Claim Missing Document
Check
Articles

The Role Of Religious Moderation In Countering Radicalism In The Village Harsya, Rabith Madah Khulaili; Ridwan, Ahmad; Sa'diyah, Sa’diyah; Chatun, Sri; Susanto, Deny
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 1 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i1.594

Abstract

This article comes from the author's service in the villages of Bulak and Bandar Baru for 1 month in these villages. This dedication began with the writer/devotee's sense of concern for villages that have great potential to be invaded by radicalism. This program is also a priority for BNPT and the Government of the Republic of Indonesia. "National preparedness as part of prevention is mandated by law, and we will implement this in village strengthening activities later, because if villages are ready, there is no room for terror groups to invite young people to become part of them," said the Commissioner General. Pol. Boy Rafli Amar. The results in this article show 1). One of the places where radicalism has the potential to enter is rural areas due to education, literacy and so on. 2). The teaching of religious moderation is a teaching that upholds the values of tolerance, four, and so on by relaxing the rules in religion. 3). Therefore, the writer/devotee decided to carry out education on religious moderation in order to counter radicalism in rural areas. This program is also in line with the BNPT and Indonesian Government programs.
Analysis of Challenges and Prospects for Dispute Resolution through the National Sharia Arbitration Board in the Indonesian Legal Context Judijanto, Loso; Harsya, Rabith Madah Khulaili; Prananingrum, Dwi Kartika; Saryanto, Saryanto; Retnaningsih, Rahayu
West Science Islamic Studies Vol. 2 No. 01 (2024): West Science Islamic Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsiss.v2i01.587

Abstract

This research explores the challenges and prospects for dispute resolution through the National Sharia Arbitration Board within the Indonesian legal context. Utilizing qualitative research methods, including interviews, case studies, content analysis, and comparative analysis, the study identifies institutional challenges such as resource constraints, procedural complexities, and limited jurisdiction. Legal and cultural factors, including the harmonization of laws, cultural sensitivity, and gender equity, are examined. Case studies illustrate the Board's efficacy in family disputes while revealing challenges in handling commercial disputes. Prospects for future development encompass legal reforms, capacity building, and public awareness initiatives. A comparative analysis with global Sharia arbitration bodies provides insights into shared challenges and distinctions. The implications for the Indonesian legal system highlight the need for strategic interventions. Overall, this research contributes to a nuanced understanding of the National Sharia Arbitration Board's role and suggests pathways for its sustainable development
Analysis of the Influence of Legal, Social, and Political Factors on Religious Freedom in Indonesia Harsya, Rabith Madah Khulaili; Mokodenseho, Sabil; Silaban, Yabes Sentosa; Zuwanda, Zulkham Sadat
West Science Law and Human Rights Vol. 2 No. 01 (2024): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v2i01.592

Abstract

This research investigates the influence of legal, political, and social factors on religious freedom in Indonesia through a quantitative analysis. A sample of 150 participants was surveyed, and a structural equation model was employed to examine the relationships between these factors and their impact on perceptions of religious freedom. The results reveal significant positive associations between legal awareness, political dynamics, social attitudes, and religious freedom. The study contributes valuable insights for policymakers, legal practitioners, and advocacy groups seeking to enhance religious freedom in Indonesia
Advantages And Disadvantages Of The Existence Of Rohingya Refugees In Indonesia (Perspective Of Islam, Pancasila And Law) Khulaili Harsya, Rabith Madah; Feriyanti, Yang Gusti; Sahrul, Sahrul; Alfansuri Jacob, Muhammad Salman; Karina, Mila
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8765

Abstract

Meningkatnya jumlah pengungsi spiritual di Indonesia nampaknya menjadi permasalahan bagi Pemerintah untuk menerima atau menolak pengungsi tersebut. Di satu sisi, Indonesia terhambat oleh potensi konflik dengan warga lokal jika diterima karena masalah etika, persaingan tanah, persaingan pekerjaan, dan potensi dominasi karena jumlah pengungsi yang terus meningkat. Namun di sisi lain, pemerintah terjebak pada rasa iba menolong sesama manusia, prinsip dasar HAM, dan persoalan agama, apalagi mayoritas pengungsi Rohingya beragama Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis untung dan ruginya keberadaan pengungsi spiritual di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif mengenai kelebihan dan kekurangan kehadiran pengungsi Rohingny di Indonesia dalam perspektif Pancalsila, Hak Asasi Manusia dan Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang peneliti peroleh dari artikel ilmiah, buku, berita yang kredibel dan lain sebagainya. Data-data tersebut dianalisis secara deskriptif dan kelebihan serta kekurangan keberadaan pengungsi spiritual diukur melalui analisis SWOT. Jika keberadaannya lebih banyak mengandung kekuatan dan peluang maka disimpulkan sebagai keuntungan dan sebaliknya jika lebih banyak mengandung ancaman dan tantangan maka disimpulkan sebagai kerugian.
The Function Of Women's Involvement As Government Employees From The Perspective Of Feminism And Islamic Law Harsya, Rabith Madah Khulaili; Mas’ud, Fadil; Syafrullah, Muhammad Deddy; Winarto, Tri; Ismail, Ismail
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18674

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menguraikan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu fungsi keterlibatan perempuan sebagai pegawai pemerintah yang dikaji dari perspektif feminisme dan hukum Islam. Penelitian ini juga memperlihatkan keunggulan keterlibatan perempuan dalam instansi pemerintah dan keunggulan perempuan dibandingkan laki-laki. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang peneliti peroleh dari sumber tidak langsung yaitu buku, artikel ilmiah, majalah, dan website terpercaya. Data yang peneliti peroleh diklasifikasikan menurut bidang sebelumnya, dipilih, direduksi, dideskripsikan, dan ditarik kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berawal dari keresahan sebagian perempuan yang perannya terdegradasi. Untuk meluruskan hal tersebut maka peneliti menyusun artikel ini yang akan membahas secara komprehensif tentang fungsi keterlibatan perempuan sebagai pegawai pemerintah dari perspektif feminisme dan hukum Islam. Penelitian ini juga menunjukkan keuntungan keterlibatan perempuan di instansi pemerintah dan keuntungan perempuan dibandingkan laki-laki. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang peneliti peroleh dari sumber tidak langsung yaitu buku, artikel ilmiah, majalah, dan website terpercaya. Data yang peneliti peroleh diklasifikasikan menurut bidang sebelumnya, dipilih, direduksi, dideskripsikan, dan ditarik kesimpulan. Hasil dalam artikel ini menunjukkan Feminisme dan Islam sama-sama memiliki pemikiran yang sama jika dilihat dari segi peran antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Untuk mendukung pendapat tersebut, pada tahap implementasi perlu adanya kebijakan yang mendukung kedua perspektif tersebut dan mendorong peran perempuan agar lebih besar di berbagai sektor. Kebijakan pelibatan sejumlah perempuan sebagai pegawai di instansi pemerintah merupakan salah satunya. Dengan adanya keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan di instansi pemerintah, peneliti dapat meningkatkan instansi karena dari segi hormon, sikap, dan pemikiran yang berbeda jika dikolaborasikan dengan baik dapat menghasilkan sesuatu yang memuaskan.
Undang-undang Keamanan Siber di Era Digital: Mengatasi Tantangan dan Memastikan Perlindungan Data Harsya, Rabith Madah Khulaili; Jacob, Muhammad Salman Alfansuri; Hafizi, Royyan; Bhaskoro, Aryo; Judijanto, Loso
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang Keamanan Siber memiliki peran krusial dalam menanggapi tantangan yang muncul di era digital, terutama terkait dengan pengamanan data. Artikel jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi undang-undang keamanan siber serta dampaknya dalam memastikan perlindungan data. Penelitian ini mengulas dinamika undang-undang keamanan siber, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi yang berhasil, dan evaluasi terhadap hasil yang dihasilkannya. Artikel ini dimulai dengan menjelaskan urgensi undang-undang keamanan siber dalam menghadapi perkembangan teknologi di era digital. Pemetaan bentuk undang-undang keamanan siber, peran teknologi, serta dampaknya terhadap perlindungan data menjadi fokus analisis. Analisis mendalam terhadap proses implementasi mencakup keterlibatan pemangku kepentingan, kerangka regulasi, dan peran kepemimpinan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi keamanan siber. Studi kasus dan contoh riil digunakan untuk mengilustrasikan keberhasilan implementasi undang-undang keamanan siber, menyoroti praktik terbaik dan pembelajaran yang dihasilkan. Penelitian ini juga mengevaluasi hasil dari inisiatif undang-undang keamanan siber, mempertimbangkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan menanggulangi tantangan perlindungan data. Sebagai kesimpulan, artikel ini berkontribusi pada wacana tentang undang-undang keamanan siber, memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas implementasi dan dampak dari undang-undang yang progresif. Seiring dengan masyarakat yang terus bergerak di ranah digital, membentuk budaya hukum yang adaptif menjadi strategi kunci dalam memastikan keamanan data yang efektif.
Konsep Mahar Pekawinan dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah Harsya, Rabith Madah Khulaili; Rohmah, Umdah Aulia
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1973

Abstract

The concept of a marriage dowry from various time formalities considers the sale and purchase transaction, that is, the sale and purchase between the future husband who is the buyer and the father or brother on the basis that the future wife is their material right. At first the guardian i.e. father or grandfather and close relatives who cared for the woman considered the dowry to be their right in exchange for the obligation to care for and nurture the woman. This understanding makes for a sociological reality in Muslim society that exposes women to discrimination, exploitation and violence. Ironically, almost all such destructive treatment is justified by religion. Women are not recognized as fully human like men, so they have no right to represent themselves. Women have always been regarded as objects of law in all laws and regulations, especially those relating to family law. In contemporary fiqh, dowry is defined as the obligatory gift of a man to a woman in the presence of a marriage contract, it is a good protection of Islam and its respect for women is that Islam gives her the right of ownership. The obligation of dowry in the Qur'an in sura an-Nisa verse 4 The imposition of only one subject results in the reading of the text in a patriakhis manner that is not in harmony with Islamic principles. In Islam a text is not specific to gender as the command of prayer, zakat, fasting of course although the editors of mukhatab are men but also target women. Contemporary fiqh does not apply the size of the dowry, meaning that the dowry can be expensive or cheap depending on the situation and the place that occurs. The understanding that requires a dowry on the part of the husband (man) alone is not in harmony with the principle of mubadalah. The reason is because according to mubadalah every sacred text whose mukhotob is male then it can certainly be applied to women. Likewise, with the obligation to give a dowry by men, it can also be from the side of the woman who gives the dowry
The Legal Framework in Addressing Modern Slavery and Human Trafficking a Focus on Indonesia Harsya, Rabith Madah Khulaili; Zuwanda, Zulkham Sadat
The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 2 No. 02 (2024): The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/eslhr.v2i02.208

Abstract

The legal, sociological, and practical aspects of stopping human trafficking and modern slavery in Indonesia are examined in this study. The study uses a mixed-methods approach, combining in-depth interviews with key informants from several sectors participating in anti-trafficking operations with normative analysis. The interviews provide rich insights from legal experts, law enforcement authorities, government representatives, NGOs, judicial staff, journalists, international organizations, and social workers; the normative analysis highlights the advantages and disadvantages of Indonesia's legal system. The results highlight difficulties such as a lack of resources, problems with coordination, and socioeconomic variables that increase susceptibility. Regular evaluations of the legal framework, improved coordination, victim-centric strategies, responsible media coverage, and international cooperation are among the recommendations. This study adds to the larger conversation about preventing human trafficking by providing a thorough grasp of the complex issues and viable solutions in the Indonesian setting.
Implementasi Hukum Lingkungan dalam Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Sungai di Bandung Judijanto, Loso; Khulaili Harsya, Rabith Madah; Priyana, Yana
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i12.874

Abstract

Penelitian ini menyelidiki implementasi undang-undang lingkungan hidup dalam penegakan hukum terhadap pencemaran sungai di Bandung, Indonesia, dengan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif. Penilaian kualitas air, evaluasi kerangka hukum, dan analisis penegakan hukum dilakukan untuk memahami secara komprehensif tantangan dan peluang dalam tata kelola lingkungan. Hasilnya menunjukkan adanya variasi polusi yang signifikan di berbagai lokasi sungai, yang menekankan perlunya intervensi yang ditargetkan. Kerangka hukum, meskipun komprehensif, mengungkapkan tantangan dalam hal kejelasan dan penegakan hukum, menggarisbawahi perlunya penyempurnaan peraturan. Efektivitas penegakan hukum berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas air, yang menekankan peran penting dari intervensi peraturan. Temuan-temuan yang terintegrasi menawarkan pemahaman yang bernuansa tentang lanskap lingkungan di Bandung, yang memberikan landasan bagi rekomendasi kebijakan dan strategi tata kelola yang berkelanjutan.
POLICE AUTHORITY IN CHANGING THE STATUS OF THE WANTED LIST OF PEOPLE IN THE "VINA" CASE Khulaili Harsya, Rabith Madah; Ferly, Bobby; Rizka, Nanda Dwi; Rais, Muhammad Tasbir; Herlinda, Herlinda
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol. 8 No. 4 (2024): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v8i4.15236

Abstract

ABSTRACT This research is a quantitative study with an explanatory approach. The data used in this article are primary data that researchers obtained from an online questionnaire of 350 Mitra Bangunan employees spread throughout Indonesia. The questionnaire consists of 10 statements related to Job Embeddedness, Employee Performance, and Resonant Leadership. The data obtained were analyzed using the smart PLS 4.0 analysis tool. The result in this article show convincingly that the Job Embeddedness variable can have a positive relationship direction and a significant influence on Employee Performance because the P-Values are positive and below the significance level of 0.05, namely 0.011.. In the next row, the second hypothesis can also be accepted and proven. This is due to the same reason, namely the P-Values are positive and below the significance level of 0.05, namely 0.000. On this basis, the first and second hypotheses in this article can be accepted. Keywords: Job Embeddednes, Employee Performance, Resonant Leadership
Co-Authors Abdul Fatakh Abdul Fatakh, Abdul Agustina , Ika Ahmad Ridwan Ainun Nazriah Ainurrafiqa Pelupessy Aklima Aklima Aklima Aklima Alfansuri Jacob, Muhammad Salman Alisyah Pitri Andi Lulu Isvany Andi Mohammad Galib andrew shandy utama, andrew shandy Anis Kurahmawati Aprilliany Zahra Nur Azzalia Jacob Arief Fahmi Lubis Arjulayana , Arjulayana Arnes Yuli Vandika Asyri Febriana Badruddin Nasir Bambang Julianto Baren Sipayung Basri Basri Basri, T. Saiful Bhaskoro, Aryo Bobby Ferly Chatun, Sri Dani Amran Hakim Darmun Debiyanti Kune Deny Susanto Dian Rositasari Dita Dismalasari Dewi Dwi Anna Kristanti Dwi Kartika Prananingrum Fadil Mas’ud Fatima Suatrat Feriyanti, Yang Gusti Frida Alkhansaa’ Adzkia Gunawan, Untung Hafizi, Royyan Hasibuan, Kalijunjung Herlinda Herlinda, Herlinda Herni Ramayanti Hudjolly hudjolly Ifah Masrifah Indriya Fathni Ira Meiyenti Ismail Ismail Iwan Harsono Jacob, Muhammad Salman Alfansuri Judijanto, Loso Kalijunjung Hasibuan Kaokabah Karina, Mila Lala, Andi Liestyowati Loso Judijanto Metehsa Sembiring Mitra Musika Lubis Mokodenseho, Sabil Muhammad Fachrur Razy Mahka Muhammad Rifai Muhammad Salman Alfansuri Jacob Muis Nabain Idrus Nuraini , Rini Nuralam Prananingrum, Dwi Kartika Priyana, Yana Raden Roro Atiqah Sekararum Rahanra, Nicodemus Rahayu Retnaningsih Rahmawati Rais, Muhammad Tasbir Retnaningsih, Rahayu Rizka, Nanda Dwi Robert Alex Serang Rohmah, Umdah Aulia Rudi Rahman Sa'diyah, Sa’diyah Sabil Mokodenseho Sahrul, Sahrul Sakmaf, Marius Supriyanto Samud Samud, Samud Saryanto Saryanto Saryanto Saryanto Selvia Junita Praja Silaban, Yabes Sentosa Sukaesih, Atjih Susanto, Deny Syafrullah, Muhammad Deddy Syamsul Efendi Tono Wartono Triyantoro, Andri Ubaidillah Ubaidillah Umdah Aulia Rohmah Umdah Aulia Rohmah Usman Tahir Vinno Petrus Manoppo Wamafma, Filep Wasman Wasman Winarto, Tri Yabes Sentosa Silaban Yana Priyana Zulkham Sadat Zuwanda Zuwanda, Zulkham Sadat