Articles
Kinerja Keuangan Dan Kinerja Layanan Dalam Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Mochamad Farhan Tresna;
Winanda Setyaning Kridantika;
Yudha Rahmat Ageng;
Amrie Firmansyah
Jurnalku Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT Wim Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i1.376
Badan Layanan Umum dibentuk dengan tujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan kepada instansi pemerintah berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas kinerja keuangan dan kinerja layanan suatu instansi publik dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan scoping review. Data dalam penelitian ini menggunakan artikel jurnal yang telah membahas implementasi PPK-BLU di berbagai instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa instansi yang memiliki peningkatan dalam kinerja keuangan dan kinerja pelayanan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa instansi yang tidak mengalami kinerjanya dengan periode sebelum penerapan PPK-BLU bahkan berada di bawah standar yang telah ditetapkan. Kondisi ini diduga terjadi akibat pihak manajemen yang kurang optimal dalam melaksanakan peraturan dan kurangnya pemahaman manajemen terhadap pengelolaan BLU. Selain itu, terdapat juga instansi yang kurang memiliki perencanaan yang matang untuk melaksanakan program dan kegiatannya dengan konsep PPK-BLU.
Akuntansi Atas Perjanjian Konsesi Oleh Perusahaan Penyedia Dalam Pembangunan ‘Tol Langit’ Palapa Ring Paket Barat Dan Timur
Mei Nur Khakiki;
Andry Hizkia;
Amrie Firmansyah
Jurnalku Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : PT Wim Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i2.406
Hak konsesi jasa merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan dalam mendukung layanan pemerintah kepada masyarakat. Biaya yang telah dikeluarkan oleh badan usaha dapat dibebankan kepada pelanggan maupun ditagihkan kepada pemerintah. Oleh karena itu, aset konsesi dapat berupa aset takberwujud maupun aset keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas hak pengusahaan telekomunikasi yang telah dilaksanakan dan diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan sebagai konsesi jasa yang dianggap sebagai aset keuangan atau tidak berwujud. Dalam penelitian ini, analisis isi digunakan sebagai teknik dalam mendapatkan data penelitian. Laporan keuangan PT Mora Telematika Indonesia, penyedia infrastruktur telekomunikasi, menjadi sumber data dalam analisis isi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengungkapan akuntansi hak pengusahaan telekomunikasi telah mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku, demikian juga dengan pelaksanaan akuntansi hak pengusahaan infrastruktur telekomunikasi. Temuan penelitian ini mendukung penerapan standar akuntansi keuangan untuk penerapan akuntansi hak pengusahaan infrastruktur telekomunikasi dan pengungkapan akuntansi hak pengusahaan. Penelitian ini memberikan literatur tambahan terkait dengan implementasi akuntansi konsesi jasa pada badan usaha di Indonesia.
Sustainability E-Commerce Di Indonesia: Kebijakan Dan Strategi Untuk Mengurangi Dampak Lingkungan
Muhammad Syauqi Fuqoha;
Amrie Firmansyah
Jurnalku Vol 3 No 3 (2023)
Publisher : PT Wim Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i3.548
Penelitian ini bertujuan untuk mengulas dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas e-commerce di Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan saat ini perlu diperhatikan dalam industri e-commerce di Indonesia mengingat dampak yang ditimbulkan dari transaksi yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah scoping review dengan menggunakan data dari dari artikel, laporan, dan data-data yang relevan dengan aspek keberlanjutan pada sektor e-commerce. Kemudian Kami melakukan analisis deskriptif untuk mengeksplorasi atas informasi-informasi yang telah didapatkan dari artikel, laporan, dan data-data tersebut. Selanjutnya Kami juga melakukan analisis argumentatif dilakukan untuk memberikan argumen terkait penerapan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dampak lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas e-commerce di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-commerce berdampak negatif terutama pada aspek lingkungan yaitu limbah kemasan, emisi GRK dari aktivitas pengiriman, dan emisi GRK dari data server e-commerce. Kami memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai regulator untuk membuat peraturan yang mengikat bagi para pelaku e-commerce dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan.
Penerapan Konsep Keberlanjutan Pada Pelaku Industri MICE (Meeting, Incentives, Conference, & Exhibition) Di Indonesia
Safta Pratama MR;
Amrie Firmansyah
Jurnalku Vol 3 No 4 (2023)
Publisher : PT Wim Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i4.550
Perkembangan pesat sektor pariwisata terutama industri MICE di Indonesia nampaknya tidak sepenuhnya memberikan dampak positif namun juga dapat memimbulkan dampak merugikan dalam hal keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan alternatif kebijakan dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak negatif industri MICE terhadap lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode scooping review dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi terkait isu-isu pariwisata terutama sektor industri MICE dan dilanjutkan dengan menganalisis konteks yang relevan terhadap tujuan dan ruang lingkup penelitian terkait dengan konsep keberlanjutan yang mungkin dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan terdapat beberapa kebijakan yang bisa diterapkan baik dari sisi perencanaan hingga penyelenggaraan kegiatan MICE diantaranya green meetings, green architecture, green inovation & green supply chain, dan sumber daya manusia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukkan bagi pemerintah dalam hal ini dikhususkan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk dapat mengkaji dan menyusun kebijakan yang berkaitan dengan penerapan konsep keberlanjutan pada industri MICE di Indonesia sehingga mampu memberikan manfaat bagi semua pihak-pihak yang terlibat.
Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Pengungkapan Laporan Keberlanjutan: Peran Moderasi Struktur Kepemilikan Asing
Muhammad Syauqi Fuqoha;
Amrie Firmansyah
Jurnalku Vol 3 No 3 (2023)
Publisher : PT Wim Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i3.560
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan dengan menggunakan struktur kepemilikan asing sebagai pemoderasi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Data penelitian terdiri dari laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan perusahaan sektor keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai dengan 2022. Hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Struktur Kepemilikan asing sebagai variabel moderasi mampu mengurangi pengaruh negatif dari hubungan profitabilitas dengan pengungkapan laporan keberlanjutan, namun tidak memiliki pengaruh terhadap interaksi antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian ini dapat menjadi literatur penelitian mengenai profitabilitas, ukuran perusahaan, pengungkapan laporan keberlanjutan dan struktur kepemilikan asing perusahaan terkait dengan penelitian akuntansi keuangan berbasis pasar modal. Penelitian ini juga dapat dijadikan salah satu rujukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membuat kebijakan maupun pengambilan keputusan terkait dengan pengungkapan laporan keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Kendala Dan Kelemahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Sektor Publik: Suatu Tinjauan
A.M. Nur Ramadhana Nashrul Ummam;
Nurlaely Qodarina;
Putri Istika Ratu Siregar;
Amrie Firmansyah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i1.378
Paket UU Keuangan Negara menegaskan bahwa telah terjadi perubahan pengelolaan keuangan negara yang menekankan pada efektivitas dan efisiensi sekaligus mendorong tanggung jawab dan keterbukaan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 memperkenalkan paradigma penganggaran berbasis kinerja (PBK), yang mengantarkan era baru terkait dengan kontribusi anggaran bagi kemajuan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas kendala dan kelemahan atas implementasi anggaran berbasis kinerja pada organisasi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan scoping review. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah referensi berupa aturan dan artikel jurnal. Hasil scoping review tersebut digunakan sebagai dasar analisis pembahasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses implementasi penganggaran berbasis kinerja perlu banyak perbaikan oleh organisasi pemerintah. Selain itu, organisasi pemerintah perlu menyesuaikan tantangan yang dihadapi dan melakukan perbaikan pada level makro yang bersifat institutional arrangement. Meskipun beberapa peraturan mengenai penganggaran berbasis kinerja dianggap sudah lebih baik dibandingkan dengan pendekatan penganggaran sebelumnya, akan tetapi untuk mencapai implementasi yang lebih baik, dibutuhkan penyempurnaan terus-menerus dari penganggaran berbasis kinerja karena kondisi dan kebutuhan yang terus berubah guna mencapai kesempurnaan dan formulasi terbaik dari penganggaran berbasis kinerja.
Relevansi Risiko Penghasilan Komprehensif Lain Di Indonesia
Amrie Firmansyah;
Daniel Parulian Simanjuntak;
Diah Oktavia Hapsari
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i1.416
Adopsi standar akuntansi keuangan di Indonesia berbasis international financial reporting standards mengakibatkan terdapat perubahan laporan laba rugi menjadi laporan penghasilan komprehensif. Di dalam laporan penghasilan komprehensif terdapat penghasilan komprehensif lain yang timbul dari aktivitas non operasi perusahaan. Terdapat beberapa aktivitas perusahaan dan kebijakan manajer yang mengakibatkan munculnya penghasilan komprehensif lain. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh volatilitas penghasilan komprehensif terhadap risiko perusahaan. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan dan harga saham perusahaan sektor barang konsumsi yang listed di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012 sampai 2021. Data penelitian bersumber dari www.idnfinancials.com dan www.finance.yahoo.com. Berdasarkan purposive sampling, total sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini berjumlah 31 observasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda untuk data cross section. Penelitian ini menunjukkan bahwa volatilitas penghasilan komprehensif lain berpengaruh negatif terhadap risiko perusahaan. Penelitian ini memiliki kontribusi dalam menyediakan literatur terkait dengan relevansi risiko dalam konteks riset akuntansi keuangan berbasis pasar modal yang masih jarang diulas dengan konteks Indonesia.
Tinjauan Penerapan Pengelolaan Limbah B3 Pada Sektor Kesehatan Di Indonesia Berdasarkan GRI 300
Ardian Azmi Hasibuan;
Danang Andrian Mubarok;
Amrie Firmansyah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2.545
Pandemi Covid19 menimbulkan banyak dampak negatif, salah satunya adalah peningkatan jumlah limbah medis dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang menjadi ancaman besar di seluruh dunia. Penanganan dan pengelolaan limbah medis B3 pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga penyebaran virus covid19 semakin parah. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas praktik pengelolaan limbah yang telah dilakukan di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya limbah B3 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah scoping review yaitu dengan melakukan identifikasi dan analisa dari literatur dan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa praktik pengelolaan limbah B3 di Indonesia secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun terdapat beberapa permasalahan yang muncul mulai dari SDM yang belum sesuai kualifikasi, fasilitas pengelolaan limbah yang belum memadai hingga dampak pengelolaan limbah B3 yang malah memunculkan risiko baru. Penelitian ini diharapkan berkontribusi sebagai perhatian dan bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam membuat peraturan terkait pengelolaan limbah yang lebih baik di Indonesia.
Perkembangan Kebijakan Keberlanjutan Di Dunia: Pendekatan Scoping Review
Muhammad Taufiq Badruzzuhad;
Rifqi Arya Fadhillah;
Amrie Firmansyah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2.551
Penelitian ini bertujuan untuk mengulas perkembangan kebijakan keberlanjutan yang diadopsi di dunia. Isu keberlanjutan secara global telah terjadi selama lebih dari tiga dekade. Hingga saat ini isu tersebut masih berusaha dipecahkan, salah satunya dengan berbagai kebijakan keberlanjutan. Namun, terdapat kompleksitas dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan, sehingga isu tersebut menjadi topik yang menarik dan banyak diulas dalam berbagai literatur. Dengan menggunakan pendekatan scoping review, terdapat 10 artikel sebagai data dalam penelitian. Artikel yang dipilih merupakan terbitan tahun 2018 s.d. 2023 dan mengandung kata kunci “sustainability policy”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa saat ini tidak terlalu banyak artikel dengan kata kunci “sustainability policy” karena perkembangan ilmu keberlanjutan menyebabkan pilihan kata untuk judul sudah lebih spesifik ke masing-masing isu. Adapun artikel yang menjadi rujukan dalam penelitian ini membahas terkait green public procurement, kebijakan keberlanjutan di pemerintah daerah, kebijakan penggunaan green information technology di instansi pemerintah, dan lain-lain.
Work Life Balance Ditinjau Dari Implementasi Pemberian Cuti Tahunan Dan Pola Mutasi Pegawai Sektor Publik
Ardian Azmi Hasibuan;
Amrie Firmansyah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.602
Work life balance merupakan prinsip hidup seimbang antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Sebagai pegawai, seorang Aparatur Sipil Negara juga penting untuk menerapkan prinsip work life balance. Aparatur sipil negara wajib mengabdikan diri kepada negara dan rakyat Indonesia, siap ditempatkan dimana saja, siap dimutasi kapanpun dan dimanapun. Dalam pengabdiannya, Aparatur Sipil Negara juga diberikan hak-hak, salah satu hak umum yang dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara adalah mendapatkan hak cuti tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan work life balance di sektor publik dengan meninjau kembali implementasi atas pemberian cuti tahunan dan pola mutasi pegawai di sektor publik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah scoping review/ literatur reviu. Hasil penelitian menemukan bahwa pemberian hak cuti tahunan dan pelaksanaan mutasi pegawai di sektor publik belum ideal, diantaranya persetujuan cuti tahunan yang masih cukup sulit didapatkan oleh para Aparatur Sipil Negara dan pola mutasi yang masih berdasarkan seniority system dan spoiled system. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun dan mengkaji ulang peraturan yang berkaitan dengan hak cuti dan mutasi Aparatur Sipil Negara.