Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.992
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Nusantara Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi J-CEKI PESHUM
Farahdinny Siswajanthy
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
TANTANGAN PELAKSANAAN SITA JAMINAN DALAM PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR Yustia Okta Pradini; Jason Aaron Riado Simanungkalit; Raihan Heryadi; M. Satria Allariksyah; Farahdinny Siswajanthy
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 1 No. 4 (2024): Jurnal Ilmiah Nusantara
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v1i4.1777

Abstract

Collateral confiscation is a crucial legal tool in order to guarantee certainty of creditors' rights to the receivables they own. However, the implementation of this collateral confiscation often faces various challenges that can slow down its effectiveness. The purpose of this article is to analyze and research the challenges faced in implementing collateral confiscation in Indonesia, as well as to examine and evaluate legal protection efforts for creditors. By using normative juridical research methods and case study analysis, researchers found that the main challenges in implementing collateral confiscation in judicial practice in Indonesia include several aspects, including complex legal procedures, inconsistencies between applicable regulations and how they are implemented in the field, as well as limited resources in judicial institutions. Apart from that, resistance from debtors and third parties is also a significant obstacle. This article also discusses and evaluates the legal protection that exists for creditors, including monitoring mechanisms and sanctions that can be given if violations occur in its implementation.
TAHAPAN PEMANGGILAN PIHAK PENGGUGAT/TERGUGAT YANG TERLIBAT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI Farahdinny Siswajanthy; Joseph William; Fadhel Meidinoval Fahrezi; Fitra Nur Rahman; Jos Bus Tarigan
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17873

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asas-asas acara perdata dan tata cara mengajukan gugatan di pengadilan negeri, serta tata cara pemanggilan pengadilan dalam penyusunan perkara perdata menurut undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Asas berperkara adalah dasar hukumnya harus pada HIR § 118 dan RBg § 142. Penggugat mempunyai kepentingan hukum. Ini sengketa Pasal 118 UU HIR/Pasal 132 RBg. Disusun secara cermat dan jelas sesuai dengan Pasal 142(1) RBg/120 HIR. Memahami hukum formal dan substantif. 2. Tata cara pengajuan klaim adalah: Klaim tertulis terdiri dari data pribadi para pihak, fundamentum petendi (posita), pengaduan dan klaim. Sedangkan banding lisan adalah yang disampaikan kepada hakim ketua pengadilan negeri. Hakim yang ditunjuk mencatat segala peristiwa yang berkaitan dengan penegasan hak, kemudian meresmikannya menjadi suatu penegasan. Ditandatangani oleh ketua/hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. 3. Tata cara penyampaian teguran yang sah dalam rangka persiapan sidang perdata: tidak diketahui dasar hukum Pasal 390 ayat 1 dan 2 HIR/Pasal 388 HIR di tempat tinggal terdakwa. Terdakwa asing dipanggil. Terdakwa yang sudah meninggal dipanggil. Terdakwa berpindah alamat setelah gugatan diajukan. Kepala desa/Lurah tidak bisa menyampaikan hal tersebut kepada responden. Keabsahan Surat Panggilan Kata kunci: Tata Cara Pemanggilan, Para Pihak, Penggugat/Tergugat
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK RELEVANSI PENYINGKATAN WAKTU ACARA PERDATA Yerisha Afriani; Ronauly Juwita Christin Simbolon; Vivi Safitri; Edy Sahputra Tarigan; Farahdinny Siswajanthy
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17876

Abstract

Perkembangan telah memungkinkan terjadinya efisiensi dan modernisasi dalam penyelenggaraan peradilan khususnya penggunaan media elektronik dalam lingkup hukum acara perdata dalam pelaksanaannya terdapat asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan adanya e-court dapat diharapkan untuk memenuhi asas tersebut dalam penerapannya, e-court merupakan aplikasi yang memproses pelayanan perkara dan melakukan sidang secara digital sesuai putusan PERMA No 7 Tahun 2022 sebagai dasar landasan dibalik adanya aplikasi e-court, pada implementasinya penggunaan e-court ini sangat mempermudahkah masyarakat dalam mendapatkan keadilan namun pada efektivitasnya tata cara penggunaan e-court sedikit rumit sehingga masyarakat awam mungkin kesulitan dalam pelaksanaannya seperti pada pengumpulan bukti, dan akses jaringan juga berpengaruh, sehingga penggunaan e-court dirasa masih kurang maksimal hingga saat ini . Kata Kunci: E-court, Aplikasi, efektivitas
EVALUASI UU CIPTA KERJA DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR UMKM (APAKAH REGULASI BARU MENDUKUNG PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL) Zidan Febriansyah; Muhamad Giosefi; Jany Timothy Ronald Saputro; Addison Ghazia Aristito; Farahdinny Siswajanthy
Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol. 9 No. 8 (2024): Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8734/musytari.v9i8.6626

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui penyederhanaan perizinan dan akses pembiayaan. Penelitian ini mengevaluasi dampak regulasi tersebut terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. Fokus utama dari kajian ini meliputi kemudahan akses perizinan, tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam memanfaatkan peluang, serta upaya yang diperlukan untuk mengoptimalkan dampak positif dari UU Cipta Kerja. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja memberikan peluang besar bagi UMKM, pelaku usaha masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan pengetahuan manajerial, ketidakpastian ekonomi, dan kurangnya akses terhadap teknologi. Selain itu, regulasi daerah yang tidak konsisten dan stigma negatif terhadap UMKM juga menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM, mengubah persepsi masyarakat, dan memastikan keselarasan kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa UU Cipta Kerja berpotensi menjadi pendorong utama dalam pengembangan UMKM jika diiringi dengan implementasi yang efektif dan dukungan yang komprehensif.
PENGARUH UU CIPTA KERJA TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI INDONESIA (STUDI KASUS DAN IMPLIKASI EKONOMI) Ayudia Nirmalasari; Dhafa Dha’izar Wildan; Tika Handayani; Bella Mutiara; Farahdinny Siswajanthy
Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol. 9 No. 9 (2024): Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8734/musytari.v9i9.6627

Abstract

Dengan kemudahan regulasi dan insentif fiskal yang ditawarkan, diharapkan KEK dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang efektif, menarik investasi dalam dan luar negeri, serta menciptakan lapangan kerja. Namun, implementasi kebijakan ini juga dihadapkan pada tantangan seperti tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, kesiapan infrastruktur, serta resistensi dari masyarakat lokal. Dampak ekonomi dari pengembangan KEK yang didorong oleh UU Cipta Kerja diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan tersebut, tantangan yang dihadapi, serta implikasi ekonominya bagi pertumbuhan dan pembangunan daerah di Indonesia, sehingga memberikan wawasan penting bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM UU CIPTA KERJA (KONFLIK ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBERLANJUTAN EKOSISTEM) Rizki Hermawan; Muhammad Kafka Aghna Said; Agi Septia Nugraha; Dhifa Ridho Dwiputra Hidayat; Farahdinny Siswajanthy
Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol. 9 No. 9 (2024): Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8734/musytari.v9i9.6654

Abstract

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun juga memunculkan berbagai tantangan terkait perlindungan lingkungan. Penghapusan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk beberapa kategori usaha dan pengalihan kewenangan pengelolaan lingkungan ke pemerintah pusat dapat menurunkan standar perlindungan yang ada. Dalam konteks ini, potensi kerusakan lingkungan, seperti deforestasi dan pencemaran, meningkat, sementara dampak jangka panjangnya dapat merugikan keberlanjutan sumber daya alam. Meskipun terdapat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dalam UU ini, pelaksanaannya masih menunjukkan ketidakselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan upaya perlindungan lingkungan. Untuk mencapai keseimbangan, diperlukan penguatan regulasi lingkungan, peningkatan pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan. Selain itu, pengembangan teknologi hijau dan edukasi publik sangat penting untuk menciptakan budaya keberlanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan UU Cipta Kerja tidak hanya bergantung pada peningkatan investasi, tetapi juga pada kemampuannya untuk melindungi dan memulihkan lingkungan hidup yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat.
ANALISIS HUKUM EKONOMI TERHADAP PRAKTIK MANIPULASI PASAR SAHAM DI INDONESIA OLEH OLIGARKI EKONOMI Tessa Ayuning Tias; Muhammad Rafli Rismawan; Bayu Tri Maryono; Reza Ramdan Gumilar; Farahdinny Siswajanthy
Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol. 14 No. 1 (2025): Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8734/musytari.v14i1.10331

Abstract

Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang bertujuan menciptakan iklim investasi kondusif serta memberikan kepastian hukum bagi investor. UU ini melindungi investor melalui prinsip non-diskriminasi, jaminan hak properti, dan opsi penyelesaian sengketa internasional. Meskipun demikian, tantangan masih ada, seperti birokrasi yang kompleks, ketidakpastian regulasi, dan kendala teknis dalam implementasi Online Single Submission (OSS). Selain itu, UU Cipta Kerja memperkenalkan konsep perizinan berbasis risiko untuk mempercepat proses investasi. Studi ini menekankan pentingnya stabilitas regulasi dan koordinasi pemerintah untuk meningkatkan kepastian hukum dan daya tarik investasi asing. Dengan reformasi yang lebih terintegrasi, Indonesia dapat menciptakan iklim investasi berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
ANALYSIS OF BATIK INDUSTRY AS A CENTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS INTERNATIONAL LEVEL Kaila Ismail; Mia Sulistianti; Nisrina Luthfiah; Rachma Ditia; Farahdinny Siswajanthy
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 2 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v7i2.10595

Abstract

The Batik Industry in Indonesia is one of the textile and ready-made clothing industry commodities which is a heritage and a wealth of the Indonesian nation that characterizes the diversity of cultures in Indonesia. UNESCO recognized Indonesian batik in 2009 and since then batik in Indonesia has developed very rapidly in terms of fashion or mode used by the general public and indigenous peoples in Indonesia. The development of the batik industry in Indonesia still has obstacles where these obstacles are not far from batik printing technology. The purpose of this study is to analyze the batik industry in Indonesia, as well as what potentials Indonesia has so that it can improve this batik culture to the international level. If batik which is a cultural wealth in Indonesia can move internationally, then batik can be better known by foreign communities and even batik can become an iconic symbol of Indonesia internationally.
HARMONISASI KEBIJAKAN PERBURUHAN DAN REGULASI INVESTASI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (DAMPAKNYA TERHADAP DINAMIKA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DALAM JANGKA PENDEK DAN PANJANG) Alifya Putri Azahra; Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak; Muhammad Hanif Abdurrahman; Farahdinny Siswajanthy
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i6.10307

Abstract

Penelitian ini membahas dampak jangka panjang dari harmonisasi kebijakan perburuhan dan regulasi investasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap daya saing dan keberlanjutan ekonomi Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia melalui penyederhanaan perizinan dan fleksibilitas ketenagakerjaan. Namun, dampak jangka panjangnya perlu dipertimbangkan dengan cermat, mengingat potensi risiko terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis regulasi yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan dampaknya terhadap sektor ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global dan mempercepat pembangunan infrastruktur, namun harus diimbangi dengan kebijakan yang melindungi hak-hak pekerja serta kelestarian lingkungan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR PADA SAAT PERUSAHAAN PAILIT (STUDI KASUS: ANALISIS PUTUSAN No.1/K/Pdt.Sus/pailitan/2020 PT. Kertas Leces) Sabrina Tabrani; Ronauly Juwita Christin Simbolon; Vivi Safitri; Yarfa Dzardi; Farahdinny Siswajanthy
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i6.10534

Abstract

Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian terhadap masalah utang-piutang yang melibatkan kreditor dan debitor. Namun, dalam praktiknya, kepailitan sering kali menimbulkan kerugian bagi debitor, terutama terkait dengan hak-hak yang mereka miliki selama proses kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor dalam proses kepailitan dengan fokus pada Putusan No.1/K/Pdt.sus/pailitan/2020 terkait PT. Kertas Leces, namun debitor yang dimaksud adalah debitor beritikad baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan No.1/K/Pdt.sus/pailitan/2020, terdapat beberapa ketentuan hukum yang dirancang untuk melindungi debitor, namun penerapannya tidak sepenuhnya efektif dalam menjaga hak-hak debitor. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain interpretasi hukum yang berbeda oleh para pihak, keterbatasan dalam pengawasan terhadap proses kepailitan, serta belum optimalnya regulasi yang menjamin perlindungan bagi debitor dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan kembali terhadap peraturan kepailitan, agar perlindungan hukum bagi debitor dapat lebih optimal dan berkeadilan. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dengan metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi kasus, yang menganalisis putusan pengadilan, undang-undang kepailitan, serta literatur hukum terkait.
Co-Authors Achmad Asy’ari Abdullah Toran Achmad Maulana Fakhri Addison Ghazia Aristito Ade Kevin Adilah Rahman Aditya Pangestu Halomoan Tampubolon Agi Septia Nugraha Aisha Latifa Aisy Cantika Alief Anugrah Alifya Putri Azahra Amara Thalia Andhika Nugraha Utama Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak Angelika Artauly Sihaloho Anggi Muhammad Chandraca Hutagalung Anisha Nabila Firky Arjuna Rivaldo Asqia Zahra Kalina Ayudia Nirmalasari Bachsin, Alzasyah Bayu Tri Maryono Bella Mutiara Bima Janggo Bintoro Daffa Ramadhan Danang Mahesa Dea Dena Aji Prasetya Deni Maulana Ihsan Dhafa Dha’izar Wildan Dhifa Ridho Dwiputra Hidayat Dienna Masturah Dinalara D. Butar Butar Dinalara D. Butar-Butar Edy Sahputra Tarigan Ekin Sura Totonta Bangun Elfa Awalnia Moenek Esa Nur Hakam Esa Rahmawati Ester Febrianti Sembiring Eva Anggraeni Fadhel Meidinoval Fahrezi Fajar Saputra Fauzan Azima Faturachman Febrian Ariansah Feri Pramudya Suhartanto Fiorella Amanda Rifani Firda Amelya Malik Fitra Nur Rahman Florentia Febyandani Titu Fregy Andhika Perkasa Gerrald Jovan Esfandiary Hafiz Fathi Huga Ekoputro Halimah Citra Negoro Hanan Juwairiyah Hanif Hawari Mohamad Hany Fauziyyah Irawan Haykal Ikram Arya Ranggana Irsyan satria dilaga Jany Timothy Ronald Saputro Jason Aaron Riado Simanungkalit Javier Nixon Oktorifa Ramadhan Jenifer Otniel Jihan Khoirunnisa Jos Bus Tarigan Joseph William Kaila Ismail Katrin Aryani Kenisha Andiani Munadi Putri Khairul Rizal Kinayah Ashifa Leli Indriyani M Frasetyo M. Satria Allariksyah M.Adaninggar Maudy Anjani Maura Saphira Salsabila Mia Sulistianti Moch Rifan Juhendi Muhamad Fadly Darmawan Muhamad Giosefi Muhamad Radian Muhamad Revanza Solihin Muhammad Bintang Al –Faridzi Muhammad Daffa Raihananta Setijawan Muhammad Hanif Abdurrahman Muhammad Husein Muhammad Kafka Aghna Said Muhammad Rafli Rismawan Muhammad Reza Fahrezi Muhammad Rifqi Fawaid Ali Wafa Muhammad Rizal Aji Bahtiar Muhammad Satrio Muhammad sultan fadhillah Muhammad Sulthan Rizqyansyah Nadia Rhaesa Marendra Nisrina Luthfiah Noval Febriansyah Panca Muchtar Prabu Wisnu Puji Wibowo Prama Tusta Kesuma Prince Hadipati Putri Hariyanti Qristiana Qristiana Rachma Ditia Raihan Heryadi Rama Dwi Aryandhes Rey Syabilla Maharani Putri Reza Ramdan Gumilar Risky Alfian Rizki Hermawan Rizky Bayu Pratama Ronauly Juwita Christin Simbolon Roravianita Roravianita Sabrina Adelia Febriyanti Sabrina Tabrani Samudra Farasi Putra Sita Amelia Salsabilla Siti Lailatul Qomariyah Sri Juwita Putri Tessa Ayuning Tias Tika Handayani Vehrial Vahzrianur Vidya Erviana Vivi Safitri Widiya Febrianti Setiawan Wisnu Pebrianto Yarfa Dzardi Yarfa Dzardi Nazmi Yerisha Afriani Yustia Okta Pradini Zahra Febriani Nugraha Zelika Siti Rahma Zidan Febriansyah