Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.194
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Bestuur Al-'Adalah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Sriwijaya Law Review UIR LAW REVIEW Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE'RECHTSSTAAT Jurnal Sosial Humaniora UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum KRTHA BHAYANGKARA Indonesian Journal of Social Research (IJSR) Batulis Civil Law Review Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Karimah Tauhid Transnational Business Law Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Yumarni, Ani
Faculty Of Law, Universitas Djuanda
Religion Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 95 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 95 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Dampak Kebijakan Hukum Keluarga Terhadap Perlindungan Anak Anak dalam Kasus Perceraian Sonhaji, Anas; Yumarni, Ani; Husein, Saddam
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 10 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i10.15839

Abstract

Perceraian adalah suatu situasi di mana suami dan istri memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang mereka jalani. Dalam proses perceraian, hak-hak anak sering kali menjadi hal yang paling rentan dan memerlukan perlindungan yang tepat. Sebagai agama mayoritas di negara-negara Muslim, Islam memiliki landasan hukum yang miengatur tientang piercieraian dan pierlindungan hak anak dalam kasus tiersiebut. Dalam Islam, anak-anak miemiliki hak yang dijamin dan dilindungi olieh hukum. Pienielitian ini biertujuan untuk miengietahui pierlindungan hukum tierhadap anak siebagai korban piercieraian orang tua dan pierlindungan hak tierhadap anak bierdasarkan UndangUndang No 35 Tahun 2014. Pienielitian ini mienggunakan mietodie piendiekatan yuridis normatif, yaitu diengan mienggunakan studi kiepustakaan dan piendiekatan studi pierundang-undangan (statuie approach). Hasil pienielitian mienunjukan bahwa bahwa dalam siemua tindakan yang mienyangkut anak dilakukan olieh piemierintah, masyarakat, badan liegislatif dan yudikatif, maka pierlindungan anak harus mienjadi piertimbangan utama. Kiepientingan anak harus mienjadi tolok ukur piertama tierhadap sietiap kieputusan yang akan diambil yang mienyangkut diengan masa diepan anak. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tientang Pierlindungan Anak, sielain miengatur hak-hak anak, dalam pasal 59 miengatur pula tientang anak yang miendapat pierlindungan khusus, pierlindungan khusus bagi anak yang bierhadapan hukum yang mierupakan kiewajiban dan tanggung jawab piemierintah, baik piemierintah daierah sietiempat maupun piemierintah pusat.
Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor di Wilayah Kabupaten Bogor Prambudi, Faldo; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 11 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i11.15917

Abstract

Program ketanggapsegeraan atau quick respon merupakan program yang sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor, namun demikian program ini perlu dikaji secara ilmiah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya guna dilakukannya perbaikan dan peningkatan pada program ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor. Untuk mengetahui kekurangannya, kelebihannya guna melakukan perbaikan terhadap program terebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengkaji pelaksanaan program ketanggapsegeraan  patroli Satuan Sabhara Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program ketanggapsegeraan patroli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Sabhara Polres Bogor untuk mencegah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat Kabupaten Bogor melalui patroli, yaitu: (1)Menentukan wilayah atau lokasi patroli, (2) Menetapkan personil yang melakukan patroli, (3) Menyediakan sarana patroli, (4) Mengadakan kegiatan patroli, (5) Membuat laporan kegiatan patroli kepada pimpinan, (6) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan patroli, (7)Melakukan tindak lanjut. Hambatan yang dihadapi oleh Sabhara Polres Bogor dalam pelaksanaan patroli, yaitu: (1) Polres Bogor Masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan patroli. (2) Kurangnya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Bogor dalam bekerja sama dengan pihak kepolisian. (3) Masih terdapat personil yang cukup muda sehingga belum memiliki mental dan pengalaman.
Efektivitas Pelaksanaan Penjagaan oleh Personil terhadap Mako Resimen 1 Korps Brimob Polri Hamzah, Amir; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.18120

Abstract

Untuk mencegah dan menilai risiko kegagalan keamanan dari Obvitnas, Pam Obvitnas perlu mengembangkan teknologi sistem peringatan dini  yang dapat mengenali ancaman potensial dari kegagalan keamanan yang mempengaruhi keamanan evifitas lebih awal. Sistem peringatan dini  harus mencakup sistem koordinasi Pam Obvitnas yang ditemukan di semua unit regional dengan cara berpikir.Tujuan dalam penelitian ini antara lain, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang efektivitas pelaksanaan penjagaan oleh personil terhadap Mako Resimen I Korps Brimob Polri dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan penjagaan oleh personil terhadap Mako Resimen I Korps Brimob Polri. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, dan hukum sebagai lembaga sosial atau pola perilaku. Hasil Penelitian yang perlu diperkuat melalui penerapan Mako. Sumber daya manusia di Korps Brimob Polri harus memiliki daya saing, dengan pengembangan kurikulum pendidikan yang efektif agar hasilnya dapat menguasai keterampilan baru, seperti literasi data, keterampilan membaca, analisis, dan pemanfaatan informasi big data di era digital, serta literasi teknologi yang mencakup pemahaman mengenai penggunaan dan aplikasi teknologi, dan literasi manusia, termasuk aspek kemanusiaan, komunikasi, dan desain. Dari kesimpulan yang diperoleh, keefektifan pelaksanaan implementasi oleh Mako Resimen I Brimob sehubungan dengan Keputusan Kapolri, No. Pol.: Kep/54/X/2002, yang dilakukan dengan cara memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditentukan oleh Kepolisian Negara RI dan secara berkala melakukan audit sistem pengamanan sesuai dengan keputusan Kepala Kepolisian Negara RI (Pasal 5). Mengacu pada mandat Keppres No. 63/2004 dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/738/X/2005 mengenai Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional. Panduan tentang sistem pengamanan obvit ini meliputi pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksana pengamanan, manajemen audit pengamanan serta pengawasan dan pengendalian.
Hukum Waris Adat Bali (Analisis: Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bli) Sanjaya, Rian; Fajriatunnisa; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18138

Abstract

Penelitian ini membahas hukum waris adat Bali yang berakar dari sistem kekerabatan patrilineal dan mayorat. Dalam masyarakat Bali, hukum waris adat memiliki norma-norma yang mengatur pembagian harta kekayaan berdasarkan garis keturunan laki-laki. Studi ini mengkaji putusan Pengadilan Negeri Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bli yang menyangkut sengketa waris tanah di Desa Sekaan, Kabupaten Bangli. Dalam kasus ini, penggugat menuntut hak atas tanah sengketa berdasarkan tradisi hukum adat Bali. Namun, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan dari penggugat tidak dapat diterima karena tidak melibatkan pihak desa adat sebagai pemilik tanah yang berkepentingan. Analisis ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif dan berfokus pada aspek legalitas gugatan serta prinsip-prinsip hukum adat yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang aturan tradisional dalam penyelesaian perselisihan warisan untuk mencapai keadilan yang inklusif.
Sengketa Hak Waris Tanah Adat dalam Sistem Patrilineal di Rote Ndao (Putusan Mahkamah Agung No. 1048 K/Pdt/2012) Rahayu, May Riski Anita; Nurwansa, Muhammad Yusuf Raika; Larashati, Ligar; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18140

Abstract

Putusan MA No. 1048 K/Pdt/2012 mengungkap kompleksitas sengketa waris tanah adat di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, yang berakar pada sistem patrilineal yang berlaku.  Sistem ini, yang menitikberatkan garis keturunan laki-laki dalam pewarisan hak atas tanah, seringkali menimbulkan konflik antar anggota keluarga, terutama antara anak laki-laki dan perempuan, atau antar generasi.  Kasus ini mengilustrasikan bagaimana perbedaan interpretasi atas aturan adat, kurangnya dokumentasi kepemilikan tanah yang jelas, dan lemahnya penegakan hukum adat dapat memicu perselisihan yang berlarut-larut.  Putusan tersebut menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap hukum adat setempat,  pentingnya dokumentasi kepemilikan tanah yang akurat, dan upaya untuk memperjelas aturan waris agar dapat mencegah dan menyelesaikan sengketa sejenis di masa mendatang.  Kasus ini juga menunjukkan tantangan dalam menyeimbangkan hukum adat dengan sistem hukum nasional dalam menyelesaikan tanah sengketa.
Prinsip “Harato Pusako Tinggi” Masyarakat Matrilineal dalam Putusan Mahkamah Agung No.1877 K/PDT/2012 Rohmadi, Agung; Fauziah, Nazwa Siti; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18141

Abstract

Dalam perkembangan dinamika hukum nasional dan pengaruh budaya islam di Indonesia, tidak menjadi alasan untuk menjalankan eksistensi dan prinsip Harato Pusako Tinggi dalam masyarakat matrilineal, khususnya dalam konteks Putusan Mahkamah Agung No. 1877 K/PDT/2012. Prinsip harato pusako tinggi pada dasarnya merujuk pada harta pusaka utama yang diwariskan secara turun-temurun melalui jalur perempuan. Berbeda dengan sistem patrilineal yang menekankan pewarisan melalui garis keturunan laki-laki, sistem matrilineal menempatkan perempuan sebagai pusat pewarisan kekayaan dan status sosial. Harta pusaka ini bukan hanya sekadar benda fisik, tetapi juga mencakup tanah, hak ulayat, dan berbagai aset lainnya yang memiliki nilai historis dan kultural yang tinggi bagi komunitas matrilineal. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1877 K/PDT/2012 merupakan sebuah kasus penting yang mencerminkan kompleksitas penerapan hukum adat dalam konteks masyarakat matrilineal di Indonesia. Kasus ini berpusat pada sengketa kepemilikan atas dua bidang sawah yang diklaim sebagai harato pusako tinggi oleh para penggugat, yang merupakan anggota dari sebuah kaum matrilineal di Minangkabau.
Analisis Penyelesaian Sengketa Hak Waris dalam Perspektif Hukum Positif : Studi Kasus Putusan Nomor : 396/K/PDT/2019 Mursid, Sri Rizka Novi Anggraeni; Pradygta, Rasellino; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18142

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa hak waris dalam perspektif hukum positif Indonesia dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor: 396/K/PDT/2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang berfokus pada penafsiran hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut menegaskan pentingnya pembuktian dokumen hukum dan keselarasan dengan hukum waris nasional untuk mencapai keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Studi ini juga menyoroti peran hakim dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam praktik penyelesaian sengketa waris.
Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Secara Kasasi dalam Adat Kabupaten Mamuju Studi Putusan No.452 K/Pdt/2021 Fawwaz, Adnan; Latifah, Futri Imelda; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18150

Abstract

Ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa dalam bermasyarakat, beberapa melalui saluran formal (litigasi) dan beberapa melalui saluran informal (non-litigasi). Salah satu cara menyelesaikan sengketa secara informal adalah dengan menggunakan pendekatan adat yang dilakukan oleh institusi adat. Penyelesaian sengketa melalui pendekatan adat memiliki tujuan utama untuk menjaga hubungan antar komunitas, hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum akan tetapi juga memastikan terwujudnya keadilan. Dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Barat, khususnya Mamuju, penyelesaian sengketa adat dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan para pemimpin adat. Untuk alasan ini, penyelesaian sengketa adat telah ditetapkan dalam beberapa peraturan regional Mamuju. Namun, peran pemerintah juga sangat penting dalam mendukung penyelesaian sengketa adat, terutama untuk memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dan proses penyelesaian sengketa tidak bertentangan dengan hukum adat setempat.
Analisis Waris Adat Batak terhadap Hak Perempuan pada Corak Patrilineal (Studi Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst) Indhira, Maya; Mardiansyah, Rifal Arya; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18153

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna menelaah, mengkaji dan membahas mengenai alasan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim terhadap hak Perempuan keturunan batak dengan paham patrilineal pada Putusan dengan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Pusat dengan salah satunya melalui sistem meleburkan adat dalam waris juga merujuk pada dua Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan berbasis pada sebuah putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang akan dibahas dan pada bagian pendekatan penulis menggunakan pendekatan kasus. Hukum primer dalam penelitian ini berupa hasil putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder hasil penelitian serupa yaitu membahas mengenai sengketa waris adat dengan corak patrilineal. Putusan tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan hukum dengan melihat dari berbagain perspektif tidak hanya terpaku kepada ketentuan hukum waris adat, perempuan diikutsertakan dalam memperjuangkan hak waris sebagai anak kandung, sekalipun keluarganya menganut sistem kekerabatan patrilineal. Akan tetapi, kehidupan masyarakat yang dinamis mengharuskan hukum adat untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat tersebut dan apabila bertentangan maka harus dikesampingkan guna mencapai keadilan, kesetaraan dan kebahagiaan.
Penyelesaian Sengketa Waris Hukum Adat Manggarai (Studi Putusan Pengadilan Negri Ruteng Nomor 1130 K/Pdt/2017) Damayanti, Febri; Syah, Aditia Thaariq; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18154

Abstract

Dalam kasus ini dilatar belakangi oleh perkara perselisihan harta warisan dalam hukum adat Manggarai salah satu suku Nusa Tenggara Timur dari perkara ini penggugat mengajukan gugatan harta waris adat Manggarai bahwa para tergugat memiliki hak atas tanah dan struktur yang dipermasalahkan Sedangkan berdasarkan undang-undang adat Manggarai, anak perempuan (tergugat) tidak berhak mendapatkan anak perempuan mewarisi harta benda orang tuanya, karena mereka akan mengikuti klan suaminya setelah menikah dan berhak mendapatkan warisan dari pihak suami. Dari perkara tersebut Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data yang dikumpulkan bersumber dari Jurnal, Internet, Website, dan Sumber media elektronik lainnya. Putusan ini menganalisis dasar hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam menangani sengketa waris Pengadilan Negri (PN) Nomor 1130 K/Pdt/2017. Sistem kekerabatan di Manggarai bersifat patrilineal atau patriarkat (berdasarkan keturunan laki-laki) anak laki-laki dalam tradisi Manggarai dikenal dengan sebutan “ata one” (orang dalam). Menurut hukum adat, mereka memiliki hak untuk menguasai dan mewarisi harta orang tua serta harta dalam persekutuan adat.
Co-Authors -, Maulana Abd Syukur Abd. Hasyim, Inayatullah Achmad Jaka Santos Adiwijaya Ade Rahmat Ade Rahmat Adelia, Deby Agustina Multi Purnomo Alani, Michael Febrian Alda Amelia Aminulloh, Muhammad Amir Hamzah Andhy Kurniawan Andini Darmayanti Ani Nuraeni Anna Sardiana, Anna Arrafi, Adham Azzulyo Awaliya, Devi Bambang Widjojanto Cahaya, Krisia Wira Chatarina Umbul Wahyuni Dadang Suprijatna Damayanti, Febri Danu Suryani Dea Pitri Maelani Devi Aprianti Devi, Sylvia Haura Carolina Devyra Pravitasari Dwi Agustini, Dwi Edy Santoso Endeh Suhartini Fadhilah, Zihan Nonin Fajriatunnisa Fauziah, Nazwa Siti Fawwaz, Adnan FH, Yulianto Nugroho Gemala Dewi Gilalo, Jerymianus Gunadi, Taufiq Habib, Yahya Abdul Habib Haliza, Nurulisa Haqqi, Abdurrahman Raden Aji Haris, Aidil Fitri Hasibuan, M Rahadian Hasym, Inayatullah Abd. Hidayat Rumatiga Hidayat Rumatiga Husein Alatas Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, R.Yuniar Anisa Inayatullah Abd. Hasym Indhira, Maya Innayatullah Abd. Hasyim J. Jopie Gilalo Jaih Mubarok Jumani Jumani Kelutur, Suparlan Khairiyyah, Fitriani Hasna Larashati, Ligar Latifah, Futri Imelda Lisde Mile Puspa Fitria B.S Lukmanul Hakin, Aal Maha Arjiana, I Wayan MAHARANI, AISYAH Mardiansyah, Rifal Arya Maulana Maulidin, Muhamad Ardi Ma’arif, Rizal Syamsul Mohammad Hanafi Holle Monaya, Nova Muchlis, Adnin Muhammad Aminullah, Muhammad Muhammad Faisal Muhammad Sayyid Rasyid Ridho Muharrom, Muhammad Zihad MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi MULYADI MULYADI Munir, Ramadhana Adrieansyah Mursid, Sri Rizka Novi Anggraeni Nazhifah, Naurah Afra Nova Shintia Maulani Nur Avoy Sihotang Nurdin Iraj Nugraha Nurwansa, Muhammad Yusuf Raika Nurwati Nurwati Octaviana, Hanna Omon Remen Paren , Maya Azzahra Pertiwi, Wanda Fasha Pradygta, Rasellino Prambudi, Faldo Pratama, Mouza Septi Pravitasari, Devyra Qolyubi, Asep Thobibuddin R. Yuniar Anisa Ilyanawati R. Yuniar Anisa Ilyanawati Raden Djuniarsono Raden Imamul Umam Al-Mutaqin Rahayu Nuraeni Rahayu, May Riski Anita Raihan Nurwahidi Raiza Aldhie Firdaus Rangkuti, Saddam Husein Remen, Omon Ripandi Awaludin Rizal Syamsul Ma’arif Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Rumatiga, Hidayat Saddam Husain Saddam Husein Saddam Husein Saddam Husein, Saddam Saepudin Sanjaya, Rian Sariyanto, M. Juli Sesniati, Avivah Sihotang, Sudiman SITI MARYAM SITI MARYAM Siti Nuraidah Siti Sulastri Siti Sulastri Sonhaji, Anas Sopian, Muhammad Subakti, Firas Risyad Suhendar, Romal Suryani, Danu Suryono Suryono Suryono Suryono SUSANTI Syabanti, Siti Syafitri, Meli Syah, Aditia Thaariq Syamsul Ma’arif, Rizal Tianto, Aditya Dellis Tri Zulfianti, Sintia Umam, Fathul Umam Utomo Baruno, Wira Prio Utomo Baruno Wahyu Eko Saputro, Wahyu Eko Wirdyaningsih Wirdyaningsih Yoelianto Yogi Septio Adi Nugroho Yogi Septio Adi Nugroho Zaini, Mimi Fitriana