Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.759
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Sains Indonesia JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Nusantara Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi J-CEKI PESHUM Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory IQRAR: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Syariah
Farahdinny Siswajanthy
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Perbandingan Reksa Dana dan Reksadan Syariah Diaz, Yosaphat; Rizky Ramadhan, Gilang; Stiven Doorson; Aulia, Ardiansyah; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.209

Abstract

Reksa dana syariah membatasi investasi mereka pada komoditas yang tidak melanggar syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan reksa dana dan reksadan syariah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan reksa dana berinvestasi di berbagai aset keuangan, baik mengikuti standar investasi syariah maupun tradisional. Standar investasi syariah melarang investasi pada sektor yang dianggap haram dalam Islam, seperti perjudian atau riba. Kriteria investasi tradisional tidak mempunyai batasan seperti itu. Peran dan tanggung jawab manajer investasi dan pemilik modal berbeda antara reksa dana syariah dan tradisional. Dana investasi syariah memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan pembiayaan dan proses produksi syariah, mendorong produksi barang dengan keterampilan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun sistem operasional dana investasi syariah yang ada saat ini belum memadai dan dana investasi syariah belum banyak diketahui masyarakat. Reksa dana syariah dan tradisional memiliki risiko masing-masing, antara lain risiko gagal bayar, risiko likuiditas, penurunan nilai, ketidakpastian imbal hasil, serta tren ekonomi dan politik. Calon investor harus memahami risiko ini dan melakukan penelitian menyeluruh sebelum berinvestasi. Menyewa penasihat yang ahli di bidang dana investasi syariah dapat membantu mengidentifikasi produk investasi yang sesuai dengan profil risiko investor.
Analisis Distribusi Hukum Ekonomi di Indonsia dalam Perekonomian Masyarakat Serta Efektivitas Kebijakan Hukum Ekonomi di Indonesia Zahra Sabrina Anggiani Putri; Muhammad Iqbal Firmansyah; Farahdinny Siswajanthy
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i4.763

Abstract

Society and law are intertwined in regulating all aspects of human life, one of which is the economic aspect. Economic law is a law that regulates the running of a country's economy which not only focuses on economic development but also equality in the goal of social welfare. This is achieved by issuing laws that regulate all forms of economics or those related to the economy. One of the problems that the government really pays attention to is the level of unemployment which must be emphasized in order to achieve a prosperous society. Not only that, the government also provides policies to business actors who carry out monopolies because it can have a negative impact on other business actors and consumers. By dominating the market and not competing in a healthy manner, it can also cause financial losses to the country. This policy certainly provides convenience for all parties in carrying out economic activities
Tinjauan Yuridis tentang Pengaturan dan Perlindungan Hak Konsumen terhadap Perjanjian Perdagangan Bebas di Indonesia Siti Syaidah; Mela Nur Annisa; Rencyka Andieni; Nadia Rahmania; Farahdinny Siswajanthy
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i4.773

Abstract

This journal discusses the legal review of cases of protection of rules and regulations. The existence of this journal is formed with the aim of evaluating the effectiveness of consumer rights in free trade agreements in Indonesia. Then this journal also examines the laws and regulations on consumer rights in free trade in Indonesia, which are based on definitions, objectives, legal reviews, and legal protection and issues. Our journal research uses normative legal research methods or techniques where this research is conducted with a study using legal materials, namely laws and other legal regulations and secondary legal materials, namely research journals.
Peran Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Arini Audria Sasiras; Aqshal Nuryl Setiadhi; Assaidul Akrom; Nadia Abdullah; Farahdinny Siswajanthy
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1072

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi peran hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Fenomena yang diteliti adalah efektifitas dan efisiensi penerapan hukum acara perdata dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa yang muncul di pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana hukum acara perdata berkontribusi terhadap keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan arbitrase, dengan sumber data sekunder berupa dokumen hukum, yaitu UU nomor 30 tahun 1999 dan undang-undang terkait, serta jurnal dan buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum acara perdata yang baik dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa dan meningkatkan kepuasan para pihak yang bersengketa. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan adanya peningkatan kualitas pengadilan dalam menerapkan hukum acara perdata sebagai upaya untuk mencapai keadilan yang lebih baik.
Wanprestasi "Tinjauan Yuridis terhadap Gugatan Wanprestasi dalam Hukum Acara Perdata: Studi Kasus di Pengadilan Jakarta Selatan": Penerapan teori hukum dalam kasus. Micko Andira Ramadhan; Farhan Fadillah; Muhamad Dzulfikri; Muhammad Raya Fahreza; Muhammad Zaki Alhafiz; R Muhammad Ilhan Ma’ruf; Rizky Maulana Ardiansyah; Farahdinny Siswajanthy
Jurnal Sains Indonesia Vol. 6 No. 3 (2025): Vol 6 No 3 (2025): Volume 6, Nomor 3, 2025 (November)
Publisher : PUSAT SAINS INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to examine juridically how default lawsuits are resolved through civil procedural law by taking a case study at the South Jakarta Court. The method used is descriptive qualitative, with data collection through the study of relevant primary, secondary, and tertiary legal literature. This study describes the process of civil procedural law in handling default lawsuits, including aspects of evidence, trial procedures, and the application of applicable legal principles. The results of the study show that the settlement of default lawsuits requires an in-depth understanding of legal procedures and principles of justice to ensure the protection of the rights of the parties. This research provides a comprehensive overview of the dynamics of default case settlement and its juridical implications in the practice of civil procedural law in Indonesia.
NFT Aspek Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual pada Non-Fungible Token (NFT): Aspek Hukum Acara Perdata" atau "Hukum Acara Perdata dalam Sengketa HKI NFT: Mekanisme dan Prosedur". Rosmiati; Abdy Saleh Harahap; Fitri Julianty; Florian Felix; Nabilah Salwa Robiah; Farahdinny Siswajanthy
Jurnal Sains Indonesia Vol. 6 No. 3 (2025): Vol 6 No 3 (2025): Volume 6, Nomor 3, 2025 (November)
Publisher : PUSAT SAINS INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum acara perdata yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan serta studi kasus terkait pelanggaran HKI pada NFT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa HKI melalui jalur perdata menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dalam hal pembuktian kepemilikan digital, yurisdiksi pengadilan, dan belum adanya peraturan khusus mengenai NFT. Oleh karena itu, diperlukan pemutakhiran regulasi dan adaptasi hukum acara perdata agar perlindungan hukum bagi pemilik HKI di ranah digital dapat terlaksana secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Regulasi Artificial Intelligence Fintech Blockchain: Tantangan Hukum Ekonomi Smart Contract Syariah Indonesia Pdp 2024 Ojk Unicorn Gig Economy Agis Aulia; Naia Saifanah Insani; Raysa Nurahmah Mulyana; Nazwa Azahra; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3609

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi potensi risiko sistemik yang dihadapi oleh investor dan UMKM dalam ekosistem fintech yang berbasiskan AI dan blockchain di Indonesia. Ini adalah situasi rumit yang berkaitan dengan regulasi OJK, UU PDP 2024, serta prinsip syariah yang diterapkan pada unicorn dalam ekonomi gig. Analisis tentang kontrak pintar syariah menunjukkan adanya ketegangan antara cepatnya inovasi tokenomics dan minimnya perlindungan hukum dalam ekonomi, serta kebijakan pemerintah yang masih belum efektif dalam menangani transaksi digital yang berisiko tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis cara ancaman manipulasi pasar dapat muncul melalui teknologi AI blockchain dan memahami mekanisme regulasi yang ada untuk memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi, dengan mempertimbangkan peran OJK, prinsip mudharabah syariah, dan tata kelola unicorn. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui analisis dokumen regulasi seperti POJK No. 12/2021 dan UU PDP 2024. Penelitian ini menekankan pentingnya adanya reformasi regulasi hibrida yang memadukan AI RegTech, penguatan OJK melalui traceability blockchain, dan prinsip keadilan ekonomi syariah untuk melindungi investor serta mempercepat inklusi keuangan yang berkelanjutan di Indonesia. Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: 1. Apa pengaruh perkembangan ancaman hukum dan ekonomi dari AI fintech blockchain terhadap investor syariah di Indonesia setelah penerapan PDP 2024? 2. Apa mekanisme regulasi OJK yang efektif dan inovatif yang melibatkan kontrak pintar, unicorn dalam ekonomi gig, serta prinsip mudharabah untuk mengurangi risiko.
Intervensi Negara Dalam Hukum Ekonomi: Antara Kepastian Hukum Dan Efisiensi Pasar Anashya Azalia; Rifka Tria Permana; Amelia Kurnia Citra; Bintang Azhar; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3677

Abstract

Intervensi negara dalam bidang ekonomi merupakan konsekuensi dari peran negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan umum. Dalam praktiknya, intervensi tersebut sering diwujudkan melalui pembentukan regulasi, kebijakan perizinan, subsidi, pengendalian harga, serta keterlibatan negara melalui badan usaha milik negara. Namun, intervensi yang dilakukan secara berlebihan berpotensi menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian hukum bagi pelaku usaha dan terganggunya efisiensi mekanisme pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan batas intervensi negara dalam hukum ekonomi, serta mengkaji bagaimana intervensi tersebut mempengaruhi kepastian hukum dan efisiensi pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan teoretis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi negara merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan publik, namun harus dilakukan secara proporsional dan terukur. Intervensi yang tidak disertai dengan kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan justru dapat menimbulkan distorsi pasar dan meningkatkan beban kepatuhan bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara peran negara sebagai regulator dan prinsip efisiensi pasar, sehingga hukum ekonomi dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ridwan Arifin Hartawan; Firmansyah Amsari; Muhammad Alif Dzikri Adritama; Shalman Alfarizi; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3988

Abstract

UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional tidak hanya berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan, tetapi juga menghadapi kerentanan struktural akibat ketimpangan posisi tawar dalam relasi bisnis dengan pelaku usaha berskala besar yang berpotensi melahirkan praktik eksploitasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kerangka perlindungan hukum terhadap UMKM serta merumuskan model perlindungan yang bersifat operasional dan implementatif dalam mencegah praktik eksploitasi ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, khususnya dalam ketiadaan parameter objektif untuk menilai ketidakadilan dalam kemitraan usaha, lemahnya mekanisme penegakan, serta tingginya biaya transaksi hukum yang menciptakan disinsentif bagi UMKM untuk memperjuangkan haknya. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya reformasi regulasi yang menitikberatkan pada penetapan standar pembayaran yang mengikat, penguatan lembaga pengawas, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen pengawasan dan akses keadilan guna mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Kebijakan Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi oleh Pemerintah dan Dampaknya terhadap Persaingan Usaha di Sektor Hilir Migas. Kusuma Hapsari; Aida Fatimah; Farahdinny Siswajanthy; Nandang Kusnadi; Ileven Junita Prastika
IQRAR: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Syariah Vol 1 No 2 (2025): 2025
Publisher : PT. Hassan Group Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/iqrar.v1i2.3580

Abstract

Kebijakan pemerintah dalam membatasi impor bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi melalui Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 menimbulkan dinamika baru dalam struktur pasar energi nasional. Dalam konteks hukum ekonomi, kebijakan ini berdampak pada prinsip persaingan usaha dan dominasi pelaku usaha tertentu, khususnya Pertamina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap keseimbangan pasar, keadilan ekonomi, dan efektivitas hukum persaingan usaha. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap regulasi dan data empiris yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembatasan impor BBM dapat menghambat terciptanya pasar yang kompetitif dan berpotensi melanggar asas persaingan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat
Co-Authors Abdy Saleh Harahap Achmad Asy’ari Abdullah Toran Achmad Maulana Fakhri Addison Ghazia Aristito Ade Kevin Adilah Rahman Aditya Pangestu Halomoan Tampubolon Agi Septia Nugraha Agis Aulia Aida Fatimah Aisha Latifa Aisy Cantika Alief Anugrah Alifya Putri Azahra Amara Thalia Amelia Kurnia Citra Anashya Azalia Andhika Nugraha Utama Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak Angelika Artauly Sihaloho Anggi Muhammad Chandraca Hutagalung Anisha Nabila Firky Annisa Rifka Desiana Aqshal Nuryl Setiadhi Arini Audria Sasiras Arjuna Rivaldo Asqia Zahra Kalina Assaidul Akrom Aulia, Ardiansyah Ayudia Nirmalasari Bachsin, Alzasyah Bayu Tri Maryono Bella Mutiara Bima Janggo Bintoro Bintang Azhar Daffa Ramadhan Danang Mahesa Dea Dena Aji Prasetya Deni Maulana Ihsan Desi Ratnasari Dhafa Dha’izar Wildan Dhifa Ridho Dwiputra Hidayat Diaz, Yosaphat Dienna Masturah Dinalara D. Butar Butar Dinalara D. Butar-Butar Edy Sahputra Tarigan Ekin Sura Totonta Bangun Elfa Awalnia Moenek Erwan Ramdan Hidayat Esa Nur Hakam Esa Rahmawati Ester Febrianti Sembiring Eva Anggraeni Fadhel Meidinoval Fahrezi Fajar Saputra Farhan Fadillah Fauzan Azima Faturachman Febrian Ariansah Feri Pramudya Suhartanto Fiorella Amanda Rifani Firda Amelya Malik Firmansyah Amsari Fitra Nur Rahman Fitri Julianty Florentia Febyandani Titu Florian Felix Fregy Andhika Perkasa Fyra Zeynia Gerrald Jovan Esfandiary Hafiz Fathi Huga Ekoputro Halimah Citra Negoro Hanan Juwairiyah Hanif Hawari Mohamad Hany Fauziyyah Irawan Haykal Ikram Arya Ranggana Ileven Junita Prastika Irsyan satria dilaga Jany Timothy Ronald Saputro Jason Aaron Riado Simanungkalit Javier Nixon Oktorifa Ramadhan Jenifer Otniel Jihan Khoirunnisa Jos Bus Tarigan Joseph William Kaila Ismail Katrin Aryani Kenisha Andiani Munadi Putri Khairul Rizal Kinayah Ashifa Kusuma Hapsari Leli Indriyani M Frasetyo M. Satria Allariksyah M.Adaninggar Maudy Anjani Maura Saphira Salsabila Mela Nur Annisa Mia Sulistianti Micko Andira Ramadhan Moch Rifan Juhendi Muhamad Dzulfikri Muhamad Fadly Darmawan Muhamad Giosefi Muhamad Iqbal Zur'ain Muhamad Radian Muhamad Revanza Solihin Muhammad Alif Dzikri Adritama Muhammad Bintang Al –Faridzi Muhammad Daffa Raihananta Setijawan Muhammad Hanif Abdurrahman Muhammad Husein Muhammad Iqbal Firmansyah Muhammad Kafka Aghna Said Muhammad Rafli Rismawan Muhammad Raya Fahreza Muhammad Reza Fahrezi Muhammad Rifqi Fawaid Ali Wafa Muhammad Rizal Aji Bahtiar Muhammad Rizky Kurniawan Muhammad Satrio Muhammad sultan fadhillah Muhammad Sulthan Rizqyansyah Muhammad Zaki Alhafiz Nabilah Salwa Robiah Nadia Abdullah Nadia Rahmania Nadia Rhaesa Marendra Naia Saifanah Insani Nandang Kusnadi Nazwa Azahra Nia Arfarini Nisrina Luthfiah Noval Febriansyah Nur Alia Panca Muchtar Prabu Wisnu Puji Wibowo Prama Tusta Kesuma Prince Hadipati Putri Hariyanti Qristiana Qristiana R Muhammad Ilhan Ma’ruf Rachma Ditia Raihan Heryadi Rama Dwi Aryandhes Raysa Nurahmah Mulyana Rencyka Andieni Rey Syabilla Maharani Putri Reza Ramdan Gumilar Ridwan Arifin Hartawan Rifka Tria Permana Risky Alfian Rizki Hermawan Rizky Bayu Pratama Rizky Maulana Ardiansyah Rizky Ramadhan, Gilang Ronauly Juwita Christin Simbolon Roravianita Roravianita Rosmiati Sabrina Adelia Febriyanti Sabrina Tabrani Samudra Farasi Putra Septian Mukti Firdaus Shalman Alfarizi Silvia Nur Oktaviani Sita Amelia Salsabilla Siti Lailatul Qomariyah Siti Syaidah Sri Juwita Putri Stiven Doorson Tessa Ayuning Tias Tika Handayani Turino Ferdian Atmojo Vehrial Vahzrianur Vicky Desta Kurniawan Vidya Erviana Vivi Safitri Widiya Febrianti Setiawan Wisnu Pebrianto Yarfa Dzardi Yarfa Dzardi Nazmi Yerisha Afriani Yustia Okta Pradini Zahra Febriani Nugraha Zahra Sabrina Anggiani Putri Zelika Siti Rahma Zidan Febriansyah