Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
15.399
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Yustisia Lentera Hukum LAW REVIEW PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) YUSTISI Jurnal Sains Sosio Humaniora JURNAL MERCATORIA Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Galuh Justisi PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Media Iuris JUSTISI Cepalo Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN KRTHA BHAYANGKARA Eksekusi : Journal Of Law Unnes Law Journal JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Cakrawala Repositori Imwi jurnal syntax admiration LEGAL BRIEF CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesia Private Law Review Keadilan Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal hukum IUS PUBLICUM RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Malahayati International Journal of Social Service and Research Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian PATTIMURA Legal Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of Sharia (JOSH) Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Protection: Journal Of Land And Environmental Law Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum dan Sosial Politik Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Sharia and Legal Science Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora COSMOS Keadilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Binamulia Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Media of Law and Sharia Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Elisatris Gultom
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJAJARAN
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 130 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 130 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
Optimalisasi Peranan Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Guna Mencegah Terjadinya Gagal Bayar oleh Perusahaan Asuransi Ridwan, Muhammad; Gultom, Elisatris
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i11.16920

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran industri asuransi dalam pembangunan nasional Indonesia, dengan fokus pada kontribusi investasi asuransi dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan implikasinya terhadap pembiayaan infrastruktur negara. Penelitian ini juga mengevaluasi tantangan yang dihadapi industri asuransi, termasuk kasus gagal bayar yang melibatkan perusahaan asuransi besar seperti Jiwasraya, AJB Bumiputera 1912, dan Kresna Life, serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan analisis data sekunder dari laporan keuangan industri asuransi, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran asuransi sebagai instrumen keuangan tidak hanya memberikan proteksi terhadap risiko individu tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional melalui investasi dalam SBN, yang pada September 2023 mencapai Rp 898,17 triliun atau 46,8% dari total portofolio investasi PPDP. Namun, kasus gagal bayar yang terjadi telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi, yang berpotensi mengurangi aliran dana investasi ke SBN. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah sebagai pembina dan pengawas industri asuransi dalam memberikan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi, pengawasan, dan transparansi untuk memitigasi risiko gagal bayar, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan keberlanjutan kontribusi industri asuransi terhadap pembangunan infrastruktur nasional. Optimalisasi sektor asuransi dapat menjadi salah satu kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Jeremy Bentham’s Utilitarianism Theory Methodology in the Corporation Law System In Indonesia Boy Aditya Prakasa; Elisatris Gultom
JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): April: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/jispendiora.v4i1.2512

Abstract

This study examines the relevance and application of Jeremy Bentham's theory of utilitarianism in the context of corporate law in Indonesia. The theory of utilitarianism, based on the principle of "the greatest happiness for the greatest number", offers a moral framework oriented towards social benefit. In practice, corporate law is often faced with an ethical dilemma between the interests of shareholders and the public welfare. The research method used is a normative juridical approach with qualitative analysis of laws and regulations related to corporations in Indonesia, as well as a literature study of primary and secondary literature on utilitarianism theory and legal ethics. The results show that most of the corporate regulations in Indonesia, such as the Limited Liability Company Law and the Financial Services Authority regulations, implicitly reflect utilitarian values, especially in the aspects of corporate social responsibility (CSR) and consumer protection. However, there is still a gap between legal norms and practical implementation that has an impact on the inequality of benefit distribution. In this study, it emphasizes the importance of strengthening utilitarian ethics in the formulation and implementation of corporate legal policies, in order to create a legal order that not only benefits business actors, but also provides the greatest benefits to the wider community.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online Shopee Claude Makasuci, Fially; Gultom, Elisatris
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 07 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4961.861 KB) | DOI: 10.59141/jist.v2i07.193

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung atau dengan tatap muka, kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli melalui internet atau transaksi online. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi online dalam perspektif UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Proses transaksi online mempunyai karakteristik yang khas dimana media yang digunakan adalah internet sehingga antara pelaku usaha dengan konsumen tidak bertemu secara langsung. Kondisi tersebut disatu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena konsumen mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang yang dibeli tetapi di sisi lain pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sangat riskan terjadi, maka dari itu diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online. Metode penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsumen yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan yang kiranya sejalan dengan UUPK dan UU ITE sehingga memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Pemerintah dan masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam perlindungan konsumen melalui fungsi pengawasan.
PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA OTENTIK ATAU PEJABAT UMUM TERKAIT JUAL BELI TANAH YANG SUDAH ADA PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH Handayani, Marini Tri; Gultom, Elisatris; Baraba, Badar
EKSEKUSI Vol 5, No 2 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i2.25421

Abstract

The legal relationship of Land Sale and Purchase in relation to land acquisition for public purposes, and the role and responsibilities undertaken by a Notary Public or Public Official, become highly significant. This is because the Notary Public bears the responsibility to ensure that the land being bought and sold is transferred in accordance with the prevailing legal regulations. This study aims to determine the Accountability of the Notary Public or Public Official regarding the implementation of Land Sale and Purchase that has a designated Land Acquisition location, and the Legal Certainty Aspect of Authentic Deeds from Land Sale and Purchase Created by the Notary Public or Public Official in relation to Land Sale and Purchase that has a designated Land Acquisition location. The research method employed is normative juridical, focusing on literature review, particularly analyzing the applicable legal provisions. The research is descriptive-analytical in nature, aiming to comprehensively depict the state of an object in a systematic manner. The research is carried out in two stages: Field Research and Library Research, with the goal of obtaining primary, secondary, and tertiary legal sources. The research findings indicate that the sale and purchase of land rights by a Public Official, who oversees the transfer process of an object designated as land for development for public purposes, results in the improper receipt of compensation costs by the wrong party. In this regard, the Notary Public or Public Official, in carrying out their duties, must adhere to legal regulations, exercise prudence, and avoid favoring any party in order to prevent any party from being disadvantaged in the process of transferring land rights that they have executed
Determination of Fares for Online Transportation Applications with A Fare Bargaining System is Linked to Business Competition Law in Indonesia Kalaj, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas; Gultom, Elisatris; Yuanitasari, Deviana
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 07 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i07.1180

Abstract

This research aims to understand the practice of fare determination through a bidding system on online transportation applications based on Competition Law in Indonesia and to examine the supervision of fare determination actions through a bidding system on online transportation applications based on the applicable laws and regulations. This research employs a normative juridical analysis with a descriptive-analytical method by explaining the practice of fare determination using a bidding system and subsequently analyzing it using existing legal theories and norms. The results of this research indicate that the fare determination actions taken by online transportation business operators using a bidding system potentially violate the provisions of Article 20 of the Business Competition Law regarding the prohibition of predatory pricing and the Decree of the Minister of Transportation Number KP 667 in conjunction with the Decree of the Minister of Transportation Number KP 1001 concerning the Guidelines for Calculating Service Costs for Motorcycles Used with Applications, as well as the Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 on the Protection of Safety for Motorcycle Users Used for Community Interests. Supervision of the actions of online transportation business operators in setting prices using a bidding system is conducted by two institutions, namely KPPU (Commission for the Supervision of Business Competition) and the Ministry of Transportation, both preventively and repressively.
Implementasi Prinsip Keadilan dalam Kontrak Asuransi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 atas Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Niken Febriani Safitri; Elisatris Gultom; Sudaryat
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v3i3.1284

Abstract

The Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024 concerning Article 251 of the Indonesian Commercial Code (KUHD) represents a pivotal moment in strengthening legal protection for policyholders within insurance contracts in Indonesia. Prior to this ruling, Article 251 KUHD authorized insurers to unilaterally revoke insurance policies upon discovering discrepancies in the information provided by policyholders, including unintentional errors. Such a provision created an imbalance in the legal position between insurer and insured, and often led to injustice in insurance practices. Through this decision, the Constitutional Court annulled the aforementioned provision, emphasizing the importance of applying the principles of justice and proportionality in contractual relationships. This study aims to examine the implementation of the principle of justice in insurance contracts following the Court's ruling. The analysis focuses on both juridical and practical impacts on the process of forming and executing insurance agreements. This research employs a normative juridical method, with statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that the revocation of Article 251 KUHD has shifted the burden of disclosure, placing greater emphasis on fairness in evaluating the balance of rights and obligations between the parties. The principle of justice now plays a central role, replacing the insurer's previous unilateral dominance. This condition necessitates adaptation from both the insurance industry and regulatory authorities in formulating technical policies that prioritize consumer protection and contractual equity.
LEGAL RESPONSIBILITY MODEL FOR STATE-OWNED ENTERPRISES (SOE) IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION Rosa Darman; Elisatris Gultom
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 3 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i3.2919

Abstract

Problems in the application of legal accountability to State-Owned Enterprises (SOE) involved in corruption, with a focus on the non-uniformity of the definition of state finance, the application of sanctions, and disparities in the recovery of state losses. The method used in this study is normative research with a descriptive analytical approach, which examines existing laws and regulations and analyzes legal practices applied to SOE involved in corruption. The results of the study indicate that the non-uniformity in the definition of state finance causes difficulties in determining the amount of state losses, while the application of inappropriate sanctions, such as fines, is ineffective in recovering state losses. In addition, there is disparity in criminalization, which has an impact on injustice in the process of recovering state losses, with the Prosecutor's Office being more successful in recovering losses than the CEC. This study recommends standardizing legal definitions, applying more appropriate sanctions such as termination of operations or restructuring of management, and implementing an asset recovery mechanism to increase the effectiveness of recovering state losses
LEGAL RISKS AND MITIGATION IN ESTABLISHING A LIMITED LIABILITY COMPANY THROUGH FOREIGN DOMESTIC JOINT VENTURE AGREEMENT Adinda Marianti; Elisatris Gultom
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 5 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i5.3109

Abstract

This study analyzes the legal risks and benefits in establishing a limited liability company (PT) through a joint venture scheme between Foreign Direct Investment (PMA) and Domestic Investment (PMDN) in Indonesia. The research uses qualitative methods by reviewing legal documents such as Joint Venture Agreements (JVA) and Articles of Association (AoA), as well as Indonesian investment regulations. The study identifies key risks including inconsistencies between JVA and AoA, disproportionate governance structures, conflicting objectives between PMA and PMDN, and violations of foreign ownership limits under the Positive Investment List. These risks potentially cause operational conflicts and legal sanctions. Additionally, differences in legal backgrounds increase the chance of misinterpretation of ambiguous contract clauses. To mitigate these risks, the research suggests harmonizing the JVA and AoA, involving legal advisors familiar with Indonesian law and international business practices, and implementing clear governance and dispute resolution mechanisms such as arbitration. The findings aim to guide stakeholders in managing joint ventures effectively and legally compliant in Indonesia. Penelitian ini menganalisis risiko hukum dan manfaat pembentukan Perseroan Terbatas (PT) melalui skema joint venture antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian kualitatif terhadap dokumen hukum seperti Perjanjian Joint Venture (JVA), Anggaran Dasar (AD), serta regulasi investasi di Indonesia. Hasil penelitian mengidentifikasi risiko utama berupa ketidaksesuaian JVA dan AD, struktur tata kelola yang tidak proporsional, perbedaan tujuan antara PMA dan PMDN, serta pelanggaran batas kepemilikan asing sesuai Daftar Positif Investasi. Risiko ini berpotensi menimbulkan konflik operasional dan sanksi hukum. Selain itu, perbedaan latar belakang hukum memperbesar kemungkinan salah tafsir klausul kontrak. Untuk mitigasi, disarankan penyusunan JVA dan AD secara harmonis dengan pendampingan penasihat hukum yang memahami hukum Indonesia dan praktik bisnis internasional, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas seperti arbitrase. Temuan ini bertujuan membantu pihak terkait dalam mengelola joint venture secara efektif dan sesuai hukum di Indonesia.
CROP INSURANCE AS PROTECTION FOR FARMERS: A STUDY OF NORMS AND PRACTICES IN INDONESIA Gultom, Elisatris; Ramadanni, Manisha; Rajamanickam, Ramalinggam
Indonesia Private Law Review Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/iplr.v7i1.4669

Abstract

Indonesia’s agricultural sector remains dominated by traditional rice farming that contributes modestly to GDP, while farmers face rising risks of crop failure due to climate change and other external factors. This condition reveals a gap between the legal objective of farmer protection and empowerment and the practical effectiveness of crop insurance through the Rice Farming Insurance Program (Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP). This article examines whether AUTP constitutes a legally valid general insurance contract under Indonesian civil and commercial law and assesses its effectiveness as a protection mechanism for rice farmers. Using a normative juridical method based on secondary data, the study applies statutory, conceptual, and case approaches to analyze AUTP regulations in relation to empirical findings from prior research. The results indicate that AUTP fulfills the essential elements of loss insurance and qualifies as an innominate contract under Article 1319 of the Civil Code in conjunction with Articles 246 and 247 of the Commercial Code. However, its practical effectiveness remains limited due to internal constraints, including low insurance literacy, premium affordability, and participation rates, as well as external constraints related to institutional capacity, claim mechanisms, and climate-related production risks. These findings suggest that further strengthening of AUTP’s implementation design is necessary to achieve effective farmer protection.
Harmonization of Partnership Regulations in the Plantation Business Sector to Achieve Legal Certainty (Case Study of The CSR Sugarcane Partnership Program of PT Sukses Mantap Sejahtera with Farmers) Yuliana, Yuliana; Gultom, Elisatris
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 1 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i1.5229

Abstract

The plantation business sector has an important role in the national economy, especially through partnership programs as part of Corporate Social Responsibility (CSR). However, partnership arrangements in this sector are still characterized by complexity and disharmony of laws and regulations that cause obstacles in its implementation and legal uncertainty for business actors. This study aims to understand the regulation of partnership programs in the plantation sector in accordance with national regulations as well as to examine the harmonization of regulations in order to create legal certainty. The methods used are normative juridical and empirical juridical approaches with data collection techniques in the form of library research and field studies at PT Sukses Mantap Sejahtera. Data analysis was conducted normatively descriptively. The results showed that regulations related to partnerships issued by the Ministry of Agriculture, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, and CSR regulations in the plantation sector are often not harmonized, thus separating CSR obligations and facilitation of community plantation development even though both have the same goal, namely improving the welfare of farmers and business sustainability. This disharmony creates multiple administrative and investment burdens, hampering the optimization of partnership programs and creating legal uncertainty. The research recommends the need for harmonization and revision of partnership regulations in the plantation sector to be integrated and non-overlapping, thus supporting a conducive investment climate and sustainable development. The implementation of this harmonization is expected to facilitate the implementation of partnership CSR programs, including in the case of PT Sukses Mantap Sejahtera, and support the achievement of national sugar self-sufficiency.
Co-Authors A.A.P*, Karina Widyadhari Aam Suryamah Aam Suryamah Adi Kristian Silalahi Adinda Marianti Adinda Marianti Adinda Shafiyah Adristi, Dhia Novita Adzkia, Iqta Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Al-Ghiffari, Fakhruddin Aleksander, Aleksander Amalina, Filzah Risky Aman Wibawa Ginting Andreas Paskal Silalahi Andwia Maharani Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Ardiansyah, Erpan Ari Mariyana Angriyani Aria Wirajuna Arief, Deswal Ariman, Renaldi Arizal Pahlawan Arrisman, Arrisman Artaji, Artaji Asenar Asenar Audrey Adyuta Putri Azzahra, Shadrina Ghaisani B., Trifena Jessica Bainal Munthaha, Alif Baraba, Badar Beny Anang Prihantoro Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj Bonita Chika Angelica Boy Aditya Prakasa Buala Jefry Cindi Elvina Azarine Claude Makasuci, Fially Damos Wiratua Tampubolon David Parulian Sinurat Deviana Yuani Deviana Yuanitasari Deviani Yuanitasari Dian Handayani Dian Priharyanti Diandra Syifa Rahman Disyon, Huta Diva Davina, Nathania Elfrieda Aysha Javin Ema Rahmawati Emma Yovela Sipahutar Erna Rahmawati Eureka Inola Kadly Fachrurozi, Aal Fajar Nugraha Feira Wafi Sakina Fially Claude Makasuci Fikri Fadhil, Muhammad Gani Munggaran Genias, Kriffirgy Valian Giani Prani Putri Prasasti Gitta Nurvy Auliya Handayani, Marini Tri Handryas Prasetyo Utomo Hania Arvalia Hardiyanti, Talitha Kirana Hatami, Raka Fauzan Hazar Kusmayanti Helza Nova Lita Hessy Oktiarifadah Hilmawan, Edi Humam Putra Hurruzia, Khansa Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Ikhwan Nul Yusuf Maulana Intan Zahirah Januar, Marcelino Jeffrey Thomas Lubis Jefry, Buala Jofit, Jhaviera Latifa Joshua Alexander Kalaj, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalila, Sheza Vanisha Kamillah, Ananda Syifa Karina Widyadhari A.A.P* Karnosaputra, Yanto Liasta Dewi, Reza Lina, Alya Louis Alfred Hasudungan Lubis, Muhammad Azmi Farid Luh Widya Saraswati Mas Putra Zenno Januarsyah Maulana, Ikhwan Nul Yusuf Mia Yulia Fitrianti Miranda, Maudy Mirza Marali Mochamad Ramdhan Pratama Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Agung Muhammad Akram Rafii Latuconsina Muhammad Rafli Aprideano Muhammad Ridwan Mulyana, Silvia Sofiatunnisa Nabilla Syafira Nadela Angelina Nadia Tuljanah Nianda Dinilah Arifah Niken Febriani Safitri Nisrina Hanun Nun Harieti Nur Abdul Rahman Roy Nurjannah, Mira Nyulistiowati Suryanti Pahlawan, Arizal Permana, Sudaryat Permatasari, Yanti Pratiwi, Aulia Wira Pujiyono Pujiyono Pupung Faisal Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Putra, Nouval Rivaldi Putri, Zakiyah R., Bismo Irmanendra Rahmah, Siti Marsha Zahida Rai Mantili Rajamanickam, Ramalinggam Ramadanni, Manisha Ranti Fauza Mayana Razaqa Dhafin Reza Liasta Dewi Rezki Mulya Risya Ainun Rohaedi, Rosalia Alima Utami Rosa Darman Roy, Nur Abdul Rahman Rukmana, Yenni Yunithawati S., Afifah Dara S., Jose Jeremy Safitri, Niken Febriani Salsa Nabila Arimbi Putri Salsabil Qodrunnada Salsabila, Raddine Samosir, Tony Richard Alexander Saputra, Febrianto Sarah Faizurah Khairunisa Saskia Kusumawardani Savirra Satriadi Sela, Natalie Siagian, Afrialdo Silitonga, Yoas Panggawa Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Siti Rohani Siti Rohani Somawijaya Somawijaya Sudaryat Sudaryat Sudaryat Permana Sudaryat Sudaryat Sudaryat Sudaryat, Sudaryat Sukma Fadila Sumayyah Suryamah , Aam Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Syafira Aisya Kamila Syahbaniar, Alia Putri Syaqira Putri Tarsisius Murwadji Taufiqurrohman, Moch. Marsa Tony Richard Alexander Samosir Tony Richard Alexander Samosir Tri Utomo Wiganarto Tsary Arrofi, Dinda Yusuf Tubagus Kudrat Kun Ulkhaq, M Rifqy Dhiya Vidya Kartika Ayuningtias Wiganarto, Tri Utomo Yorika, Muhammad Syarafi Izazi Yuanitasari, Deviani Yuliana Yuliana Yupi Nurul Azizah Zahirah, Intan ⁠Sudaryat, ⁠Sudaryat