Articles
Kendala Dan Kelemahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Sektor Publik: Suatu Tinjauan
A.M. Nur Ramadhana Nashrul Ummam;
Nurlaely Qodarina;
Putri Istika Ratu Siregar;
Amrie Firmansyah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i1.378
Paket UU Keuangan Negara menegaskan bahwa telah terjadi perubahan pengelolaan keuangan negara yang menekankan pada efektivitas dan efisiensi sekaligus mendorong tanggung jawab dan keterbukaan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 memperkenalkan paradigma penganggaran berbasis kinerja (PBK), yang mengantarkan era baru terkait dengan kontribusi anggaran bagi kemajuan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas kendala dan kelemahan atas implementasi anggaran berbasis kinerja pada organisasi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan scoping review. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah referensi berupa aturan dan artikel jurnal. Hasil scoping review tersebut digunakan sebagai dasar analisis pembahasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses implementasi penganggaran berbasis kinerja perlu banyak perbaikan oleh organisasi pemerintah. Selain itu, organisasi pemerintah perlu menyesuaikan tantangan yang dihadapi dan melakukan perbaikan pada level makro yang bersifat institutional arrangement. Meskipun beberapa peraturan mengenai penganggaran berbasis kinerja dianggap sudah lebih baik dibandingkan dengan pendekatan penganggaran sebelumnya, akan tetapi untuk mencapai implementasi yang lebih baik, dibutuhkan penyempurnaan terus-menerus dari penganggaran berbasis kinerja karena kondisi dan kebutuhan yang terus berubah guna mencapai kesempurnaan dan formulasi terbaik dari penganggaran berbasis kinerja.
Relevansi Risiko Penghasilan Komprehensif Lain Di Indonesia
Amrie Firmansyah;
Daniel Parulian Simanjuntak;
Diah Oktavia Hapsari
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i1.416
Adopsi standar akuntansi keuangan di Indonesia berbasis international financial reporting standards mengakibatkan terdapat perubahan laporan laba rugi menjadi laporan penghasilan komprehensif. Di dalam laporan penghasilan komprehensif terdapat penghasilan komprehensif lain yang timbul dari aktivitas non operasi perusahaan. Terdapat beberapa aktivitas perusahaan dan kebijakan manajer yang mengakibatkan munculnya penghasilan komprehensif lain. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh volatilitas penghasilan komprehensif terhadap risiko perusahaan. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan dan harga saham perusahaan sektor barang konsumsi yang listed di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012 sampai 2021. Data penelitian bersumber dari www.idnfinancials.com dan www.finance.yahoo.com. Berdasarkan purposive sampling, total sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini berjumlah 31 observasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda untuk data cross section. Penelitian ini menunjukkan bahwa volatilitas penghasilan komprehensif lain berpengaruh negatif terhadap risiko perusahaan. Penelitian ini memiliki kontribusi dalam menyediakan literatur terkait dengan relevansi risiko dalam konteks riset akuntansi keuangan berbasis pasar modal yang masih jarang diulas dengan konteks Indonesia.
Tinjauan Penerapan Pengelolaan Limbah B3 Pada Sektor Kesehatan Di Indonesia Berdasarkan GRI 300
Ardian Azmi Hasibuan;
Danang Andrian Mubarok;
Amrie Firmansyah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2.545
Pandemi Covid19 menimbulkan banyak dampak negatif, salah satunya adalah peningkatan jumlah limbah medis dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang menjadi ancaman besar di seluruh dunia. Penanganan dan pengelolaan limbah medis B3 pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga penyebaran virus covid19 semakin parah. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas praktik pengelolaan limbah yang telah dilakukan di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya limbah B3 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah scoping review yaitu dengan melakukan identifikasi dan analisa dari literatur dan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa praktik pengelolaan limbah B3 di Indonesia secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun terdapat beberapa permasalahan yang muncul mulai dari SDM yang belum sesuai kualifikasi, fasilitas pengelolaan limbah yang belum memadai hingga dampak pengelolaan limbah B3 yang malah memunculkan risiko baru. Penelitian ini diharapkan berkontribusi sebagai perhatian dan bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam membuat peraturan terkait pengelolaan limbah yang lebih baik di Indonesia.
Perkembangan Kebijakan Keberlanjutan Di Dunia: Pendekatan Scoping Review
Muhammad Taufiq Badruzzuhad;
Rifqi Arya Fadhillah;
Amrie Firmansyah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2.551
Penelitian ini bertujuan untuk mengulas perkembangan kebijakan keberlanjutan yang diadopsi di dunia. Isu keberlanjutan secara global telah terjadi selama lebih dari tiga dekade. Hingga saat ini isu tersebut masih berusaha dipecahkan, salah satunya dengan berbagai kebijakan keberlanjutan. Namun, terdapat kompleksitas dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan, sehingga isu tersebut menjadi topik yang menarik dan banyak diulas dalam berbagai literatur. Dengan menggunakan pendekatan scoping review, terdapat 10 artikel sebagai data dalam penelitian. Artikel yang dipilih merupakan terbitan tahun 2018 s.d. 2023 dan mengandung kata kunci “sustainability policy”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa saat ini tidak terlalu banyak artikel dengan kata kunci “sustainability policy” karena perkembangan ilmu keberlanjutan menyebabkan pilihan kata untuk judul sudah lebih spesifik ke masing-masing isu. Adapun artikel yang menjadi rujukan dalam penelitian ini membahas terkait green public procurement, kebijakan keberlanjutan di pemerintah daerah, kebijakan penggunaan green information technology di instansi pemerintah, dan lain-lain.
Work Life Balance Ditinjau Dari Implementasi Pemberian Cuti Tahunan Dan Pola Mutasi Pegawai Sektor Publik
Ardian Azmi Hasibuan;
Amrie Firmansyah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.602
Work life balance merupakan prinsip hidup seimbang antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Sebagai pegawai, seorang Aparatur Sipil Negara juga penting untuk menerapkan prinsip work life balance. Aparatur sipil negara wajib mengabdikan diri kepada negara dan rakyat Indonesia, siap ditempatkan dimana saja, siap dimutasi kapanpun dan dimanapun. Dalam pengabdiannya, Aparatur Sipil Negara juga diberikan hak-hak, salah satu hak umum yang dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara adalah mendapatkan hak cuti tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan work life balance di sektor publik dengan meninjau kembali implementasi atas pemberian cuti tahunan dan pola mutasi pegawai di sektor publik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah scoping review/ literatur reviu. Hasil penelitian menemukan bahwa pemberian hak cuti tahunan dan pelaksanaan mutasi pegawai di sektor publik belum ideal, diantaranya persetujuan cuti tahunan yang masih cukup sulit didapatkan oleh para Aparatur Sipil Negara dan pola mutasi yang masih berdasarkan seniority system dan spoiled system. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun dan mengkaji ulang peraturan yang berkaitan dengan hak cuti dan mutasi Aparatur Sipil Negara.
Urgensi Pembentukan Kawasan Inovasi Hijau (Green Innovation District) Di Indonesia
Muhammad Taufiq Badruzzuhad;
Amrie Firmansyah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.605
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan tantangan dalam pembentukan kawasan inovasi hijau di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan usulan mengenai skema pendanaan dalam rangka pembentukan kawasan inovasi hijau di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode riset studi literatur. Urgensi dari pembentukan kawasan inovasi hijau adalah adanya perubahan iklim dunia, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan efisiensi energi, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta daya tarik investasi dan pariwisata. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pembentukan kawasan inovasi hijau di Indonesia adalah tantangan terkait kebijakan dan regulasi, pendanaan dan investasi, serta kesadaran masyarakat. Skema pendanaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah pendanaan dari APBN dan/atau APBN, dari pihak swasta, ataupun kolaborasi antara pendanaan dari pemerintah dan pihak swasta. Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi yakni penelitian ini melengkapi literatur mengenai kawasan inovasi hijau (green innovation district) khususnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan oleh pemerintah terkait dengan perumusan kebijakan pembentukan kawasan inovasi hijau di Indonesia.
Peran Moderasi Opini Audit Dalam Hubungan Karakteristik Pemerintah Daerah dan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Septian Ventiarso;
Amrie Firmansyah
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA) Vol. 4 No. 2 (2024): Artikel Periode Juli 2024
Publisher : ITScience (Information Technology and Science)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jebma.v4i2.3987
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari tingkat ketergantungan dan rasio kemandirian terhadap pengungkapan wajib dalam LKPD dengan menggunakan opini audit sebagai pemoderasi. Tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah saat ini belum sepenuhnya mencapai 100%. Penelitian tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) baik untuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota telah dilakukan berulang kali namun belum menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Sampel penelitian yaitu pemerintah kabupaten/kota pada lima provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2020-2022 yang memenuhi kriteria. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis pada data panel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD. Sedangkan rasio kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib LKPD. Opini audit tidak memperlemah pengaruh negatif tingkat ketergantungan pemerintah daerah serta memperlemah pengaruh positif rasio kemandirian daerah terhadap pengungkapan wajib LKPD. Hasil ini menunjukkan bahwa opini audit lebih berfokus pada transaksi laporan keuangan daripada dampak tingkat ketergantungan dan kemandirian daerah pada pengungkapan di LKPD.
Dampak Implementasi PSAK 71 Pada Kinerja Perusahaan Perbankan di Indonesia
Amrie Firmansyah;
Ardian Azmi Hasibuan;
Dwi Juliyanto
Journal of Financial and Tax Vol 3 No 1 (2023): Journal of Financial and Tax
Publisher : STIE Jambatan Bulan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52421/fintax.v3i1.377
Internal factors and external factors influence banking financial performance. One of the external factors that can affect the performance of banking companies is the application of financial accounting standards that apply in a country. This study examines the effect of allowance for impairment losses from applying Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 71 on company performance. This research uses quantitative methods. The research data is sourced from the financial reports of banking sub sector companies on the Indonesia Stock Exchange data obtained from www.idx.co.id. Based on purposive sampling, the total number of this study was 88 samples. Hypothesis testing was conducted using multiple linear regression analysis for cross-section data. This study concludes that the allowance for impairment losses on receivables has a negative effect on company performance.
Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan: Perubahan Struktur Direksi, Bonus Dewan Direksi, Kebijakan Dividen, dan Perubahan Utang Perusahaan
Made Dwi Cahaya Permana;
Dadi Heryana;
Amrie Firmansyah
Journal of Financial and Tax Vol 4 No 1 (2024): Journal of Financial and Tax
Publisher : STIE Jambatan Bulan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52421/fintax.v4i1.439
This research aims to determine the effect of changes in the board of directors' structure, board of directors' bonuses, dividend policy, and increase in company debt on earnings management. This research uses a purposive sampling method. The data type used is panel data for 2020-2022 in the form of banking sector company data obtained from the Indonesia Stock Exchange with a total of 137 data. The research uses quantitative research methods with multiple linear regression models. This research indicates that changes in directors and directors' bonuses have no effect on earnings management, while dividend policy has a negative effect on earnings management, and changes in debt have a positive effect on earnings management
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: BELANJA MODAL, TINGKAT KETERGANTUNGAN DAN UKURAN DAERAH
Amrie Firmansyah
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33827/akurasi2024.vol6.iss1.art194
Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka optimalisasi pelayanan dasar kepada masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikasi berbagai pihak atas keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan organisasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja modal, tingkat ketergantungan dan ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Data penelitian bersumber dari ringkasan laporan realisasi anggaran dan neraca tahun 2021 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Data penelitian diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Berdasarkan purposive sampling, sampel penelitian ini berjumlah 410 observasi. Penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk data cross section. Hasil pengujian menunjukkan bahwa belanja modal dan tingkat ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dapat digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pelayanan infrastruktur oleh pemerintah daerah dan implementasi desentralisasi fiskal dalam meningkatkan potensi penerimaan asli pemerintah daerah.