Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.287
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Al-'Adalah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Sriwijaya Law Review UIR LAW REVIEW Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE'RECHTSSTAAT Jurnal Sosial Humaniora UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum KRTHA BHAYANGKARA Indonesian Journal of Social Research (IJSR) Batulis Civil Law Review Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Karimah Tauhid Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Transnational Business Law Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal Of Law Sciences (Legisci)
Yumarni, Ani
Faculty Of Law, Universitas Djuanda
Religion Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 89 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 89 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Analisis Penyelesaian Sengketa Hak Waris dalam Perspektif Hukum Positif : Studi Kasus Putusan Nomor : 396/K/PDT/2019 Mursid, Sri Rizka Novi Anggraeni; Pradygta, Rasellino; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18142

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa hak waris dalam perspektif hukum positif Indonesia dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor: 396/K/PDT/2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang berfokus pada penafsiran hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut menegaskan pentingnya pembuktian dokumen hukum dan keselarasan dengan hukum waris nasional untuk mencapai keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Studi ini juga menyoroti peran hakim dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam praktik penyelesaian sengketa waris.
Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Secara Kasasi dalam Adat Kabupaten Mamuju Studi Putusan No.452 K/Pdt/2021 Fawwaz, Adnan; Latifah, Futri Imelda; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18150

Abstract

Ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa dalam bermasyarakat, beberapa melalui saluran formal (litigasi) dan beberapa melalui saluran informal (non-litigasi). Salah satu cara menyelesaikan sengketa secara informal adalah dengan menggunakan pendekatan adat yang dilakukan oleh institusi adat. Penyelesaian sengketa melalui pendekatan adat memiliki tujuan utama untuk menjaga hubungan antar komunitas, hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum akan tetapi juga memastikan terwujudnya keadilan. Dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Barat, khususnya Mamuju, penyelesaian sengketa adat dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan para pemimpin adat. Untuk alasan ini, penyelesaian sengketa adat telah ditetapkan dalam beberapa peraturan regional Mamuju. Namun, peran pemerintah juga sangat penting dalam mendukung penyelesaian sengketa adat, terutama untuk memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dan proses penyelesaian sengketa tidak bertentangan dengan hukum adat setempat.
Analisis Waris Adat Batak terhadap Hak Perempuan pada Corak Patrilineal (Studi Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst) Indhira, Maya; Mardiansyah, Rifal Arya; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18153

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna menelaah, mengkaji dan membahas mengenai alasan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim terhadap hak Perempuan keturunan batak dengan paham patrilineal pada Putusan dengan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Pusat dengan salah satunya melalui sistem meleburkan adat dalam waris juga merujuk pada dua Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan berbasis pada sebuah putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang akan dibahas dan pada bagian pendekatan penulis menggunakan pendekatan kasus. Hukum primer dalam penelitian ini berupa hasil putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder hasil penelitian serupa yaitu membahas mengenai sengketa waris adat dengan corak patrilineal. Putusan tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan hukum dengan melihat dari berbagain perspektif tidak hanya terpaku kepada ketentuan hukum waris adat, perempuan diikutsertakan dalam memperjuangkan hak waris sebagai anak kandung, sekalipun keluarganya menganut sistem kekerabatan patrilineal. Akan tetapi, kehidupan masyarakat yang dinamis mengharuskan hukum adat untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat tersebut dan apabila bertentangan maka harus dikesampingkan guna mencapai keadilan, kesetaraan dan kebahagiaan.
Penyelesaian Sengketa Waris Hukum Adat Manggarai (Studi Putusan Pengadilan Negri Ruteng Nomor 1130 K/Pdt/2017) Damayanti, Febri; Syah, Aditia Thaariq; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18154

Abstract

Dalam kasus ini dilatar belakangi oleh perkara perselisihan harta warisan dalam hukum adat Manggarai salah satu suku Nusa Tenggara Timur dari perkara ini penggugat mengajukan gugatan harta waris adat Manggarai bahwa para tergugat memiliki hak atas tanah dan struktur yang dipermasalahkan Sedangkan berdasarkan undang-undang adat Manggarai, anak perempuan (tergugat) tidak berhak mendapatkan anak perempuan mewarisi harta benda orang tuanya, karena mereka akan mengikuti klan suaminya setelah menikah dan berhak mendapatkan warisan dari pihak suami. Dari perkara tersebut Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data yang dikumpulkan bersumber dari Jurnal, Internet, Website, dan Sumber media elektronik lainnya. Putusan ini menganalisis dasar hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam menangani sengketa waris Pengadilan Negri (PN) Nomor 1130 K/Pdt/2017. Sistem kekerabatan di Manggarai bersifat patrilineal atau patriarkat (berdasarkan keturunan laki-laki) anak laki-laki dalam tradisi Manggarai dikenal dengan sebutan “ata one” (orang dalam). Menurut hukum adat, mereka memiliki hak untuk menguasai dan mewarisi harta orang tua serta harta dalam persekutuan adat.
Penyelesaian Sengketa Waris Adat Pemalsuan Surat Kuasa dan Konflik Atas Hak Milik Tanah di Siborongborong ( Studi Putusan Nomor.31/Pdt/2018/PT MDN) Subakti, Firas Risyad; Pratama, Mouza Septi; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R.Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18155

Abstract

Artikel ini menyelidiki penyelesaian sengketa waris adat yang diputuskan dalam Putusan Nomor.31/Pdt/2018/PT MDN, yang melibatkan pemalsuan surat kuasa dan sengketa hak milik tanah di Siborongborong. Penyelesaian ini menggambarkan kesulitan yang dihadapi masyarakat Suku Batak dalam menerapkan sistem kewarisan adat, terutama ketika ada upaya pemalsuan dokumen yang dapat menyebabkan konflik berkepanjangan. Fokus dari masalah ini adalah penipuan surat kuasa, di mana pihak-pihak tertentu mencoba mengubah proses peralihan hak milik tanah secara ilegal. Kemudian masalah ini diperparah oleh perbedaan interpretasi antara hukum adat dan nasional, yang sering menyebabkan ketidakjelasan dalam penyelesaian sengketa. Putusan No.31/Pdt/2018/PT MDN menekankan betapa pentingnya melakukan validasi dan verifikasi dokumen untuk mencegah pemalsuan. Hakim yang memutus perkara ini berusaha untuk membuat keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dengan menggabungkan prinsip-prinsip hukum nasional dengan nilai-nilai hukum adat. Selain itu, artikel ini menekankan betapa pentingnya untuk memahami dengan baik sistem kewarisan adat Suku Batak dan betapa pentingnya bekerja sama antara institusi hukum adat dan nasional untuk menyelesaikan perselisihan seperti ini.
Analisis Penyelesaian Sangketa Hak Waris Adat Dalihan Natolu berdasarkan Putusan Nomor :1/PDT.G/2015/PN.BLG Maulidin, Muhamad Ardi; Pertiwi, Wanda Fasha; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18156

Abstract

Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman budaya dan suku, memiliki sekitar 360 suku yang masing-masing memiliki hukum adat yang berbeda. Hukum adat, yang tidak tertulis, sering kali berperan dalam penyelesaian penyelesaian, termasuk dalam hal waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum waris adat Batak dalam putusan No 1/PDT.G/2015/PN.BLG, serta pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur, termasuk jurnal dan undang-undang yang relevan. Penelitian ini menganalisis keputusan pengadilan yang melibatkan penjualan kepemilikan tanah antara dua kelompok keluarga yang mengklaim sebagai ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diserahkan, termasuk surat keterangan silsilah dan keterangan Saksi, untuk membuktikan hak milik penggugat atas tanah pembelaan. Selain itu, hakim juga menilai bahwa tindakan tergugat dalam penguasaan tanah tanpa hak merupakan pelanggaran hukum yang merugikan penggugat, baik secara materiil maupun immateriil.
Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Wakaf Mesjid Nurussobah dengan Keterlibatan Masyarakat sebagai Mau’quf Alaih Awaliya, Devi; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 5 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i5.18611

Abstract

Agama adalah aturan tentang keyakinan kepada Tuhan dan cara beribadah serta tata cara berinteraksi dengan sesama manusia. Wakaf adalah bagian dari ajaran Islam yang berasal dari Hukum Islam, namun dalam perakteknya ada permasalah sengketa wakaf yang sebabkan permasalahan sosial ataupun pergeseran nilai dan tatanan masyarakat, dalam penyelesaian sengketa wakaf Pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Ayat (1) dan (2). Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat empiris. Untuk itu, dilakukan studi kepustakaan yang mengacu pada undang-undang, serta pendekatan sosial melalui wawancara. Hasil penelitian dalam penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi yaitu musyarwah antara Nazhir, Waqif, Masyarakat yang dipimpin oleh tokoh agama atau tokoh masyarat tanpa merupikan pihak lain.
Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Mengurus Perizinan Bangunan Gedung Sekolah Berbasis Tanah Wakaf Hasibuan, M Rahadian; Sihotang, Sudiman; Yumarni, Ani
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 5 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i5.19304

Abstract

Penelitian ini mengkaji sejauh mana tingkat keberhasilan penggunaan sistem Online Single Submission dalam proses pengurusan izin pembangunan gedung sekolah yang dibangun di atas lahan wakaf, dengan studi kasus di Kabupaten Bogor. OSS dirancang sebagai instrumen pemerintahan  untuk menyederhanakan proses birokrasi dan  mempercepat layanan perizinan berbasis digital. Namun, pelaksanaannya terdapat sejumlah kendala, seperti rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai sistem ini serta banyaknya lahan wakaf yang belum bersertifikat, yang menghambat kelancaran pengurusan izin. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris, dengan metode kualitatif melalui kajian literatur serta pengumpulan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OSS memang berperan dalam transformasi sistem pelayanan publik, tetapi efektivitasnya masih memerlukan dukungan berupa edukasi yang lebih luas kepada masyarakat dan peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, BWI, serta lembaga pendidikan agar proses perizinan gedung sekolah di atas tanah wakaf dapat berlangsung lebih optimal.
Pandangan Empat Mazhab dan Maqasid Syariah terhadap Kredit Macet: Refleksi atas Praktik Perbankan Syariah di Indonesia Purnomo, Agustina Multi; Yumarni, Ani; Husain, Saddam
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 9 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i9.20876

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran perbankan syariah dalam menangani kredit macet dengan pendekatan maqasid syariah dan analisis perbandingan empat mazhab fikih. Latar belakang kajian ini adalah meningkatnya angka kredit bermasalah di Indonesia yang mencerminkan tekanan ekonomi struktural di tengah masyarakat Muslim. Bank syariah diharapkan menjadi solusi alternatif yang adil dan berorientasi maslahat. Studi ini menggunakan metode narrative literature review yang dikombinasikan dengan wawancara terbatas bersama praktisi bank syariah. Analisis dilakukan terhadap literatur fikih klasik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta gagasan maqasid syariah yang dikembangkan oleh al-Ghazali dan al-Syatibi hingga pendekatan kontemporer Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat mazhab sepakat pentingnya perlindungan terhadap debitur dalam kondisi kesulitan, meskipun memiliki perbedaan pendekatan teknis. Maqasid syariah diakui sebagai prinsip yang kokoh dalam hukum Islam, namun belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem hukum dan kebijakan bank syariah. Praktik di lapangan masih banyak mengadopsi pendekatan legal formal ala perbankan konvensional, tanpa mengedepankan nilai keadilan dan perlindungan kelompok rentan. Disimpulkan, maqasid syariah harus dijadikan kerangka operasional dalam tata kelola perbankan syariah. Reformasi kelembagaan, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, dan peningkatan literasi maqasid menjadi langkah penting agar bank syariah benar-benar menjadi solusi keuangan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
Peranan Penyelia Halal dalam Mendukung Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Memperoleh Sertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal Darmayanti, Andini; Yumarni, Ani; Gilalo, J. Jopie
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 10 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i10.21194

Abstract

Banyak UMKM yang belum memiliki sertifikat halal bukan karena tidak diakui produknya namun karena  asumsi masyarakat atau pelaku udaha bahwa kuliner yang diperjualbelikan bukan kuliner haram sehingga mereka tidak mengurus sertifikat halal, dan kurangnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya memiliki sertifikat halal atas objek tau kuliner yang dijual, maka perlu peran pemerintah dalam hal ini Penyelia halal yang ditugaskan oleh perusahaan baik BUMN maupun swasta untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan sesuai dengan standar halal Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui Peranan Penyelia Halal Dalam Mendukung Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Memperoleh Sertifikat Halal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian yang mengkaji masalah hukum sebagai gejala sosial. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa (1) Peran sesuai dengan ketentuan  Pasal 1 ayat (8) UU 33/2014 bahwa Penyelia Halal adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap proses produk halal pada perusahaan. Memiliki peran yang mencakup pendampingan, sosialisasi dan edukasi, memberikan bantuan kemudahan dalam administrasi pensertifikasian, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi perusahaan. (2) Upaya untuk memperoleh sertifikat halal dapat dilakukan dengan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh BPJHP, mengajukan permohonan kepada BPJHP secara langsung dan secara online, dan melakukan pembayaran biaya permohonan dan biaya audit.
Co-Authors -, Maulana Abd Syukur Abd. Hasyim, Inayatullah Ade Rahmat Ade Rahmat, Ade Adelia, Deby Agustina Multi Purnomo Alani, Michael Febrian Aminulloh, Muhammad Amir Hamzah Ani Nuraeni Anisa Ilyanawati, R. Yuniar Anna Sardiana, Anna Arrafi, Adham Azzulyo Awaliya, Devi Cahaya, Krisia Wira Chatarina Umbul Wahyuni Dadang Suprijatna Damayanti, Febri Darmayanti, Andini Dea Pitri Maelani Devi Aprianti Devi, Sylvia Haura Carolina Devyra Pravitasari Dwi Agustini, Dwi Edy Santoso Endeh Suhartini Fadhilah, Zihan Nonin Fajriatunnisa Fauziah, Nazwa Siti Fawwaz, Adnan FH, Yulianto Nugroho Firdaus, Raiza Aldhie Gemala Dewi Gilalo, Jerymianus Gunadi, Taufiq Habib, Yahya Abdul Habib Haliza, Nurulisa Haqqi, Abdurrahman Raden Aji Haris, Aidil Fitri Hasibuan, M Rahadian Hasym, Inayatullah Abd. Henny Nuraeny Hidayat Rumatiga Husain, Saddam Husein Alatas Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, R.Yuniar Anisa Inayatullah Abd. Hasym Indhira, Maya Innayatullah Abd. Hasyim Jaih Mubarok Jumani, Jumani Kelutur, Suparlan Khairiyyah, Fitriani Hasna Kurniawan, Andhy Larashati, Ligar Latifah, Futri Imelda Lukmanul Hakin, Aal Maha Arjiana, I Wayan MAHARANI, AISYAH Mardiansyah, Rifal Arya Maulana Maulidin, Muhamad Ardi Ma’arif, Rizal Syamsul Monaya, Nova Muchlis, Adnin Muhammad Aminullah, Muhammad Muhammad Faisal Muharrom, Muhammad Zihad MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi MULYADI MULYADI Munir, Ramadhana Adrieansyah Mursid, Sri Rizka Novi Anggraeni Nazhifah, Naurah Afra Nova Shintia Maulani Nurwahidi, Raihan Nurwansa, Muhammad Yusuf Raika Nurwati Nurwati Octaviana, Hanna Omon Remen Paren , Maya Azzahra Pertiwi, Wanda Fasha Pradygta, Rasellino Prambudi, Faldo Pratama, Mouza Septi Pravitasari, Devyra Qolyubi, Asep Thobibuddin R. Yuniar Anisa Ilyanawati Raden Djuniarsono Raden Imamul Umam Al-Mutaqin Rahayu Nuraeni Rahayu, May Riski Anita Rangkuti, Saddam Husein Remen, Omon Ridho, Muhammad Sayyid Rasyid Rizal Syamsul Ma’arif Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Rumatiga, Hidayat Saddam Husein Saddam Husein Saddam Husein, Saddam Saepudin Sanjaya, Rian Sariyanto, M. Juli Sesniati, Avivah Sihotang, Nur Avoy Sihotang, Sudiman Siti Alida, Riska SITI MARYAM SITI MARYAM Siti Nuraidah Siti Sulastri Siti Sulastri Sonhaji, Anas Sopian, Muhammad Subakti, Firas Risyad Suhendar, Romal Suryani, Danu Suryono Suryono Suryono Suryono SUSANTI Syabanti, Siti Syafitri, Meli Syah, Aditia Thaariq Syamsul Ma’arif, Rizal Tianto, Aditya Dellis Tri Zulfianti, Sintia Umam, Fathul Umam Utomo Baruno, Wira Prio Utomo Baruno Wahyu Eko Saputro, Wahyu Eko Wirdyaningsih Wirdyaningsih Yoelianto Yogi Septio Adi Nugroho