p-Index From 2021 - 2026
7.382
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) El-HARAKAH : Jurnal Budaya Islam LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal Pendidikan Fisika Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual Jurnal Kesehatan Komunitas Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal SOLMA Bina Hukum Lingkungan The Indonesian Journal of Infectious Diseases Jurnal Kreativitas PKM Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Keperawatan Priority SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme Islam Universalia : International Journal of Islamic Studies and Social Sciences KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana JURNAL USM LAW REVIEW Fitrah: Journal of Islamic Education Sinar Sang Surya: Jurnal Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Journal Industrial Manufacturing Invest Journal of Sharia & Economic Law Bina Hukum Lingkungan Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity) Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Menara Pengabdian Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Protection: Journal Of Land And Environmental Law MEUSEURAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT ISTIFHAM WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Law and Legal Reform International Journal of Law and Society Babakti : Journal of Community Engangement ARINI: Jurnal Ilmiah dan Karya Inovasi Guru Mathematics Education Journal Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal) Economia: Journal of Economics and Management Jurnal Kesehatan
Claim Missing Document
Check
Articles

Sosialisasi Implementasi Halal Ke UMKM Wilayah Tangerang Rohimah, Anni; Saputra, Rahmat
Babakti: Journal of Community Engangement Vol. 1 No. 2 (2024): October
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/babakti.v1i2.59

Abstract

Salah satu hal yang berperan dalam kemajuan daerah adalah keberadaan UMKM. Menurut Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang, saat ini ada 59.257 UMKM di Kabupaten Tangerang. Di bulan Oktober 2024, pemerintah mulai memberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha, termasuk untuk UMKM makanan. Sertifikasi halal perlu disosialisasikan kepada pelaku usaha khususnya di Tangerang Raya. Tujuan pengabdian ini adalah memberi edukasi tentang kewajiban sertifikasi halal dan memeberi informasi tata cara pendaftaran sertifikasi halal. Sosialisasi halal dilaksanakan oleh pendamping halal dari Lembaga  Pendamping Proses Produk Halal, baik dari akademisi maupun oraganisasi kemasyarakatan. Sosialisasi dilakukan dengan pembagian brosur halal dari Kemenag ke pelaku usaha di pasar, tempat umum. Selain membagi brosur, sosialisasi dilakukan dengan memberi penjelasan tentang tata cara sertifikasi halal melalui self declare dan reguler. Di dalam brosur, disertakan nomor / contact person pendamping halal. Dengan demikian, pelaku yang akan mendaftar sertifikasi halal bisa berkonsultasi dengan pendamping halal. Hasil pengabdian ini adalah pelaku usaha memiliki akses ke pendamping halal di Lembaga Pendamping Proses dan Produk Halal.
Pelanggaran Due Process of Law pada implementasi aturan perbantuan TNI kepada POLRI Sepmiko, Jorza; Saputra, Rahmat
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Sasana: June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i1.3963

Abstract

Artikel ini menganalisis pelanggaran prinsip due process of law dalam implementasi aturan perbantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Ketidakjelasan mekanisme permintaan bantuan TNI oleh POLRI menimbulkan dualisme hukum, di mana UU No. 2 Tahun 2012 mensyaratkan permintaan resmi POLRI, sementara UU No. 3 Tahun 2025 membuka ruang pengerahan TNI berdasarkan instruksi presiden dan persetujuan DPR tanpa melibatkan POLRI. Inkonsistensi ini berpotensi mengabaikan asas legalitas dan checks and balances, serta memicu penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif dan legislatif. Studi kasus seperti kerusuhan Mei 2022 dan konflik Papua 2023 menunjukkan dominasi TNI dalam urusan keamanan sipil tanpa koordinasi penuh dengan POLRI, yang bertentangan dengan prinsip due process of law dan demiliterisasi pasca-Reformasi. Penelitian ini menyoroti dampak negatif ketidakpastian hukum terhadap sinergitas POLRI-TNI, termasuk tumpang tindih kewenangan, erosi akuntabilitas, dan risiko pelanggaran HAM. Sebagai solusi, diperlukan revisi regulasi untuk mempertegas mekanisme permintaan bantuan, penguatan pengawasan DPR dan MK, serta optimalisasi Nota Kesepahaman TNI-POLRI. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi hukum guna menjaga prinsip negara hukum dan mencegah militerisasi keamanan sipil.
Kiai Azaim Ibrahimy's Thought on Happiness and Well-Being: The At-Tawazun Approach in Society 5.0 Arifin, Samsul; Saputra, Rahmat
el Harakah: Jurnal Budaya Islam Vol 27, No 1 (2025): EL HARAKAH
Publisher : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/eh.v27i1.33430

Abstract

In the face of Society 5.0 and rapid digitalization, younger generations are increasingly vulnerable to emotional imbalance, a diminished spiritual connection, and weakened social bonds. This study explores the thoughts of K.H.R. Ach. Azaim Ibrahimy on happiness and psychological well-being, as conveyed through the Majelis Dzikir Basmalah YouTube channel, and examines their alignment with Martin Seligman’s PERMA model. This study addresses a gap in existing research by integrating the spiritual teachings of Kiai Azaim Ibrahimy with Seligman’s PERMA model to explore well-being in Islamic boarding schools, a context largely overlooked in both Islamic and psychological literature. Its novelty lies in offering a holistic framework that combines local spiritual wisdom with positive psychology to respond to the mental health challenges of pesantren communities in the digital Society 5.0 era. Using a qualitative hermeneutic-ethnographic approach, the research reveals that Kiai Azaim’s teachings resonate with the five pillars of PERMA: gratitude as a source of positive emotion, spiritual engagement through religious devotion, harmonious interpersonal relationships, a meaningful life rooted in service, and a sense of accomplishment encompassing both worldly and spiritual success. The study further analyzes the implementation of the At-Tawazun counseling model in pesantren (Islamic boarding school) settings, which incorporates local wisdom through practices such as uswah hasanah (exemplary conduct), ta’zhim (reverence), khidmah (service), and riyadhah (spiritual discipline). These traditions foster spiritual, social, and psychological harmony within the pesantren environment. The findings underscore the strategic role of pesantren-based counseling as a contextual, holistic, and culturally grounded approach to enhancing mental well-being in the digital age. Consequently, pesantren emerge not only as spiritual institutions but also as vital centers for nurturing psychological resilience amid global change. Di tengah tantangan era Society 5.0 dan digitalisasi, generasi muda menghadapi ketidakseimbangan emosional yang kian kompleks. Ketergantungan pada teknologi, tekanan sosial media, serta melemahnya ikatan spiritual dan sosial berkontribusi terhadap menurunnya tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis. Studi ini bertolak dari kegelisahan tersebut, dengan meneliti pemikiran Kiai Azaim Ibrahimy tentang kebahagiaan dan kesejahteraan jiwa yang disampaikan melalui kanal YouTube Majelis Dzikir Basmalah, dan mengaitkannya dengan model PERMA dari Martin Seligman. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode hermeneutik-etnografis, penelitian ini menemukan bahwa ajaran Kiai Azaim selaras dengan lima dimensi PERMA: syukur sebagai sumber emosi positif, keterlibatan spiritual dalam ibadah, relasi sosial harmonis antar santri, makna hidup dalam bingkai pengabdian, serta pencapaian yang mencakup keberhasilan dunia dan akhirat. Penelitian ini juga menelaah praktik konseling At-Tawazun di pesantren yang mengintegrasikan kearifan lokal melalui metode uswah hasanah, ta’zhim, khidmah, dan riyadhah. Teknik-teknik ini terbukti efektif dalam menumbuhkan keseimbangan spiritual, sosial, dan psikologis di lingkungan pesantren. Temuan ini menegaskan pentingnya pengembangan pendekatan konseling berbasis pesantren sebagai model alternatif yang kontekstual, relevan, dan holistik untuk memperkuat ketahanan mental di era digital. Dengan demikian, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan spiritual, tetapi juga sebagai pusat penguatan kesejahteraan psikologis yang adaptif terhadap dinamika global.
Implementation of Digital Literacy in Islamic Education: Teachers Strategies for Character Building in the Era of Growing Social Media Use Rahimi, Rahimi; Saputra, Rahmat; Suroto, Suroto; Mohd. Adan, Nur Syakirah Binti
Fitrah: Journal of Islamic Education Vol. 6 No. 1 (2025): Juni (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Agam Islam Sumatera Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53802/fitrah.v6i1.1129

Abstract

The development of digital technology and the widespread use of social media among teenagers have a significant impact on student behavior and character, including in the madrasah environment. Islamic education is required to be able to respond to this challenge through strengthening digital literacy based on Islamic values. This study aims to analyze the implementation of digital literacy and teacher strategies in shaping student character at MTs. Nurul Falah West Aceh Regency in the era of growing social media. This research uses a qualitative approach with observation, interview, and documentation techniques to explore data in depth. The results showed that digital literacy is integrated in Islamic Religious Education learning through the use of digital media. Teachers' strategies in shaping student character through digital literacy are carried out with an Islamic values-based approach, habituation of digital ethics, and guidance on healthy and responsible use of social media. The challenges faced include limited facilities, low digital literacy, and the negative influence of social media. The implications of the research encourage the need for continuous digital literacy training for teachers and students to strengthen Islamic character in the digital era.
Diversifikasi Limbah Pakaian melalui Pelatihan Eco print di PPM Muhammadiyah Boarding School (MBS) Tangerang Saputra, Rahmat; Naim, Abu; Valentin, Adelia Dwi; Fadilla, Siti
Jurnal SOLMA Vol. 14 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v14i2.18975

Abstract

Background: Limbah pakaian adalah isu lingkungan yang terus meningkat, sehingga menuntut solusi inovatif dan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan santri serta pengurus PPM Muhammadiyah Boarding School (MBS) Tangerang mengelola limbah pakaian secara kreatif melalui eco print, sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kesadaran lingkungan. Metode: Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan observasi, penyuluhan dampak limbah pakaian dan eco print, pelatihan teknis eco print (pounding & steaming dengan tumbuhan lokal sebagai pewarna alami pada limbah pakaian), pendampingan, serta evaluasi pretest, posttest, kuesioner kepuasan 10 santri. Hasil: Hasil kegiatan mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai pengelolaan limbah dan teknik eco print (skor pengetahuan meningkat dari 387 menjadi 579). Para santri berhasil membuat produk eco print dari limbah pakaian dengan antusiasme tinggi, dan 87% peserta menyatakan puas atau sangat puas terhadap kegiatan ini. Kesimpulan: Pelatihan eco print efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran lingkungan santri PPM Muhammadiyah Boarding School Tangerang terkait pengelolaan limbah pakaian, serta berhasil menghasilkan produk bernilai tambah.
Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances Nainggolan, Indra Lorenly; Saputra, Rahmat
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.5959

Abstract

The purpose of this study was to analyze norms that do not regulate the requirements for candidates for legislative members (DPR) without being accompanied by a police record certificate (SKCK) which has a material impact on their duties and responsibilities in establishing law. The research method used in this study is normative juridical with a conceptual approach and a statutory approach. This research is very important in filling public positions because the lack of conditions in question is a form of institutional imbalance in the DPR compared to the requirements for the candidacy of the President and Vice President, Governors, Mayors, and Regents. Even though all of them are public positions that directly receive a mandate from the people. The form of a rule of law requires checks and balances, which upholds Indonesia's constitutional cultural values and places greater emphasis on the harmony and integration of shared values. Meanwhile, the invalidity of the SKCK as a condition for candidacy for members of the DPR is a form of denial. So this has implications for the integrity and quality of prospective members who will occupy the DPR positions. As a law-forming institution, quality and integrity are important parts that must be attached to them, so that in carrying out their duties it will result in the formation of laws that are oriented towards the protection of human rights. The novelty of this research is the analysis of the importance of regulating the requirements for police record certificates in the Election Law as a basis for measuring the filling of public office. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis norma yang tidak mengatur syarat calon anggota legislatif (DPR) tanpa disertakan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang secara materiil berdampak pada tugas dan tanggungjawabnya dalam pembentukan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini sangat penting dalam pengisian jabatan publik, sebab ketiadaan syarat yang dimaksud adalah bentuk ketidakseimbangan kelembagaan DPR dibandingkan dengan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati. Padahal semuanya sama-sama jabatan publik yang langsung menerima mandat dari rakyat. Bentuk negara hukum menghendaki adanya checks and balances, yang menjunjung nilai-nilai budaya konstitusional Indonesia dan lebih menekankan harmoni dan integrasi nilai-nilai bersama. Sedangkan ketidakberlakuan SKCK sebagai syarat pencalonan anggota DPR adalah bentuk pengingkaran dimaksud. Sehingga hal ini berimplikasi terhadap integritas maupun kualitas dari calon-calon anggota yang akan menduduki jabatan DPR. Sebagai lembaga pembentuk undang-undang kualitas dan integritas adalah bagian penting yang harus melekat bagi mereka, sehingga dalam menjalankan tugasnya akan menghasilkan pembentukan undang-undang yang beorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Adapun kebaharuan penelitian ini adalah analisis mengenai pentingnya pengaturan mengenai syarat surat keterangan catatan kepolisian dalam UU Pemilu sebagai dasar tolak ukur pengisian jabatan publik.     
Risk Factors of COVID-19 Infection Among Health Workers Post-Vaccination in Jakarta Saputra, Rahmat; Prihartono, Nurhayati Adnan; Sudaryo, Mondastri Korib; Mahkota, Renti; Devita, Yeni; Arisanti, Ni Wayan Deisy
Kesmas Vol. 19, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the best approaches to stop the COVID-19 pandemic is vaccination. In Indonesia, the first round of vaccinations was prioritized for health workers on January 14, 2021 (first dose) and March 1, 2021 (second dose). However, some health workers who have been vaccinated were found to be reinfected after receiving the second dose. This cross-sectional study examined the risk factors for COVID-19 infection among health workers after vaccination using secondary and primary data. The data analysis was carried out in univariate (examining the frequency distribution and proportion of independent variables), bivariate (Chi-square test to explore the relationship between independent and dependent variables), and multivariate (Logistic Regression to assess the strength of the relationship between independent and dependent variables). The results showed that the variables associated with post-vaccination infection included COVID19 infection history (PR: 2.16, p-value <0.05), age (PR: 0.64, p-value <0.05), hypertension (PR: 1.52, p-value <0.05), direct contact with patients (PR: 2.02, p-value <0.05). It is recommended that health workers aged >37 years with a history of diabetes mellitus, hypertension, or previous COVID-19 infection, working directly with patients, and using Personal Protective Equipment level 1 daily should be prioritized for booster vaccinations.
Reforming Indonesia's Approach to Transfer of Sentenced Persons: A Maqāṣid al-Sharīʿa Framework and a Comparative Analysis of ASEAN and European Models Sriwidodo, Joko; Saputra, Rahmat; Widodo, Akmal Alfarisi
Invest Journal of Sharia & Economic Law Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/invest.v5i2.10499

Abstract

This study examines the legal and humanitarian challenges faced by Indonesian migrant workers imprisoned abroad and the urgency of establishing a clear legal mechanism for the transfer of sentenced persons (ToSP) between Indonesia and other countries.  ​Recent cases from Myanmar, Malaysia, and Saudi Arabia reveal persistent gaps in Indonesia's legal framework, leaving migrant workers vulnerable to unjust criminalization, disproportionate punishment, and prolonged detention without a predictable pathway for repatriation. The study finds that Indonesia's current approach relies heavily on ad hoc diplomatic negotiations rather than enforceable legal procedures, contravening the rehabilitative and humane treatment principles enshrined in international conventions, such as UNCAC Article 45 and UNTOC Article 17. Comparative analysis further reveals the absence of an ASEAN-wide prisoner transfer mechanism, unlike the comprehensive European Convention on the Transfer of Sentenced Persons. To address these deficiencies, this study proposes a two-pronged reform agenda: enacting a dedicated Indonesian National Law on ToSP and advocating an ASEAN Protocol on Prisoner Transfer. Crucially, the study reinterprets the issue through the lens of maqāṣid al-sharīʿa, positioning the protection of migrant workers' lives (ḥifẓ al-nafs), family well-being (ḥifẓ al-nasl), and economic welfare (ḥifẓ al-māl) as ethical imperatives that transcend the procedural limits of positive law. This maqāṣid-based framework transformed the ToSP regime from diplomatic discretion to a legally mandated restorative justice mechanism. The study concludes that aligning Indonesia's domestic legislation, bilateral agreements, and ASEAN advocacy with maqāṣid principles would establish a more humane, rehabilitative, and socially responsive transnational criminal justice system for migrant workers.
KONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH PASCA PENGESAHAN UNDANG – UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Saputra, Rahmat
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengesahan undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai protes sebagian kalangan masyarakat yang menganggap substansi materinya berpotensi negatif terhadap lingkungan hidup, antara lain ketidakjelasan kewenangan pemberian persetujuan lingkungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hilangnya pengaturan amdal, membatasi atau mempersempit partisipasi keterlibatan masyarakat dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin menjadi penerapan standar dan berbasis risiko, serta menghilangkan ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran izin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk konstruksi peraturan pemerintah pasca pengesahan undang-undang cipta kerja dan implementasi penilaian keberlanjutan sebagai alat pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Metode penelitian berupa pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual (concept approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Metode analisis data dengan normatif kualitatif. Hasil penelitian bahwa bentuk konstruksi peraturan pemerintah pasca terbitnya UU cipta sudah sesuai dengan arah pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Implementasi penilaian keberlanjutan dalam prosedural efektifitas dalam proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum masih sesuai dengan instrumen pencegahan lingkungan hidup.
Desain Layout Ruang Kelas dengan Pendekatan Ergonomis Human-Centered Approach Rohimah, Anni; Saputra, Rahmat; Zuhro, Siti Fatimatul; Atmaja, Sena
BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual Vol 9 No 1 (2024): Volume 9 Nomor 1, Februari 2024
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/briliant.v9i1.1516

Abstract

The classroom is a room that functions as a place for theoretical, practical learning activities that do not require special equipment and practice with special tools that are easy to provide. One practice with special tools that is easy to provide is learning Information and Computer Technology (ICT) using a laptop. Not all schools have an ICT practice room. ICT practical activities are carried out in the classroom. Therefore, it is necessary to create guidelines for designing classroom layouts as modifications to classrooms that will be used as ICT practical learning spaces. The method used in designing classroom layouts is an ergonomics approach, namely the Human-Centered Approach. Classroom design using an ergonomics approach is carried out by placing humans at the center of the design or the Human Centered Approach. The design of the classroom layout as an ICT learning space is carried out by adapting to the requirements set out in the Regulations of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology which contain classroom requirements and are combined with ergonomic principles. Class layout design begins with creating an initial layout, then a configuration layout and simulating teacher mobility in the configured class layout. The class layout design was made using Microsoft Visio software and the teacher mobility simulation was carried out using Promodel software. From this research, results were obtained in the form of 2 (two) alternative classroom layout designs as ICT learning spaces.
Co-Authors Abu Naim Adelia Dwi Valentin Adzkia, Legabina Alfianur Alfianur Ali, Alizah Andriani, Liza Anni Rohimah Aprianda, Aprianda APRIYANTI WIDIANSYAH Arisanti, Ni Wayan Deisy Ath-Thayyar, Muhammad Hafidh Atmaja, Sena Azijah, Izzatul Azijah, Siti Baharun, Mokhammad bawazir, Fuad Cardenas, Andre Chik , Zamri bin Dault, Wisnu Adiyaksa Desti Puswati Devita, Yeni Dewi, Karisma Elfi Yuliza Elita, Anggun Dian Ellita, Dian Eugenio, Andre Fadilla, Siti Fadriansyah, Fadriansyah Fahmi, Yuni Maharani Nur Fitria Budi Utami Fitry Erlin Habiburrahman, Fata Hafinda, Tengku Hafizah Hafizah Hanifah, Jihan Kamilia Herman Herman Humairah Arta, Karuni Indra Lorenly Nainggolan Islamiyah, Ummi Habibatul Ismawan, Muhamad Arie Joko Widodo Kasih, Delina Kirana, Andi Chandra Lina Sinaulan, Ramlani Lisa Ernita Maemun, Siti Manalu, Husein Mardalena, Pipi Maulana, Muhammad Iqbal Maya Listanti Meidianti, Ulfa Melisa, Wery Mohammad Hakimi Mohammad Salim Mohd. Adan, Nur Syakirah Binti Monariska, Monariska Muhammad Redha, Muhammad Muhammady, Aan Mukhlizar, Mukhlizar Mukhsin Nyak Umar Muliani Muliani, Muliani Munandar, Indra Nabilla Nabilla Nanda Nanda Nanda Novita, Nanda Nazaruddin, Said Nazli, Rahmat Nindya Kirana, Desi Nita, Yureya Nopita Sari Nugraha, Enjang Kartiwa Nur Dewi Nurani, Sifa Mulya Nurhabibah Nurwijayanti Oktavia, Rahmi Olivia, Sonia Rida Pratama, Irfan Aji Pratiwi, Tiara Zakiyah Prihartono, Nurhayati Adnan Putri, Silvia Adi Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahimi Rahimi, Rahimi Ratno, Suyit Refindra Wijaya, Tiara Renti Mahkota Restu Wulandari, Septiayu restu, Septiayu Retnowulan, Sri Rahayu Rezieka, Dara Gebrina Riska Ekawita Safira, Dinda Safrizal Safrizal Samsul Arifin Samsul Arifin Sanjaya, Juniar Krisna Sapriani, Wiwita Saputra, Aidil Saputra, Rizal Sari, Adila Sartono, S Sepmiko, Jorza Setiana, Iffa Siti Fatimatul Zuhroh Soerahman, S Soni Redha, Pratiwi Sopiani, Pina Stephanie Dwi Guna Sudaryo, Mondastri Korib Sugeng Sugeng Suhanda Suhanda Sumardi Efendi Supiyati . Suroto Suroto Suryo Sulistyo Susanti, Revita Syahruddin, Erwin Syamsuar Syarifuddin Syarifuddin Syehabudin, Syehabudin Tanjung, Angga F. Thalia, Septyani Tri Sunarsih Tria Gustiningsi Tumanggor, Imelda Anastasya Carolima Widodo, Akmal Alfarisi Yosia Pandu S Yuliani Yuliani Yuriansa, Adelfa Yusoff, Zawawi bin Zaelani, Toni Zakiah Zakiah Zakiah Zulfa, Siti Zalmanidar, Zalmanidar Zulpri, Zulpri