Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.661
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Sains Indonesia JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Nusantara Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi J-CEKI PESHUM Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Farahdinny Siswajanthy
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK RELEVANSI PENYINGKATAN WAKTU ACARA PERDATA Yerisha Afriani; Ronauly Juwita Christin Simbolon; Vivi Safitri; Edy Sahputra Tarigan; Farahdinny Siswajanthy
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17876

Abstract

Perkembangan telah memungkinkan terjadinya efisiensi dan modernisasi dalam penyelenggaraan peradilan khususnya penggunaan media elektronik dalam lingkup hukum acara perdata dalam pelaksanaannya terdapat asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan adanya e-court dapat diharapkan untuk memenuhi asas tersebut dalam penerapannya, e-court merupakan aplikasi yang memproses pelayanan perkara dan melakukan sidang secara digital sesuai putusan PERMA No 7 Tahun 2022 sebagai dasar landasan dibalik adanya aplikasi e-court, pada implementasinya penggunaan e-court ini sangat mempermudahkah masyarakat dalam mendapatkan keadilan namun pada efektivitasnya tata cara penggunaan e-court sedikit rumit sehingga masyarakat awam mungkin kesulitan dalam pelaksanaannya seperti pada pengumpulan bukti, dan akses jaringan juga berpengaruh, sehingga penggunaan e-court dirasa masih kurang maksimal hingga saat ini . Kata Kunci: E-court, Aplikasi, efektivitas
Peran Arbitrase dalam Penyeleseaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Vehrial Vahzrianur; Farahdinny Siswajanthy
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 4 No. 2 (2025): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i3.3940

Abstract

Apart from regulating the use of arbitration, Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Conflict Resolution encourages business actors to examine alternative conflict resolution. Arbitration is a method of resolving a civil settlement outside of general court which is based on an arbitration agreement signed between the parties. According to Law Number 30 of 1999, alternative recovery methods include mediation, negotiation, consultation, expert review and conciliation. Arbitration comes from the Latin word arbitrare which means the power to resolve something based on discretion. The appointment of arbitration with discretion gives the impression that an arbitrator is someone who can reach a more reasonable conclusion regarding the settlement. This research method uses a descriptive analysis approach which uses factors that influence the advantages of arbitration and this data source is secondary, namely according to legal documents - Law number 30 of 1999 and related laws, as well as journals and books. The fact that the arbitrators are selected by both parties to the dispute and are experts in their fields indicates that they are informed about the issues at hand, which is one of the benefits of resolving conflicts outside the court system rather than through litigation. Second, settlement decisions are made behind closed doors, so that only a few parties know the main issues at issue. Specialization or expertise in case management gives clients confidence• Arbitration is a popular alternative in business settlements due to several key advantages. The closed process maintains confidentiality and avoids adverse publicity. Arbitration decisions are final and binding, and the process is faster and more predictable than court. Flexibility in selecting arbitrators and arbitration procedural rules also provides parties with greater control over the outcome of their settlements. Overall, arbitration achieves amicable resolutions, supports sustainable commercial relationships, and allows for resolution in a more efficient and effective manner
TAHAPAN PEMANGGILAN PIHAK PENGGUGAT/TERGUGAT YANG TERLIBAT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI Farahdinny Siswajanthy; Joseph William; Fadhel Meidinoval Fahrezi; Fitra Nur Rahman; Jos Bus Tarigan
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17873

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asas-asas acara perdata dan tata cara mengajukan gugatan di pengadilan negeri, serta tata cara pemanggilan pengadilan dalam penyusunan perkara perdata menurut undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Asas berperkara adalah dasar hukumnya harus pada HIR § 118 dan RBg § 142. Penggugat mempunyai kepentingan hukum. Ini sengketa Pasal 118 UU HIR/Pasal 132 RBg. Disusun secara cermat dan jelas sesuai dengan Pasal 142(1) RBg/120 HIR. Memahami hukum formal dan substantif. 2. Tata cara pengajuan klaim adalah: Klaim tertulis terdiri dari data pribadi para pihak, fundamentum petendi (posita), pengaduan dan klaim. Sedangkan banding lisan adalah yang disampaikan kepada hakim ketua pengadilan negeri. Hakim yang ditunjuk mencatat segala peristiwa yang berkaitan dengan penegasan hak, kemudian meresmikannya menjadi suatu penegasan. Ditandatangani oleh ketua/hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. 3. Tata cara penyampaian teguran yang sah dalam rangka persiapan sidang perdata: tidak diketahui dasar hukum Pasal 390 ayat 1 dan 2 HIR/Pasal 388 HIR di tempat tinggal terdakwa. Terdakwa asing dipanggil. Terdakwa yang sudah meninggal dipanggil. Terdakwa berpindah alamat setelah gugatan diajukan. Kepala desa/Lurah tidak bisa menyampaikan hal tersebut kepada responden. Keabsahan Surat Panggilan Kata kunci: Tata Cara Pemanggilan, Para Pihak, Penggugat/Tergugat
Analisis Yuridis Penundaan Eksekusi Akibat Kematian Pemberi Kuasa dalam Hukum Perdata Indonesia Wisnu Pebrianto; Farahdinny Siswajanthy; Dinalara D. Butar-Butar
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.10338

Abstract

Proses eksekusi dalam hukum perdata memiliki peran penting dalam mewujudkan hak-hak keperdataan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Permasalahan muncul ketika pemberi kuasa, yang dalam konteks ini adalah Direktur Utama sebuah perusahaan, meninggal dunia sebelum eksekusi dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah, yaitu: bagaimana kedudukan hukum pemberi kuasa dalam proses eksekusi perdata di Indonesia, dan bagaimana prosedur penundaan eksekusi akibat kematian pemberi kuasa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus melalui analisis permohonan eksekusi antara PT APP dan PT SAS di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Landasan teori yang digunakan mencakup teori eksekusi, dan teori pemberian kuasa dan ketentuan dalam KUH Perdata serta regulasi terkait eksekusi perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematian pemberi kuasa secara pribadi mengakibatkan berakhirnya kuasa, namun apabila pemberi kuasa bertindak untuk badan hukum, perusahaan tetap memiliki kedudukan hukum. Prosedur penundaan eksekusi dilakukan untuk menunggu legalitas pengganti atau penerima kuasa baru. Kesimpulannya, kematian pemberi kuasa berdampak administratif terhadap kelanjutan eksekusi, namun tidak menggugurkan hak badan hukum dalam melaksanakan eksekusi. Oleh karena itu, penguatan regulasi internal dan harmonisasi hukum acara sangat diperlukan.
Analisis Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Akibat Tumpang Tindih Sertifikat di Wilayah Perkotaan : Studi Kasus Putusan Pengadilan Dan Implikasi Terhadap Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Masyarakat Amara Thalia; Bima Janggo Bintoro; Gerrald Jovan Esfandiary; Muhammad Rizal Aji Bahtiar; Siti Lailatul Qomariyah; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1522

Abstract

Sengketa pertanahan akibat tumpang tindih sertifikat di wilayah perkotaan merupakan permasalahan kompleks yang berdampak pada kepastian hukum, stabilitas sosial, dan pemanfaatan tanah secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme hukum acara perdata dalam menyelesaikan sengketa tumpang tindih sertifikat tanah melalui putusan pengadilan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap perlindungan hak masyarakat. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, lalu dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jalur litigasi mampu memberikan putusan yang sah dan mengikat, efektivitasnya masih dibatasi oleh lemahnya data administrasi, rendahnya pelaksanaan putusan, dan kurangnya sinergi antar lembaga. Selain itu, jalur mediasi terbukti penting sebagai alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan berbiaya rendah. Putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan konflik individual, tetapi juga menjadi preseden untuk pembenahan sistem hukum pertanahan secara menyeluruh.
Klaim Kumulatif Atas Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Studi Hukum Acara Perdata di Indonesia Elfa Awalnia Moenek; Florentia Febyandani Titu; Sabrina Adelia Febriyanti; Zelika Siti Rahma; Muhammad Husein; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1600

Abstract

Kumulasi gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan isu yang kompleks dalam hukum acara perdata Indonesia. Keduanya memiliki dasar yuridis, unsur, dan mekanisme pembuktian yang berbeda, namun dalam praktiknya sering kali digabungkan dalam satu surat gugatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kumulasi gugatan tersebut dan memahami pertimbangan hakim dalam menolaknya berdasarkan prinsip hukum acara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kumulasi gugatan dapat diterima apabila terdapat hubungan erat antara dua dasar hukum dan posita-petitum dijabarkan secara jelas, namun ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan mencerminkan belum adanya kepastian hukum yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi norma hukum acara dan peningkatan literasi hukum untuk menjamin tertib beracara serta keadilan dalam proses peradilan perdata
Kedudukan dan Penilaian Hakim terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Bachsin, Alzasyah; Hafiz Fathi Huga Ekoputro; Haykal Ikram Arya Ranggana; Javier Nixon Oktorifa Ramadhan; Muhammad Sultan Fadhillah; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1601

Abstract

Transformasi digital dalam sistem peradilan perdata telah menghadirkan tantangan sekaligus peluang, terutama dalam penggunaan alat bukti elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta penilaian hakim terhadap keabsahan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perdata di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun alat bukti elektronik telah memperoleh pengakuan hukum melalui UU ITE, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan yuridis, seperti ketidaksamaan standar penilaian, keterbatasan pemahaman teknis hakim, serta disparitas putusan antarperkara serupa. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi acara perdata yang responsif terhadap perkembangan teknologi, serta penguatan kapasitas hakim dan infrastruktur peradilan berbasis digital sebagai upaya menuju sistem pembuktian yang lebih adil, adaptif, dan kredibel
Tinjauan Hukum terhadap Upaya Hukum Banding dan Kasasi dalam Perkara Perdata Deni Maulana Ihsan; Rama Dwi Aryandhes; Muhammad Sulthan Rizqyansyah; Farahdinny Siswajanthy; Dinalara D. Butar Butar
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i5.9898

Abstract

Appellate and cassation remedies play an important role in ensuring justice and legal certainty in civil cases in Indonesia. This research aims to review juridically related to procedures, legal basis, and challenges in the implementation of appeals and cassation. The method used is normative legal research with a qualitative approach, through data analysis from laws and regulations and court decisions. The results show that although these two legal remedies provide room for correction to court decisions, their implementation still faces obstacles, such as tight deadlines and limitations in submitting new evidence or discovery. In conclusion, the effectiveness of appeals and cassations is highly dependent on the understanding of procedures and the application of the principles of justice by a judicial institution. This research to be a reference for legal practitioners and academics in understanding the dynamics of civil legal remedies in Indonesia.
Penerapan Ketentuan Kepailitan Terhadap Bank yang Bermasalah Feri Pramudya Suhartanto; Muhamad Fadly Darmawan; Noval Febriansyah; Zahra Febriani Nugraha; Hany Fauziyyah Irawan; Farahdinny Siswajanthy
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): Agustus : KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v1i4.221

Abstract

This study explores the implementation of bankruptcy provisions for troubled banks. The aim is to analyze the legal and economic impacts of bankruptcy processes on banks facing financial difficulties. The research methodology involves legal studies and economic analyses of bankruptcy cases involving banks. The results underscore the importance of appropriately implementing bankruptcy provisions to efficiently and effectively address troubled banks. Findings indicate that failure to implement adequate bankruptcy provisions can have serious consequences for financial system stability. The study emphasizes the need for clear policies and efficient mechanisms to address financially troubled banks to maintain overall financial system stability. The implications of this research provide guidance for regulators and legal practitioners in developing policies related to handling financially troubled banks. In conclusion, the study highlights the necessity of clear policies and efficient mechanisms in addressing financially troubled banks to maintain overall financial system stability.
ANALISIS KOMPREHENSIF TERHADAP ASAS, KEWENANGAN, PROSEDUR, PEMBUKTIAN, DAN UPAYA HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA INDONESIA Ade Kevin; Aisy Cantika; Dea; Ekin Sura Totonta Bangun; Farahdinny Siswajanthy; Dinalara D. Butar Butar
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bidang ilmu hukum yang paling penting dalam sistem hukum Indonesia adalah hukum acara perdata. Hukum acara perdata mengatur bagaimana sengketa perdata diselesaikan di pengadilan, mulai dari saat gugatan diajukan hingga saat putusan pengadilan dilaksanakan. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek penting dalam hukum acara perdata, termasuk asas-asas hukum acara perdata, kewenangan pengadilan, prosedur beracara di pengadilan, pembuktian, dan upaya hukum. Dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap peraturan, yurisprudensi, dan doktrin hukum, jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum acara perdata dan penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia.
Co-Authors Abdy Saleh Harahap Achmad Asy’ari Abdullah Toran Achmad Maulana Fakhri Addison Ghazia Aristito Ade Kevin Adilah Rahman Aditya Pangestu Halomoan Tampubolon Agi Septia Nugraha Aisha Latifa Aisy Cantika Alief Anugrah Alifya Putri Azahra Amara Thalia Andhika Nugraha Utama Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak Angelika Artauly Sihaloho Anggi Muhammad Chandraca Hutagalung Anisha Nabila Firky Aqshal Nuryl Setiadhi Arini Audria Sasiras Arjuna Rivaldo Asqia Zahra Kalina Assaidul Akrom Aulia, Ardiansyah Ayudia Nirmalasari Bachsin, Alzasyah Bayu Tri Maryono Bella Mutiara Bima Janggo Bintoro Daffa Ramadhan Danang Mahesa Dea Dena Aji Prasetya Deni Maulana Ihsan Dhafa Dha’izar Wildan Dhifa Ridho Dwiputra Hidayat Diaz, Yosaphat Dienna Masturah Dinalara D. Butar Butar Dinalara D. Butar-Butar Edy Sahputra Tarigan Ekin Sura Totonta Bangun Elfa Awalnia Moenek Esa Nur Hakam Esa Rahmawati Ester Febrianti Sembiring Eva Anggraeni Fadhel Meidinoval Fahrezi Fajar Saputra Farhan Fadillah Fauzan Azima Faturachman Febrian Ariansah Feri Pramudya Suhartanto Fiorella Amanda Rifani Firda Amelya Malik Fitra Nur Rahman Fitri Julianty Florentia Febyandani Titu Florian Felix Fregy Andhika Perkasa Gerrald Jovan Esfandiary Hafiz Fathi Huga Ekoputro Halimah Citra Negoro Hanan Juwairiyah Hanif Hawari Mohamad Hany Fauziyyah Irawan Haykal Ikram Arya Ranggana Irsyan satria dilaga Jany Timothy Ronald Saputro Jason Aaron Riado Simanungkalit Javier Nixon Oktorifa Ramadhan Jenifer Otniel Jihan Khoirunnisa Jos Bus Tarigan Joseph William Kaila Ismail Katrin Aryani Kenisha Andiani Munadi Putri Khairul Rizal Kinayah Ashifa Leli Indriyani M Frasetyo M. Satria Allariksyah M.Adaninggar Maudy Anjani Maura Saphira Salsabila Mela Nur Annisa Mia Sulistianti Micko Andira Ramadhan Moch Rifan Juhendi Muhamad Dzulfikri Muhamad Fadly Darmawan Muhamad Giosefi Muhamad Radian Muhamad Revanza Solihin Muhammad Bintang Al –Faridzi Muhammad Daffa Raihananta Setijawan Muhammad Hanif Abdurrahman Muhammad Husein Muhammad Iqbal Firmansyah Muhammad Kafka Aghna Said Muhammad Rafli Rismawan Muhammad Raya Fahreza Muhammad Reza Fahrezi Muhammad Rifqi Fawaid Ali Wafa Muhammad Rizal Aji Bahtiar Muhammad Satrio Muhammad sultan fadhillah Muhammad Sulthan Rizqyansyah Muhammad Zaki Alhafiz Nabilah Salwa Robiah Nadia Abdullah Nadia Rahmania Nadia Rhaesa Marendra Nisrina Luthfiah Noval Febriansyah Panca Muchtar Prabu Wisnu Puji Wibowo Prama Tusta Kesuma Prince Hadipati Putri Hariyanti Qristiana Qristiana R Muhammad Ilhan Ma’ruf Rachma Ditia Raihan Heryadi Rama Dwi Aryandhes Rencyka Andieni Rey Syabilla Maharani Putri Reza Ramdan Gumilar Risky Alfian Rizki Hermawan Rizky Bayu Pratama Rizky Maulana Ardiansyah Rizky Ramadhan, Gilang Ronauly Juwita Christin Simbolon Roravianita Roravianita Rosmiati Sabrina Adelia Febriyanti Sabrina Tabrani Samudra Farasi Putra Sita Amelia Salsabilla Siti Lailatul Qomariyah Siti Syaidah Sri Juwita Putri Stiven Doorson Tessa Ayuning Tias Tika Handayani Vehrial Vahzrianur Vidya Erviana Vivi Safitri Widiya Febrianti Setiawan Wisnu Pebrianto Yarfa Dzardi Yarfa Dzardi Nazmi Yerisha Afriani Yustia Okta Pradini Zahra Febriani Nugraha Zahra Sabrina Anggiani Putri Zelika Siti Rahma Zidan Febriansyah