p-Index From 2021 - 2026
15.637
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Yustisia Lentera Hukum LAW REVIEW PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) YUSTISI Jurnal Sains Sosio Humaniora JURNAL MERCATORIA Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Galuh Justisi PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Media Iuris JUSTISI Cepalo Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN KRTHA BHAYANGKARA Eksekusi : Journal Of Law JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Cakrawala Repositori Imwi jurnal syntax admiration LEGAL BRIEF CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesia Private Law Review Keadilan Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal hukum IUS PUBLICUM RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Malahayati International Journal of Social Service and Research Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian PATTIMURA Legal Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of Sharia (JOSH) Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Protection: Journal Of Land And Environmental Law Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Sharia and Legal Science Journal of Innovative and Creativity Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora COSMOS Keadilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Binamulia Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Media of Law and Sharia Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Claim Missing Document
Check
Articles

Mekanisme dan Implikasi Hukum Perdamaian dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Diandra Syifa Rahman; Elisatris Gultom; Sudaryat Permana
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i3.670

Abstract

Peace agreements serve as an alternative solution for resolving debts between debtors and creditors, aiming to enable debtors to restructure their debts and maintain business continuity. The peace agreement process is governed by strict procedures, including the submission of a peace plan by the debtor, approval by concurrent creditors through voting, and ratification by the Commercial Court through a homologation hearing. A ratified peace agreement is binding on all concurrent creditors but can be annulled if the debtor fails to fulfill their obligations, as illustrated in the case of PT Perindustrian Njonja Meneer. This study employs a normative legal method with a statutory approach and qualitative data analysis. The findings indicate that the success of a peace agreement depends on the debtor’s compliance and the creditors’ approval.
Application of the Principle Rule of Reason to the Determination of Airline Ticket Prices in Business Competition Practices Miranda, Maudy; Gultom, Elisatris; Yuanitasari, Deviana
PATTIMURA Legal Journal Vol 4 No 1 (2025): April 2025 PATTIMURA Legal Journal
Publisher : Postgraduate Program Doctoral in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pela.v4i1.18268

Abstract

Introduction: Business competition often drives companies to engage in unfair practices, including violations of the rule of reason principle, where market dominance is achieved through cartel-like behavior. This study focuses on analyzing how this principle applies to airline ticket pricing, particularly under Law Number 5 of 1999 concerning Monopoly Practices and Unfair Business Competition in Indonesia. Purposes of the Research: This research aims to analyze the application of the rule of reason principle in airline ticket pricing and assess whether airlines' pricing practices comply with Law Number 5 of 1999, focusing on a case involving seven airlines accused of anti-competitive behavior. Methods of the Research: This research uses normative legal research methods, relying on secondary data collected through literature studies. The analysis focuses on interpreting Law Number 5 of 1999, specifically Article 5, to determine whether airline pricing practices, including those of seven airlines under investigation, violate the rule of reason principle and constitute unfair competition. Results Main Findings of the Research: This research demonstrates that a violation under the rule of reason principle demands rigorous evaluation of market effects. The case involving seven airlines uncovered a price-fixing scheme in breach of Article 5 of Law No. 5 of 1999. By restricting routes and low-cost ticket availability, the conduct significantly eroded consumer welfare and disrupted the integrity of competitive market structures.
Analisis Dugaan Monopoli Sistem Pembayaran oleh Shopee di Indonesia, Mencakup Dampaknya terhadap Persaingan Usaha, Penegakkan Hukum, dan Implikasi Hukum dalam Ekosistem E-Commerce Digital Adzkia, Iqta; Gultom, Elisatris; Yuanitasari, Deviana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4685

Abstract

Shopee sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia telah mengembangkan ekosistem digital yang mencakup layanan pembayaran ShopeePay. Namun, strategi bisnis Shopee dalam mendorong penggunaan ShopeePay berpotensi menciptakan praktik monopoli dalam sistem pembayaran digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dugaan monopoli yang dilakukan oleh Shopee dalam sistem pembayaran digital serta dampaknya terhadap persaingan usaha, penegakan hukum, dan ekosistem e-commerce di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis hukum dan ekonomi terhadap kebijakan Shopee serta tinjauan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Shopee yang memberikan insentif eksklusif kepada pengguna ShopeePay berpotensi menciptakan ketergantungan merchant dan konsumen terhadap layanan tersebut, sehingga menghambat persaingan dengan penyedia pembayaran digital lain seperti OVO, DANA, dan GoPay. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai pengikatan (tying practice) yang dalam beberapa yurisdiksi internasional telah dianggap sebagai strategi anti-persaingan. Selain itu, regulasi yang ada saat ini masih belum cukup kuat untuk mengatasi kompleksitas persaingan usaha di sektor digital, sehingga diperlukan intervensi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta kebijakan yang lebih inklusif guna memastikan ekosistem pembayaran digital yang sehat dan kompetitif. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan regulasi dalam menghadapi tantangan persaingan usaha di era digital. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan interoperabilitas sistem pembayaran, memperjelas batasan antara strategi bisnis yang sah dan praktik monopoli, serta meningkatkan pengawasan terhadap platform digital yang memiliki dominasi pasar. Dengan regulasi yang lebih adaptif, diharapkan persaingan usaha tetap sehat, inovasi tetap berkembang, dan konsumen tetap memiliki kebebasan dalam memilih layanan pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
Aspek Hukum atas Rencana Perdamaian Yang Diajukan Kedua Kalinya dalam Mekanisme PKPU Selama Tahapan Kepailitan Hessy Oktiarifadah; Elisatris Gultom; Anita Afriana
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2025): Amandemen : Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v2i4.1244

Abstract

This study examines legal deviations in the implementation of the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) mechanism, specifically regarding the approval of a peace settlement submitted for the second time after the debtor is declared bankrupt. The study highlights the Supreme Court Decision No. 648K/Pdt.Sus-Pailit/2021, which ratified the second peace settlement in the case of PT Prospek Duta Sukses. This decision is deemed contradictory to the principle of a single peace settlement, as stipulated in Articles 289 and 292 of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU, and further reinforced by Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 5 of 2021, which states that a peace settlement in bankruptcy can only be conducted once. Using a normative juridical method, this research analyzes the legal reasoning used by the panel of judges in approving the second peace settlement and evaluates its impact on legal certainty and protection for creditors, who are the affected parties in the bankruptcy process. The approval of a second peace settlement after the debtor is declared bankrupt creates legal uncertainty, as the existing provisions do not provide for more than one peace settlement. Additionally, this decision potentially harms creditors by prolonging the settlement of debts, which should have been clear, thus allowing room for misuse of legal procedures. The findings of the study show that the approval of this second peace settlement not only contradicts the fundamental principles of law but also risks harming creditors, who should be protected by the bankruptcy system to ensure their rights are fairly met. Therefore, this research suggests that consistent application of the law, in line with existing provisions, is necessary to uphold the principles of justice, legal certainty, and the credibility of the national bankruptcy system. Furthermore, reforms in regulations or law enforcement are needed to ensure that legal practices operate in accordance with principles that are fair and transparent.
Analisis Penerapan Fitur Rekomendasi Pemilihan Jasa Kurir pada Platform E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Emma Yovela Sipahutar; Elisatris Gultom; Helza Nova Lita
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober : Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v2i4.1081

Abstract

The implementation of a recommendation feature in the courier service selection system on e-commerce platforms is a technological innovation aimed at improving logistics efficiency while providing a more optimal user experience. Through this feature, consumers can find alternative delivery services based on certain indicators, such as cost, estimated time, and service quality. However, in practice, the implementation of recommendation features has the potential to raise legal issues when platforms prioritize internal couriers or certain partners without transparency and clear objective indicators. This situation can lead to discriminatory treatment, limit market access for other businesses, and reduce consumer freedom in choosing services. This study aims to analyze the implementation of recommendation features by e-commerce platforms from a competition law perspective, specifically based on Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The method used is normative juridical research with a descriptive-analytical approach, through the review of secondary data in the form of laws and regulations, literature, and the practice of implementing recommendation systems in the digital industry. The research results indicate that recommendation features that unilaterally prioritize internal couriers without objective basis and without information transparency have the potential to violate Article 19 letter d of Law Number 5 of 1999. This practice can hinder competition, close opportunities for other courier service providers, and create distortions in the digital logistics ecosystem. Therefore, this study recommends that recommendation features in e-commerce be designed in a neutral, transparent manner, and based on objective indicators, such as rates, estimated delivery times, and service performance. This will maintain healthy business competition and protect consumers' rights to obtain the best service options.
Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-Wallet Salsabila, Raddine; Gultom, Elisatris; Sudaryat, Sudaryat
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.6866

Abstract

With reference to the Civil Code and the type of legal protection available to holders of local e-wallets that store cryptocurrency, this paper examines the legality of trading transactions involving digital currency, in this case crypto coins, as a form of payment. The urgency of this study is the occurrence of a legal vacuum (rechtsvacuum) of the existence of crypto coins that creates legal uncertainty. Normative juridical is the research method used in this study. The conclusion that can be drawn from the results of the discussion is that trade transactions using crypto coins as a means of payment in terms of the Civil Code are not prohibited if they are related to Article 1320 jo 1541 of the Civil Code, payments using crypto coins can be equated with legal exchange relationships. This form of legal protection for crypto coin users can be preventive and repressive. Preventive is carried out through consistent regulation. Repressively, now BAPPEBTI as a supervisor can provide administrative sanctions, in the form of warnings to license revocation for companies that organize e-wallets. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan transaksi perdagangan menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna koin kripto yang tersimpan dalam e-wallet lokal. Urgensi dari penelitian ini adalah terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum) keberadaan koin kripto yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam penyusunan artikel ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka sebagai bahan dasarnya. Dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa Transaksi perdagangan yang menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan sesuatu hal yang dilarang, jika dikaitkan dengan Pasal 1320 jo 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pembayaran melalui penggunaan koin kripto dapat dipersamakan dengan hubungan hukum tukar-menukar. Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna koin kripto dapat  dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif dilakukan melalui regulasi yang konsisten. Secara represif, sekarang ini BAPPEBTI sebagai pengawas dapat memberikan sanksi administratif, berupa peringatan hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang menyelenggarakan e-wallet.  
Implikasi Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 Terhadap Prinsip Keadilan Asuransi Aleksander, Aleksander; Gultom, Elisatris; ⁠Sudaryat, ⁠Sudaryat
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1846

Abstract

ABSTRAKArtikel ini mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 yang menghapus Pasal 251 KUHD terhadap praktik hukum dalam industri asuransi. Penghapusan pasal tersebut bertujuan untuk mencegah kerugian sepihak dan menciptakan kesetaraan hukum antara pihak tertanggung dan penanggung. Penelitian ini berfokus pada penegakan prinsip keadilan yang ada dalam asuransi untuk menilai perubahan perilaku masyarakat dan keadilan hukum pasca putusan tersebut ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data secara deskriptif melalui studi literatur dari buku dan karya ilmiah relevan lainnya, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa dampak positif terhadap industri asuransi, menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, mendorong keuntungan yang adil bagi para pihak, serta mengurangi praktik pembatalan sepihak perjanjian oleh perusahaan asuransi. Kesimpulan yang didapat adalah dengan penegakan putusan ini, maka prinsip keadilan yang ada dalam asuransi dapat terlaksana dengan lebih bagus dan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak.Kata Kunci: Asuransi, Pembatalan Sepihak Asuransi, Prinsip Keadilan
Memahami Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Gultom, Elisatris; Liasta Dewi, Reza
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7777

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) saham umumnya digunakan sebagai perjanjian pendahuluan sebelum peralihan hak menjadi sah. Namun, keabsahan dan kekuatan mengikatnya masih diperdebatkan, khususnya ketika peralihan hak atas saham masuk dalam suatu sengketa di pengadilan. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan kedudukan PPJB ditinjau dari perspektif hukum perjanjian serta aspek kepastian hukum PPJB saham sebagai bagian dari perlindungan hukum para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara meneliti data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, khususnya yang berkorelasi dengan topik penelitian. Metode deskripsi-analitis digunakan untuk menggambarkan eksitensi PPJB dalam proses peralihan saham untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan asas dan konsep hukum sehingga dapat diketahui keabsahan dan kekuatan mengikatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari perspektif hukum perjanjian, kedudukan PPJB sah dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak apabila persyaratan materiil maupun formil PPJB telah terpenuhi. Peralihan saham secara yuridis beralih setelah PPJB saham diikuti dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam PPJB dan ditindaklanjuti dengan pembuatan akta peralihan saham secara notarial serta pencatatan peralihan saham dalam daftar pemegang saham perusahaan.
Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma di Perkebunan Kelapa Sawit: Perspektif Prinsip Kemitraan dan Pengawasan Nisrina Hanun; Elisatris Gultom; Nun Harieti
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 6 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i6.1278

Abstract

A partnership agreement is a form of business collaboration, either directly or indirectly, that is established based on the principles of mutual need, mutual trust, mutual reinforcement, and mutual benefit. Such partnerships generally involve Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) working with larger businesses in order to create a fairer and more sustainable business relationship. However, in practice, the implementation of partnership agreements often does not reflect these fundamental principles. This is also evident in the nucleus-plasma scheme within the palm oil plantation sector, where the relationship between the nucleus companies and plasma farmers tends to show an imbalance of bargaining power. This study aims to examine the application of partnership principles in the implementation of nucleus-plasma agreements in palm oil plantations, viewed from the perspective of prevailing legislation, particularly the Law on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME Law). The findings indicate that the application of partnership principles has not yet been fully implemented consistently. The partnership relationship remains unequal and is largely dominated by the nucleus companies, creating a sense of injustice for plasma farmers. In terms of supervision, the Indonesian Business Competition Supervisory Commission (KPPU) plays a crucial role in ensuring that partnership agreements are carried out in line with these principles. One of the measures taken is monitoring the implementation of behavioral change commitments by business actors. KPPU ensures that nucleus companies do not abuse their dominant position and continue to provide fair opportunities for plasma farmers. Therefore, this study highlights the importance of strengthening oversight and enforcing regulations so that the objectives of nucleus-plasma partnerships in palm oil plantations can truly be realized in accordance with the principles mandated by law.
Kegagalan Konstruksi yang Tidak di Jamin Asuransi Ditinjau dari Teori Tanggung Jawab Hukum Perdata Karnosaputra, Yanto; Murwadji, Tarsisius; Gultom, Elisatris
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p10

Abstract

The New The construction of the New Effluent Water Treatment Plant (EWTP) is a National Strategic Project aimed at managing crude oil industrial waste in accordance with prevailing regulations. However, the project failed at 98.84% completion due to a fire at the fuel tank prior to the handover phase. Legal issues subsequently arose, as the contractor neglected to renew the mandatory insurance coverage stipulated in the contract. This study aims to analyze the legal liability of the contractor for the uninsured project failure and to evaluate the legal consequences under Indonesia’s positive law, particularly Law No. 2 of 2017 on Construction Services and Law No. 1 of 2025 on State-Owned Enterprises (BUMN). The research employs a normative juridical approach, and the findings indicate that the contractor may be deemed in breach of contract (wanprestasi) under Article 1239 of the Indonesian Civil Code, leading to legal consequences including compensation for damages, delay penalties, and responsibility for project losses. The absence of insurance coverage invalidates any claim of force majeure and strengthens the contractor’s legal liability based on the pacta sunt servanda principle and risk management obligations within BUMN projects. This research underscores the critical importance of contractual compliance and risk mitigation through insurance protection as integral components in the execution of national infrastructure projects. Proyek pembangunan New Effluent Water Treatment Plant (EWTP) merupakan Proyek Strategis Nasional yang bertujuan mengelola limbah industri minyak mentah sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, proyek mengalami kegagalan saat progres mencapai 98,84%, akibat kebakaran Tangki BBM sebelum serah terima. Permasalahan hukum pun muncul karena kontraktor lalai dalam memperpanjang jaminan asuransi yang secara kontraktual diwajibkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum kontraktor atas kegagalan proyek yang tidak diasuransikan serta mengevaluasi akibat hukumnya berdasarkan hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kontraktor dapat dikualifikasikan melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata, dengan konsekuensi hukum berupa kewajiban mengganti kerugian, membayar denda keterlambatan, serta tanggung jawab atas kerusakan proyek. Ketiadaan asuransi meniadakan pembelaan force majeure dan memperkuat tanggung jawab hukum kontraktor berdasarkan asas pacta sunt servanda serta prinsip pengelolaan risiko dalam proyek BUMN. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan kontraktual dan manajemen risiko melalui perlindungan asuransi sebagai bagian integral dalam pelaksanaan proyek konstruksi nasional.
Co-Authors A.A.P*, Karina Widyadhari Aam Suryamah Aam Suryamah Adi Kristian Silalahi Adinda Marianti Adinda Marianti Adinda Shafiyah Adristi, Dhia Novita Adzkia, Iqta Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Al-Ghiffari, Fakhruddin Aleksander, Aleksander Amalina, Filzah Risky Aman Wibawa Ginting Andreas Paskal Silalahi Andwia Maharani Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Ardiansyah, Erpan Ari Mariyana Angriyani Aria Wirajuna Arief, Deswal Ariman, Renaldi Arizal Pahlawan Arrisman, Arrisman Artaji, Artaji Asenar Asenar Audrey Adyuta Putri Azzahra, Shadrina Ghaisani B., Trifena Jessica Bainal Munthaha, Alif Baraba, Badar Beny Anang Prihantoro Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj Bonita Chika Angelica Boy Aditya Prakasa Buala Jefry Cindi Elvina Azarine Claude Makasuci, Fially Damos Wiratua Tampubolon David Parulian Sinurat Deviana Yuani Deviana Yuanitasari Deviani Yuanitasari Dian Handayani Dian Priharyanti Diandra Syifa Rahman Disyon, Huta Diva Davina, Nathania Elfrieda Aysha Javin Ema Rahmawati Emma Yovela Sipahutar Erna Rahmawati Eureka Inola Kadly Fachrurozi, Aal Fajar Nugraha Feira Wafi Sakina Fially Claude Makasuci Fikri Fadhil, Muhammad Gani Munggaran Genias, Kriffirgy Valian Giani Prani Putri Prasasti Gitta Nurvy Auliya Handayani, Marini Tri Handryas Prasetyo Utomo Hania Arvalia Hardiyanti, Talitha Kirana Hatami, Raka Fauzan Hazar Kusmayanti Helza Nova Lita Hessy Oktiarifadah Hilmawan, Edi Humam Putra Hurruzia, Khansa Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Ikhwan Nul Yusuf Maulana Intan Zahirah Januar, Marcelino Jeffrey Thomas Lubis Jefry, Buala Jofit, Jhaviera Latifa Joshua Alexander Kalaj, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalila, Sheza Vanisha Kamillah, Ananda Syifa Karina Widyadhari A.A.P* Karnosaputra, Yanto Liasta Dewi, Reza Lina, Alya Louis Alfred Hasudungan Lubis, Muhammad Azmi Farid Luh Widya Saraswati Mas Putra Zenno Januarsyah Maulana, Ikhwan Nul Yusuf Mia Yulia Fitrianti Miranda, Maudy Mirza Marali Mochamad Ramdhan Pratama Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Agung Muhammad Akram Rafii Latuconsina Muhammad Rafli Aprideano Muhammad Ridwan Mulyana, Silvia Sofiatunnisa Nabilla Syafira Nadela Angelina Nadia Tuljanah Nianda Dinilah Arifah Niken Febriani Safitri Nisrina Hanun Nun Harieti Nur Abdul Rahman Roy Nurjannah, Mira Nyulistiowati Suryanti Pahlawan, Arizal Permana, Sudaryat Permatasari, Yanti Pratiwi, Aulia Wira Pujiyono Pujiyono Pupung Faisal Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Putra, Nouval Rivaldi Putri, Zakiyah R., Bismo Irmanendra Rahmah, Siti Marsha Zahida Rai Mantili Rajamanickam, Ramalinggam Ramadanni, Manisha Ranti Fauza Mayana Razaqa Dhafin Reza Liasta Dewi Rezki Mulya Risya Ainun Rohaedi, Rosalia Alima Utami Rosa Darman Roy, Nur Abdul Rahman Rukmana, Yenni Yunithawati S., Afifah Dara S., Jose Jeremy Safitri, Niken Febriani Salsa Nabila Arimbi Putri Salsabil Qodrunnada Salsabila, Raddine Samosir, Tony Richard Alexander Saputra, Febrianto Sarah Faizurah Khairunisa Saskia Kusumawardani Savirra Satriadi Sela, Natalie Siagian, Afrialdo Silitonga, Yoas Panggawa Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Siti Rohani Siti Rohani Somawijaya -, Somawijaya Sudaryat Sudaryat Sudaryat Permana Sudaryat Sudaryat, Sudaryat Sukma Fadila Sumayyah Suryamah , Aam Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Syafira Aisya Kamila Syahbaniar, Alia Putri Syaqira Putri Tarsisius Murwadji Taufiqurrohman, Moch. Marsa Tony Richard Alexander Samosir Tony Richard Alexander Samosir Tri Utomo Wiganarto Tsary Arrofi, Dinda Yusuf Tubagus Kudrat Kun Ulkhaq, M Rifqy Dhiya Veronica Dwi Widianti Vidya Kartika Ayuningtias Wiganarto, Tri Utomo Yorika, Muhammad Syarafi Izazi Yuanitasari, Deviani Yuliana Yuliana Yupi Nurul Azizah Zahirah, Intan ⁠Sudaryat, ⁠Sudaryat