p-Index From 2021 - 2026
16.085
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Lentera Hukum LAW REVIEW PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) YUSTISI Jurnal Sains Sosio Humaniora JURNAL MERCATORIA Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Galuh Justisi PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Media Iuris JUSTISI Cepalo Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN KRTHA BHAYANGKARA Eksekusi : Journal Of Law JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Cakrawala Repositori Imwi jurnal syntax admiration LEGAL BRIEF CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesia Private Law Review Keadilan Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal hukum IUS PUBLICUM RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Malahayati International Journal of Social Service and Research Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of Sharia (JOSH) Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Protection: Journal Of Land And Environmental Law Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Sharia and Legal Science Journal of Innovative and Creativity Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora COSMOS Keadilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Binamulia Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Media of Law and Sharia Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Claim Missing Document
Check
Articles

Implications Of Lion Group's Non-Compliance In Reporting Changes In Airfare Policies To Monopolistic Practices And Unfair Business Competition In The Aviation Industry Marcelino Januar; Muhammad Agung; Dinda Yusuf Tsary Arrofi; Elisatris Gultom; Helza Nova Lita
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 3 No. 12 (2024): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v3i12.5860

Abstract

The aviation industry in Indonesia plays an important role in supporting community mobility and the national economy. However, non-compliance with regulations, especially in reporting changes in ticket fare policies, has the potential to create monopolistic practices and unfair business competition. One of the cases that emerged was Lion Group's non-compliance which had an impact on the structure of the domestic aviation market. This study aims to analyze the implications of Lion Group's non-compliance with fare regulations on business competition in the aviation industry. The approach used is juridical-normative with data collection techniques through literature studies. The data analyzed includes laws and regulations, legal decisions, and related literature. The results of the study show that Lion Group's non-compliance creates barriers for competitors, reduces consumer choice, and increases the risk of unhealthy market dominance. This violates the principles of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unhealthy Business Competition. The implications of this study show the urgency of strengthening regulation and supervision by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) to prevent similar violations. Transparency in tariff policies and commitment to regulation are needed to create healthy and fair competition in the aviation industry. This non-compliance has much greater implications than just an internal problem of the company. This also has an impact on monopolistic practices and unfair business competition that can harm consumers and other business actors. In this context, business competition law, especially Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition, is important to maintain healthy competition. Non-compliance with the reporting of these tariff changes not only has the potential to lead to competitive unfairness, but can also exacerbate market dominance by a single company, thereby suppressing the diversity of choices for consumers. Through this study, the legal and economic implications of Lion Group's non-compliance with tariff reporting provisions in the business competition law will be analyzed. The author will also examine the extent of its impact on business competition in the Indonesian aviation industry, as well as the steps that can be taken by the relevant authorities to prevent monopolistic practices and promote fair competition. This study aims to provide a deeper understanding of the importance of compliance with fare regulations in creating a healthy and sustainable business climate in the aviation industry.
Eksaminasi Penerapan Rule of Reason Terhadap Persekongkolan untuk Memperoleh Rahasia Perusahaan Kompetitor dan Probabilitas Dominasi Perusahaan dalam Tindakan Anti Kompetitif: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 08/Kppu-L/2024 Nur Abdul Rahman Roy; Elisatris Gultom; Deviana Yuanitasari
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i4.7652

Abstract

Penelitian ini mengisi celah dalam penegakan hukum persaingan Indonesia dengan menganalisis Putusan Perkara No. 08/KPPU-L/2024, di mana PT. Maruka Indonesia bersekongkol mengeksploitasi informasi rahasia PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, menyebabkan penurunan pendapatan 64%. Meski ada indikasi dominasi tidak langsung melalui kepemilikan saham Maruka Corporation Japan, KPPU mengabaikan rule of reason dan doktrin SEE. Menilai kelalaian metodologis KPPU dan mendorong adopsi SEE untuk mengatasi penguasaan pasar terselubung. Analisis yuridis normatif terhadap kerangka hukum, putusan pengadilan, dan data sekunder. Pengabaian rule of reason oleh KPPU menyembunyikan penyalahgunaan posisi dominan Maruka, sementara SEE dapat mengungkap kontrol ekstrateritorial. Pelanggaran etika bisnis Jepang memperparah pelanggaran. Studi ini merekomendasikan pedoman KPPU tentang SEE, penyempurnaan rule of reason, dan amendemen UU No. 5/1999.
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Korban Kasus Kartel Asosiasi Perusahaan Ban di Indonesia Arizal Pahlawan; Elisatris Gultom; Deviani Yuanitasari
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i4.7733

Abstract

Kartel merupakan praktik yang dilakukan oleh sekelompok pelaku usaha dengan tujuan menghilangkan persaingan di pasar, yang pada akhirnya merugikan konsumen. Salah satu kasus kartel yang terjadi di Indonesia adalah kartel ban kendaraan, di mana enam perusahaan terbukti melakukan pengaturan harga dan pembatasan produksi dalam periode 2009–2012. Praktik ini menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar dan mengurangi hak konsumen untuk mendapatkan produk dengan harga yang kompetitif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (statute approach) guna menganalisis implikasi kartel ban terhadap perlindungan konsumen serta efektivitas regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban kartel, termasuk hak atas informasi yang benar, hak atas kompensasi, serta hak untuk menggugat secara hukum. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan konsumen, mendorong transparansi dalam bisnis, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari otoritas terkait guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang ada dan mencegah terjadinya praktik kartel di masa mendatang.
KONTEKS HUBUNGAN HUKUM DAN PELINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMASARAN PRODUK ASURANSI MELALUI BANCASSURANCE elisatris gultom
Jurnal Yuridis Vol 11 No 2 (2024): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v11i2.9088

Abstract

Bancassurance allows public access to insurance products. However, bancassurance raises several legal issues. The aim of this research is to determine the legal relationship between insurance companies and banks as well as the legal protection of insurance consumers. The method used is normative juridical, namely a review of laws and regulations that are relevant to legal issues, especially related to the implementation of bancassurance in Indonesia, while this research is analytical descriptive, namely obtaining a comprehensive picture regarding the implementation of bancassurance in Indonesia, for further analysis regarding aspects bancassurance legal relations and consumer legal protection. The research results conclude: The legal relationship between insurance companies and banks through bancassurance is cooperation in marketing insurance products, where the bank is only tasked with marketing insurance products without the authority to negotiate and pay claims for insurance products; Consumer protection is provided not only regarding the insurance products offered but also the credibility of the insurance companies that issue insurance products and banks that market insurance products. In order to guarantee the security and confidentiality of customer data, it is necessary to draw up confidentiality pacts by insurance companies and banks that state that customer personal data is not used outside its intended purpose to prevent misuse.
Critical Review of the Implementation of the Making of SOE as a Holding from Anti-Monopoly and Unfair Business Competition Perspective Huta Disyon; Elisatris Gultom
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 22 No 2 (2022): Edisi Juni
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2022.V22.191-204

Abstract

This study aims to analyze the potential for SOE holdings to violate Law 5/1999. This study was conducted using a normative juridical method because the study was based on library research to obtain secondary data, sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The specification of the research was descriptive-analytical because the author described the holding of SOE and then analyzed it to see if it has the potential to cause a violation of Law 5/1999. Data analysis using a qualitative juridical method. The results of the study indicated that the process of establishing an SOE holding based on Government Regulation Number 72 of 2016, so far has not been proven to have violated Law 5/1999. However, even though Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia and Article 51 of Law 5/1999 intend SOE to be able to carry out a monopoly, the establishment of an SOE holding should still be able to guarantee the rights of the public to continue to do business in a healthy manner. The government needs to immediately stipulate regulations regarding governance in holding companies to maintain a competitive, healthy, and non-monopolistic business climate.
Kedudukan Negara sebagai Pemegang Saham Dwiwarna dalam Privatisasi Perusahaan Anggota Holding BUMN Huta Disyon; Elisatris Gultom; Ema Rahmawati
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 23 No 3 (2023): Edisi September
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2023.V23.299-312

Abstract

According to Government Regulation 72/2016, the formation of state-owned-holding-companies ("SOHC") is accomplished using the transfer mechanism, which transforms State shares in SOEs into equity in other SOEs, resulting in a change in the status of share ownership of holding-member-companies from being owned directly by the State to being owned by the holding company. GR 72/2016 also requires the state to own shares with special rights in holding-members-companies originating from ex-SOE, which can only be owned by the state, known as Dwiwarna shares. Potential issues arise because of the ambiguity of the controlling authority role in managing a SOHC, whether the state still holds it or has been transferred to the parent company, including in terms of selling shares of holding-member-companies. Hopefully, this study will provide the State with legal certainty, benefits, and justice in privatizing holding-member companies. The research methodology used is a normative juridical approach with qualitative normative legal research that relies on secondary data from the library. This study indicates that the State's Controlling Rights are based on state ownership of Dwiwarna shares in holding-member companies originating from ex-SOE, implying that the sale of company shares only sometimes results in reduced state control and ownership. As a result, the sale of series B shares may be accomplished using corporate regulations in line with their respective authorities. Meanwhile, the State must carry out the sale of Dwiwarna shares, per GR 33/2005. The author recommends that the State create a new mechanism for exercising Dwiwarna shareholder privileges so that the implementation of the absolute authority and rights for Dwiwarna shareholders can proceed in an orderly and legal manner.
Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-Wallet Raddine Salsabila; Elisatris Gultom; Sudaryat Sudaryat
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.6866

Abstract

With reference to the Civil Code and the type of legal protection available to holders of local e-wallets that store cryptocurrency, this paper examines the legality of trading transactions involving digital currency, in this case crypto coins, as a form of payment. The urgency of this study is the occurrence of a legal vacuum (rechtsvacuum) of the existence of crypto coins that creates legal uncertainty. Normative juridical is the research method used in this study. The conclusion that can be drawn from the results of the discussion is that trade transactions using crypto coins as a means of payment in terms of the Civil Code are not prohibited if they are related to Article 1320 jo 1541 of the Civil Code, payments using crypto coins can be equated with legal exchange relationships. This form of legal protection for crypto coin users can be preventive and repressive. Preventive is carried out through consistent regulation. Repressively, now BAPPEBTI as a supervisor can provide administrative sanctions, in the form of warnings to license revocation for companies that organize e-wallets. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan transaksi perdagangan menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna koin kripto yang tersimpan dalam e-wallet lokal. Urgensi dari penelitian ini adalah terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum) keberadaan koin kripto yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam penyusunan artikel ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka sebagai bahan dasarnya. Dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa Transaksi perdagangan yang menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan sesuatu hal yang dilarang, jika dikaitkan dengan Pasal 1320 jo 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pembayaran melalui penggunaan koin kripto dapat dipersamakan dengan hubungan hukum tukar-menukar. Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna koin kripto dapat  dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif dilakukan melalui regulasi yang konsisten. Secara represif, sekarang ini BAPPEBTI sebagai pengawas dapat memberikan sanksi administratif, berupa peringatan hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang menyelenggarakan e-wallet.  
Corporate Digital Responsibility: Bentuk Tanggung Jawab Etis terhadap Penggunaan Teknologi Digital dalam Bisnis Perusahaan Moch. Marsa Taufiqurrohman; Elisatris Gultom
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i2.7894

Abstract

Teknologi digital telah menjadi faktor utama dalam pengembangan bisnis perusahaan. Namun, teknologi digital juga dapat menimbulkan permasalahan. Salah satu permasalahan terbesar adalah munculnya jenis kecerdasan buatan yang mampu memanipulasi dan mengirimkan informasi pengguna. Teknologi baru menawarkan peluang baru namun juga mengungkap ancaman baru, terutama terkait etika privasi dan keamanan data yang perlu diatasi oleh perusahaan. Artikel ini mengusulkan Corporate Digital Responsibility (CDR) sebagai bidang baru yang menarik sebagai bentuk tanggungjawab etis perusahaan dalam konteks penggunaan teknologi digital. Pada penelitian-penelitian yang telah ada, tidak ditemukan landasan teoritis dan hukum yang memadai untuk memungkinkan berbagai jenis tanggungjawab perusahaan dalam menghadapi implikasi penerapan teknologi digital. Oleh karena itu, landasan dan pertimbangan penting dimunculkan untuk pengembangan tanggung jawab digital perusahaan. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis doctrinal yang dikolaborasikan dengan Reform Oriented Research. Artikel ini menyimpulkan bahwa terdapat fakta bahwa teknologi baru menimbulkan risiko etis dan sosial, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap hal ini. Kedua, ketiadaan regulasi mengenai industri 4.0 dan kemajuan teknologi yang tidak dapat diprediksi bukanlah batasan untuk menciptakan skenario CDR. Pada puncaknya, artikel ini menyimpulkan bahwa pengembangan tanggung jawab etis dalam konteks digital adalah mungkin dan perlu.
Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Mewakili BUMN Sebagai Pihak Termohon Dalam Suatu Permohonan Kepailitan Dan PKPU Muhammad Akram Rafii Latuconsina; Elisatris Gultom; Aam Suryamah
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 2 (2024): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i2.3643

Abstract

State-Owned Enterprises (BUMN) are one of the actors in economic activities in the national economy which have an important role in realizing the welfare and prosperity of society. In the case of bankruptcy and postponement of debt payment obligations applications, the Prosecutor's Office has the authority to file a bankruptcy application against the debtor on the basis of public interest. On the other hand, the Prosecutor's Office can also act as a state attorney who has the authority to represent the state or state agency in a case. From the research results, it can be concluded that the authority of the State Attorney to represent the state/state agencies in commercial cases is different from civil cases in general as regulated by Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and postponement of debt payment obligations.
Kedudukan Akta Notaris dalam Proses Legalitas Koperasi Simpan Pinjam Giani Prani Putri Prasasti; Feira Wafi Sakina; Gani Munggaran; Elisatris Gultom
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): Juni : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i2.5988

Abstract

Cooperatives are business entities that carry out their activities by collecting and distributing funds. The legal basis for Cooperatives is regulated in the Constitutional Court Decision No. 28/PUU-IX/2013 concerning the cancellation of the entire Law No. 17 of 2012 concerning Cooperatives, then there was a shift in the regulations of the Law on Cooperatives, which temporarily returned its legal basis to Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives until the issuance of a new Law on Cooperatives. The method used in this study is descriptive analytical with a normative legal research approach method and a qualitative legal analysis method. This study is expected to provide an understanding of the role and responsibilities of Notaries related to the Deed of Establishment of Savings and Loan Cooperatives and the legal consequences for the establishment of Cooperatives that are not accompanied by a Notarial Deed. The role and responsibilities of Notaries related to the Deed of Establishment of Savings and Loan Cooperatives are to make authentic deeds that function as valid evidence of the implementation of a legal act related to the establishment, changes to the articles of association, and other deeds related to cooperative activities. The legal consequences for the establishment of a cooperative that is not accompanied by a notarial deed are contained in the Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XI/2013 which reads as follows: Notaries are no longer permitted to prepare cooperative deed of establishment based on the procedures and methods regulated in Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives
Co-Authors A.A.P*, Karina Widyadhari Aam Suryamah Aam Suryamah Adi Kristian Silalahi Adinda Marianti Adinda Marianti Adinda Shafiyah Adristi, Dhia Novita Adzkia, Iqta Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Al-Ghiffari, Fakhruddin Aleksander, Aleksander Amalina, Filzah Risky Aman Wibawa Ginting Ananda Syifa Kamillah Andreas Paskal Silalahi Andwia Maharani Anita Afriana Ardiansyah, Erpan Ari Mariyana Angriyani Aria Wirajuna Arief, Deswal Ariman, Renaldi Arizal Pahlawan Arrisman, Arrisman Artaji, Artaji Asenar Asenar Audrey Adyuta Putri Azzahra, Shadrina Ghaisani B., Trifena Jessica Bainal Munthaha, Alif Baraba, Badar Beny Anang Prihantoro Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj Bonita Chika Angelica Boy Aditya Prakasa Buala Jefry Cindi Elvina Azarine Claude Makasuci, Fially Damos Wiratua Tampubolon David Parulian Sinurat Deviana Yuani Deviana Yuanitasari Deviani Yuanitasari Dian Handayani Dian Priharyanti Diandra Syifa Rahman Dinda Yusuf Tsary Arrofi Disyon, Huta Diva Davina, Nathania Elfrieda Aysha Javin Ema Rahmawati Emma Yovela Sipahutar Erna Rahmawati Eureka Inola Kadly Fachrurozi, Aal Fajar Nugraha Feira Wafi Sakina Fially Claude Makasuci Fikri Fadhil, Muhammad Gani Munggaran Genias, Kriffirgy Valian Giani Prani Putri Prasasti Gitta Nurvy Auliya Handayani, Marini Tri Handryas Prasetyo Utomo Hania Arvalia Hardiyanti, Talitha Kirana Hatami, Raka Fauzan Hazar Kusmayanti Helza Nova Lita Helza Nova Lita Hessy Oktiarifadah Hilmawan, Edi Humam Putra Hurruzia, Khansa Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Ikhwan Nul Yusuf Maulana Ikhwan Nul Yusuf Maulana Intan Zahirah Jeffrey Thomas Lubis Jofit, Jhaviera Latifa Joshua Alexander Kalaj, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalila, Sheza Vanisha Kamillah, Ananda Syifa Karina Widyadhari A.A.P* Karnosaputra, Yanto Khairul Hidayat Lina, Alya Louis Alfred Hasudungan Lubis, Muhammad Azmi Farid Luh Widya Saraswati Manisha Ramadanni Marcelino Januar Mas Putra Zenno Januarsyah Maulana, Ikhwan Nul Yusuf Mia Yulia Fitrianti Mirza Marali Moch. Marsa Taufiqurrohman Mochamad Ramdhan Pratama Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Agung Muhammad Akram Rafii Latuconsina Muhammad Rafli Aprideano Muhammad Ridwan Mulyana, Silvia Sofiatunnisa Nabilla Syafira Nadela Angelina Nadia Tuljanah Nianda Dinilah Arifah Niken Febriani Safitri Nisrina Hanun Nun Harieti Nur Abdul Rahman Roy Nurjannah, Mira Nyulistiowati Suryanti Permana, Sudaryat Permatasari, Yanti Pratiwi, Aulia Wira Pujiyono Pujiyono Pupung Faisal Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Putra, Nouval Rivaldi Putri, Zakiyah R., Bismo Irmanendra Raddine Salsabila Rahmah, Siti Marsha Zahida Rai Mantili Ramalinggam Rajamanickam Ranti Fauza Mayana Razaqa Dhafin Reza Liasta Dewi Reza Liasta Dewi Rezki Mulya Risya Ainun Rohaedi, Rosalia Alima Utami Rosa Darman S., Afifah Dara S., Jose Jeremy Safitri, Niken Febriani Salsa Nabila Arimbi Putri Salsabil Qodrunnada Saputra, Febrianto Sarah Faizurah Khairunisa Saskia Kusumawardani Savirra Satriadi Sela, Natalie Siagian, Afrialdo Silitonga, Yoas Panggawa Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Siti Rohani Siti Rohani Somawijaya -, Somawijaya Sudaryat Sudaryat Sudaryat Permana Sukma Fadila Sumayyah Suryamah , Aam Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Syafira Aisya Kamila Syahbaniar, Alia Putri Syaqira Putri Tarsisius Murwadji Tony Richard Alexander Samosir Tony Richard Alexander Samosir Tri Handayani Tri Utomo Wiganarto Tubagus Kudrat Kun Ulkhaq, M Rifqy Dhiya Veronica Dwi Widianti Vidya Kartika Ayuningtias Wiganarto, Tri Utomo Yenni Yunithawati Rukmana Yorika, Muhammad Syarafi Izazi Yuliana Yuliana Yupi Nurul Azizah Zahirah, Intan ⁠Sudaryat, ⁠Sudaryat