p-Index From 2021 - 2026
15.832
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Lentera Hukum LAW REVIEW PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) YUSTISI Jurnal Sains Sosio Humaniora JURNAL MERCATORIA Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Galuh Justisi PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Media Iuris JUSTISI Cepalo Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN KRTHA BHAYANGKARA Eksekusi : Journal Of Law JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Cakrawala Repositori Imwi jurnal syntax admiration LEGAL BRIEF CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesia Private Law Review Keadilan Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal hukum IUS PUBLICUM RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Malahayati International Journal of Social Service and Research Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of Sharia (JOSH) Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Protection: Journal Of Land And Environmental Law Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Sharia and Legal Science Journal of Innovative and Creativity Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora COSMOS Keadilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Binamulia Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Media of Law and Sharia Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas atas Terjadinya Pelanggaran Kewajiban Lock-Up Saham dalam Proses IPO di Pasar Modal Indonesia Bainal Munthaha, Alif; Gultom, Elisatris; Sudaryat, Sudaryat
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10702

Abstract

Pasar modal memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yaitu sebagai alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan dan juga sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Perusahaan dapat memperoleh dana melalui penerbitkan efek salah satunya melalui mekanisme penawaran umum atau Initial Public Offering (IPO). Pada praktiknya, seringkali IPO dijadikan sebagai exit strategy bagi orang dalam perusahaan, oleh karenanya Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kewajiban lock-up saham dalam proses IPO. Pada pelaksanaannya, kewajiban tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan oleh emiten dan para orang dalam emiten, sehingga berdampak kerugian kepada pemegang saham minoritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme lock-up di dalam pasar modal Indonesia dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran lock-up dalam proses IPO di Indonesia. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas akibat pelanggaran lock-up dapat dilakukan tindakan perlindungan yang bersifat represif berupa pengajuan gugatan ganti rugi atau melalui mekanisme pengembalian keuntungan tidak sahKata Kunci: IPO, Perlindungan Hukum, Lock-Up
The Annulment of Homologation in the Case of PKPU Application of Intidana Savings and Loan Cooperative in Review of Law Number 37 of 2004 A.A.P*, Karina Widyadhari; Gultom, Elisatris; Afriana, Anita
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 6, No 2 (2023): Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v6i2.31817

Abstract

The purpose of this research is to find out the annulment of homologation in the case of a PKPU application for KSP Intidana in terms of Law No. 37 of 2004. This research method is normative juridical which is guided by primary legal materials and secondary legal materials contained in a legislation. The results of the research show that first, the action of not accepting the annulment of homologation on the basis that the application submitted was premature is not in accordance with the provisions of the KPKPU Law because the concept of negligence as a reason for homologation annulment in the KPKPU Law is interpreted as an action where the debtor really does not fulfill the clauses agreed upon in the composition agreement, not waiting until the payment deadline expires. Secondly, the judge's action in not accepting the homologation annulment request submitted by KSP Intidana's creditors was inappropriate because it did not fulfil one of the principles of the decision in which the judge's decision must contain a clear basis.
PENGATURAN BATASAN UTANG DALAM PERMOHONAN PAILIT ANALISIS UNDANG-UNDANG PKPU DAN KEDUDUKAN PUTUSAN HAKIM Silitonga, Yoas Panggawa; Gultom, Elisatris; Afriana, Anita
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.10987

Abstract

ABSTRAKPenyelesaian utang piutang merupakan persoalan perdata yang dapat diselesaikan dengan berbagai mekanisme salah satunya mengajukan permohonan kepailitan. Pailit merupakan suatu keadaan berhenti membayar di mana Debitor dalam keadaan tidak mampu atau tidak mau untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Permohonan kepailitan akan diterima oleh pengadilan niaga jika memenuhi persyaratan Debitor memiliki utang kepada 2 (dua) atau lebih Kreditor dan terdapatnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, selanjutnya syarat ini harus dapat dibuktikan secara sederhana. Dalam praktik, ditemukan permohonan kepailitan yang telah memenuhi unsur, namun ditolak oleh pengadilan niaga dengan alasan jumlah minimal utang yang terlalu kecil. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kepastian hukum terkait batasan utang dalam UUKPKPU serta pertimbangan hakim yang menolak permohonan pailit dengan nilai jumlah utang yang kecil melalui tata cara penyelesaian gugatan sederhana atas dasar semua persyaratan telah terpenuhi ditinjau dari kepastian hukum.  Kata Kunci : Utang, Kepailitan, Putusan Hakim. ABSTRACTSettlement of debts is a civil matter that can be resolved through various mechanisms, one of which is filing a bankruptcy petition. Bankruptcy is a state of stopping payment where the Debtor is unable or unwilling to make payments on debts from his creditors. A bankruptcy petition will be accepted by the commercial court if it meets the requirements that the Debtor has debts to 2 (two) or more Creditors and there is one debt that has matured and can be collected, then this requirement must be proven simply. In practice, bankruptcy petitions have been found that have met the elements, but were rejected by the commercial court on the grounds that the minimum amount of debt is too small. The objectives to be achieved in this study are to analyze and determine the legal certainty related to debt limits in the UUKPKPU and the considerations of judges who reject bankruptcy petitions with small debt values through simple lawsuit settlement procedures on the basis that all requirements have been met in terms of legal certainty. The approach method used is normative juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. This research stage includes the literature research stage, namely collecting secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques that are considered relevant and adequate to obtain secondary data in this study are document studies and interviews. Data analysis as data processing in the form of qualitative analysis, so that the results of the analysis are obtained in the form of legal certainty of rejection of bankruptcy applications on the basis of minimum debt limits reviewed from Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Keywords: Debt, Bankruptcy, Judge's decision
Kepastian Hukum dalam Proses Integrasi Pasca Akuisisi: Studi terhadap Perlindungan Hak Pemegang Saham Berdasarkan UUPT dan POJK Audrey Adyuta Putri; Elisatris Gultom
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.5097

Abstract

This study aims to analyze legal certainty in the post-acquisition integration process and its impact on the protection of shareholders' rights based on the Limited Liability Company Law (UUPT) and the Financial Services Authority Regulation (POJK). Using a normative legal approach and case studies, this study finds that the absence of specific regulations, weak supervisory mechanisms, and the lack of synchronization of corporate culture are the main factors causing integration failure and potential losses for shareholders, especially minority shareholders. To realize a fair and sustainable integration process, it is necessary to strengthen internal governance based on the principles of Good Corporate Governance (GCG), risk-based supervision, and external regulatory reforms that are more responsive to business dynamics. This study recommends the active involvement of authorities in regulating post-acquisition integration and the implementation of transparent and accountable evaluation mechanisms to protect the interests of all stakeholders. These findings contribute to the formulation of a fair and adaptive integration model in the Indonesian legal and economic environment.
The Establishment of State-Owned-Holding-Company: A State's Controlling Rights Perspective Based on Radbruch's Theory Disyon, Huta; Gultom, Elisatris; Rahmawati, Ema
Law Review Volume XXIII, No. 1 - July 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v23i1.6995

Abstract

The constitutional basis for the state's role in implementing the national economy is Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The mandate of Article 33 of the 1945 Constitution regarding the State's Controlling Rights, one of which is realized through the existence of state-owned enterprises (“SOEs”) as one of the business actors in the economy. The expansion of the global economy necessitates the improvement of SOEs, and the government's strategic policy choice is establishing a state-owned holding company (“SOHC”) to strengthen value and efficiency. This research aims to determine how the state's controlling rights in the SOHC scheme relate to three basic legal values identified by Gustav Radbruch, namely justice, certainty, and benefits. Through normative juridical research methods, the approach taken is a conceptual approach and a statutory approach, conducted by researching theory or doctrine and relevant laws and regulations, including Supreme Court and Constitutional Court decisions. The results of this study show that the establishment of a SOHC has, in theory, met Gustav Radbruch's legal objectives of justice, certainty, and benefits. State's controlling rights must be widely understood with authority to formulate policies and actions for regulation, control, management, and supervision. In the management function, state control in the SOHC structure can be protected through special share ownership by the state. However, state control based on a sense of social justice, legal certainty, and benefit-oriented must still respect the principles of GCG in SOEs and do not mean monopolizing all national economic activities.
Penegakan Hukum Pada Perjanjian Wilayah Menurut Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Rohaedi, Rosalia Alima Utami; Gultom, Elisatris
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.659

Abstract

Di Indonesia, pelaku usaha secara inheren terkait dengan persaingan usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka menstimulasi ekonomi pasar. Konsumen akan memperoleh manfaat dari meningkatnya persaingan usaha melalui pilihan produk yang lebih beragam dan harga yang kompetitif. Oleh karena itu, entitas komersial berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan mengerahkan upaya maksimal untuk mendapatkan pendapatan yang besar. Keterlibatan Pemerintah dalam mengatur kegiatan usaha dibatasi melalui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan mereka, entitas komersial sering terlibat dalam kegiatan terlarang, seperti terlibat dalam perjanjian kolusi. Namun demikian, pemberlakuan undang-undang telah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang menjamin rasa aman melalui penegakan hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan peran KPPU dalam penegakan hukum perjanjian regional yang dibuat oleh pelaku usaha secara efektif. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh ditelaah dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, fungsi KPPU dalam penegakan hukum tidak hanya terbatas pada yurisdiksi investigasi saja, tetapi juga mencakup yurisdiksi yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Lebih jauh lagi, penegakan hukum perjanjian.
Putusan Penolakan Pengesahan Perdamaian Debitor Atas Dasar Belum Dibayarnya Imbalan Jasa Pengurus Zahirah, Intan; Gultom, Elisatris; Suryamah , Aam
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i10.1202

Abstract

PKPU merupakan proses bagi debitor untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor akan disahkan oleh hakim. Adanya rencana perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditornya tetapi pengesahannya ditolak oleh hakim, karena imbalan jasa tim pengurus belum dibayar dan tidak ada jaminan pembayarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta rencana perdamaian dalam konteks perjanjian utang-piutang di RS X. Penelitian ini akan menganalisis permasalahan hukum mengenai imbalan jasa tim pengurus yang harus dibayarkan oleh debitor dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dengan meninjau UU KPKPU. Pendekatan kasus juga diterapkan, merujuk pada kasus penolakan pengesahan perdamaian oleh hakim. Hasil penelitian menunjukkan, pertama bahwa imbalan jasa tim pengurus merupakan kreditor preferen yang pembayarannya harus didahulukan. Kedua, bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tidak tepat karena imbalan jasa tim pengurus merupakan kesepakatan antara debitor dan pengurus. Adanya peran pengurus dan hakim pengawas dalam menentukan imbalan jasa tim pengurus. Apabila tidak ada kesepakatan imbalan jasa tim pengurus antara debitor dan pengurus, hal ini dapat ditetapkan oleh hakim pengawas.
Optimalisasi Peranan Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Guna Mencegah Terjadinya Gagal Bayar oleh Perusahaan Asuransi Ridwan, Muhammad; Gultom, Elisatris
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i11.16920

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran industri asuransi dalam pembangunan nasional Indonesia, dengan fokus pada kontribusi investasi asuransi dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan implikasinya terhadap pembiayaan infrastruktur negara. Penelitian ini juga mengevaluasi tantangan yang dihadapi industri asuransi, termasuk kasus gagal bayar yang melibatkan perusahaan asuransi besar seperti Jiwasraya, AJB Bumiputera 1912, dan Kresna Life, serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan analisis data sekunder dari laporan keuangan industri asuransi, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran asuransi sebagai instrumen keuangan tidak hanya memberikan proteksi terhadap risiko individu tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional melalui investasi dalam SBN, yang pada September 2023 mencapai Rp 898,17 triliun atau 46,8% dari total portofolio investasi PPDP. Namun, kasus gagal bayar yang terjadi telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi, yang berpotensi mengurangi aliran dana investasi ke SBN. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah sebagai pembina dan pengawas industri asuransi dalam memberikan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi, pengawasan, dan transparansi untuk memitigasi risiko gagal bayar, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan keberlanjutan kontribusi industri asuransi terhadap pembangunan infrastruktur nasional. Optimalisasi sektor asuransi dapat menjadi salah satu kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Jeremy Bentham’s Utilitarianism Theory Methodology in the Corporation Law System In Indonesia Boy Aditya Prakasa; Elisatris Gultom
JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): April: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/jispendiora.v4i1.2512

Abstract

This study examines the relevance and application of Jeremy Bentham's theory of utilitarianism in the context of corporate law in Indonesia. The theory of utilitarianism, based on the principle of "the greatest happiness for the greatest number", offers a moral framework oriented towards social benefit. In practice, corporate law is often faced with an ethical dilemma between the interests of shareholders and the public welfare. The research method used is a normative juridical approach with qualitative analysis of laws and regulations related to corporations in Indonesia, as well as a literature study of primary and secondary literature on utilitarianism theory and legal ethics. The results show that most of the corporate regulations in Indonesia, such as the Limited Liability Company Law and the Financial Services Authority regulations, implicitly reflect utilitarian values, especially in the aspects of corporate social responsibility (CSR) and consumer protection. However, there is still a gap between legal norms and practical implementation that has an impact on the inequality of benefit distribution. In this study, it emphasizes the importance of strengthening utilitarian ethics in the formulation and implementation of corporate legal policies, in order to create a legal order that not only benefits business actors, but also provides the greatest benefits to the wider community.
PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA OTENTIK ATAU PEJABAT UMUM TERKAIT JUAL BELI TANAH YANG SUDAH ADA PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH Handayani, Marini Tri; Gultom, Elisatris; Baraba, Badar
EKSEKUSI Vol 5, No 2 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i2.25421

Abstract

The legal relationship of Land Sale and Purchase in relation to land acquisition for public purposes, and the role and responsibilities undertaken by a Notary Public or Public Official, become highly significant. This is because the Notary Public bears the responsibility to ensure that the land being bought and sold is transferred in accordance with the prevailing legal regulations. This study aims to determine the Accountability of the Notary Public or Public Official regarding the implementation of Land Sale and Purchase that has a designated Land Acquisition location, and the Legal Certainty Aspect of Authentic Deeds from Land Sale and Purchase Created by the Notary Public or Public Official in relation to Land Sale and Purchase that has a designated Land Acquisition location. The research method employed is normative juridical, focusing on literature review, particularly analyzing the applicable legal provisions. The research is descriptive-analytical in nature, aiming to comprehensively depict the state of an object in a systematic manner. The research is carried out in two stages: Field Research and Library Research, with the goal of obtaining primary, secondary, and tertiary legal sources. The research findings indicate that the sale and purchase of land rights by a Public Official, who oversees the transfer process of an object designated as land for development for public purposes, results in the improper receipt of compensation costs by the wrong party. In this regard, the Notary Public or Public Official, in carrying out their duties, must adhere to legal regulations, exercise prudence, and avoid favoring any party in order to prevent any party from being disadvantaged in the process of transferring land rights that they have executed
Co-Authors A.A.P*, Karina Widyadhari Aam Suryamah Aam Suryamah Adi Kristian Silalahi Adinda Marianti Adinda Marianti Adinda Shafiyah Adristi, Dhia Novita Adzkia, Iqta Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Al-Ghiffari, Fakhruddin Aleksander, Aleksander Amalina, Filzah Risky Aman Wibawa Ginting Ananda Syifa Kamillah Andreas Paskal Silalahi Andwia Maharani Anita Afriana Ardiansyah, Erpan Ari Mariyana Angriyani Aria Wirajuna Arief, Deswal Ariman, Renaldi Arizal Pahlawan Arrisman, Arrisman Artaji, Artaji Asenar Asenar Audrey Adyuta Putri Azzahra, Shadrina Ghaisani B., Trifena Jessica Bainal Munthaha, Alif Baraba, Badar Beny Anang Prihantoro Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj Bonita Chika Angelica Boy Aditya Prakasa Buala Jefry Cindi Elvina Azarine Claude Makasuci, Fially Damos Wiratua Tampubolon David Parulian Sinurat Deviana Yuani Deviana Yuanitasari Deviani Yuanitasari Dian Handayani Dian Priharyanti Diandra Syifa Rahman Dinda Yusuf Tsary Arrofi Disyon, Huta Diva Davina, Nathania Elfrieda Aysha Javin Ema Rahmawati Emma Yovela Sipahutar Erna Rahmawati Eureka Inola Kadly Fachrurozi, Aal Fajar Nugraha Feira Wafi Sakina Fially Claude Makasuci Fikri Fadhil, Muhammad Gani Munggaran Genias, Kriffirgy Valian Giani Prani Putri Prasasti Gitta Nurvy Auliya Handayani, Marini Tri Handryas Prasetyo Utomo Hania Arvalia Hardiyanti, Talitha Kirana Hatami, Raka Fauzan Hazar Kusmayanti Helza Nova Lita Helza Nova Lita Hessy Oktiarifadah Hilmawan, Edi Humam Putra Hurruzia, Khansa Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Ikhwan Nul Yusuf Maulana Ikhwan Nul Yusuf Maulana Intan Zahirah Jeffrey Thomas Lubis Jofit, Jhaviera Latifa Joshua Alexander Kalaj, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalila, Sheza Vanisha Kamillah, Ananda Syifa Karina Widyadhari A.A.P* Karnosaputra, Yanto Khairul Hidayat Lina, Alya Louis Alfred Hasudungan Lubis, Muhammad Azmi Farid Luh Widya Saraswati Manisha Ramadanni Marcelino Januar Mas Putra Zenno Januarsyah Maulana, Ikhwan Nul Yusuf Mia Yulia Fitrianti Mirza Marali Mochamad Ramdhan Pratama Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Agung Muhammad Akram Rafii Latuconsina Muhammad Rafli Aprideano Muhammad Ridwan Mulyana, Silvia Sofiatunnisa Nabilla Syafira Nadela Angelina Nadia Tuljanah Nianda Dinilah Arifah Niken Febriani Safitri Nisrina Hanun Nun Harieti Nur Abdul Rahman Roy Nurjannah, Mira Nyulistiowati Suryanti Permana, Sudaryat Permatasari, Yanti Pratiwi, Aulia Wira Pujiyono Pujiyono Pupung Faisal Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Putra, Nouval Rivaldi Putri, Zakiyah R., Bismo Irmanendra Rahmah, Siti Marsha Zahida Rai Mantili Ramalinggam Rajamanickam Ranti Fauza Mayana Razaqa Dhafin Reza Liasta Dewi Reza Liasta Dewi Rezki Mulya Risya Ainun Rohaedi, Rosalia Alima Utami Rosa Darman Rukmana, Yenni Yunithawati S., Afifah Dara S., Jose Jeremy Safitri, Niken Febriani Salsa Nabila Arimbi Putri Salsabil Qodrunnada Salsabila, Raddine Saputra, Febrianto Sarah Faizurah Khairunisa Saskia Kusumawardani Savirra Satriadi Sela, Natalie Siagian, Afrialdo Silitonga, Yoas Panggawa Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Siti Rohani Siti Rohani Somawijaya -, Somawijaya Sudaryat Sudaryat Sudaryat Permana Sukma Fadila Sumayyah Suryamah , Aam Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Syafira Aisya Kamila Syahbaniar, Alia Putri Syaqira Putri Tarsisius Murwadji Taufiqurrohman, Moch. Marsa Tony Richard Alexander Samosir Tony Richard Alexander Samosir Tri Handayani Tri Utomo Wiganarto Tubagus Kudrat Kun Ulkhaq, M Rifqy Dhiya Veronica Dwi Widianti Vidya Kartika Ayuningtias Wiganarto, Tri Utomo Yorika, Muhammad Syarafi Izazi Yuliana Yuliana Yupi Nurul Azizah Zahirah, Intan ⁠Sudaryat, ⁠Sudaryat