Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

8.664

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-Ulum Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL MAHKAMAH FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Jurnal Ilmiah Peuradeun Jurnal Hukum Respublica Jambe Law Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review Jurnal Yuridis Kosmik Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Cepalo Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS) JPIn : Jurnal Pendidik Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat Asia Unri Conference Series: Community Engagement Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal of Community Engagement Research for Sustainability Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Comprehensive Science Jurnal Ilmu Hukum Reformasi Hukum Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Riau Law Journal Jurnal Karya Abdi Masyarakat SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pro Justitia (JPJ) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum JP2N: Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Journal of Health Education Law Information and Humanities Melayunesia Law

Hengki Firmanda

Universitas Riau

Author-ID : 506137

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 84 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

MODEL HUKUM PERTANAHAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TALANG MAMAK Hayatul Ismi; Firdaus Firdaus; Maryati Bahtiar; Hengki Firmanda; Zulfikar Zulfikar
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Tujuan penelitian ini berdasarkan maksud di atas adalah Menjelaskan tentang model hukum pertanahan masyarakat hukum adat Talang Mamak, dan Merefleksikan hakikat tanah berdasarkan jenis-jenis tanah menurut masyarakat hukum adat Talang Mamak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian ialah desa yang mendiami sebagian besar Suku Talang Mamak yaitu di Indragiri Hulu. Pada penelitian ini yang menjadi sampelnya adalah Ketua Adat Suku Talang Mamak, dan Tokoh-Tokoh Adat Talang Mamak. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu wawancara dan data kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan analisis data kualitatif. Model hukum pertanahan masyarakat hukum adat Talang Mamak adalah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Qul Allah dan Qul Adam. Qul Allah adalah tanah yang berasal dari hutan rimba yang manfaatnya dapat diambil oleh orang banyak. Qul Adam merupakan tanah yang kepemilikannya berasal dari individu masyarakat, artinya kepemilikan tanah tersebut ialah kepemilikan pribadi. Hakikat tanah berdasarkan jenis-jenis tanah menurut masyarakat adat Talang Mamak ialah tanah yang berkategorikan Qul Allah merupakan tanah yang dimiliki oleh Tuhan yang dapat diambil manfaatnya oleh seluruh manusia, sedangkan tanah berkategorikan Qul Adam, hakikat kepemilikannya bersifat privat, sehingga individu memiliki hak penuh terhadap tanah tersebut secara utuh

SYARI’AH CARD (KARTU KREDIT SYARIAH) DITINJAU DARI ASAS UTILITAS DAN MASLAHAH HENGKI FIRMANDA
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Syariah card merupakan produkperbankan syariah yang termasukbaru, sehingga dalam prakteknyaperlu mendapatkan perhatian khususagar sesuai dengan konsep syariah.Penerbitan syariah card sangatbermanfaat bagi manusia, yaitumempermudah manusia untukmelakukan pembayaran, danmemberikan rasa aman kepadamanusia karena tidak perlu membawauang yang banyak. Seharusnya,manfaat yang diperoleh bukan hanyamanfaat yang sifatnya duniawi saja,melainkan harus ada manfaat menuju akhirat.Kata Kunci: Syariah Card, Bank Syariah, Manfaat.

SISTEM KEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT SUKU TALANG MAMAK Erdiansyah Erdiansyah; Hengki Firmanda; Nurahim Rasudin
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

The customary legal system of the Mamak Tribe community with a matrilineal kinship system. The division of the inheritance system according to the customary law of the talak mamak tribe adheres to the matrilineal system and the combination between the individual inheritance system and the collective inheritance system. The division of inheritance is done by ninik mamak of the heirs. First, high estate, low estate (livelihood / livelihood) should be separated from the property of the husband and wife, after which the division of this inheritance property can be distributed to the heirs. When a dispute arises, it is first resolved as a family through deliberation. Dispute Resolution on the Rights of the Mamak Tribe Women According to the Dispute over the rights of the Mamak Tribe Women will be brought to a deliberation within the Talang Mamak Tribunal if no agreement is found in the family, then a resolution is requested in the Mamak Tribal Tribal Customs procedure. The parties involved in resolving the dispute over the women's rights of the Talang Mamak Tribe include: the Head of the Tribe, as well as all the customary leaders in the institution.

Pemenuhan Hak Anak Akibat Kasus Perceraian dari Perkawinan di Bawah Umur Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Wan Puji Alivia Yusuf; Rika Lestari; Hengki Firmanda
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengakibatkan putusnya hubungan antara suami dan istri. Adanya perceraian mempunyai akibat yang diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan. Dari akibat perceraian tersebut, maka kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak dari perceraian tersebut adalah kewajiban orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak dari perkawinan di bawah umur menurut hukum positif dan hukum Islam di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing dan untuk mengetahui hambatan pemenuhan hak anak akibat perceraian perkawinan di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis. Jenis data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kewajiban orang tua untuk memenuhi hak anak pasca perceraian sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang meningkatkan kesadaran orang tua terhadap hukum agar tidak ada lagi hak anak yang tidak terpenuhi setelah terjadi perceraian dan juga peran kelembagaan desa dan pelayanan pengendalian kependudukan, KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam membantu pemenuhan hak anak. Hambatan yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak akibat perceraian adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, tidak digugat di pengadilan, faktor ekonomi, dan faktor orang tua menikah lagi.

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK DENGAN METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY PADA PEKANBARU JUAL BELI ONLINE ELEKTRONIK DI PEKANBARU Sarah Salsabiila; Hayatul Ismi; Hengki Firmanda
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

There are problems that occur in COD buying and selling transactions, one ofwhich is the occurrence of cancellations when the goods have started to be shipped orhave arrived at the buyer's place. In a transaction, the consumer unilaterally cancelsthe goods that have been ordered to the seller so that in this context the consumer hasdefaulted. For the actions of the negligent and irresponsible consumer, the seller hasclearly been harmed because he cannot get his rights and gets immaterial losses suchas the reputation of his shop which is branded bad by other consumers who read thepost.The type of legal research is sociological juridical, which in this research, iscarried out by going directly to the field to collect primary data, and using descriptivemethods. Meanwhile, if viewed from the nature of this research is descriptive.The type of legal research is juridically sociological, which in this study, iscarried out by going directly to the field to collect its primary data, and usingdescriptive methods. Meanwhile, when viewed from its nature, this research isdescriptive.The results of this study are the result of unilateral cancellations made by buyersto sellers in the PJBO Electronic Online Buying Forum, namely paying compensation tocreditors, cancellation of agreements, transfer of risk to debtors, cancellationaccompanied by payment of compensation, paying court fees if brought before thecourt. Country. The form of settlement of default in the sale and purchase agreementagainst unilateral cancellation with the Cash On Delivery payment method at the PJBOElectronic Online Buying Forum, namely the seller can file a lawsuit to the courtbecause he feels aggrieved by the consumer for the problems he experiences due to theunilateral cancellation of the consumer who uses the COD feature. However, thesethings were not done by the seller at PJBO Elektronik Pekanbaru. The seller onlyaccepts the loss caused by the buyer who unilaterally cancels the COD payment.Keywords: settlement of default, sale and purchase agreement, unilateralcancellation, COD

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OBJEK FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PERKANBARU Rio Satria Harahap; Erdianto Effendi; Hengki Firmanda
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Fiduciary guarantees are material guarantees for movable objects, bothtangible and intangible, in connection with accounts payable between debtors andcreditors. Fiduciary is used for movable and immovable objects. Fiduciary isborn because in practice there are things that are not recommended. So that thereis an action that violates the provisions in the fiduciary guarantee where thedebtor transfers or pawns objects that are still in credit status to another personwithout the knowledge of the first party who is providing the credit facility.This research is a sociological legal research, this research wasconducted at the Pekanbaru Police Office. While the population and sample arethe total number of objects to be studied that have the same characteristics andthe parties used as samples in a study. Sources of data used include primary,secondary, and tertiary materials. Data collection techniques in this study werecarried out by questionnaires, interviews, and literature studies.The results of this study indicate, first, the investigation of the crime ofembezzlement of fiduciary objects based on Law No. 42 of 1999 concerningFiduciary Guarantees in the Pekanbaru Police Legal Area. Second, Obstacles inthe Investigation of the Crime of Embezzlement of Fiduciary Objects Based onLaw Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees in the Legal Territoryof the Pekanbaru Police.Keywords: Investigation, Embezzlement, Fiduciary.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKEBUN SAWIT SWADAYA DALAM PENERAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) DI KECAMATAN TUALANG, KABUPATEN SIAK, RIAU Harni Lisa Fitri; Maryati Bachtiar; Hengki Firmanda
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The independent palm orchard is one of the manufacturers in theproduction of palm oil other the plasma gardener and palm company in Tualangoxford, Siak municipality, Riau, the independent palm farmers have helpedcoountries to improve economic development in Indonesia but in the case, theindependent palm farmer did not properly receive the price of fresh fruit 11% to48% of the price hikes cut by palm oil producer have caused the independentpalm farmers to suffer losses in palm production activities, this results in adecline in the production due to the lack of the ability of the independent palmorchard to care for and plant cultivation, the independent palm orchard thing isthiking steps to increase the coprative production of palm oil rather than quality,by expending the land of palm plantations, which of course can have a negativeimpact on the environment in Tualang oxford, Siak municipality, Riau.As for the problem that the writer is making the basis of I this study, howdoes the price of fresh palm fruit go to the independent palm orchard in Tualangoxford, Siak municipality, Riau, and are independent palm gardens in Tualangoxford, Siak municipality, Riau obtaining protection in the sale of fresh fruitplants under Indonesia’s minister of agriculture no. 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 regarding guidelines for the purchase of fresh crop and fresh fruit from thefarmers’ production palm, and 2020 governor Riau rules No.77 of the policy ofpurchasing fresh fruit from palm oil production in the province of Riau.The kind of study used by the author is a sociological law study, alsoreferred to as the study of doctrinal law, from this sociological study of law theauthors conducted the study using the systemic criteria of the law, plants underIndonesia’s minister of agriculture no. 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018regarding guidelines for the purchase of fresh crop and fresh fruit from thefarmers’ production palm article 2 mentions that the ministry’s rule is to provideprotection to the gardeners in obtaining fair prices of fresh fruit and avoidingunhealthy competition between plantatin companies, chapter 10 verse (10) cand2020 governor Riau rules No.77 of the policy of purchasing fresh fruit from palmoil production in the province of Riau.Keywords: Palm, Independent gardeners, TBS

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM INDUSTRIAL ANTARA PT. INDOSURYA SIMPAN PINJAM CABANG PEKANBARU DENGAN KARYAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KENNISA MAHARANI; Hayatul Ismi; Hengki Firmanda
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Termination of employment is regulated in Articles 150 to Article 170 ofLaw Number 13 of 2003 concerning Employment, Process for resolving disputesbetween mediators from the Riau Province Manpower and TransmigrationService. , conciliation, arbitration and settlement in the Industrial RelationsCourt. The settlement of the mediation is not reached peace, because the result ofthe mediation. The main problem is how to implement termination of employmentat the mediation level in the context of resolving industrial relations disputes atthe Manpower and Transmigration Office of Riau Province and what are theobstacles in resolving disputes over termination of employment at the mediationlevel in the context of resolving industrial relations disputes according to the Law.The study took a sample from a population and used interviews as a meansof collecting basic data. The nature of descriptive research is to describe thecurrent state of the subject or object of research based on the facts that appear asthey are. Implementation of the settlement of disputes over termination ofemployment (PHK) at the mediation level at the Office of Manpower andTransmigration of Riau Province, namely the mediator acts as a neutral andarbiter of parties, helping to solve problems and finding solutions to the disputesencountered. mediation and mediation stage, at the pre-mediation stage themediator collects background information and facts of the dispute, at themediation stage, the mediator carries out mediation according to his capacity tobe able to produce the right solution so that termination of employment can beavoided and is impartial and neutral in resolving disputes.Barriers to the Implementation of Dispute Settlement Termination at themediation level at the Manpower and Transmigration Service, namely: it isdifficult to find the presence of the leadership of PT.Indosurya Pekanbaru branchor central, due to the reason the leadership is not always in the office when youwant to be met, the distance traveled by the parties because the location of themediation place is far from their place of origin, the handling is not completed bythe mediator, there is no agreement with proof of signing the agreement file. Theexistence of different points of view, reluctance to understand what is conveyed bythe mediator, does not accept the opinion of the mediator.Keywords: Settlement-Industrial Law Disputes-Employees

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU AHMAD YANI PEKANBARU Putri Maharany Ayu Hasibuan; Maria Maya Lestari; Hengki Firmanda
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Protection of labor is a form of government interference in the field oflabor aimed at realizing a fair labor. The Manpower Law became a legalumbrella for the protection of labor, even more so for female labor. Consideringthat there is a uniqueness possessed by women both in terms of physical, psychic,and biological, so that more special protection is given. Special protections areprovided to the female workforce such as menstrual leave, maternity andmaternity leave, and the right to breastfeed children. Legal protection of women'slabor rights becomes an obligation for employers to do so. But in itsimplementation, the legal protection that should be provided by entrepreneurs isstill not carried out perfectly, due to the presence of several obstacles forentrepreneurs. In this thesis, the researcher tried to examine how theimplementation of legal protection for female workers at Bank Syariah IndonesiaKCP Ahmad Yani Pekanbaru and addressed what obstacles the companyexperienced to provide full legal protection. The purpose of writing this thesis isto find out how the implementation of the provision of legal protection for femaleworkers funds pa obstacles faced by companies to carry it out.The research method used in this thesis is the sociological legal researchmethod. This research is descriptive, that is, it defines and describessystematically, the facts and characteristics of objects that are preciselycontextualized. The data sources used are primary, secondary, and tertiary datasources. The data collection technique used in the study in this study was to usethe interview method and literature study.Based on the results of the study, there are special rights of women's laborthat have not been fully realized by the company, where there are obstaclesstemming from internal company factors in providing legal protection guaranteesfor female workers.Keywords : Legal Protection, Women's Labor Rights, Company Obligations

KRISIS SISTEM LEGISLASI INDONESIA MENURUT ETIKA DISKURSUS JURGEN HABERMAS Indra Lukman Siregar; Mexsasai Indra; Hengki Firmanda
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The factual symptoms show that the fluctuating state of public trust and the sub-systemsof social life do not work in balance and harmony with what the public wants because the worldof people's lives is shrinking in the face of power and the power of the money system. Whenthe active participation of the people is removed from the decision-making arena and directlytaken over by the control of power, the people, who are in fact the holders of sovereignty, areonly justified in claiming decisions in the name of democracy. This phenomenon is clearly seenin the legislative process in Indonesia.We can never forget that, in the last 5 (five) years alone, there have been many "injuries"in the minds of the people due to haphazard and annoying legislative processes, for example,the Job Creation Law, the Revised KPK Law, the Revised General Election Law, the Revisionto the Regional Head Election Law, the Law on the Formation of Three New Provinces inPapua, the Revision to the State Financial Policy Law, the Law on Sexual Violence, the Lawon Community Organizations, the revision to the Constitutional Court Law, and many others.Departing from the description of the problem above, this must be radically reformed in orderto avoid the destruction of the Indonesian legislative system. So, it is necessary to conductresearch using a normative approach and analyze it qualitatively. The theoretical frameworkemploys Jurgen Habermas' theory of discourse ethics as an analytical tool for delivering writingon solutions to problems with conclusions that lead to legislation with a foundation in people'slegitimacy.Keyword: Discourse ethics, crisis, system, Indonesian legislation

Co-Authors , Dasrol Adiguna, Fajar Agista, Eitamara Agrina Agrina Agrina, Agrina Ahmad, Jafar Akbar, Muhammad Fauzi Akmal, Saidul Alivia Yusuf, Wan Puji Allifa Amelia Alparon Azwari Andre Antonius Andrikasmi, Sukamarriko Arif Purnama Irawan Ashiddiqi, Al Razzaq Athina Kartika Sari Aulianti, Yeyen Azlina, Ira Ira Sinta Besri Nasrul Cantika, Rancy Chairul Chairul Chairul, Chairul Dahlan Tampubolon Daqiqil Id, Ibnu Darlusi, Nindia Putri Darnia, Meriza Elpha David Herlambang Dian Lioni Putri Dodi Haryono Emilda Firdaus Erdiansyah Erdiansyah Erdianto Effendi Evi Deliana HZ Fauzana, Mutia Febrialismanto Febrialismanto Febrialismanto, Febrialismanto Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Fiska Nadia Geovani Meiwanda Gian Juliano GM Manik, Rahmat Hakimi, Abdul Rahim Harni Lisa Fitri Harpita Dwi Cahyani Hasanah Hasanah Hasyim, Kabul Hayatul Ismi Heni Susanti, Heni Hidayat, Defril Hulu, Ernawati Ika Ariani Kartini Indra Lesmana Indra Lesmana Indra Lukman Siregar Indrati, Amaliyah Lestari Indriani Indriani Ismail, Hilmi Ismi, Samaratul JASED EFENDI Juandre, Soja Juhansar Andi Latief Junita Junita Kemas Muhammad Gemilang KENNISA MAHARANI Kifli Raji Kurnia, Deby Labib Muttaqin Lastfitriani, Hellen Lestari, Afifah Sri Lestari, Leny Lioni, Tia LOPIANTI BR SEMBIRING M. Alpi Syahrin Maghfirah Maghfirah Mahmud Hibatul Wafi Manik, Rahmat Gm. Mardalena Hanifah Maria Maya Lestari Maryati Bachtiar Maryati Bahtiar Melly Carolina Bangun Meriza Elpa Darnia Mexsasai Indra Mumaddun Khaerudin Salami Mumaddun Khaerudin Salami Nabella Puspa Rani Nadia, Fiska Naibaho, Ardiha Nainggolan, Juan Piaz Nurahim Rasudin Nurhazlina Afia Olivia Regina Putri Panggabean, Mey Sry Rejeki Pascadinianti, Meidana Putri Maharany Ayu Hasibuan Putri, Indah Perdana Putri, Olivia Regina Putri, Yunda Agusti Radith Mahatma Radith Mahatma Rafles Rajagukguk, Hengki Rahmad Hendra Rahmadan, David Rahmadani, Sutri Rahmat GM Manik Rany Angraini Rika Lestari Rika Syafitri Rio Satria Harahap Romi Kurniadi Rosa Nikmatul Fajri S Sudjito Sadewa, Attila Bastu Sahara, Elpi Salami, Mumaddun Khaerudin Samaratul Ismi Samariadi, Samariadi Sarah Salsabiila Septipah, Indah Setia Putra, Setia Sihombing, Gladys Ryanti Situmeang, Lincana Putri Sri Endang Kornita Suci Rahmadani Sudjito Soeparman Suhardi Suhardi Supaat, Dina Imam Tamana, Michelle Tania Enjelina Parhusip Tatit Hariyanti Triyananda, Maulidya Tumorang, Ria Cici Ulfa Shabrina Ulfa, Aniza Nahdatul Ulfia Hasanah Viona Margaretha Wafi, Mahmud Hibatul Wan Puji Alivia Yusuf Wangi Nurul Husna Yuselmi, T. Annisa Fristy Zahtamal Zahtamal Zulfikar Jayakusuma Zulfikar Zulfikar

Title

Found 84 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 84 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 84 Documents
Search