Claim Missing Document
Check
Articles

Kajian Hukum Dampak Kecerdasan Buatan terhadap Perlindungan Privasi Data dalam Hukum Siber Indonesia Judijanto, Loso; Basri, T. Saiful; Khulaili Harsya, Rabith Madah; Vandika, Arnes Yuli; Utama, Andrew Shandy
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 3 No. 02 (2024): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v3i02.498

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi dampak Artificial Intelligence (AI) terhadap perlindungan privasi data dalam kerangka hukum siber Indonesia, dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif. Seiring dengan perkembangan teknologi AI yang pesat, teknologi ini menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap kerangka hukum yang ada, terutama dalam melindungi privasi data pribadi. Makalah ini menyelidiki persinggungan antara AI dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia, menganalisis bagaimana kemampuan AI dalam pemrosesan data, otomatisasi, dan pengambilan keputusan menantang standar privasi, mekanisme persetujuan, dan persyaratan transparansi. Temuan ini mengungkapkan bahwa kurangnya ketentuan eksplisit yang membahas AI dalam UU PDP, dikombinasikan dengan ketidakjelasan proses data yang digerakkan oleh AI, menghadirkan risiko yang cukup besar bagi privasi data. Selain itu, aliran data lintas batas dan masalah etika seperti bias algoritmik dan akuntabilitas diidentifikasi sebagai area kritis untuk reformasi hukum. Studi ini menyarankan agar Indonesia meningkatkan kerangka peraturannya dengan mengintegrasikan ketentuan khusus AI, mempromosikan etika AI, dan meningkatkan mekanisme penegakan hukum untuk memastikan perlindungan privasi data yang kuat di era kecerdasan buatan.
POLICE AUTHORITY IN CHANGING THE STATUS OF THE WANTED LIST OF PEOPLE IN THE "VINA" CASE Khulaili Harsya, Rabith Madah; Ferly, Bobby; Rizka, Nanda Dwi; Rais, Muhammad Tasbir; Herlinda, Herlinda
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol 8, No 4 (2024): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v8i4.15236

Abstract

ABSTRACT This research is a quantitative study with an explanatory approach. The data used in this article are primary data that researchers obtained from an online questionnaire of 350 Mitra Bangunan employees spread throughout Indonesia. The questionnaire consists of 10 statements related to Job Embeddedness, Employee Performance, and Resonant Leadership. The data obtained were analyzed using the smart PLS 4.0 analysis tool. The result in this article show convincingly that the Job Embeddedness variable can have a positive relationship direction and a significant influence on Employee Performance because the P-Values are positive and below the significance level of 0.05, namely 0.011.. In the next row, the second hypothesis can also be accepted and proven. This is due to the same reason, namely the P-Values are positive and below the significance level of 0.05, namely 0.000. On this basis, the first and second hypotheses in this article can be accepted. Keywords: Job Embeddednes, Employee Performance, Resonant Leadership
COMPREHENSIVE STUDY OF OVERCLAIM SKINCARE PRODUCTS (LEGAL AND HEALTH PERSPECTIVES) Khulaili Harsya, Rabith Madah; Muhammad Salman Alfansuri Jacob; Untung Gunawan; Rudi Rahman; Dita Dismalasari Dewi
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol. 9 No. 1 (2025): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT This study is a qualitative study with a descriptive approach that will study Skincare Overclaim from three perspectives, namely Consumer Protection Law, Health, and Social. The data used in this article is primary data that researchers obtained from secondary sources in the form of scientific articles, books, scientific magazines, and various other sources. The data obtained were analyzed by stages of data collection, data selection, data reduction. The conclusion in this articcle show that the skincare overclaim action violates the second and third rights of consumers, namely to obtain goods according to the composition promised and honestly and the owner must be held absolutely responsible for complying with the provisions in the civil law book. From a health perspective, overclaim skincare does not have a significant impact on consumers if it does not contain dangerous ingredients. Keywords: Overclaim, Skincare, Legal, Health
Socialization Of The Use Of Chatgpt In Academics In Improving The Quality Of Research Lecturers In Indonesia: Pengabdian Ifah Masrifah; Muhammad Rifai; Vinno P. Manoppo; Rabith Madah Khulaili Harsya; Rahmawati
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.927

Abstract

The socialization activity of the use of ChatGPT for lecturers was carried out on Wednesday, February 19, 2025 in Bekasi, West Java, Marantha Christian University Bandung, and Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. The result in this article show the socialization of the use of ChatGPT for lecturers that have been carried out, it shows that lecturers are educated and able to understand the need for ChatGPT in improving the quality of research. The socialization carried out explains how the use of ChatGPT supports lecturers in the research process. This activity contributes to improving the quality of research in Indonesia by empowering lecturers to maximize the use of ChatGPT amidst the rapid development of AI. In improving the quality of lecturers' research, ChatGPT is used to quickly search for information related to research and validate research accurately, as well as the potential of ChatGPT in facilitating and supporting research. Lecturers are intelligent human resources who are able to use technology wisely. Therefore, activities such as the socialization of ChatGPT for lecturers are very necessary.
Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan di Indonesia Khulaili Harsya, Rabith Madah; Triyantoro, Andri
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 3 No. 03 (2025): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v3i03.541

Abstract

Penelitian ini melakukan analisis yuridis normatif terhadap penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan di Indonesia. Keadilan restoratif menekankan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, dengan fokus pada perbaikan kerusakan dan pembinaan keharmonisan masyarakat. Meskipun sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia, penerapan keadilan restoratif menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakjelasan hukum, keterbatasan sumber daya, dan resistensi dari praktisi hukum tradisional. Studi ini mengidentifikasi kerangka hukum utama yang mendukung keadilan restoratif, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun menyoroti perlunya pedoman yang komprehensif dan peningkatan kapasitas bagi para praktisi. Dengan membuat perbandingan dengan praktik-praktik internasional, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas keadilan restoratif di Indonesia. Memperkuat mekanisme keadilan restoratif dapat mengurangi penumpukan kasus di pengadilan, meningkatkan rehabilitasi pelaku, dan mendorong kohesi sosial, sehingga menjadikannya sebagai pendekatan yang penting untuk menangani kejahatan ringan.
Etika dan Hukum dalam Penggunaan Artificial Intelligence terhadap Privasi Digital di Indonesia Judijanto, Loso; Harsya, Rabith Madah Khulaili
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 3 No. 03 (2025): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v3i03.543

Abstract

Perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) menimbulkan tantangan signifikan terhadap privasi digital di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Studi ini mengeksplorasi dimensi etis dan hukum dampak AI terhadap privasi digital dalam konteks Indonesia, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Temuan utama menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia saat ini, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 2022 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), menyediakan landasan dasar untuk perlindungan privasi digital namun belum mengatur secara spesifik isu-isu terkait AI seperti pengambilan keputusan otomatis dan akuntabilitas algoritma. Pertimbangan etika, termasuk transparansi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, masih kurang dieksplorasi dalam kebijakan Indonesia yang mengatur AI. Dengan membandingkan lanskap hukum Indonesia dengan praktik terbaik global, studi ini mengidentifikasi celah kritis dan memberikan rekomendasi, termasuk pengembangan undang-undang khusus AI, integrasi standar etika, dan promosi literasi digital. Temuan ini bertujuan untuk berkontribusi pada tata kelola AI yang bertanggung jawab, menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan privasi digital di Indonesia.
Socialization of Strengthening Lecturers' Motivation and Mentality in Implementing the Tri Dharma of Higher Education: Pengabdian Rabith Madah Khulaili Harsya; Atjih Sukaesih Syahid; Usman Tahir; Alisyah Pitri; Nicodemus Rahanra
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2089

Abstract

The author conducted this outreach to fellow writers to improve Mental Health and Motivation among fellow colleagues. The fellow writers consisted of fifteen lecturers at several universities, namely UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Sultan Syarif Kasim State Islamic University Riau, Jayapura University of Science and Technology, Al-Mujaddid Sabak Islamic Institute, Satya Iyata Mandala University. The author hopes that lecturers who are currently carrying out their obligations under the Tri Dharma of Higher Education will remain motivated and mentally strong so that the Tri Dharma of higher education can be completed well, be beneficial, and can advance civilization. The success of fellow authors is also the success of the author personally.
A Comprehensive Study of The Criminalization of Parental Violence Against Children (Legal, Human Rights, and Sharia Perspectives) Herni Ramayanti; Rabith Madah Khulaili Harsya; Asyri Febriana; Nabain Idrus; Syamsul Efendi
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 2 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i2.9493

Abstract

This study is a qualitative study with a descriptive approach, namely an approach that aims to describe each main topic in this study, including the criminalization of children by parents from the perspective of Indonesian law, the criminalization of children by parents from the perspective of human rights, and the criminalization of children by parents from the perspective of sharia law. The data used in this study are secondary data that researchers obtained from books, scientific articles, laws and regulations, websites, and so on. The data obtained was analyzed using the stages of data collection, data selection, data reduction, and drawing conclusions. The conclusion in this article show that from an Indonesian legal perspective, criminalization or violence against children is subject to varying penalties depending on the type of criminalization or violence committed. In physical violence in the form of abuse, the maximum penalty is three years and six months and/or a fine of Rp. 72,000,000.00 for minor abuse. The maximum penalty is five years if the child experiences serious injuries with a fine and/or Rp. 100,000,000.00 for abuse that causes serious injuries. And is subject to a maximum of fifteen years imprisonment and/or a fine of Rp. 300,000.00 if the child dies. If the violence is committed by a parent, a third of the sentence is added. In contrast to physical criminalization, parents can be sentenced to a minimum of five years imprisonment and a maximum of fifteen years if they commit sexual violence against their child, an additional one-third. From a human rights and Islamic law perspective, this is a heinous and prohibited act and the perpetrator must be punished according to the level of criminalization and violence.
Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Platform Digital atas Konten Ilegal Menurut Hukum Indonesia Khulaili Harsya, Rabith Madah
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 01 (2025): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i01.609

Abstract

Pertumbuhan pesat platform digital di Indonesia telah memudahkan komunikasi, perdagangan, dan berbagi informasi, namun juga mempercepat penyebaran konten ilegal seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pornografi, dan pelanggaran hak cipta. Studi ini melakukan tinjauan hukum mengenai tanggung jawab platform digital atas konten ilegal berdasarkan hukum Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan undang-undang, mekanisme regulasi, dan interpretasi yudisial, dengan fokus pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi model tanggung jawab bersyarat: platform diwajibkan untuk menghapus konten ilegal atas pemberitahuan pemerintah, namun tetap dapat dituntut pertanggungjawaban dalam kasus kelalaian. Tantangan yang diidentifikasi meliputi definisi yang tidak jelas tentang konten terlarang, hambatan penegakan hukum lintas batas, ancaman terhadap kebebasan berekspresi, dan kapasitas institusional yang terbatas. Wawasan perbandingan dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Asia Tenggara menunjukkan kebutuhan akan pedoman yang lebih jelas, pengawasan independen, dan kewajiban transparansi yang lebih kuat. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum dasar, reformasi diperlukan untuk menyeimbangkan regulasi konten dengan perlindungan hak konstitusional dan inovasi digital.
Education On Simplifying Digital-Based Village Administrative Affairs Nuraini , Rini; Harsya, Rabith Madah Khulaili; Arjulayana , Arjulayana; Meiyenti , Ira; Agustina , Ika
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 1 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i1.544

Abstract

When the author carried out service for one month, namely in Pekalangan village for two weeks and in Pekalangan village for two weeks, the author discovered exactly the same problem, namely the complexity of managing administration in rural areas. After that, the author held discussions with other colleagues and found a solution to simplify the village administration program. As a result, the authors agreed to propose creating a website in each village with the main aim of making it easier for village residents to manage administration. The research results show 1). When observing for two weeks in each of the villages of Bojong Loa and Pakalaang, the author found similar problems, namely the difficulty of managing administration in both villages. 2). The author suggests a solution for village officials to form an IT team, coordinating with local governments, in this case the Tanggerang city government and Cirebon Regency, so they can create a website. 3). The village website functions to make it easier for rural communities to take care of administrative matters such as administering KK, KTP, KIP, KIM, making it easier for people to get information, and as a form of transparency in the use of village funds. 4). The village website has been implemented and is successful in several villages such as Kertamulya village and has succeeded in making it easier for village residents to take care of administration.
Co-Authors Abdul Fatakh Abdul Fatakh, Abdul Agustina , Ika Ahmad Ridwan Alfansuri Jacob, Muhammad Salman Alisyah Pitri andrew shandy utama, andrew shandy Anis Kurahmawati Arief Fahmi Lubis Arjulayana , Arjulayana Arnes Yuli Vandika Asyri Febriana Atjih Sukaesih Syahid Badruddin Nasir Basri Basri Basri, T. Saiful Bhaskoro, Aryo Bobby Ferly Chatun, Sri Deny Susanto Dita Dismalasari Dewi Dwi Kartika Prananingrum Fadil Mas’ud Fatima Suatrat Feriyanti, Yang Gusti Frida Alkhansaa’ Adzkia Gunawan, Untung Hafizi, Royyan Hasibuan, Kalijunjung Herlinda Herlinda, Herlinda Herni Ramayanti Hudjolly hudjolly Ifah Masrifah Indriya Fathni Ira Meiyenti Ismail Ismail Iwan Harsono Jacob, Muhammad Salman Alfansuri Judijanto, Loso Kalijunjung Hasibuan Karina, Mila Lala, Andi Loso Judijanto Mokodenseho, Sabil Muhammad Rifai Muhammad Salman Alfansuri Jacob Nabain Idrus Nicodemus Rahanra Nuraini , Rini Prananingrum, Dwi Kartika Priyana, Yana Rahayu Retnaningsih Rahmawati Rais, Muhammad Tasbir Retnaningsih, Rahayu Rizka, Nanda Dwi Robert Alex Serang Rohmah, Umdah Aulia Rudi Rahman Sa'diyah, Sa’diyah Sabil Mokodenseho Sahrul, Sahrul Sakmaf, Marius Supriyanto Samud Samud, Samud Saryanto Saryanto Saryanto Saryanto Silaban, Yabes Sentosa Susanto, Deny Syafrullah, Muhammad Deddy Syamsul Efendi Triyantoro, Andri Ubaidillah Ubaidillah Umdah Aulia Rohmah Umdah Aulia Rohmah Usman Tahir Vinno Petrus Manoppo Wamafma, Filep Wasman Wasman Winarto, Tri Yabes Sentosa Silaban Yana Priyana Zulkham Sadat Zuwanda Zuwanda, Zulkham Sadat