya, belum memiliki kapasitas dan kedewasaan yang cukup dalam manajemen hak, kewajiban, dan peran dalam rumah tangga. Pernikahan dini bahkan terkesan sebagai pernikahan yang “dipaksakan”.
KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS DAN PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT Bahar, Sunuwati; Saudi; Luthfiah; Kurniati; Musyahid, Achmad
KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Keagamaan Vol 16 No 2 (2023): Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan (Sinta 3)
Publisher : LPPM IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/kur.v16i2.6243

Abstract

Sharia is a system of laws which has been in force for millennia, whereas jurisprudence specifies the specific formulation of Islamic law to be implemented on an individual case at a particular place and time. Both are distinguishable, but they're inseparable. In order to avoid confusion as to the meaning of Islamic law, It is suggested that the meaning of Islamic law itself be renewed either as a result of teaching or as a consequence of interpretation, interpretation, or thought of the mujtahids. In this study, qualitative descriptive was used. Interviews, observation, and documentation were used to gather data. Data gathering, data reduction, data presentation, and data conclusions are all used in this study's data analysis methodologies. The findings demonstrated that, if Islamic law has grown to be regarded as necessary for a society to maintain its stability, alterations to the law may result in social transformation. Islamic law's goal and essence are reflected in the notion of legal transformation it has brought about.
Telaah Pasal 412 Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Pidana Islam Nugraha, Aliyyul Qayyuum; Hasan, Hamzah; Musyahid, Achmad
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13629

Abstract

Hukum Islam dalam memberikan sanksi terhadap pelaku zina sangat tegas dan kejam. Hal ini tentunya untuk memberikan efek jera kepada pelaku zina dan sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa. Pembaharuan hukum khususnya dalam konteks pembaharuan hukum pidana perlu didasarkan pada jiwa nasional dan nilai-nilai yang dipegang teguh dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh guna mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan ada aturan baru di harap untuk mewujudkan suatu keadilan yang merupakan instrumen/alat bantu yang sangat berarti dalam implementasi aturan hukum. Berdasarakan permasalahan tersebut penulis mengkaji tiga pokok permasalahan, Yaitu: (1) Bagaimana penetapan sanksi tindak pidana perzinahan dalam hukum pidana Islam? (2) Bagaimana penetapan sanksi tindak pidana perzinahan dalam pasal 412 KUHP? (3) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang aturan tindak pidana perzinaan dalam pasal 412 KUHP? Berdasarkan kajian yang dilakukan diperoleh bahwa hukum pidana Islam aturan tentang perbuatan zina ada di dalam Al-Quran dan Alhadis. Dimana tujuan sanksinya untuk memberi efek jera untuk yang melakukan dan belum melakukan, kemudian pasal 412 aturan terkait tndak pidana perzinaan terbilang ringan tidak mampu memberikan efek jera dan bisa berdampak pelaku melakukan perbuatan yang serupa setelah bebas dari hukuman penjara
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaah dalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan Azis, Muh. Ilham; Musyahid, Achmad; Fatmawati, Fatmawati
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.22481

Abstract

Penelitian ini merupakan field research kualitatif deskriptif yang merupakan penelitian lapangan (field research) maka metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Teologi Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data yaitu data primer yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari Sayyid atau Syarifah. Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Data Tersier Sumber data tersier ini dimaksudkan sebagai bahan penunjang sumber dan primer dan sekunder. Tekhnik pengumpulan data melalui Observasi, Interview (wawancara), dan dokumentasi.Selanjutnya data pada penelitian ini menggunakan Riset Lapangan dengan melalui wawancara serta observasi, sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Konsep Kafaah dalam perkawinan keturunan Sayyid di Sulawesi Selatan masih mempertahankan konsep Kafaah nasab. (2) Kriteria Kafaah yang ada dalam masyarakat Sayyid ada tiga, yang pertama agama yaitu seorang Syarifah tidak sekufu dan tidak dibenarkan menikah dengan seseorang yang berbeda agama, yang kedua nasab seorang syarifah tidak sekufu dengan laki-laki yang non sayyid, dan yang ketiga Aliran seorang syarifah ahlussunnah wal jamaah tidak sekufu dengan laki-laki yang yang bukan ahlussunnah wal jamaah . (3) Hukum Islam dalam permasalahan kafaah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab./ Namun semua tetap mendasarkan pada faktor agama yang diharuskan pada kesepadanan dalam perkawinan selain faktor yang lain (nasab, kemerdekaan, pekerjaan, kekayaan).Implikasi Penelitian Konsep (1) kafaah hendaknya dipahami dan dikembalikan pada tujuan awalnya yakni untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. (2) Dalam sistem perkawinan, persoalan nasab hendaknya tidak menjadi penghalang bagi dua insan yang hendak mengarungi bahtera rumah tangga, asalkan calon mempelainya adalah seorang muslim yang memiliki akhlakul  karimah. (3)Perlunya merelevansikan hukum yang berkaitan dengan konsep kafaah dalam fiqih munakahat dengan kafaah yang berlaku dalam suatu komunitas masyarakat serta perkembangan zaman. Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Kafaah, Praktik Perkawinan Sayyid
Dynamics of The Rules for Changing Sharia Law According to Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah Rudin, Syafaat; Kurniati, Kurniati; Musyahid, Achmad; Rahmat, Fajar; As'ad, Muslahuddin
Journal of Family Law and Islamic Court Vol. 3 No. 2 (2024): Journal of Family Law and Islamic Court
Publisher : Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jflic.v3i2.15864

Abstract

The diversity of human life necessitates order to achieve social harmony. This study examines the significance of divine law (syari’ah ilahiyyah) as superior to tasyri’ wad’i (man-made law), focusing on the consistency of Islamic law and its relationship to the fiqh maxim “Laa Yunkaru Taghayyur al-Ahkam bi Taghayyur al-Azman” (legal rulings may change with changing times). Using a literature-based method, the analysis incorporates classical and contemporary scholarly perspectives alongside practical applications of the maxim. The findings reveal that rulings derived directly from textual evidence (nass) are immutable, whereas those based on custom (urf), public interest (maslahah), or independent reasoning (ijtihad) may adapt to changing contexts. The maxim is narrowly applied to rulings influenced by customs, leaving core scriptural rulings unchanged. Examples include theft punishments adjusted for customary definitions of safekeeping, evolving zakat policies, and contemporary regulations such as traffic laws. These findings affirm that Islamic law combines permanence in foundational principles with flexibility in contextual applications, ensuring its relevance across times and places. The study concludes that understanding the boundaries of this fiqh maxim is crucial for maintaining the balance between the timelessness of Islamic law and its adaptability to modern challenges, preserving both its authenticity and practical utility.--Keberagaman kehidupan manusia memerlukan keteraturan untuk mencapai harmoni sosial. Studi ini mengkaji pentingnya hukum ilahi (syari’ah ilahiyyah) yang dianggap lebih unggul dibandingkan dengan tasyri’ wad’i (hukum buatan manusia), dengan fokus pada konsistensi hukum Islam dan hubungannya dengan kaidah fiqih “Laa Yunkaru Taghayyur al-Ahkam bi Taghayyur al-Azman” (hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman). Dengan pendekatan berbasis literatur, analisis ini mencakup perspektif ulama klasik dan kontemporer serta aplikasi praktis dari kaidah tersebut. Temuan menunjukkan bahwa hukum yang bersumber langsung dari nash bersifat tetap, sementara hukum yang didasarkan pada adat (urf), kemaslahatan (maslahah), atau ijtihad dapat disesuaikan dengan konteks yang berubah. Kaidah ini diterapkan secara terbatas pada hukum yang dipengaruhi oleh adat kebiasaan, sementara hukum nash tetap tidak berubah. Contoh penerapan mencakup hukuman pencurian yang disesuaikan dengan definisi adat penyimpanan barang, kebijakan zakat yang berkembang, dan peraturan kontemporer seperti lalu lintas. Temuan ini menegaskan bahwa hukum Islam menggabungkan keabadian prinsip-prinsip dasar dengan fleksibilitas dalam aplikasi kontekstual, sehingga memastikan relevansinya di berbagai waktu dan tempat. Studi ini menyimpulkan bahwa pemahaman batasan penerapan kaidah fiqih ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara keabadian hukum Islam dan kemampuannya beradaptasi dengan tantangan modern, sekaligus mempertahankan keaslian dan kegunaannya secara praktis.
RELIGIOUS AND CULTURAL DIALECTICS IN DETERMINING EARLY-AGE MARRIAGE (Case Study of the Increase in Early-age Marriage in Pinrang City from the Maqashid Shariah Perspective) Bate, Nurdalia; Faiz, ABD Karim; Samin, Sabri; Musyahid, Achmad; Almuhtadi, Ahmad Saiful Haq; Wahidin, Wahidin
istinbath Vol. 22 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v22i2.446

Abstract

Marriages conducted in Pinrang Regency often do not pay attention to the rules of marriage that have been established, especially the issue of age. Such problems are difficult to avoid, especially in ordinary people, thus reducing the negative impact of early marriage. The role of the National Family Planning Agency through the Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection of Pinrang Regency is required. The objectives of this study are as follows: to identify the negative impacts caused by early marriage in Pinrang Regency, to analyze or determine the potential for underage marriage in Pinrang Regency, and to describe the role of the Pinrang Regency government in reducing underage marriage. This study is qualitative research. The approach used is socio-juridical. The research is descriptive qualitative. There are two types of data used, namely primary data and secondary data. The technique of data processing used observation, interviews, documentation, triangulation, and data validity tests using credibility, transferability, dependability, and confirmability. Furthermore, the data analysis technique used the data reduction technique (data reduction), display (data presentation), and conclusion drawing/verification (concluding). Based on the results of this study, it shows that: first, underage marriage has a negative impact, especially concerning health issues. Second, It was found that approximately 90% of underage marriages in Pinrang Regency were conducted by women, with requests for dispensation of marriage being submitted more by people who live in urban areas compared to rural areas. The negative impact presented in early marriage is more dominant than the positive impact. Based on the Maqasyid shari'ah theory, the practice and potential of early marriage in Pinrang City is contrary to Hifdzunnafs for both women and children based on the data that has been described.
Application of Professional Zakat for State Civil Apparatus (Case Study of BAZNAS Sinjai Regency) Muin, Rahmawati; Taqiyuddin BN, Andi Muh.; Lutfi, Mukhtar; Bakry, Muammar Muh.; Musyahid, Achmad
Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 6 (2023): November 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/modern.v2i6.6607

Abstract

The main problem of this research is how is the application of professional zakat for State Civil Apparatus (case study of BAZNAS, Sinjai Regency)? The main problem is then broken down into sub-problems or research questions, namely: What is the practice of managing professional zakat for ASN by the Sinjai Regency National Zakat Amil Agency (BAZNAS) within the Regency Regional Government? Sinjai. This type of research is classified as qualitative with the research approach used being: sociological. The informant in this research was the Chairman of BAZNAS district. Sinjai, Deputy Chair I, II, IV BAZNAS Kab. Sinjai, 4 professional zakat muzakki, and Head of the District's Regional Finance and Assets Agency. Sinjai. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews and documentation. Then, data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing
Limiting Rules in the Implementation of Islamic Law: An Analysis of the Principle of Rukhsah and the Hierarchy of Obligations in Contemporary Contexts Wahid, Khaerunnisa; Fatimah, Nurul; Musyahid, Achmad; Kuba, Imran Anwar
ALSYS Vol 5 No 4 (2025): JULI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/alsys.v5i4.6644

Abstract

This article examines the role of key Islamic jurisprudential principles as constraints in the application of Islamic law, particularly in situations involving emergencies or conflicting obligations. It focuses on two foundational rules: al-rukhaṣ lā tunāṭ bi al-maʿāṣī (legal relief does not apply to immorality) and al-wājib lā yutraq illā li-wājib (an obligation may not be abandoned except for the sake of another obligation). Through a library-based research method, the study analyzes the meanings, sources, and practical relevance of these principles by discussing contemporary scenarios such as invoking rukhṣah during sinful travel, postponing prayer due to urgent medical duties, and balancing academic commitments with the obligation of Friday prayer. The findings highlight the significance of employing the principles of caution (iḥtiyāṭ) and prioritization (tartīb al-awlawiyyāt) in legal istinbāṭ (derivation). These limiting principles serve to protect the integrity of Sharia from the misuse of emergency concessions while promoting justice, public benefit (maṣlaḥah), and alignment between scriptural texts and real-life contexts. The integration of these rules is essential for formulating contextual Islamic legal responses that remain faithful to ethical and evidentiary foundations of Sharia.
The Principle of Al-Ḥudūd Tasquṭ bisy-Syubuhāt: An Analysis of the Concept, Arguments, and Implications in Contemporary Islamic Criminal Law Amalia DT, Kiki Reski; Fauziah, Nur Aidah; Musyahid, Achmad; Kuba, Imran Anwar
al-Rasῑkh: Jurnal Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2025): November
Publisher : Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38073/rasikh.3193

Abstract

The application of hudud in Islamic criminal law requires the highest level of legal certainty due to its direct relation to the protection of life, dignity, and individual freedom. The concept of shubha functions as a crucial safeguard to prevent judicial error in punishments that are fixed and irreversible. This study aims to analyze the concept, legal foundations, and contemporary implications of the maxim al-hudud tasqut bi al-shubuhat. Using a qualitative descriptive literature study, the research reveals four key findings: shubha operates as a barrier to enforcing hudud when doubt exists in the act, intention, or evidence; classical and modern scholars consistently affirm that even minimal doubt nullifies hudud to preserve justice; the judicial practice of the Prophet’s Companions demonstrates exceptional caution toward ambiguous cases; and the standard of proof for hudud must reach absolute certainty. The study concludes that shubha serves as a fundamental principle for ensuring substantive justice. Its main contribution lies in strengthening the relevance of this maxim within modern Islamic criminal law discourse.
Co-Authors A, Asrullah Ahmad Arief Akmal, Andi Muhammad Al Qasdijal, Amran Alamsyah - Alif, Muh. Rhesa Almuhtadi, Ahmad Saiful Haq Amalia DT, Kiki Reski Amin, Abd. Rauf Muhammad Arif, Firman Muhammad As'ad, Muslahuddin Asman Asman Azis, Muh. Ilham Bahrah, Mena Bakry, Muammar Muh. Bate, Nurdalia Faiz, ABD Karim Fatmawati, Fatmawati Fauziah, Nur Aidah Fitri Ningsih, Fitri Hamzah Hasan, Hamzah Hasan, Abi Hasim, Hasanuddin Heriana, Heriana HL, Rahmatiah Ilham, M. Ilyas, Agung Suciati Jailuddin, Syuaib Jamil Juhari, Andi Rezal Kuba, Imran Anwar Kurniati Kurniati Kurniati Lasepe, Risky Rinaldi Lomba Sultan Lutfi, Mukhtar Luthfiah Muammar Bakry Muin, Rahmawati Mundzir, Chaerul Mursalim Mursalim Mutmainnah, Iin Nawas, M. Zuhri Abu Nugraha, Aliyyul Qayyuum Nurdiyanto, Irwan Nurul Fatimah Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahmat, Fajar Ramli, Arif Rahman Rudin, Syafaat Rufaida, Erty Rospyana S, Samsidar Samin, Sabri Saudi St. Salehah Madjid Sudirman, Ahmad Fauzi Suhartati Sunuwati, Sunuwati Syam, Sherina Syarif, Muhammad Fazlurrahman Syatar, Abdul Taqiyuddin BN, Andi Muh. Taqwim, Andi Ahsan Wahid, Khaerunnisa Wahid, Sahid Wahidin Wahidin Zikri, Abdalul