Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.085
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Lentera Hukum LAW REVIEW PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) YUSTISI Jurnal Sains Sosio Humaniora JURNAL MERCATORIA Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Galuh Justisi PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Media Iuris JUSTISI Cepalo Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN KRTHA BHAYANGKARA Eksekusi : Journal Of Law JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Cakrawala Repositori Imwi jurnal syntax admiration LEGAL BRIEF CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesia Private Law Review Keadilan Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal hukum IUS PUBLICUM RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Malahayati International Journal of Social Service and Research Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of Sharia (JOSH) Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Protection: Journal Of Land And Environmental Law Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Sharia and Legal Science Journal of Innovative and Creativity Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora COSMOS Keadilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Binamulia Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Media of Law and Sharia Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Elisatris Gultom
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJAJARAN
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 130 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 130 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Strategi Akuisisi Saham MD Entertaiment Pada Net TV Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Razaqa Dhafin; Nadia Tuljanah; Rezki Mulya; Humam Putra; Elisatris Gultom
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1030

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam konteks akuisisi perusahaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan peraturan terkait lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta praktik hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak appraisal memberikan pemegang saham minoritas hak untuk menjual saham mereka dengan harga wajar apabila mereka tidak menyetujui keputusan akuisisi. Namun, masih terdapat ketidakjelasan mengenai kriteria harga wajar yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, terutama ketika pemegang saham mayoritas memegang kendali dalam keputusan. Selain itu, peraturan pasar modal dan prinsip Good Corporate Governance (GCG) memberikan tambahan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Meskipun demikian, tantangan tetap ada terkait dengan penerapan hak-hak tersebut secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam akuisisi perusahaan perlu diperkuat dengan penetapan kriteria yang lebih jelas mengenai harga wajar serta penerapan prinsip GCG yang lebih konsisten.
Penerapan Asas Going Concern Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dalam Proses Kepailitan Di Indonesia: The Application of the Going Concern Principle as a Means of Legal Protection for Debtors in the Indonesian Bankruptcy Process Ulkhaq, M Rifqy Dhiya; Gultom, Elisatris; Sudaryat, Sudaryat
COSMOS : Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi Vol 2 No 4 (2025): Juni-Juli
Publisher : PUSDATIN Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The application of the going concern principle within Indonesia's bankruptcy law system is a crucial legal protection mechanism for debtors facing financial difficulties. This study aims to analyze the implementation of the going concern principle as a form of legal protection for debtors in the bankruptcy process in Indonesia. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and case study analysis. The results indicate that the going concern principle is implemented through the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) mechanism, as regulated in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. The findings show that although the going concern principle provides significant protection for debtors by offering an alternative to liquidation, its implementation faces several challenges, including creditor resistance, resource limitations, and regulatory gaps. The study concludes that the going concern principle is effective in balancing the interests of debtors and creditors, though improvements in the regulatory framework and implementation capacity are needed to enhance its effectiveness in protecting debtors' rights while maintaining creditor confidence.
Analisis Yuridis dan Praktik Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan & PKPU BerdasarkanUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2004: Juridical Analysis and Practice of Simple Proof in Bankruptcy & Suspension of Debt Payment Obligation Cases Under Law Number 37 of 2004 Ardiansyah, Erpan; Gultom, Elisatris; Sudaryat, Sudaryat
COSMOS : Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi Vol 2 No 4 (2025): Juni-Juli
Publisher : PUSDATIN Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep dan praktik yudisial terkait pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia. Pembuktian sederhana merupakan syarat formil untuk dikabulkannya permohonan pailit atau PKPU, yang dapat dipenuhi dengan membuktikan adanya sedikitnya dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun, dalam praktiknya, interpretasi dan penerapan syarat ini sangat bervariasi antar pengadilan niaga, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi putusan. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang dikombinasikan dengan studi kasus khususnya putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta dan Surabayatulisan ini menganalisis apakah prinsip pembuktian sederhana diterapkan secara konsisten dan adil. Temuan menunjukkan bahwa ketiadaan parameter hukum yang jelas telah menciptakan kekosongan hukum yang membuka peluang bagi interpretasi yang tidak seragam dan potensi penyalahgunaan proses oleh kreditur yang bertindak dengan itikad buruk. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya reformulasi konsep pembuktian sederhana, termasuk definisi normatif yang lebih tegas serta pedoman teknis dari Mahkamah Agung guna menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan prosedur, dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
The Urgency of the Bank's Notification Letter to the Customer for the Transfer of Receivables to Other Parties Beny Anang Prihantoro; Elisatris Gultom
JOSH: Journal of Sharia Vol. 4 No. 02 (2025): Vol. 04 No. 02 Juni 2025
Publisher : Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/josh.v4i02.1920

Abstract

Credit utilization to meet needs and support lifestyles carries potential negative consequences if individuals disregard the established terms and conditions. Often overlooked amidst increasing demand for credit are the associated costs, benefits, and risks of the credit product. Consequently, customers or consumers lacking adequate repayment capacity who allocate credit towards consumption exacerbate the issue of non-performing credit. Credit restructuring serves as a mechanism to alleviate borrowers' obligations to the Bank. However, the restructuring process is not invariably successful. Failure in restructuring efforts can contribute to a rise in Non-Performing Loans (NPL), thereby diminishing the quality of the Bank's assets.To mitigate NPL levels, a common strategy involves the transfer of bad debts through a cessie mechanism or the assignment of collection rights (receivables) from creditors to third parties. Cessie, however, can introduce challenges concerning the collection methods employed by these third-party assignees. Frequently encountered problems include the protection of consumers from unethical collection practices, the valuation of transferred receivables, and the potential for conflicts of interest between Financial Service Providers (PUJK) and third parties. The regulation of receivables transfer or collection rights within the financial services sector is addressed in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. Nevertheless, consumers frequently lodge complaints with the OJK regarding the absence of notification when PUJK transfers receivables to a third party. This lack of notification presents PUJK with a future reputational risk. Addressing this issue, this paper will examine the impact of a cessie conducted without a notification letter and propose a mechanism for submitting such notification, recommending its inclusion within the provisions of POJK Number 22 of 2023.
Mekanisme dan Implikasi Hukum Perdamaian dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Diandra Syifa Rahman; Elisatris Gultom; Sudaryat Permana
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i3.670

Abstract

Peace agreements serve as an alternative solution for resolving debts between debtors and creditors, aiming to enable debtors to restructure their debts and maintain business continuity. The peace agreement process is governed by strict procedures, including the submission of a peace plan by the debtor, approval by concurrent creditors through voting, and ratification by the Commercial Court through a homologation hearing. A ratified peace agreement is binding on all concurrent creditors but can be annulled if the debtor fails to fulfill their obligations, as illustrated in the case of PT Perindustrian Njonja Meneer. This study employs a normative legal method with a statutory approach and qualitative data analysis. The findings indicate that the success of a peace agreement depends on the debtor’s compliance and the creditors’ approval.
Analisis Dugaan Monopoli Sistem Pembayaran oleh Shopee di Indonesia, Mencakup Dampaknya terhadap Persaingan Usaha, Penegakkan Hukum, dan Implikasi Hukum dalam Ekosistem E-Commerce Digital Adzkia, Iqta; Gultom, Elisatris; Yuanitasari, Deviana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4685

Abstract

Shopee sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia telah mengembangkan ekosistem digital yang mencakup layanan pembayaran ShopeePay. Namun, strategi bisnis Shopee dalam mendorong penggunaan ShopeePay berpotensi menciptakan praktik monopoli dalam sistem pembayaran digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dugaan monopoli yang dilakukan oleh Shopee dalam sistem pembayaran digital serta dampaknya terhadap persaingan usaha, penegakan hukum, dan ekosistem e-commerce di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis hukum dan ekonomi terhadap kebijakan Shopee serta tinjauan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Shopee yang memberikan insentif eksklusif kepada pengguna ShopeePay berpotensi menciptakan ketergantungan merchant dan konsumen terhadap layanan tersebut, sehingga menghambat persaingan dengan penyedia pembayaran digital lain seperti OVO, DANA, dan GoPay. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai pengikatan (tying practice) yang dalam beberapa yurisdiksi internasional telah dianggap sebagai strategi anti-persaingan. Selain itu, regulasi yang ada saat ini masih belum cukup kuat untuk mengatasi kompleksitas persaingan usaha di sektor digital, sehingga diperlukan intervensi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta kebijakan yang lebih inklusif guna memastikan ekosistem pembayaran digital yang sehat dan kompetitif. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan regulasi dalam menghadapi tantangan persaingan usaha di era digital. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan interoperabilitas sistem pembayaran, memperjelas batasan antara strategi bisnis yang sah dan praktik monopoli, serta meningkatkan pengawasan terhadap platform digital yang memiliki dominasi pasar. Dengan regulasi yang lebih adaptif, diharapkan persaingan usaha tetap sehat, inovasi tetap berkembang, dan konsumen tetap memiliki kebebasan dalam memilih layanan pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
Aspek Hukum atas Rencana Perdamaian Yang Diajukan Kedua Kalinya dalam Mekanisme PKPU Selama Tahapan Kepailitan Hessy Oktiarifadah; Elisatris Gultom; Anita Afriana
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2025): Amandemen : Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v2i4.1244

Abstract

This study examines legal deviations in the implementation of the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) mechanism, specifically regarding the approval of a peace settlement submitted for the second time after the debtor is declared bankrupt. The study highlights the Supreme Court Decision No. 648K/Pdt.Sus-Pailit/2021, which ratified the second peace settlement in the case of PT Prospek Duta Sukses. This decision is deemed contradictory to the principle of a single peace settlement, as stipulated in Articles 289 and 292 of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU, and further reinforced by Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 5 of 2021, which states that a peace settlement in bankruptcy can only be conducted once. Using a normative juridical method, this research analyzes the legal reasoning used by the panel of judges in approving the second peace settlement and evaluates its impact on legal certainty and protection for creditors, who are the affected parties in the bankruptcy process. The approval of a second peace settlement after the debtor is declared bankrupt creates legal uncertainty, as the existing provisions do not provide for more than one peace settlement. Additionally, this decision potentially harms creditors by prolonging the settlement of debts, which should have been clear, thus allowing room for misuse of legal procedures. The findings of the study show that the approval of this second peace settlement not only contradicts the fundamental principles of law but also risks harming creditors, who should be protected by the bankruptcy system to ensure their rights are fairly met. Therefore, this research suggests that consistent application of the law, in line with existing provisions, is necessary to uphold the principles of justice, legal certainty, and the credibility of the national bankruptcy system. Furthermore, reforms in regulations or law enforcement are needed to ensure that legal practices operate in accordance with principles that are fair and transparent.
Analisis Penerapan Fitur Rekomendasi Pemilihan Jasa Kurir pada Platform E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Emma Yovela Sipahutar; Elisatris Gultom; Helza Nova Lita
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober : Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v2i4.1081

Abstract

The implementation of a recommendation feature in the courier service selection system on e-commerce platforms is a technological innovation aimed at improving logistics efficiency while providing a more optimal user experience. Through this feature, consumers can find alternative delivery services based on certain indicators, such as cost, estimated time, and service quality. However, in practice, the implementation of recommendation features has the potential to raise legal issues when platforms prioritize internal couriers or certain partners without transparency and clear objective indicators. This situation can lead to discriminatory treatment, limit market access for other businesses, and reduce consumer freedom in choosing services. This study aims to analyze the implementation of recommendation features by e-commerce platforms from a competition law perspective, specifically based on Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The method used is normative juridical research with a descriptive-analytical approach, through the review of secondary data in the form of laws and regulations, literature, and the practice of implementing recommendation systems in the digital industry. The research results indicate that recommendation features that unilaterally prioritize internal couriers without objective basis and without information transparency have the potential to violate Article 19 letter d of Law Number 5 of 1999. This practice can hinder competition, close opportunities for other courier service providers, and create distortions in the digital logistics ecosystem. Therefore, this study recommends that recommendation features in e-commerce be designed in a neutral, transparent manner, and based on objective indicators, such as rates, estimated delivery times, and service performance. This will maintain healthy business competition and protect consumers' rights to obtain the best service options.
Implikasi Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 Terhadap Prinsip Keadilan Asuransi Aleksander, Aleksander; Gultom, Elisatris; ⁠Sudaryat, ⁠Sudaryat
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1846

Abstract

ABSTRAKArtikel ini mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 yang menghapus Pasal 251 KUHD terhadap praktik hukum dalam industri asuransi. Penghapusan pasal tersebut bertujuan untuk mencegah kerugian sepihak dan menciptakan kesetaraan hukum antara pihak tertanggung dan penanggung. Penelitian ini berfokus pada penegakan prinsip keadilan yang ada dalam asuransi untuk menilai perubahan perilaku masyarakat dan keadilan hukum pasca putusan tersebut ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data secara deskriptif melalui studi literatur dari buku dan karya ilmiah relevan lainnya, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa dampak positif terhadap industri asuransi, menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, mendorong keuntungan yang adil bagi para pihak, serta mengurangi praktik pembatalan sepihak perjanjian oleh perusahaan asuransi. Kesimpulan yang didapat adalah dengan penegakan putusan ini, maka prinsip keadilan yang ada dalam asuransi dapat terlaksana dengan lebih bagus dan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak.Kata Kunci: Asuransi, Pembatalan Sepihak Asuransi, Prinsip Keadilan
Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma di Perkebunan Kelapa Sawit: Perspektif Prinsip Kemitraan dan Pengawasan Nisrina Hanun; Elisatris Gultom; Nun Harieti
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 6 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i6.1278

Abstract

A partnership agreement is a form of business collaboration, either directly or indirectly, that is established based on the principles of mutual need, mutual trust, mutual reinforcement, and mutual benefit. Such partnerships generally involve Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) working with larger businesses in order to create a fairer and more sustainable business relationship. However, in practice, the implementation of partnership agreements often does not reflect these fundamental principles. This is also evident in the nucleus-plasma scheme within the palm oil plantation sector, where the relationship between the nucleus companies and plasma farmers tends to show an imbalance of bargaining power. This study aims to examine the application of partnership principles in the implementation of nucleus-plasma agreements in palm oil plantations, viewed from the perspective of prevailing legislation, particularly the Law on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME Law). The findings indicate that the application of partnership principles has not yet been fully implemented consistently. The partnership relationship remains unequal and is largely dominated by the nucleus companies, creating a sense of injustice for plasma farmers. In terms of supervision, the Indonesian Business Competition Supervisory Commission (KPPU) plays a crucial role in ensuring that partnership agreements are carried out in line with these principles. One of the measures taken is monitoring the implementation of behavioral change commitments by business actors. KPPU ensures that nucleus companies do not abuse their dominant position and continue to provide fair opportunities for plasma farmers. Therefore, this study highlights the importance of strengthening oversight and enforcing regulations so that the objectives of nucleus-plasma partnerships in palm oil plantations can truly be realized in accordance with the principles mandated by law.
Co-Authors A.A.P*, Karina Widyadhari Aam Suryamah Aam Suryamah Adi Kristian Silalahi Adinda Marianti Adinda Marianti Adinda Shafiyah Adristi, Dhia Novita Adzkia, Iqta Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Al-Ghiffari, Fakhruddin Aleksander, Aleksander Amalina, Filzah Risky Aman Wibawa Ginting Ananda Syifa Kamillah Andreas Paskal Silalahi Andwia Maharani Anita Afriana Ardiansyah, Erpan Ari Mariyana Angriyani Aria Wirajuna Arief, Deswal Ariman, Renaldi Arizal Pahlawan Arrisman, Arrisman Artaji, Artaji Asenar Asenar Audrey Adyuta Putri Azzahra, Shadrina Ghaisani B., Trifena Jessica Bainal Munthaha, Alif Baraba, Badar Beny Anang Prihantoro Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj Bonita Chika Angelica Boy Aditya Prakasa Buala Jefry Cindi Elvina Azarine Claude Makasuci, Fially Damos Wiratua Tampubolon David Parulian Sinurat Deviana Yuani Deviana Yuanitasari Deviani Yuanitasari Dian Handayani Dian Priharyanti Diandra Syifa Rahman Dinda Yusuf Tsary Arrofi Disyon, Huta Diva Davina, Nathania Elfrieda Aysha Javin Ema Rahmawati Emma Yovela Sipahutar Erna Rahmawati Eureka Inola Kadly Fachrurozi, Aal Fajar Nugraha Feira Wafi Sakina Fially Claude Makasuci Fikri Fadhil, Muhammad Gani Munggaran Genias, Kriffirgy Valian Giani Prani Putri Prasasti Gitta Nurvy Auliya Handayani, Marini Tri Handryas Prasetyo Utomo Hania Arvalia Hardiyanti, Talitha Kirana Hatami, Raka Fauzan Hazar Kusmayanti Helza Nova Lita Helza Nova Lita Hessy Oktiarifadah Hilmawan, Edi Humam Putra Hurruzia, Khansa Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Ikhwan Nul Yusuf Maulana Ikhwan Nul Yusuf Maulana Intan Zahirah Jeffrey Thomas Lubis Jofit, Jhaviera Latifa Joshua Alexander Kalaj, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalila, Sheza Vanisha Kamillah, Ananda Syifa Karina Widyadhari A.A.P* Karnosaputra, Yanto Khairul Hidayat Lina, Alya Louis Alfred Hasudungan Lubis, Muhammad Azmi Farid Luh Widya Saraswati Manisha Ramadanni Marcelino Januar Mas Putra Zenno Januarsyah Maulana, Ikhwan Nul Yusuf Mia Yulia Fitrianti Mirza Marali Moch. Marsa Taufiqurrohman Mochamad Ramdhan Pratama Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Agung Muhammad Akram Rafii Latuconsina Muhammad Rafli Aprideano Muhammad Ridwan Mulyana, Silvia Sofiatunnisa Nabilla Syafira Nadela Angelina Nadia Tuljanah Nianda Dinilah Arifah Niken Febriani Safitri Nisrina Hanun Nun Harieti Nur Abdul Rahman Roy Nurjannah, Mira Nyulistiowati Suryanti Permana, Sudaryat Permatasari, Yanti Pratiwi, Aulia Wira Pujiyono Pujiyono Pupung Faisal Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Putra, Nouval Rivaldi Putri, Zakiyah R., Bismo Irmanendra Raddine Salsabila Rahmah, Siti Marsha Zahida Rai Mantili Ramalinggam Rajamanickam Ranti Fauza Mayana Razaqa Dhafin Reza Liasta Dewi Reza Liasta Dewi Rezki Mulya Risya Ainun Rohaedi, Rosalia Alima Utami Rosa Darman S., Afifah Dara S., Jose Jeremy Safitri, Niken Febriani Salsa Nabila Arimbi Putri Salsabil Qodrunnada Saputra, Febrianto Sarah Faizurah Khairunisa Saskia Kusumawardani Savirra Satriadi Sela, Natalie Siagian, Afrialdo Silitonga, Yoas Panggawa Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Siti Rohani Siti Rohani Somawijaya -, Somawijaya Sudaryat Sudaryat Sudaryat Permana Sukma Fadila Sumayyah Suryamah , Aam Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Syafira Aisya Kamila Syahbaniar, Alia Putri Syaqira Putri Tarsisius Murwadji Tony Richard Alexander Samosir Tony Richard Alexander Samosir Tri Handayani Tri Utomo Wiganarto Tubagus Kudrat Kun Ulkhaq, M Rifqy Dhiya Veronica Dwi Widianti Vidya Kartika Ayuningtias Wiganarto, Tri Utomo Yenni Yunithawati Rukmana Yorika, Muhammad Syarafi Izazi Yuliana Yuliana Yupi Nurul Azizah Zahirah, Intan ⁠Sudaryat, ⁠Sudaryat