Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.664
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ulum Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL MAHKAMAH FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Jurnal Ilmiah Peuradeun Jurnal Hukum Respublica Jambe Law Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review Jurnal Yuridis Kosmik Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Cepalo Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS) JPIn : Jurnal Pendidik Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat Asia Unri Conference Series: Community Engagement Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal of Community Engagement Research for Sustainability Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Comprehensive Science Jurnal Ilmu Hukum Reformasi Hukum Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Riau Law Journal Jurnal Karya Abdi Masyarakat SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pro Justitia (JPJ) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum JP2N: Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Journal of Health Education Law Information and Humanities Melayunesia Law
Hengki Firmanda
Universitas Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 84 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Penerapan Ta’zir Terhadap Santri Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pemikiran Ibnu Rusyd Hengki Firmanda; Harpita Dwi Cahyani; Viona Margaretha
Jurnal Pendidik Indonesia (JPIn) Vol 5, No 2: Oktober 2022
Publisher : Yayasan Pendidikan Intan Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47165/jpin.v5i2.411

Abstract

Korelasi antara undang – undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pandangan Ibnu Rusyd yaitu anak sejatinya makhluk Tuhan yang paling dilindungi oleh negara. Kendati pun pondok pesantren diberikan afirmasi untuk mengembangkan ajaran – ajaran agama islam dan di perkenankan mengupayakan berbagai upaya pembinaan karakter namu bukan berarti penghukuman atau Ta’zir dapat di berlakukan diluar koridornya, terkhusus jika Ta’zir tersebut sama sekali tidak berdampak baik terhadap pertumbuhan karakter. Peneliti melakukan studi kasus di pondok pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru, Pendekatan penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris pdengan cara deskriptif kualitatif, Jenis penelitian yang digunakan ialah kepustakaan (library research). Peneliti menggunakan sumber pustaka guna untuk merancang kerangka penelitian dan mendapat informasi, mempertajam metodologi, atau kajian teoretis mendalam.
Kajian Postmoderenisme Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Hengki Firmanda; Nurhazlina Afia; Suci Rahmadani
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling: Special Issue (General)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9919

Abstract

Pandangan postmodernisme tentang pemindahan Ibukota Negara juga terkait dengan budaya konsumsi, bahkan Budaya Hedonis lebih jauh dari postmodernisme. Penelitian ini dilakukan dengan Tinjauan Pustaka dengan penekanan pada pandangan postmodernisme tentang dampak perpindahan ibukota terhadap budaya masyarakat lokal serta isu-isu yang berkaitan dengan pemeliharaan budaya. Kepemilikan lahan, ekonomi, tingkat pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Pandangan Postmodernisme dalam menggerakkan Ibukota Negara antara lain akan budaya konsumsi yang tinggi baik Negara maupun masyarakat sebagai akibat Pemindahan Ibukota Negara, akan muncul Budaya Hedonis dan lebih jauh lagi pemikiran Postmodernisme yang menggerakkan Ibukota akan mengarah pada kenyataan atau pada kenyataannya Pemindahan Ibukota Negara akan kental ada imajinasi
Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Di Tinjau Berdasarkan Mazhab Sejarah Hengki Firmanda; Samaratul Ismi; Wangi Nurul Husna
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling: Special Issue (General)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9972

Abstract

Setiap anak memiliki hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang, yaitu berlaku sejak anak itu dalam kandungan, karena anak berhak mendapatkan perlindungan hukum atas segala sesuatu yang terjadi yang mengarah pada perkembangan dan pertumbuhan anak di masa yang akan datang. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan erat dengan kesejahteraan serta kebahagiaannya. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak itu adalah seperti bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis atau emosional dan kekerasan seksual. Tulisan ini dibuat yaitu bertujuan untuk mengetahui perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan menurut peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini ditinjau berdasarkan mazhab sejarah. Mazhab sejarah merupakan mazhab yang terdapat dalam filsafat hukum yang sangat penting dalam perkembangan filsafat hukum. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan penelitian secara normatif dengan cara mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak serta mengenai mazhab sejarah. Perlindungan hukum anak di Indonesia telah menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, namun pada kenyataannya penerapan asas tersebut masih belum dilaksanakan. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak yaitu : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif Hengki Firmanda; Tania Enjelina Parhusip; Olivia Regina Putri; Fiska Nadia
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling: Special Issue (General)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9980

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap satwa liar berdasarkan peraturan perundangan - undangan di Indonesia serta bentuk perlindungan satwa liar di Indonesia berdasarkan perspektif hukum responsif. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundangan - undangan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa masih banyaknya ditemukannya kegiatan jual beli satwa liar secara ilegal di Indonesia. Penyelundupan dan pembunuhan satwa langka yang bernilai ekonomis di Indonesia semakin marak terjadi, hal ini dikarenakan lemahnya penegakan hukum mengenai perlindungan satwa langka. Aturan-aturan hukum yang sudah jelas tetapi penerapan terhadap peraturan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang menyebabkan maraknya pembunuhan satwa itu sendiri. Kurangnya koordinasi antara lembaga dan instansi terkait terhadap satwa langka menyebabkan perdagangan, pembunuhan, dan penyelundupan sangat sulit dihentikan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan satwa langka menjadi pokok permasalahan yang mengakibatkan eksploitasi besar-besaran untuk tujuan komersil.
Analisis Aliran Hukum Alam Terhadap Pencemaran Lingkungan yang Disebabkan Oleh Sampah Di Kota Pekanbaru Hengki Firmanda; Kifli Raji; Arif Purnama Irawan
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling: Special Issue (General)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9981

Abstract

Masalah lingkungan sudah sering terjadi yaitu pencemaran lingkungan yang di sebabkan dari aktivitas manusia salah satunya yaitu sampah manusia. Sampah yang disebabkan manusia tersebut sehingga pentingnya pengelolaan, serta tindakan yang dilakukan agar tidak terjadinya suatu kerusakan lingkungan. Terutama daerah perkotaan yang mana daerah yang sering terjadi masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Terutama dalam masalah ini peneliti mengkaji yaitu kota pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dimana mengkaji serta menelaah-menelaah norma-norma atau aturan-aturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Adapun itu jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Dengan demikian hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa adanya peraturan perundang-undangan serta hukuman terkait pencemaran lingkungan karena di dasarkan di rasio manusia itu sendiri. Menjaga atau terjadinya suatu kerusakan lingkungan tentunya berdasrkan pada rasio akal manusia.
TANGGUNG JAWAB PT JASA RAHARJA DALAM PEMBERIAN ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN DI KOTA TANJUNGPINANG Ulfa Shabrina; Zulfikar Jayakusuma; Hengki Firmanda
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.956 KB) | DOI: 10.55681/seikat.v1i2.161

Abstract

Jasa Raharja sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bertanggung jawab dalam memberikan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan. Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas. Tujuan penulisan skripsi ini yakni; Pertama, Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Dalam Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Tanjungpinang, Kedua, Hambatan Yang Dialami PT. Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang Dalam Memberikan Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas
NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN KEBIJAKAN DAN TINDAKAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DALAM WUJUD KONTRAK SOSIAL BERNEGARA Hengki Firmanda
Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v9i1.7871

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui tentang nilai-nilai pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakan bagi penyelenggara negara yang hal tersebut merupakan bagian dari kontrak sosial di dalam kehidupan bernegara. Hasil dari penelitian ini adalah nilai-nilai utama yang menjadi pegangan di dalam kehidupan bernegara di Indonesia mengacu kepada nilai-nilai yang terdapat di dalam sila-sila pada Pancasila. Nilai-Nilai tersebut ialah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai makna bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Sila kedua dipahami bahwa Penyelenggara negara dalam membuat kebijakan dan melakukan tindakan menjadikan dasar bahwa penyelenggara negara yang memiliki nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, memposisikan dirinya sebagai penyelenggara negara yang mengurusi negara dan subjek-subjek yang ada di dalamnya dengan adil dan beradab. Sila ketiga mengisyaratkan bahwa persatuan menjadi titik penting dalam penyelenggaraan negara, dengan bersatu maka penyelenggaraan negara akan mudah untuk dilaksanakan. Proses penyelenggaraan negara diuraikan pada sila keempat bahwa penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dengan hikmat, kebijaksanaan dan musyawarah. Tujuan akhirnya ialah adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kontrak ini menjadi dasar utama dalam melakukan penyelenggaraan negara.
Mitigation of Environmental Damage Through Natural Resources Management Contracts (Eco-Contract Perspective) Hengki Firmanda; Mahmud Hibatul wafi; M. Alpi Syahrin
Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/jaets.v4i2.1544

Abstract

Environmental damage by extractive activities is caused by the formulation of policies that have not placed nature and the environment as legal subjects. Policy formulation in the form of a contract of work tends to accommodate human interests and is profit-oriented. This study aims to examine strategies for mitigating environmental damage caused by PT Freeport’s mining activities based on an eco-contract perspective. PT Freeport’s contract of work is the object of analysis in this research, while data on environmental damage are obtained from national media. Theoretical-reflective approach is used in analyzing the data to formulate mitigation strategies. The results showed that the mitigation of environmental damage in the eco-contract perspective emphasizes the natural relationships and interactions between all components of the ecosystem. In other words, mitigation of environmental damage requires equal treatment between the environment and humans which also indicates equal rights. In fact, force majeure conditions and natural disasters are still viewed from a human perspective, so that efforts to identify and socialize environmental damage only focus on human aspects rather than nature and the environment. PT Freeport’s contract of work has not accommodated mitigation efforts of environmental damage that ecologically oriented. In addition, the weak mapping, control, and socialization of PT Freeport’s mining activities have implications for the lack of efforts to mitigate environmental damage.
Perbandingan Putusan Kppu Nomor 04/Kppu-L/2020 Dan Putusan Nomor 30/Kppu-I/2019 Tentang Persekongkolan Tender JASED EFENDI; Maryati Bachtiar; Hengki Firmanda
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v4i1.1090

Abstract

 Dalam perkara Nomor 04/KPPU-L/2020 dan perkara Nomor 30/KPPU-I/2019 terdapat perbedaan penafsiran majelis KPPU mengenai pemenuhan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender padahal dengan kronologi kasus yang hampir sama dan beberapa terlapor dari masing-masing perkara juga sama-sama telah gugur di tahap evaluasi administrasi akan tetapi hanya 4 terlapor pada perkara Nomor 04/KPPU-L/2020 yang dibebaskan dari segala tuntutan sedangkan 2 terlapor dari Nomor 30/KPPU-I/2019 malah dihukum oleh majelis KPPU.  Dari itu perlu diperdebatkan tentang bagaimana kriteria pemenuhan unsur unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan berakibat pada kesenjangan putusan yang dilahirkan oleh majelis KPPU.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum  normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka,  analisis  data yang akan digunakan yaitu analisis data kualitatif, hasil dari penelitian dijelaskan dalam bentuk deskriptif dan menarik kesimpulan menggunakan  metode berpikir deduktif.Dari hasil penelitian yang telah lakukan, mengenai kriteria Tindakan yang mmenuhi unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak ada di jelaskan secara pasti baik dari penjelasan majelis maupun di semua peraturan perundang-undangan yang ada tentang kriteria Tindakan yang menjadi ukuran tepenuhinya unsur tersebut. Perbandingan Putusan Nomr 04/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor 30/KPPU-I/2019 menunjukan bahwa pendekatan yang seharunya digunakan dari ke dua putusan tersebut adalah pendekatan ruleofreason, hal ini otomatis membuat penggunaan pendekatan per seillegal yang digunakan majelis KPPU pada Putusan Nomor 30/KPPU-I/2019 dirasa kurang tepat.Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, pertama kriteria pemenuhan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak ada di jelaskan secara pasti  di dalam UU NO 5 Tahun 1999. Kedua pendekatan yang seharunya digunakan dari ke dua putusan tersebut adalah pendekatan ruleofreason, hal ini otomatis membuat penggunaan pendekatan per seillegal yang digunakan majelis KPPU pada Putusan Nomor 30/KPPU-I/2019 dirasa kurang tepat.Kata Kunci: Pemenuhan unsur-Pendekatan KPPU-Tender.
Hubungan Hukum Tenaga Pendidik dengan Pemilik Lembaga Pendidikan Non Formal Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus Mumaddun Khaerudin Salami; Hengki Firmanda
Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v12i2.8721

Abstract

This study aims to determine the legal status that arises as a result of the legal relationship that occurs between the owner of a non-formal educational institution, namely the Darul Falah Jekulo Kudus Islamic boarding school and educators/Ustadz, so that the rights and obligations of the parties in the legal relationship can be known. This research is an empirical normative research. Normative research is conducted by means of library research, to obtain secondary data through document studies. Empirical research is conducted by means of field research, to obtain primary data through the interview method to the respondents. The data analysis used is qualitative, then the results of this research are presented descriptively. The results show that the legal relationship that occurs between the owner of Darul Falah Jekulo Kudus Islamic Boarding School and educators/Ustadz is not included in the employment relationship because it does not fulfill the elements that must exist in the employment agreement.
Co-Authors , Dasrol Adiguna, Fajar Agista, Eitamara Agrina Agrina Agrina, Agrina Ahmad, Jafar Akbar, Muhammad Fauzi Akmal, Saidul Alivia Yusuf, Wan Puji Allifa Amelia Alparon Azwari Andre Antonius Andrikasmi, Sukamarriko Arif Purnama Irawan Ashiddiqi, Al Razzaq Athina Kartika Sari Aulianti, Yeyen Azlina, Ira Ira Sinta Besri Nasrul Cantika, Rancy Chairul Chairul Chairul, Chairul Dahlan Tampubolon Daqiqil Id, Ibnu Darlusi, Nindia Putri Darnia, Meriza Elpha David Herlambang Dian Lioni Putri Dodi Haryono Emilda Firdaus Erdiansyah Erdiansyah Erdianto Effendi Evi Deliana HZ Fauzana, Mutia Febrialismanto Febrialismanto Febrialismanto, Febrialismanto Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Fiska Nadia Geovani Meiwanda Gian Juliano GM Manik, Rahmat Hakimi, Abdul Rahim Harni Lisa Fitri Harpita Dwi Cahyani Hasanah Hasanah Hasyim, Kabul Hayatul Ismi Heni Susanti, Heni Hidayat, Defril Hulu, Ernawati Ika Ariani Kartini Indra Lesmana Indra Lesmana Indra Lukman Siregar Indrati, Amaliyah Lestari Indriani Indriani Ismail, Hilmi Ismi, Samaratul JASED EFENDI Juandre, Soja Juhansar Andi Latief Junita Junita Kemas Muhammad Gemilang KENNISA MAHARANI Kifli Raji Kurnia, Deby Labib Muttaqin Lastfitriani, Hellen Lestari, Afifah Sri Lestari, Leny Lioni, Tia LOPIANTI BR SEMBIRING M. Alpi Syahrin Maghfirah Maghfirah Mahmud Hibatul Wafi Manik, Rahmat Gm. Mardalena Hanifah Maria Maya Lestari Maryati Bachtiar Maryati Bahtiar Melly Carolina Bangun Meriza Elpa Darnia Mexsasai Indra Mumaddun Khaerudin Salami Mumaddun Khaerudin Salami Nabella Puspa Rani Nadia, Fiska Naibaho, Ardiha Nainggolan, Juan Piaz Nurahim Rasudin Nurhazlina Afia Olivia Regina Putri Panggabean, Mey Sry Rejeki Pascadinianti, Meidana Putri Maharany Ayu Hasibuan Putri, Indah Perdana Putri, Olivia Regina Putri, Yunda Agusti Radith Mahatma Radith Mahatma Rafles Rajagukguk, Hengki Rahmad Hendra Rahmadan, David Rahmadani, Sutri Rahmat GM Manik Rany Angraini Rika Lestari Rika Syafitri Rio Satria Harahap Romi Kurniadi Rosa Nikmatul Fajri S Sudjito Sadewa, Attila Bastu Sahara, Elpi Salami, Mumaddun Khaerudin Samaratul Ismi Samariadi, Samariadi Sarah Salsabiila Septipah, Indah Setia Putra, Setia Sihombing, Gladys Ryanti Situmeang, Lincana Putri Sri Endang Kornita Suci Rahmadani Sudjito Soeparman Suhardi Suhardi Supaat, Dina Imam Tamana, Michelle Tania Enjelina Parhusip Tatit Hariyanti Triyananda, Maulidya Tumorang, Ria Cici Ulfa Shabrina Ulfa, Aniza Nahdatul Ulfia Hasanah Viona Margaretha Wafi, Mahmud Hibatul Wan Puji Alivia Yusuf Wangi Nurul Husna Yuselmi, T. Annisa Fristy Zahtamal Zahtamal Zulfikar Jayakusuma Zulfikar Zulfikar