Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.194
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Bestuur Al-'Adalah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Sriwijaya Law Review UIR LAW REVIEW Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE'RECHTSSTAAT Jurnal Sosial Humaniora UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum KRTHA BHAYANGKARA Indonesian Journal of Social Research (IJSR) Batulis Civil Law Review Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Karimah Tauhid Transnational Business Law Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Yumarni, Ani
Faculty Of Law, Universitas Djuanda
Religion Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 95 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 95 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Perwujudan Ketertiban Masyarakat oleh Kepolisian dalam Penyelamatan dan Pertolongan Search And Rescue (SAR) Sariyanto, M. Juli; Yumarni, Ani; R. Djuniarsono
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.19072

Abstract

Ketertiban dalam keadaan bahaya sangat penting untuk menghindari terjadinya pencurian, perampokan bahkan perjarahan barang milik warga, melik perusahaan, dan miliki negara. Sehingga polri perlu terlibat secara langsung dalam mewujudkan ketertiban dalam pemberian keselamatan dan pertolongan SAR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perwujudan ketertiban masyarakat melalui optimalisasi peran kepolisian dalam penyelamatan dan pertolongan Search And Rescue (SAR). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan normatif dalam menganalisis permasalahan. Hasil penelitian diketahui bahwa Upaya mewujudkan ketertiban masyarakat dalam penyelamatan dan pertolongan Search And Rescue merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Kepolisian Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu: Tindakan Pra Bencana yang meliputi 1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, 2) Menyiapkan tenaga atau personil yang akan melakukan penyelamatan dan pertolongan SAR, 3) Menyiapkan kendaraan, peralatan dan konsumsi yang diperlukan dalam bertindak. Upaya Saat Bencana Terjadi, yang meliputi: 1) Pengamanan lokasi kejadian, 3) Pencarian dan evakuasi korban, 3) Penyuluhan dan Pengaturan Lalu Lintas. Upaya Pasca Bencana yang meliputi: Bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Terdapat hambatan dalam mewujudkan ketertiban penggulangan bencana dan upaya SAR yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
Status Kewarganegaraan terhadap Anak yang Terlahir Akibat Perkawinan Campuran Pasca Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Fadhilah, Zihan Nonin; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.19171

Abstract

Perkawinan Campuran yang sering terjadi di Indonesia merupakan hal wajar dari perkembangan jaman. Dimana perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) akan menimbulkan suatu permasalahan salah satunya mengenai status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gejala – gejala hukum yang berkaitan dengan status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan campuran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis status Kewarganegaraan terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan campuran berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan upaya hukum mendapatkan kewarganegaraan Indonesia bagi anak tersebut. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia status kewarganegaraan anak yang terlahir akibat perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Yang mana, Pemberian kewaraganegaraan ganda ini merupakan akibat hukum dari perkawinan campuran tersebut, anak berkewarganegaraan ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak tersebut untuk mendapatkan kewarganegaraan indonesia dengan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan indonesia setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau paling lambat 21 (duapuluh satu) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri. Kesimpulan dari Penelitian ini yaitu berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan campuran pasca itsbat nikah diberikan kewarganegaraan ganda terbatas. Dan upaya yang dapat ditempuh adalah dengan pernyataan memilih kewarganegaraan secara elektronik anak tersebut dapat menentukan kewarganegaraan yang akan dia pilih sesuai dengan yang mereka inginkan.
Kajian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt./2023/Pn Jkt.Utr Tentang Pelaksanaan Perawinan Beda Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 2 Tahun 2023 Suryono, Suryono; Yumarni, Ani; Syamsul Ma’arif, Rizal
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1144

Abstract

Pada umumnya, setiap orang ingin menikah dengan pasangan yang seagama agar mereka dapat membangun dan mendidik keluarga dengan agama yang sama. Namun, faktanya, perkawinan antara agama berbeda sering terjadi di masyarkat karena interaksi dan pergaulan antar manusia yang tidak terbatas, terutama karena Indonesia adalah negara yang majemuk yang memiliki banyak penganut agama. Dalam Pasal 28B Ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini dapat berarti bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang sama bukan berlainan. Namun, beberapa hakim di pengadilan negeri mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Dalam Putusan Mahamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menolak perkawinan beda agama, dan Mahkamah Agung juga menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi hakim dalam mengadili kasus permohonan pencatatan perkawinan antar orang yang berbeda agama.
KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 310 K/PDT.SUS-KPPU/2017 TENTANG KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN ASING Nazhifah, Naurah Afra; Yumarni, Ani; Gilalo, J.jopie
DE'RECHTSSTAAT Vol. 5 No. 2 (2019): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (72.64 KB) | DOI: 10.30997/jhd.v5i2.1962

Abstract

Pengambilalihan saham merupakan kegiatan diambil alihnya kendali perusahaan dalam keadaan tertentu untuk menyelamatkan perusahaan yang diambilalih. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan pengambilalihan saham perusahaan harus memberitahukan kegiatannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hal ini berfungsi mencegah terjadinya persaingan usaha yang curang atau tidak sehat. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif melalui penelahaan putusan Pengadilan, buku kepustakaan, dan wawancara ahli sehingga diperoleh pengetahuan normatif mengenai hubungan hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan kajian hukum terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan perusahaan asing pada putusan Mahkamah Agung serta untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat diambil oleh perusahaan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kesimpulan penelitian ini atas pertimbangan hakim menyebutkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak melanggar kewenangan batas wilayah yuridiksi negara karena pengambilalihan perusahaan asing tersebut mempunyai anak perusahaan yang menjalankan usaha di Indonesia maka perusahaan tersebut wajib melakukan pemberitahuan pengambilalihan sahamnya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Upaya hukum keberatan ke Lembaga Peradilan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan bagi perusahaan yang merasa tidak setuju atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha guna terciptanya keadilan dan kepastian dalam hukum.
THE EXCLUSIVITY OF MUSIC/SONG CREATORS IS GUARANTEED BY COPYRIGHT LAW NUMBER 28 OF 2014 Rumatiga, Hidayat; Aminulloh, Muhammad; Nurwati; Yumarni, Ani; Devi, Sylvia Haura Carolina; Kelutur, Suparlan
DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v10i2.13427

Abstract

There is a misunderstanding from the user's perspective that musicians are people who need recognition and need money. In fact, musicians really want the exclusivity of musicians guaranteed by law, because the law is biased. In article 9 of the Copyright Law, every use of copyrighted creations that contain commercial use must obtain permission from the creator. Paragraph (3) all people who do not have permission are prohibited from reproducing or obtaining commercial use. This study aims to examine and analyze the exclusive rights of music or song creators guaranteed by law. This study is empirical juridical with sample selection using random sampling and purposive sampling techniques that are adjusted to the selected sample. The data studied include primary data, namely data obtained from information obtained from interviews with related parties from LMK, and secondary data is data that supports information or supports the completeness of primary data, then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that the exclusivity of song/music creators is to obtain moral rights, economic rights and transfer rights. Creators who own creations must obtain benefits from their creations, so if they do not obtain them, legal protection is needed.
LEGAL POLICY OPTIMIZING PREMARITAL GUIDANCE AS AN EFFORT TO REDUCE DIVORCE RATES Husein, Saddam; Yumarni, Ani; Ma’arif, Rizal Syamsul; Qolyubi, Asep Thobibuddin; Syabanti, Siti; Khairiyyah, Fitriani Hasna
DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v10i2.13428

Abstract

The high divorce rate in Indonesia, especially in the Bogor Regency area, indicates that there is still a need for special attention from the Ministry of Religion to reduce the divorce rate. There were recorded 6,261 divorce cases throughout 2023 which occurred in the Bogor Regency Religious Court area. Efforts and strategies to reduce the divorce rate have been Many things are done, one of which is by holding pre-marital guidance for prospective brides and grooms who are about to get married. The aim of this research is to provide recommendations regarding the optimization of pre-marital coaching to create an eternal household. This research uses qualitative methods with stages of reviewing laws, observation, interviews, questionnaires, analysis and conclusions. The results of research on pre-marital guidance must first become a necessity and obligation and provide strict sanctions to prospective brides and grooms who do not follow pre-marital guidance. Second, pre-marital coaching for all candidates is attempted to be carried out for 16 hours of study in order to achieve the ideal target of coaching. Third, guarantee the availability of pre-marital guidance books and provide and require prospective couples to read them to completion before the marriage contract takes place.
LEGAL CERTAINTY FOR TWO-WHEELED VEHICLES WITH ENGINE CAPACITY ABOVE 500CC Utomo Baruno, Wira Prio Utomo Baruno; Yumarni, Ani; Mulyadi
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON DJUANDA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (DICSS) 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The need for legal certainty for two-wheeled vehicles, especially those with high cubic capacity or commonly called large motorbikes, especially in Indonesia. This study aims to determine the legal certainty for two-wheeled vehicles with engine capacity above 500cc. This research is classified as empirical legal research, namely research that examines community behavior as a legal issue. In this study, the object studied is deviant behavior in the form of disturbances to security and order. The results of the study show that vehicles with a cubic capacity above 500cc certainly have a very high thrust that can travel 100 kilometers per hour or even faster than four-wheeled vehicles. This has the potential to cause danger to users and of course has an impact on others if it causes an accident. Legal certainty is the existence of clear provisions of laws and regulations that regulate a legal issue that can be implemented so that it can provide rights to every citizen. Legal certainty certainly requires law enforcement from law enforcers to prevent, prosecute, and rehabilitate traffic violators so that they do not repeat their actions
Refusal of Itsbat Nikah Pleading Due to an Invalid Guardian According to Islamic Law (Determination Number 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm) Maharani, Aisyah; Ani Yumarni; Yoelianto
DE'RECHTSSTAAT Vol. 11 No. 1 (2025): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v11i1.18672

Abstract

This is written in Article 14 of the Compilation of Islamic Law that a legitimate guardian must meet certain requirements, such as a lineage guardian or a judge guardian who has the position and right to marry the prospective bride. In carrying out a marriage, marriage registration is very important to be carried out in the presence of and directly supervised by the Marriage Registrar so that a marriage certificate or book can be issued. Marriages that are carried out outside the supervision of the Marriage Registrar do not have legal force and are not recorded or are commonly called clandestine marriages. If a husband and wife who are married clandestinely want to get a marriage book, they must request a marriage ratification application to the Religious Court or commonly called Itsbat Nikah. In the Application for Determination Number 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. the author examines the Rejection of the Application for Itsbat Nikah due to an Invalid Guardian. In this study, the author uses the normative legal research method. The results of this study reveal that the rejection of the application for itsbat nikah by the Judge was because the marriage guardian in the applicants' marriage was the applicant's neighbor and was not a person who was legally entitled to marry, namely the lineage guardian or the judge's guardian. The legal consequence of the rejection is that the applicants' marriage becomes invalid and is automatically canceled in the context of Islamic marriage law. This is because the applicants ignored the provisions of the pillars and valid requirements of marriage, especially regarding the marriage guardian.
Analisis Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Pemakaman oleh Pemerintah Desa dalam Perspektif Pengembangan Wakaf Produktif Umam, Fathul Umam; Yumarni, Ani; Rangkuti, Saddam Husein
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.15199

Abstract

Pengelolaan wakaf tanah pemakaman yang dikelola secara komersil seringkali merugikan warga setempat, sebab tidak jarang terdapat warga di luar wilayah Desa dapat dimakamkan di areal pemakaman yang diperuntukkan bagi warga Desa Setia Mulya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum pengelolaan tanah wakaf oleh pemerintah desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik.[1] Merupakan penelitian yang mendalami suatu objek penelitian sebagai persoalan hukum yang terjadi akibat perbuatan manusia. hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman secara komersial di Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dilakukan dengan mendaftarkan tanah wakaf. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan ditinjau dari segi peruntukannya, wakaf tanah pemakaman termasuk ke dalam jenis wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan. Manfaat pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman secara komersial yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi akan memberikan hasil yang besar apabila tanah wakaf dikelola dengan profesional, mengingat umumnya tanah yang diwakafkan oleh pewakaf itu sendiri adalah tanah yang terbaik baik dari segi letaknya maupun dari segi mutu tanah.
Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Harato Pusako Tinggi Arrafi, Adham Azzulyo; Nurwati; Yumarni, Ani
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 10 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i10.15828

Abstract

Lembaga Kerapatan Adat Nagari dibentuk oleh hukum adat nagari setempat dan terdiri dari ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau orang-orang mereka. Para niniak mamak atau penghulu yang berkumpul dalam lembaga ini memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama, dan mereka juga memiliki hak yang sama untuk menentukan evolusi hukum adat. Model penyelesaian sengketa objek Harato Pusako Tinggi di Kota Solok dirancang dengan pendekatan komprehensif dan terstruktur. Langkah-langkah tersebut melibatkan berbagai pihak terkait dan mengikuti serangkaian langkah yang sistematis. KAN memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa dan peraturan adat dalam masyarakat Minangkabau. Namun, ada tantangan terkait kepercayaan masyarakat terhadap KAN, yang tercermin dari fenomena dualisme dewan dan rendahnya jumlah sengketa yang diselesaikan melalui KAN. Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak adat dan hukum adat dapat membantu dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam proses penyelesaian sengketa dan pemahaman akan pentingnya menjaga kelestarian nilai-nilai adat.
Co-Authors -, Maulana Abd Syukur Abd. Hasyim, Inayatullah Achmad Jaka Santos Adiwijaya Ade Rahmat Ade Rahmat Adelia, Deby Agustina Multi Purnomo Alani, Michael Febrian Alda Amelia Aminulloh, Muhammad Amir Hamzah Andhy Kurniawan Andini Darmayanti Ani Nuraeni Anna Sardiana, Anna Arrafi, Adham Azzulyo Awaliya, Devi Bambang Widjojanto Cahaya, Krisia Wira Chatarina Umbul Wahyuni Dadang Suprijatna Damayanti, Febri Danu Suryani Dea Pitri Maelani Devi Aprianti Devi, Sylvia Haura Carolina Devyra Pravitasari Dwi Agustini, Dwi Edy Santoso Endeh Suhartini Fadhilah, Zihan Nonin Fajriatunnisa Fauziah, Nazwa Siti Fawwaz, Adnan FH, Yulianto Nugroho Gemala Dewi Gilalo, Jerymianus Gunadi, Taufiq Habib, Yahya Abdul Habib Haliza, Nurulisa Haqqi, Abdurrahman Raden Aji Haris, Aidil Fitri Hasibuan, M Rahadian Hasym, Inayatullah Abd. Hidayat Rumatiga Hidayat Rumatiga Husein Alatas Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, R.Yuniar Anisa Inayatullah Abd. Hasym Indhira, Maya Innayatullah Abd. Hasyim J. Jopie Gilalo Jaih Mubarok Jumani Jumani Kelutur, Suparlan Khairiyyah, Fitriani Hasna Larashati, Ligar Latifah, Futri Imelda Lisde Mile Puspa Fitria B.S Lukmanul Hakin, Aal Maha Arjiana, I Wayan MAHARANI, AISYAH Mardiansyah, Rifal Arya Maulana Maulidin, Muhamad Ardi Ma’arif, Rizal Syamsul Mohammad Hanafi Holle Monaya, Nova Muchlis, Adnin Muhammad Aminullah, Muhammad Muhammad Faisal Muhammad Sayyid Rasyid Ridho Muharrom, Muhammad Zihad MULYADI Mulyadi Mulyadi MULYADI MULYADI Mulyadi Mulyadi Munir, Ramadhana Adrieansyah Mursid, Sri Rizka Novi Anggraeni Nazhifah, Naurah Afra Nova Shintia Maulani Nur Avoy Sihotang Nurdin Iraj Nugraha Nurwansa, Muhammad Yusuf Raika Nurwati Nurwati Octaviana, Hanna Omon Remen Paren , Maya Azzahra Pertiwi, Wanda Fasha Pradygta, Rasellino Prambudi, Faldo Pratama, Mouza Septi Pravitasari, Devyra Qolyubi, Asep Thobibuddin R. Yuniar Anisa Ilyanawati R. Yuniar Anisa Ilyanawati Raden Djuniarsono Raden Imamul Umam Al-Mutaqin Rahayu Nuraeni Rahayu, May Riski Anita Raihan Nurwahidi Raiza Aldhie Firdaus Rangkuti, Saddam Husein Remen, Omon Ripandi Awaludin Rizal Syamsul Ma’arif Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Rumatiga, Hidayat Saddam Husain Saddam Husein Saddam Husein Saddam Husein, Saddam Saepudin Sanjaya, Rian Sariyanto, M. Juli Sesniati, Avivah Sihotang, Sudiman SITI MARYAM SITI MARYAM Siti Nuraidah Siti Sulastri Siti Sulastri Sonhaji, Anas Sopian, Muhammad Subakti, Firas Risyad Suhendar, Romal Suryani, Danu Suryono Suryono Suryono Suryono SUSANTI Syabanti, Siti Syafitri, Meli Syah, Aditia Thaariq Syamsul Ma’arif, Rizal Tianto, Aditya Dellis Tri Zulfianti, Sintia Umam, Fathul Umam Utomo Baruno, Wira Prio Utomo Baruno Wahyu Eko Saputro, Wahyu Eko Wirdyaningsih Wirdyaningsih Yoelianto Yogi Septio Adi Nugroho Yogi Septio Adi Nugroho Zaini, Mimi Fitriana