Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.194
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Bestuur Al-'Adalah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Sriwijaya Law Review UIR LAW REVIEW Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE'RECHTSSTAAT Jurnal Sosial Humaniora UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum KRTHA BHAYANGKARA Indonesian Journal of Social Research (IJSR) Batulis Civil Law Review Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Karimah Tauhid Transnational Business Law Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Yumarni, Ani
Faculty Of Law, Universitas Djuanda
Religion Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 95 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 95 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Penyelesaian Sengketa Waris Adat Pemalsuan Surat Kuasa dan Konflik Atas Hak Milik Tanah di Siborongborong ( Studi Putusan Nomor.31/Pdt/2018/PT MDN) Subakti, Firas Risyad; Pratama, Mouza Septi; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R.Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18155

Abstract

Artikel ini menyelidiki penyelesaian sengketa waris adat yang diputuskan dalam Putusan Nomor.31/Pdt/2018/PT MDN, yang melibatkan pemalsuan surat kuasa dan sengketa hak milik tanah di Siborongborong. Penyelesaian ini menggambarkan kesulitan yang dihadapi masyarakat Suku Batak dalam menerapkan sistem kewarisan adat, terutama ketika ada upaya pemalsuan dokumen yang dapat menyebabkan konflik berkepanjangan. Fokus dari masalah ini adalah penipuan surat kuasa, di mana pihak-pihak tertentu mencoba mengubah proses peralihan hak milik tanah secara ilegal. Kemudian masalah ini diperparah oleh perbedaan interpretasi antara hukum adat dan nasional, yang sering menyebabkan ketidakjelasan dalam penyelesaian sengketa. Putusan No.31/Pdt/2018/PT MDN menekankan betapa pentingnya melakukan validasi dan verifikasi dokumen untuk mencegah pemalsuan. Hakim yang memutus perkara ini berusaha untuk membuat keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dengan menggabungkan prinsip-prinsip hukum nasional dengan nilai-nilai hukum adat. Selain itu, artikel ini menekankan betapa pentingnya untuk memahami dengan baik sistem kewarisan adat Suku Batak dan betapa pentingnya bekerja sama antara institusi hukum adat dan nasional untuk menyelesaikan perselisihan seperti ini.
Analisis Penyelesaian Sangketa Hak Waris Adat Dalihan Natolu berdasarkan Putusan Nomor :1/PDT.G/2015/PN.BLG Maulidin, Muhamad Ardi; Pertiwi, Wanda Fasha; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18156

Abstract

Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman budaya dan suku, memiliki sekitar 360 suku yang masing-masing memiliki hukum adat yang berbeda. Hukum adat, yang tidak tertulis, sering kali berperan dalam penyelesaian penyelesaian, termasuk dalam hal waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum waris adat Batak dalam putusan No 1/PDT.G/2015/PN.BLG, serta pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur, termasuk jurnal dan undang-undang yang relevan. Penelitian ini menganalisis keputusan pengadilan yang melibatkan penjualan kepemilikan tanah antara dua kelompok keluarga yang mengklaim sebagai ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diserahkan, termasuk surat keterangan silsilah dan keterangan Saksi, untuk membuktikan hak milik penggugat atas tanah pembelaan. Selain itu, hakim juga menilai bahwa tindakan tergugat dalam penguasaan tanah tanpa hak merupakan pelanggaran hukum yang merugikan penggugat, baik secara materiil maupun immateriil.
Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Wakaf Mesjid Nurussobah dengan Keterlibatan Masyarakat sebagai Mau’quf Alaih Awaliya, Devi; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 5 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i5.18611

Abstract

Agama adalah aturan tentang keyakinan kepada Tuhan dan cara beribadah serta tata cara berinteraksi dengan sesama manusia. Wakaf adalah bagian dari ajaran Islam yang berasal dari Hukum Islam, namun dalam perakteknya ada permasalah sengketa wakaf yang sebabkan permasalahan sosial ataupun pergeseran nilai dan tatanan masyarakat, dalam penyelesaian sengketa wakaf Pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Ayat (1) dan (2). Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat empiris. Untuk itu, dilakukan studi kepustakaan yang mengacu pada undang-undang, serta pendekatan sosial melalui wawancara. Hasil penelitian dalam penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi yaitu musyarwah antara Nazhir, Waqif, Masyarakat yang dipimpin oleh tokoh agama atau tokoh masyarat tanpa merupikan pihak lain.
Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Mengurus Perizinan Bangunan Gedung Sekolah Berbasis Tanah Wakaf Hasibuan, M Rahadian; Sihotang, Sudiman; Yumarni, Ani
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 5 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i5.19304

Abstract

Penelitian ini mengkaji sejauh mana tingkat keberhasilan penggunaan sistem Online Single Submission dalam proses pengurusan izin pembangunan gedung sekolah yang dibangun di atas lahan wakaf, dengan studi kasus di Kabupaten Bogor. OSS dirancang sebagai instrumen pemerintahan  untuk menyederhanakan proses birokrasi dan  mempercepat layanan perizinan berbasis digital. Namun, pelaksanaannya terdapat sejumlah kendala, seperti rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai sistem ini serta banyaknya lahan wakaf yang belum bersertifikat, yang menghambat kelancaran pengurusan izin. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris, dengan metode kualitatif melalui kajian literatur serta pengumpulan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OSS memang berperan dalam transformasi sistem pelayanan publik, tetapi efektivitasnya masih memerlukan dukungan berupa edukasi yang lebih luas kepada masyarakat dan peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, BWI, serta lembaga pendidikan agar proses perizinan gedung sekolah di atas tanah wakaf dapat berlangsung lebih optimal.
Legal Review of Grants from Inheritance to Adopted Children Sesniati, Avivah; Yumarni, Ani; Lukmanul Hakin, Aal
International Journal of Latin Notary Vol. 4 No. 2 (2024): Internasional Journal of Latin Notary, March 2024
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61968/journal.v4i2.76

Abstract

Grants to adopted children often cause disputes, especially when the grantor has passed away. Grant disputes arise because there are heirs who feel aggrieved by the existence of the grant, especially grants given to adopted children that exceed the provisions. This study aims to determine and analyze the implementation of grants to inherited property for adopted children based on Article 1666 of the Civil Code and to determine and analyze the obstacles faced in the implementation of grants to inherited property for adopted children. The method used in this research is normative juridical. Namely, the Law is conceptualized as norms, rules, principles, or dogmas. The normative juridical approach is also known as doctrinal approach/research or normative legal research. The normative juridical research stage uses literature studies (review of the literature), but as long as necessary, interviews can be conducted to complement literature studies. The study results found that the implementation of grants to inherited property for adopted children based on Article 1666 of the Civil Code is known that the right to inherit adopted children is not regulated in the Civil Code. Still, specifically for Indonesian citizens of Chinese descent, the position of adopted children is the same as legal children. For this reason, he is entitled to inherit the inheritance of his adoptive parents according to the Law or inherit based on Testamentary inheritance law if he gets a testament (Grant of Wasiat).
Applying the Benefit Theory to Strengthen Public Protection in Marriage Record-Keeping -, Maulana; Yumarni, Ani; Suryani, Danu
Sultan Agung Notary Law Review Vol 7, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.7.2.125-138

Abstract

The Benefit Theory is a guarantee of quality of life for people who obey religion because it is an Islamic command that comes from the Koran and hadith for the public good. Marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman to become husband and wife and has the aim of building a happy, harmonious and mutually loving household. Underhand marriage is a condition where it is not registered at the KUA religious affairs office or agency in accordance with the law. Recording important events according to law number 24 of 2013 concerning amendments to law number 23 of 2006 states that recording important events are events experienced by a person including birth, death, stillbirth, name changes and changes in citizenship status. The population administration law is a manifestation of the state's attention to its citizens. Every incident is recorded in order to obtain equality or equality before the law. There are many legal consequences for illegal marriages if they do not comply with population administration laws because there is no legality of marriage recognized by the state in the form of a Marriage Certificate.
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Mengalami Kerugian Akibat Kecelakaan Tubrukan di Laut Gilalo, Jerymianus; Suhartini, Endeh; Yumarni, Ani
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i11.62451

Abstract

Penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat kecelakaan kapal MT D dan MT S III di perairan Gili Selang, Bali, serta tanggung jawab hukum nakhoda dan operator kapal dalam peristiwa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.211/4/7/MP-24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha mencakup tiga aspek utama, yaitu perlindungan perdata berdasarkan hak ganti rugi, perlindungan administratif melalui sanksi dan kompensasi dari otoritas pelayaran, serta perlindungan internasional yang berlandaskan pada UNCLOS 1982, SOLAS, dan COLREG 1972. Tanggung jawab hukum dalam kasus ini bersifat berlapis: nakhoda bertanggung jawab pidana atas kelalaian navigasi, sedangkan operator dan pemilik kapal memikul tanggung jawab perdata dan administratif atas kegagalan dalam pengawasan keselamatan kapal. Penegakan hukum maritim yang konsisten diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum dan mencegah terulangnya kecelakaan serupa di masa depan.
Tela’ah Yuridis Penguatan Lembaga Gadai Syari’ah Dalam Presfektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Usaha Pergadaian (“POJK 31/2016”) Habib, Yahya Abdul Habib; Yumarni, Ani
UIR Law Review Vol. 9 No. 1 (2025): UIR LAW REVIEW
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2025.vol9(1).24910

Abstract

Abstract Islamic pawnshops (rahn) are one of the financial instruments that have long been recognized in Islamic tradition and are now formally legitimized through national regulations. The issuance of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 31/POJK.05/2016 on Pawnshop Business marks an important milestone in strengthening the existence of Islamic pawn institutions, particularly in terms of legal certainty, institutional governance, consumer protection, and their role in national financial inclusion. This study aims to analyze the normative and juridical foundations of Islamic pawnshops as well as the implications of POJK 31/2016 in reinforcing Islamic pawn institutions in Indonesia. The research method employed is normative legal research with a literature study approach, using secondary legal materials such as legislation, DSN-MUI fatwas, books, academic journals, and official reports from OJK and related institutions. The findings reveal that although Islamic pawnshops possess strong legal foundations and are supported by clear regulations, their implementation still faces several challenges, including the prevalence of illegal pawn practices, low levels of financial literacy, complex licensing procedures, and the risks associated with digitalization of services. Therefore, strategic measures are required, such as strengthening supervision, simplifying licensing procedures, enhancing Islamic financial literacy, and developing secure digital innovations. With these strategies, Islamic pawnshops have the potential to become fair, inclusive financial instruments that contribute significantly to the development of a sharia-based national economy. Keywords: Legal Review; Strengthening; Islamic Pawn Institutions; POJK 31/2016.
KEPASTIAN HUKUM IKRAR WAKAF UANG MELALUI PLATFORM DIGITAL DALAM PERSPEKTIF TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS Ani Yumarni; Ripandi Awaludin; Saddam Husein Rangkuti
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.14482

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah mengetahui kepastian ikrar wakaf uang yang dilakukan melalui platform digital. Pokok permasalahan peneulisan artikel ini dikecilkan menjadi dua rumusan masalah, yaitu tentang kepastian hukum ikrar wakaf uang dalam platform digital dan bagaimana perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf uang melalui platform digital. sehingga untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dibingkai dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum didapatkan dari berbagai Undang-Undang yang berlaku dan berbagai jurnal hukum dengan metode analisi kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau uraian. Sebagai kesimpulan dalam artikel ini dan merupakan jawaban atas rumusan masalah yaitu yang pertama, bahwa kepastian hukum ikrar wakaf uang melalui platform digital terdapat pada Pasal 9 ayat (3) yang mewajibkan kepada LKS-PWU untuk menyediakan layanan sistem online penerimaan wakaf uang. Kedua, Bahwa dalam perwujudan transparansi pengelolaan wakaf uang melalui platform digital meliputi prosedur penyajian informasi, penyediaan akses informasi, laporan keuangan pengelolaan wakaf dan Akuntabilitas merupakan sebuh bentuk pertanggung jawaban oleh lembaga kepada wakifentuk pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat dari apa saja yang disajikan dalam manajemen lembaga tersebut kepada masyarakat.
Kepastian Hukum Ikrar dan Akta Wakaf Bawah Tangan untuk Legalisasi Wakaf melalui Program Lintas Sektor di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Yogi Septio Adi Nugroho; Ani Yumarni; Sudiman Sihotang
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1761

Abstract

This study aims to analyze the legal certainty of informal waqf pledges and deeds, as well as the effectiveness of the Cross-Sector Program (LINTOR) in the legalization of waqf land in Sukabumi Regency. The research employs an empirical juridical method with statutory and sociological approaches, using document analysis, field observations, and interviews with the Office of Religious Affairs (KUA), the Land Office, and related stakeholders. The findings indicate that underhand waqf practices do not comply with Law Number 41 of 2004 on Waqf, thereby weakening legal evidentiary power and obstructing the waqf land certification process. Although the LINTOR Program conceptually facilitates the acceleration of waqf land registration, its implementation remains constrained by administrative deficiencies, weak inter-institutional coordination, and low public legal awareness. This study emphasizes the need to strengthen the role of KUA as Waqf Pledge Deed Officials, reinforce cross-sector technical regulations, and enhance legal literacy to ensure legal certainty in waqf land management.
Co-Authors -, Maulana Abd Syukur Abd. Hasyim, Inayatullah Achmad Jaka Santos Adiwijaya Ade Rahmat Ade Rahmat Adelia, Deby Agustina Multi Purnomo Alani, Michael Febrian Alda Amelia Aminulloh, Muhammad Amir Hamzah Andhy Kurniawan Andini Darmayanti Ani Nuraeni Anna Sardiana, Anna Arrafi, Adham Azzulyo Awaliya, Devi Bambang Widjojanto Cahaya, Krisia Wira Chatarina Umbul Wahyuni Dadang Suprijatna Damayanti, Febri Danu Suryani Dea Pitri Maelani Devi Aprianti Devi, Sylvia Haura Carolina Devyra Pravitasari Dwi Agustini, Dwi Edy Santoso Endeh Suhartini Fadhilah, Zihan Nonin Fajriatunnisa Fauziah, Nazwa Siti Fawwaz, Adnan FH, Yulianto Nugroho Gemala Dewi Gilalo, Jerymianus Gunadi, Taufiq Habib, Yahya Abdul Habib Haliza, Nurulisa Haqqi, Abdurrahman Raden Aji Haris, Aidil Fitri Hasibuan, M Rahadian Hasym, Inayatullah Abd. Hidayat Rumatiga Hidayat Rumatiga Husein Alatas Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, R.Yuniar Anisa Inayatullah Abd. Hasym Indhira, Maya Innayatullah Abd. Hasyim J. Jopie Gilalo Jaih Mubarok Jumani Jumani Kelutur, Suparlan Khairiyyah, Fitriani Hasna Larashati, Ligar Latifah, Futri Imelda Lisde Mile Puspa Fitria B.S Lukmanul Hakin, Aal Maha Arjiana, I Wayan MAHARANI, AISYAH Mardiansyah, Rifal Arya Maulana Maulidin, Muhamad Ardi Ma’arif, Rizal Syamsul Mohammad Hanafi Holle Monaya, Nova Muchlis, Adnin Muhammad Aminullah, Muhammad Muhammad Faisal Muhammad Sayyid Rasyid Ridho Muharrom, Muhammad Zihad MULYADI Mulyadi Mulyadi MULYADI MULYADI Mulyadi Mulyadi Munir, Ramadhana Adrieansyah Mursid, Sri Rizka Novi Anggraeni Nazhifah, Naurah Afra Nova Shintia Maulani Nur Avoy Sihotang Nurdin Iraj Nugraha Nurwansa, Muhammad Yusuf Raika Nurwati Nurwati Octaviana, Hanna Omon Remen Paren , Maya Azzahra Pertiwi, Wanda Fasha Pradygta, Rasellino Prambudi, Faldo Pratama, Mouza Septi Pravitasari, Devyra Qolyubi, Asep Thobibuddin R. Yuniar Anisa Ilyanawati R. Yuniar Anisa Ilyanawati Raden Djuniarsono Raden Imamul Umam Al-Mutaqin Rahayu Nuraeni Rahayu, May Riski Anita Raihan Nurwahidi Raiza Aldhie Firdaus Rangkuti, Saddam Husein Remen, Omon Ripandi Awaludin Rizal Syamsul Ma’arif Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Rumatiga, Hidayat Saddam Husain Saddam Husein Saddam Husein Saddam Husein, Saddam Saepudin Sanjaya, Rian Sariyanto, M. Juli Sesniati, Avivah Sihotang, Sudiman SITI MARYAM SITI MARYAM Siti Nuraidah Siti Sulastri Siti Sulastri Sonhaji, Anas Sopian, Muhammad Subakti, Firas Risyad Suhendar, Romal Suryani, Danu Suryono Suryono Suryono Suryono SUSANTI Syabanti, Siti Syafitri, Meli Syah, Aditia Thaariq Syamsul Ma’arif, Rizal Tianto, Aditya Dellis Tri Zulfianti, Sintia Umam, Fathul Umam Utomo Baruno, Wira Prio Utomo Baruno Wahyu Eko Saputro, Wahyu Eko Wirdyaningsih Wirdyaningsih Yoelianto Yogi Septio Adi Nugroho Yogi Septio Adi Nugroho Zaini, Mimi Fitriana