Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.689
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Al-'Adalah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Sriwijaya Law Review UIR LAW REVIEW Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE'RECHTSSTAAT Jurnal Sosial Humaniora UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum KRTHA BHAYANGKARA Indonesian Journal of Social Research (IJSR) Batulis Civil Law Review Sultan Agung Notary Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Karimah Tauhid Transnational Business Law Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Yumarni, Ani
Faculty Of Law, Universitas Djuanda
Religion Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 84 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
LEGAL CERTAINTY FOR TWO-WHEELED VEHICLES WITH ENGINE CAPACITY ABOVE 500CC Utomo Baruno, Wira Prio Utomo Baruno; Yumarni, Ani; Mulyadi
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON DJUANDA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (DICSS) 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The need for legal certainty for two-wheeled vehicles, especially those with high cubic capacity or commonly called large motorbikes, especially in Indonesia. This study aims to determine the legal certainty for two-wheeled vehicles with engine capacity above 500cc. This research is classified as empirical legal research, namely research that examines community behavior as a legal issue. In this study, the object studied is deviant behavior in the form of disturbances to security and order. The results of the study show that vehicles with a cubic capacity above 500cc certainly have a very high thrust that can travel 100 kilometers per hour or even faster than four-wheeled vehicles. This has the potential to cause danger to users and of course has an impact on others if it causes an accident. Legal certainty is the existence of clear provisions of laws and regulations that regulate a legal issue that can be implemented so that it can provide rights to every citizen. Legal certainty certainly requires law enforcement from law enforcers to prevent, prosecute, and rehabilitate traffic violators so that they do not repeat their actions
Refusal of Itsbat Nikah Pleading Due to an Invalid Guardian According to Islamic Law (Determination Number 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm) Maharani, Aisyah; Ani Yumarni; Yoelianto
DE'RECHTSSTAAT Vol. 11 No. 1 (2025): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v11i1.18672

Abstract

This is written in Article 14 of the Compilation of Islamic Law that a legitimate guardian must meet certain requirements, such as a lineage guardian or a judge guardian who has the position and right to marry the prospective bride. In carrying out a marriage, marriage registration is very important to be carried out in the presence of and directly supervised by the Marriage Registrar so that a marriage certificate or book can be issued. Marriages that are carried out outside the supervision of the Marriage Registrar do not have legal force and are not recorded or are commonly called clandestine marriages. If a husband and wife who are married clandestinely want to get a marriage book, they must request a marriage ratification application to the Religious Court or commonly called Itsbat Nikah. In the Application for Determination Number 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. the author examines the Rejection of the Application for Itsbat Nikah due to an Invalid Guardian. In this study, the author uses the normative legal research method. The results of this study reveal that the rejection of the application for itsbat nikah by the Judge was because the marriage guardian in the applicants' marriage was the applicant's neighbor and was not a person who was legally entitled to marry, namely the lineage guardian or the judge's guardian. The legal consequence of the rejection is that the applicants' marriage becomes invalid and is automatically canceled in the context of Islamic marriage law. This is because the applicants ignored the provisions of the pillars and valid requirements of marriage, especially regarding the marriage guardian.
Analisis Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Pemakaman oleh Pemerintah Desa dalam Perspektif Pengembangan Wakaf Produktif Umam, Fathul Umam; Yumarni, Ani; Rangkuti, Saddam Husein
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.15199

Abstract

Pengelolaan wakaf tanah pemakaman yang dikelola secara komersil seringkali merugikan warga setempat, sebab tidak jarang terdapat warga di luar wilayah Desa dapat dimakamkan di areal pemakaman yang diperuntukkan bagi warga Desa Setia Mulya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum pengelolaan tanah wakaf oleh pemerintah desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik.[1] Merupakan penelitian yang mendalami suatu objek penelitian sebagai persoalan hukum yang terjadi akibat perbuatan manusia. hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman secara komersial di Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dilakukan dengan mendaftarkan tanah wakaf. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan ditinjau dari segi peruntukannya, wakaf tanah pemakaman termasuk ke dalam jenis wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan. Manfaat pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman secara komersial yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi akan memberikan hasil yang besar apabila tanah wakaf dikelola dengan profesional, mengingat umumnya tanah yang diwakafkan oleh pewakaf itu sendiri adalah tanah yang terbaik baik dari segi letaknya maupun dari segi mutu tanah.
Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Harato Pusako Tinggi Arrafi, Adham Azzulyo; Nurwati; Yumarni, Ani
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 10 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i10.15828

Abstract

Lembaga Kerapatan Adat Nagari dibentuk oleh hukum adat nagari setempat dan terdiri dari ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau orang-orang mereka. Para niniak mamak atau penghulu yang berkumpul dalam lembaga ini memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama, dan mereka juga memiliki hak yang sama untuk menentukan evolusi hukum adat. Model penyelesaian sengketa objek Harato Pusako Tinggi di Kota Solok dirancang dengan pendekatan komprehensif dan terstruktur. Langkah-langkah tersebut melibatkan berbagai pihak terkait dan mengikuti serangkaian langkah yang sistematis. KAN memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa dan peraturan adat dalam masyarakat Minangkabau. Namun, ada tantangan terkait kepercayaan masyarakat terhadap KAN, yang tercermin dari fenomena dualisme dewan dan rendahnya jumlah sengketa yang diselesaikan melalui KAN. Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak adat dan hukum adat dapat membantu dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam proses penyelesaian sengketa dan pemahaman akan pentingnya menjaga kelestarian nilai-nilai adat.
Dampak Kebijakan Hukum Keluarga Terhadap Perlindungan Anak Anak dalam Kasus Perceraian Sonhaji, Anas; Yumarni, Ani; Husein, Saddam
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 10 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i10.15839

Abstract

Perceraian adalah suatu situasi di mana suami dan istri memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang mereka jalani. Dalam proses perceraian, hak-hak anak sering kali menjadi hal yang paling rentan dan memerlukan perlindungan yang tepat. Sebagai agama mayoritas di negara-negara Muslim, Islam memiliki landasan hukum yang miengatur tientang piercieraian dan pierlindungan hak anak dalam kasus tiersiebut. Dalam Islam, anak-anak miemiliki hak yang dijamin dan dilindungi olieh hukum. Pienielitian ini biertujuan untuk miengietahui pierlindungan hukum tierhadap anak siebagai korban piercieraian orang tua dan pierlindungan hak tierhadap anak bierdasarkan UndangUndang No 35 Tahun 2014. Pienielitian ini mienggunakan mietodie piendiekatan yuridis normatif, yaitu diengan mienggunakan studi kiepustakaan dan piendiekatan studi pierundang-undangan (statuie approach). Hasil pienielitian mienunjukan bahwa bahwa dalam siemua tindakan yang mienyangkut anak dilakukan olieh piemierintah, masyarakat, badan liegislatif dan yudikatif, maka pierlindungan anak harus mienjadi piertimbangan utama. Kiepientingan anak harus mienjadi tolok ukur piertama tierhadap sietiap kieputusan yang akan diambil yang mienyangkut diengan masa diepan anak. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tientang Pierlindungan Anak, sielain miengatur hak-hak anak, dalam pasal 59 miengatur pula tientang anak yang miendapat pierlindungan khusus, pierlindungan khusus bagi anak yang bierhadapan hukum yang mierupakan kiewajiban dan tanggung jawab piemierintah, baik piemierintah daierah sietiempat maupun piemierintah pusat.
Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor di Wilayah Kabupaten Bogor Prambudi, Faldo; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 11 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i11.15917

Abstract

Program ketanggapsegeraan atau quick respon merupakan program yang sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor, namun demikian program ini perlu dikaji secara ilmiah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya guna dilakukannya perbaikan dan peningkatan pada program ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor. Untuk mengetahui kekurangannya, kelebihannya guna melakukan perbaikan terhadap program terebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengkaji pelaksanaan program ketanggapsegeraan  patroli Satuan Sabhara Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program ketanggapsegeraan patroli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Sabhara Polres Bogor untuk mencegah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat Kabupaten Bogor melalui patroli, yaitu: (1)Menentukan wilayah atau lokasi patroli, (2) Menetapkan personil yang melakukan patroli, (3) Menyediakan sarana patroli, (4) Mengadakan kegiatan patroli, (5) Membuat laporan kegiatan patroli kepada pimpinan, (6) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan patroli, (7)Melakukan tindak lanjut. Hambatan yang dihadapi oleh Sabhara Polres Bogor dalam pelaksanaan patroli, yaitu: (1) Polres Bogor Masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan patroli. (2) Kurangnya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Bogor dalam bekerja sama dengan pihak kepolisian. (3) Masih terdapat personil yang cukup muda sehingga belum memiliki mental dan pengalaman.
Efektivitas Pelaksanaan Penjagaan oleh Personil terhadap Mako Resimen 1 Korps Brimob Polri Hamzah, Amir; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.18120

Abstract

Untuk mencegah dan menilai risiko kegagalan keamanan dari Obvitnas, Pam Obvitnas perlu mengembangkan teknologi sistem peringatan dini  yang dapat mengenali ancaman potensial dari kegagalan keamanan yang mempengaruhi keamanan evifitas lebih awal. Sistem peringatan dini  harus mencakup sistem koordinasi Pam Obvitnas yang ditemukan di semua unit regional dengan cara berpikir.Tujuan dalam penelitian ini antara lain, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang efektivitas pelaksanaan penjagaan oleh personil terhadap Mako Resimen I Korps Brimob Polri dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan penjagaan oleh personil terhadap Mako Resimen I Korps Brimob Polri. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, dan hukum sebagai lembaga sosial atau pola perilaku. Hasil Penelitian yang perlu diperkuat melalui penerapan Mako. Sumber daya manusia di Korps Brimob Polri harus memiliki daya saing, dengan pengembangan kurikulum pendidikan yang efektif agar hasilnya dapat menguasai keterampilan baru, seperti literasi data, keterampilan membaca, analisis, dan pemanfaatan informasi big data di era digital, serta literasi teknologi yang mencakup pemahaman mengenai penggunaan dan aplikasi teknologi, dan literasi manusia, termasuk aspek kemanusiaan, komunikasi, dan desain. Dari kesimpulan yang diperoleh, keefektifan pelaksanaan implementasi oleh Mako Resimen I Brimob sehubungan dengan Keputusan Kapolri, No. Pol.: Kep/54/X/2002, yang dilakukan dengan cara memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditentukan oleh Kepolisian Negara RI dan secara berkala melakukan audit sistem pengamanan sesuai dengan keputusan Kepala Kepolisian Negara RI (Pasal 5). Mengacu pada mandat Keppres No. 63/2004 dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/738/X/2005 mengenai Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional. Panduan tentang sistem pengamanan obvit ini meliputi pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksana pengamanan, manajemen audit pengamanan serta pengawasan dan pengendalian.
Hukum Waris Adat Bali (Analisis: Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bli) Sanjaya, Rian; Fajriatunnisa; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18138

Abstract

Penelitian ini membahas hukum waris adat Bali yang berakar dari sistem kekerabatan patrilineal dan mayorat. Dalam masyarakat Bali, hukum waris adat memiliki norma-norma yang mengatur pembagian harta kekayaan berdasarkan garis keturunan laki-laki. Studi ini mengkaji putusan Pengadilan Negeri Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bli yang menyangkut sengketa waris tanah di Desa Sekaan, Kabupaten Bangli. Dalam kasus ini, penggugat menuntut hak atas tanah sengketa berdasarkan tradisi hukum adat Bali. Namun, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan dari penggugat tidak dapat diterima karena tidak melibatkan pihak desa adat sebagai pemilik tanah yang berkepentingan. Analisis ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif dan berfokus pada aspek legalitas gugatan serta prinsip-prinsip hukum adat yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang aturan tradisional dalam penyelesaian perselisihan warisan untuk mencapai keadilan yang inklusif.
Sengketa Hak Waris Tanah Adat dalam Sistem Patrilineal di Rote Ndao (Putusan Mahkamah Agung No. 1048 K/Pdt/2012) Rahayu, May Riski Anita; Nurwansa, Muhammad Yusuf Raika; Larashati, Ligar; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18140

Abstract

Putusan MA No. 1048 K/Pdt/2012 mengungkap kompleksitas sengketa waris tanah adat di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, yang berakar pada sistem patrilineal yang berlaku.  Sistem ini, yang menitikberatkan garis keturunan laki-laki dalam pewarisan hak atas tanah, seringkali menimbulkan konflik antar anggota keluarga, terutama antara anak laki-laki dan perempuan, atau antar generasi.  Kasus ini mengilustrasikan bagaimana perbedaan interpretasi atas aturan adat, kurangnya dokumentasi kepemilikan tanah yang jelas, dan lemahnya penegakan hukum adat dapat memicu perselisihan yang berlarut-larut.  Putusan tersebut menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap hukum adat setempat,  pentingnya dokumentasi kepemilikan tanah yang akurat, dan upaya untuk memperjelas aturan waris agar dapat mencegah dan menyelesaikan sengketa sejenis di masa mendatang.  Kasus ini juga menunjukkan tantangan dalam menyeimbangkan hukum adat dengan sistem hukum nasional dalam menyelesaikan tanah sengketa.
Prinsip “Harato Pusako Tinggi” Masyarakat Matrilineal dalam Putusan Mahkamah Agung No.1877 K/PDT/2012 Rohmadi, Agung; Fauziah, Nazwa Siti; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18141

Abstract

Dalam perkembangan dinamika hukum nasional dan pengaruh budaya islam di Indonesia, tidak menjadi alasan untuk menjalankan eksistensi dan prinsip Harato Pusako Tinggi dalam masyarakat matrilineal, khususnya dalam konteks Putusan Mahkamah Agung No. 1877 K/PDT/2012. Prinsip harato pusako tinggi pada dasarnya merujuk pada harta pusaka utama yang diwariskan secara turun-temurun melalui jalur perempuan. Berbeda dengan sistem patrilineal yang menekankan pewarisan melalui garis keturunan laki-laki, sistem matrilineal menempatkan perempuan sebagai pusat pewarisan kekayaan dan status sosial. Harta pusaka ini bukan hanya sekadar benda fisik, tetapi juga mencakup tanah, hak ulayat, dan berbagai aset lainnya yang memiliki nilai historis dan kultural yang tinggi bagi komunitas matrilineal. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1877 K/PDT/2012 merupakan sebuah kasus penting yang mencerminkan kompleksitas penerapan hukum adat dalam konteks masyarakat matrilineal di Indonesia. Kasus ini berpusat pada sengketa kepemilikan atas dua bidang sawah yang diklaim sebagai harato pusako tinggi oleh para penggugat, yang merupakan anggota dari sebuah kaum matrilineal di Minangkabau.
Co-Authors -, Maulana Abd Syukur Abd. Hasyim, Inayatullah Ade Rahmat Ade Rahmat, Ade Adelia, Deby Agustina Multi Purnomo Alani, Michael Febrian Aminulloh, Muhammad Amir Hamzah Ani Nuraeni Anisa Ilyanawati, R. Yuniar Anna Sardiana, Anna Arrafi, Adham Azzulyo Awaliya, Devi Cahaya, Krisia Wira Chatarina Umbul Wahyuni Dadang Suprijatna Damayanti, Febri Darmayanti, Andini Dea Pitri Maelani Devi Aprianti Devi, Sylvia Haura Carolina Devyra Pravitasari Dwi Agustini, Dwi Edy Santoso Endeh Suhartini Fadhilah, Zihan Nonin Fajriatunnisa Fauziah, Nazwa Siti Fawwaz, Adnan FH, Yulianto Nugroho Firdaus, Raiza Aldhie Gemala Dewi Gilalo, Jerymianus Gunadi, Taufiq Haliza, Nurulisa Haqqi, Abdurrahman Raden Aji Haris, Aidil Fitri Hasibuan, M Rahadian Hasym, Inayatullah Abd. Hidayat Rumatiga Husain, Saddam Husein Alatas Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, R.Yuniar Anisa Inayatullah Abd. Hasym Indhira, Maya Innayatullah Abd. Hasyim Jaih Mubarok Kelutur, Suparlan Khairiyyah, Fitriani Hasna Kurniawan, Andhy Larashati, Ligar Latifah, Futri Imelda Lukmanul Hakin, Aal Maha Arjiana, I Wayan MAHARANI, AISYAH Mardiansyah, Rifal Arya Maulana Maulidin, Muhamad Ardi Ma’arif, Rizal Syamsul Monaya, Nova Muchlis, Adnin Muhammad Aminullah, Muhammad Muhammad Faisal Muharrom, Muhammad Zihad MULYADI MULYADI MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Munir, Ramadhana Adrieansyah Mursid, Sri Rizka Novi Anggraeni Nazhifah, Naurah Afra Nova Shintia Maulani Nurwahidi, Raihan Nurwansa, Muhammad Yusuf Raika Nurwati Nurwati Octaviana, Hanna Omon Remen Paren , Maya Azzahra Pertiwi, Wanda Fasha Pradygta, Rasellino Prambudi, Faldo Pratama, Mouza Septi Pravitasari, Devyra Qolyubi, Asep Thobibuddin R. Yuniar Anisa Ilyanawati Raden Djuniarsono Raden Imamul Umam Al-Mutaqin Rahayu Nuraeni Rahayu, May Riski Anita Rangkuti, Saddam Husein Remen, Omon Rizal Syamsul Ma’arif Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Rumatiga, Hidayat Saddam Husein Saddam Husein Saddam Husein, Saddam Saepudin Sanjaya, Rian Sariyanto, M. Juli Sesniati, Avivah Sihotang, Nur Avoy Sihotang, Sudiman Siti Alida, Riska SITI MARYAM SITI MARYAM Siti Nuraidah Siti Sulastri Siti Sulastri Sonhaji, Anas Sopian, Muhammad Subakti, Firas Risyad Suhendar, Romal Suryani, Danu Suryono Suryono Suryono Suryono SUSANTI Syabanti, Siti Syafitri, Meli Syah, Aditia Thaariq Syamsul Ma’arif, Rizal Tianto, Aditya Dellis Tri Zulfianti, Sintia Umam, Fathul Umam Utomo Baruno, Wira Prio Utomo Baruno Wahyu Eko Saputro, Wahyu Eko Wirdyaningsih Wirdyaningsih Yoelianto