Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.287
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Al-'Adalah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Sriwijaya Law Review UIR LAW REVIEW Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE'RECHTSSTAAT Jurnal Sosial Humaniora UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum KRTHA BHAYANGKARA Indonesian Journal of Social Research (IJSR) Batulis Civil Law Review Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Karimah Tauhid Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Transnational Business Law Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal Of Law Sciences (Legisci)
Yumarni, Ani
Faculty Of Law, Universitas Djuanda
Religion Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 89 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 89 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Perwujudan Ketertiban Masyarakat oleh Kepolisian dalam Penyelamatan dan Pertolongan Search And Rescue (SAR) Sariyanto, M. Juli; Yumarni, Ani; R. Djuniarsono
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.19072

Abstract

Ketertiban dalam keadaan bahaya sangat penting untuk menghindari terjadinya pencurian, perampokan bahkan perjarahan barang milik warga, melik perusahaan, dan miliki negara. Sehingga polri perlu terlibat secara langsung dalam mewujudkan ketertiban dalam pemberian keselamatan dan pertolongan SAR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perwujudan ketertiban masyarakat melalui optimalisasi peran kepolisian dalam penyelamatan dan pertolongan Search And Rescue (SAR). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan normatif dalam menganalisis permasalahan. Hasil penelitian diketahui bahwa Upaya mewujudkan ketertiban masyarakat dalam penyelamatan dan pertolongan Search And Rescue merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Kepolisian Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu: Tindakan Pra Bencana yang meliputi 1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, 2) Menyiapkan tenaga atau personil yang akan melakukan penyelamatan dan pertolongan SAR, 3) Menyiapkan kendaraan, peralatan dan konsumsi yang diperlukan dalam bertindak. Upaya Saat Bencana Terjadi, yang meliputi: 1) Pengamanan lokasi kejadian, 3) Pencarian dan evakuasi korban, 3) Penyuluhan dan Pengaturan Lalu Lintas. Upaya Pasca Bencana yang meliputi: Bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Terdapat hambatan dalam mewujudkan ketertiban penggulangan bencana dan upaya SAR yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
Status Kewarganegaraan terhadap Anak yang Terlahir Akibat Perkawinan Campuran Pasca Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Fadhilah, Zihan Nonin; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.19171

Abstract

Perkawinan Campuran yang sering terjadi di Indonesia merupakan hal wajar dari perkembangan jaman. Dimana perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) akan menimbulkan suatu permasalahan salah satunya mengenai status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gejala – gejala hukum yang berkaitan dengan status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan campuran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis status Kewarganegaraan terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan campuran berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan upaya hukum mendapatkan kewarganegaraan Indonesia bagi anak tersebut. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia status kewarganegaraan anak yang terlahir akibat perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Yang mana, Pemberian kewaraganegaraan ganda ini merupakan akibat hukum dari perkawinan campuran tersebut, anak berkewarganegaraan ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak tersebut untuk mendapatkan kewarganegaraan indonesia dengan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan indonesia setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau paling lambat 21 (duapuluh satu) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri. Kesimpulan dari Penelitian ini yaitu berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan campuran pasca itsbat nikah diberikan kewarganegaraan ganda terbatas. Dan upaya yang dapat ditempuh adalah dengan pernyataan memilih kewarganegaraan secara elektronik anak tersebut dapat menentukan kewarganegaraan yang akan dia pilih sesuai dengan yang mereka inginkan.
Gerakan Berwakaf Produktif: Ikhtisar One Day Workshop Waqf Fundriser Purnomo, Agustina Multi; Yumarni, Ani; Husein, Saddam
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.17492

Abstract

Wakaf merupakan salah satu mekanisme membangun keadilan dan pemerataan kesejahteraan dalam Islam selain zakat, infak, dan sedekah. Wakaf memiliki keistimewaan dibandingkan dengan zakat, infak, dan sedekah karena potensial memberikan manfaat jangka panjang untuk masyarakat terutama wakaf produktif. Studi bertujuan untuk membahas regulasi wakaf dan gerakan wakaf produktif. Studi merupakan ikhtisar one day workshop waqf fundriser di di Universitas Djuanda pada tanggal 6 Desember 2024. Metode penulisan adalah menulis ikhtisar wokshop dengan memaparkan, menginterpreasikan, dan mendiskusikan materi workshop dengan literatur terkait. Materi workshop membahas mengenai urgensi wakaf, regulasi wakaf, dan Gerakan Indonesia Berwakaf di Indonesia. Wakaf telah diatur dalam undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan Badan Wakaf Indonesia. Gerakan Indonesia Berwakaf menunjukkan urgensi gerakan berwakaf produktif. Gerakan Indonesia Berwakaf dimulai dari mailstone wakaf uang dan bekerjanya wakaf produktif untuk mencapai tujuan gerakan. Telaah literatur menemukan pelaksanaan Gerakan Indonesia Berwakaf dalam bentuk gerakan berwakaf produktif masih memerlukan perbaikan terutama dalam perbaikan kelembagaan penyelenggara wakaf. Pelaksanaan wakaf masih kurang didukung oleh data pelaksanaan wakaf produktif dan penerima manfaat wakaf. Pencapaian gerakan berwakaf produktif disarankan dimulai dari perbaikan lembaga pelaksana wakaf nasional dalam menyediakan data pelaksanaan pengelolaan wakaf dan penerima wakaf.
Pengaruh Hukum Modren pada Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Waris Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Nomor 360/PDT/2015/PT.MDN) Sihotang, Nur Avoy; Firdaus, Raiza Aldhie; Yumarni, Ani; Anisa Ilyanawati, R. Yuniar
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.18168

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem waris adat Batak Toba yang menganut prinsip patriarki. Anak laki-laki dianggap sebagai pewaris utama untuk melanjutkan garis keturunan, sementara anak perempuan memiliki posisi yang terbatas dalam hak waris. Namun, perubahan sosial dan pengaruh nilai-nilai modern, seperti kesetaraan gender, telah memengaruhi implementasi tradisi ini. Penelitian ini menganalisis prinsip-prinsip dasar hukum waris adat Batak Toba, faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan, serta peran hukum positif dalam menjembatani konflik antara tradisi adat dan nilai-nilai kesetaraan. Studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang interaksi antara adat dan perubahan sosial di masyarakat Batak Toba.
Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Anak sebagai Akibat Perkawinan Campuran di Indonesia Kurniawan, Andhy; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.19354

Abstract

Pemberian status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran sangat penting karena berdampak pada hak-hak sebagai warga negara dan masyarakat internasional yang perlu memperoleh kepastian hukum atas segala perbuatan hukumnya. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan mengetahui status kewarganegaraan anak sebagai akibat perkawinan campuran di Indonesia. Penelitian ini metode analisis normatif dalam mengkaji persoalan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran atau orang asing dengan orang Indonesia ada dua ketentuan yaitu 1) kewarganegaraan terbatas yaitu selama belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah, anak yang lahir dari perkawinan campuran masih memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan asing sesuai asal negara ayah atau ibunya. 2) Dan jika sudah mencapai usia 18 tahun atau menikah maka harus memilih salah satu kewarganegaraan asing atau Indonesia, dan jika  tidak memili maka dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Pemberian status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran sangat penting karena berdampak pada perbuatan hukum anak tersebut jika sudah dewasa nanti. Anak yang sudah memiliki status sebagai warga negara Indonesia harus taat terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam segala bidang hukum.
The Application of the Ijbari Principle in Islamic Inheritance Law Siti Alida, Riska; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat; Husein, Saddam; Monaya, Nova
DE'RECHTSSTAAT Vol. 11 No. 2 (2025): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v11i2.16674

Abstract

The principle of ijbari in Islamic inheritance law reflects the obligatory nature of the distribution of inheritance, which is determined directly by the decree of Allah SWT as stated in the Qur'an and Hadith. This principle ensures that inheritance rights are granted automatically and cannot be changed by anyone, this is to maintain justice and avoid disputes between heirs. The ijbari principle also emphasizes that inheritance law is absolute and must be implemented in accordance with sharia guidelines. This study aims to analyze the application of the ijbari principle in Islamic inheritance law by reviewing its legal basis, distribution mechanism, and role in maintaining family harmony and social justice. This research also seeks to clarify how this principle functions in sharia, while highlighting its significance in achieving justice and equality in the distribution of inheritance. This study uses a normative juridical research method, with a legal approach, laws and regulations and other sources used as data sources related to research that provide an understanding of how the ijbari principle  is applied in practice. This research shows that the ijbari principle plays an important role in ensuring the automatic and fair distribution of inheritance rights, which is the key to maintaining justice and preventing conflicts. The study also highlights that this principle not only protects the rights of heirs, but also reinforces Islam's core values of equality and justice.  
Kajian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt./2023/Pn Jkt.Utr Tentang Pelaksanaan Perawinan Beda Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 2 Tahun 2023 Suryono, Suryono; Yumarni, Ani; Syamsul Ma’arif, Rizal
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1144

Abstract

Pada umumnya, setiap orang ingin menikah dengan pasangan yang seagama agar mereka dapat membangun dan mendidik keluarga dengan agama yang sama. Namun, faktanya, perkawinan antara agama berbeda sering terjadi di masyarkat karena interaksi dan pergaulan antar manusia yang tidak terbatas, terutama karena Indonesia adalah negara yang majemuk yang memiliki banyak penganut agama. Dalam Pasal 28B Ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini dapat berarti bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang sama bukan berlainan. Namun, beberapa hakim di pengadilan negeri mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Dalam Putusan Mahamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menolak perkawinan beda agama, dan Mahkamah Agung juga menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi hakim dalam mengadili kasus permohonan pencatatan perkawinan antar orang yang berbeda agama.
KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 310 K/PDT.SUS-KPPU/2017 TENTANG KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN ASING Nazhifah, Naurah Afra; Yumarni, Ani; Gilalo, J.jopie
DE'RECHTSSTAAT Vol. 5 No. 2 (2019): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (72.64 KB) | DOI: 10.30997/jhd.v5i2.1962

Abstract

Pengambilalihan saham merupakan kegiatan diambil alihnya kendali perusahaan dalam keadaan tertentu untuk menyelamatkan perusahaan yang diambilalih. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan pengambilalihan saham perusahaan harus memberitahukan kegiatannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hal ini berfungsi mencegah terjadinya persaingan usaha yang curang atau tidak sehat. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif melalui penelahaan putusan Pengadilan, buku kepustakaan, dan wawancara ahli sehingga diperoleh pengetahuan normatif mengenai hubungan hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan kajian hukum terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan perusahaan asing pada putusan Mahkamah Agung serta untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat diambil oleh perusahaan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kesimpulan penelitian ini atas pertimbangan hakim menyebutkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak melanggar kewenangan batas wilayah yuridiksi negara karena pengambilalihan perusahaan asing tersebut mempunyai anak perusahaan yang menjalankan usaha di Indonesia maka perusahaan tersebut wajib melakukan pemberitahuan pengambilalihan sahamnya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Upaya hukum keberatan ke Lembaga Peradilan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan bagi perusahaan yang merasa tidak setuju atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha guna terciptanya keadilan dan kepastian dalam hukum.
THE EXCLUSIVITY OF MUSIC/SONG CREATORS IS GUARANTEED BY COPYRIGHT LAW NUMBER 28 OF 2014 Rumatiga, Hidayat; Aminulloh, Muhammad; Nurwati; Yumarni, Ani; Devi, Sylvia Haura Carolina; Kelutur, Suparlan
DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v10i2.13427

Abstract

There is a misunderstanding from the user's perspective that musicians are people who need recognition and need money. In fact, musicians really want the exclusivity of musicians guaranteed by law, because the law is biased. In article 9 of the Copyright Law, every use of copyrighted creations that contain commercial use must obtain permission from the creator. Paragraph (3) all people who do not have permission are prohibited from reproducing or obtaining commercial use. This study aims to examine and analyze the exclusive rights of music or song creators guaranteed by law. This study is empirical juridical with sample selection using random sampling and purposive sampling techniques that are adjusted to the selected sample. The data studied include primary data, namely data obtained from information obtained from interviews with related parties from LMK, and secondary data is data that supports information or supports the completeness of primary data, then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that the exclusivity of song/music creators is to obtain moral rights, economic rights and transfer rights. Creators who own creations must obtain benefits from their creations, so if they do not obtain them, legal protection is needed.
LEGAL POLICY OPTIMIZING PREMARITAL GUIDANCE AS AN EFFORT TO REDUCE DIVORCE RATES Husein, Saddam; Yumarni, Ani; Ma’arif, Rizal Syamsul; Qolyubi, Asep Thobibuddin; Syabanti, Siti; Khairiyyah, Fitriani Hasna
DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v10i2.13428

Abstract

The high divorce rate in Indonesia, especially in the Bogor Regency area, indicates that there is still a need for special attention from the Ministry of Religion to reduce the divorce rate. There were recorded 6,261 divorce cases throughout 2023 which occurred in the Bogor Regency Religious Court area. Efforts and strategies to reduce the divorce rate have been Many things are done, one of which is by holding pre-marital guidance for prospective brides and grooms who are about to get married. The aim of this research is to provide recommendations regarding the optimization of pre-marital coaching to create an eternal household. This research uses qualitative methods with stages of reviewing laws, observation, interviews, questionnaires, analysis and conclusions. The results of research on pre-marital guidance must first become a necessity and obligation and provide strict sanctions to prospective brides and grooms who do not follow pre-marital guidance. Second, pre-marital coaching for all candidates is attempted to be carried out for 16 hours of study in order to achieve the ideal target of coaching. Third, guarantee the availability of pre-marital guidance books and provide and require prospective couples to read them to completion before the marriage contract takes place.
Co-Authors -, Maulana Abd Syukur Abd. Hasyim, Inayatullah Ade Rahmat Ade Rahmat, Ade Adelia, Deby Agustina Multi Purnomo Alani, Michael Febrian Aminulloh, Muhammad Amir Hamzah Ani Nuraeni Anisa Ilyanawati, R. Yuniar Anna Sardiana, Anna Arrafi, Adham Azzulyo Awaliya, Devi Cahaya, Krisia Wira Chatarina Umbul Wahyuni Dadang Suprijatna Damayanti, Febri Darmayanti, Andini Dea Pitri Maelani Devi Aprianti Devi, Sylvia Haura Carolina Devyra Pravitasari Dwi Agustini, Dwi Edy Santoso Endeh Suhartini Fadhilah, Zihan Nonin Fajriatunnisa Fauziah, Nazwa Siti Fawwaz, Adnan FH, Yulianto Nugroho Firdaus, Raiza Aldhie Gemala Dewi Gilalo, Jerymianus Gunadi, Taufiq Habib, Yahya Abdul Habib Haliza, Nurulisa Haqqi, Abdurrahman Raden Aji Haris, Aidil Fitri Hasibuan, M Rahadian Hasym, Inayatullah Abd. Henny Nuraeny Hidayat Rumatiga Husain, Saddam Husein Alatas Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, R.Yuniar Anisa Inayatullah Abd. Hasym Indhira, Maya Innayatullah Abd. Hasyim Jaih Mubarok Jumani, Jumani Kelutur, Suparlan Khairiyyah, Fitriani Hasna Kurniawan, Andhy Larashati, Ligar Latifah, Futri Imelda Lukmanul Hakin, Aal Maha Arjiana, I Wayan MAHARANI, AISYAH Mardiansyah, Rifal Arya Maulana Maulidin, Muhamad Ardi Ma’arif, Rizal Syamsul Monaya, Nova Muchlis, Adnin Muhammad Aminullah, Muhammad Muhammad Faisal Muharrom, Muhammad Zihad MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi MULYADI MULYADI Munir, Ramadhana Adrieansyah Mursid, Sri Rizka Novi Anggraeni Nazhifah, Naurah Afra Nova Shintia Maulani Nurwahidi, Raihan Nurwansa, Muhammad Yusuf Raika Nurwati Nurwati Octaviana, Hanna Omon Remen Paren , Maya Azzahra Pertiwi, Wanda Fasha Pradygta, Rasellino Prambudi, Faldo Pratama, Mouza Septi Pravitasari, Devyra Qolyubi, Asep Thobibuddin R. Yuniar Anisa Ilyanawati Raden Djuniarsono Raden Imamul Umam Al-Mutaqin Rahayu Nuraeni Rahayu, May Riski Anita Rangkuti, Saddam Husein Remen, Omon Ridho, Muhammad Sayyid Rasyid Rizal Syamsul Ma’arif Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Rumatiga, Hidayat Saddam Husein Saddam Husein Saddam Husein, Saddam Saepudin Sanjaya, Rian Sariyanto, M. Juli Sesniati, Avivah Sihotang, Nur Avoy Sihotang, Sudiman Siti Alida, Riska SITI MARYAM SITI MARYAM Siti Nuraidah Siti Sulastri Siti Sulastri Sonhaji, Anas Sopian, Muhammad Subakti, Firas Risyad Suhendar, Romal Suryani, Danu Suryono Suryono Suryono Suryono SUSANTI Syabanti, Siti Syafitri, Meli Syah, Aditia Thaariq Syamsul Ma’arif, Rizal Tianto, Aditya Dellis Tri Zulfianti, Sintia Umam, Fathul Umam Utomo Baruno, Wira Prio Utomo Baruno Wahyu Eko Saputro, Wahyu Eko Wirdyaningsih Wirdyaningsih Yoelianto Yogi Septio Adi Nugroho