Claim Missing Document
Check
Articles

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan NOMOR 1995K/PID.SUS/2019 PN.MTR) Sarmila; D. Kusuma , Jauhari; Megayati , Dhina
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i4.215

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan permufakatan jahat dan untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 1995 K/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitioan yuridis normative, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram. Dalam penelitian ini pelaku tindak pidana narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkotika berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkotika yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2009. Dalam putusan Nomor 1995 K/Pid.Sus/2019 terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara 10 tahun.
PENGUATAN MANAJEMEN KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM MELALUI PENDEKATAN TRANSPARASI DI SPM 21 Sarmila; Pini susanti; Daud; Siti Fatimah; Rian
Swakarya: Jurnal Penelitian Sosial dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2026): Swakarya: Jurnal Penelitian Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Pusat Studi Penelitian dan Evaluasi Pembelajaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memperkuat manajemen keuangan Koperasi Simpan Pinjam di SMP Negeri 21 Tanjung Jabung Timur melalui penerapan prinsip transparansi sebagai strategi peningkatan akuntabilitas dan partisipasi anggota. Permasalahan utama yang dihadapi adalah lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, yang berdampak pada keterbatasan informasi serta rendahnya tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan koperasi, pelatihan pencatatan keuangan sederhana, pendampingan intensif dalam penyusunan laporan keuangan, serta evaluasi bersama antara pengurus dan anggota. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada kemampuan pengurus dalam menyusun laporan keuangan yang sistematis, akurat, dan mudah diakses oleh anggota. Selain itu, penerapan transparansi mendorong tumbuhnya budaya organisasi yang lebih terbuka, jujur, dan bertanggung jawab. Anggota koperasi juga menjadi lebih aktif dalam memberikan masukan serta ikut mengawasi jalannya kegiatan simpan pinjam. Secara keseluruhan, penerapan prinsip transparansi terbukti efektif dalam memperkuat tata kelola keuangan koperasi sekolah sekaligus berkontribusi terhadap pembentukan karakter siswa yang berintegritas, disiplin, dan profesional dalam pengelolaan keuangan.
PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA SISWA KELAS TINGGI MELALUI PROGRAM BIMBIBINGAN MEMBACA TERSTRUKTUR DI SD NEGERI 28 TAMO M. Padli; rahma, St.Rahmawati; St. Nur Alisa; Dian Anggraini Noor; Nurfitri; Sarmila; Safira Putri; Asmirinda Resa
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 5 No. 2 (2025): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2025
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v5i2.5142

Abstract

Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas tinggi di SD Negeri 28 Tamo melalui penerapan Bimbingan Membaca Terstruktur. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan membaca siswa sebagaimana terlihat dari hasil asesmen awal yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa berada pada kategori Tidak Sama Sekali, Mengeja, dan Belum Lancar. Program dilaksanakan selama sepuluh minggu melalui pendampingan intensif yang mencakup tahapan pra-membaca, saat membaca, dan pasca-membaca, serta intervensi kelompok kecil yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Pengukuran kemampuan membaca dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah intervensi. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada aspek kelancaran, akurasi, pemahaman bacaan, serta motivasi membaca. Nilai rata-rata siswa meningkat dari 2,22 pada pre-test menjadi 3,56 pada post-test, dengan hasil uj Paired Samples Test yang menunjukkan nilai signifikansi 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa. Temuan ini mengindikasikan bahwa Bimbingan Membaca Terstruktur merupakan strategi intervensi yang relevan dan mampu memberikan dampak nyata terhadap perkembangan literasi siswa sekolah dasar.
Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Pada UMKM Air Minum Dalam Kemalasan Sarmila; Afiah, Nur; Ryketeng, Masdar
Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jensi.v9i2.12833

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM Garisma. Subjek penelitian ini adalah pelaku UMKM yang memberikan informasi terkait penelitian. Fokus pada penelitian ini melakukan praktik penyusunan laporan keuangan Berdasarkan SAK EMKM. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui dokumentasi dan Wawancara. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini deskriptif kualitatif. Teknik dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data terkait standar akuntansi, mengelompokan data, menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemilik UMKM Garisma tidak melakukan pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM Karena keterbatasan waktu dan pengetahuan yang dimiliki oleh pemilik. Selain itu, tidak adanya sumber daya manusia atau karyawan yang memiliki kemampuan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Hal ini seharusnya penting dilakukan oleh UMKM Garisma sebagai laporan keuangan yang memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja usaha, dan untuk memungkinkan pemilik mengetahui kondisi keuangan dan merancang pengembangan bisnis kedepannya.
ALTERNATIF KEBIJAKAN RENEGOSIASI PERJANJIAN KEMITRAAN PLASMA PADA KONFLIK LAHAN DESA UPANG JAYA Ariansyah, Dekha; Sarmila; Junaidi; Natalia, Desta; Prastia, Dwi Alverina
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i2.702

Abstract

This study aims to formulate policy recommendations for resolving the oil palm plasma land conflict between the community of Upang Jaya Village and PT Trans Pasific Agro Industry (TPAI) in Banyuasin Regency, South Sumatra. A qualitative descriptive method was employed. Data were collected through a literature review, interviews with residents and village officials of Upang Jaya, and documentation from media sources and academic articles. Policy analysis was conducted using William N. Dunn’s evaluation criteria, including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings indicate that Banyuasin Regent Decree Number 477 of 2012 has not been optimally implemented in delivering benefits to the plasma community. Based on the evaluation results, three policy alternatives were formulated, cross-sectoral coordination, revision or renegotiation of the plasma partnership agreement, and agrarian reform. The assessment shows that revising or renegotiating the plasma partnership agreement is the most feasible and realistic policy alternative.
Principal Accountability in the Governance of Islamic Education Programs: A Case Study at Madrasah Aliyah Wali Songo Tebo Muttaqin; Sarmila; Kurniawan, Sugeng; Dzakirah, Talitha; Mu’allim, M. Nuri; Baili
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2022): JIPSI Juli
Publisher : CV Putra Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58540/jipsi.v1i2.1597

Abstract

Public confidence in newly established madrasahs depends heavily on whether their principals can demonstrate measurable accountability when delivering Islamic education programs. Most existing studies, however, focus on long-standing institutions in urban centers, leaving rural and recently founded madrasahs in Sumatra largely unexamined. This article therefore investigates how the principal of Madrasah Aliyah Wali Songo Tebo a five-year-old institution serving 58 students in Jambi Province, Indonesia operationalizes accountability across the planning, implementation, and reporting phases of Islamic education programs, and identifies the determinants that shape such accountability. A qualitative single embedded case study design was employed between February and May 2025. Data were generated through 18 in-depth interviews with the principal, six teachers, and eleven purposively selected students, complemented by non-participant observation across 21 school days and document review of 14 program reports and budget vouchers. Data were analyzed using the interactive model of data condensation, display, and verification, with credibility secured through source and method triangulation, member checking, and an audit trail. Findings reveal that accountability is enacted through three structured programs hadroh, hitobah, and Islamic-holiday commemorations each documented with itemized budgets and post-event reports submitted to parents and the foundation board. Disciplinary accountability is enforced through a teacher attendance log, a 15-minute early-morning duty schedule, and a parent-approved IDR 10,000 truancy fine. Four determinants emerge: leadership competence, personal integrity, supervision-and-regulation systems, and resource sufficiency. Although funding and facilities meet ministerial standards, teacher shortages compel several teachers to handle up to three subjects, weakening pedagogical effectiveness. The study concludes that accountability functions as a multidimensional managerial mechanism rather than a purely administrative obligation, and that human-resource sufficiency is its most fragile pillar in newly established rural madrasahs.
Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Barambang Katute Kabupaten Sinjai Perspektif Siyasah Syar’iyyah Sarmila; Kurniati; Andi Tenripadang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5180

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh eksistensi hukum adat masyarakat Barambang Katute di tengah dinamika hukum modern serta pentingnya pengakuan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena hukum adat Barambang Katute dan meninjaunya dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif dan empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji kredibilitas triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Barambang Katute masih mempertahankan kelembagaan adat, wilayah adat, dan nilai kearifan lokal. Nilai filosofisnya meliputi kebersamaan, keadilan, musyawarah, serta penghormatan terhadap alam dan leluhur. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, pengakuan masyarakat adat merupakan tanggung jawab ulil amri untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan. Namun, masih terdapat hambatan administratif, perbedaan persepsi, dan verifikasi wilayah adat yang memengaruhi kepastian hukum. Implikasinya, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat adat agar proses pengakuan berjalan adil dan efektif.
Co-Authors , Firman Patawari Agus Setiawan Ahid Hidayat Ahmad Ridfah Ahmad Suro Prayogo Alaudin Alif Norwaheid Annory Alimuddin Amal Jr, Muchlisul Andi Tenripadang Annisa Fitri, Annisa Ansar, Asnaeni Ariansyah, Dekha Arief Muttaqiin Arifin Arlin Saputra Asmirinda Resa Aziz, Saddam Azzahra, Firda Baili Baiq Mila Angriani Basrowi Bayu Irsandy Canra, Roni Chaerul Fadly Mochtar D. Kusuma , Jauhari Daud Dhina Megayati Dian Anggraini Noor Dina Khoirina Dzakirah, Talitha EKA DEWINTARA Elma Nurjannah Erna Widiarty Esti Qama Eva Meizara Puspita Dewi Fadhila Noor Isnaieni Farid Mudlofar Farid Mudlofar Fikri Firman Patawari Firmansyah Fitri Agustina Fitriyasari, Anis Hajar Dewantara Hanipa Harida, Lisa Harlina Hamid Herlina Hersiyati Palayukan Hikmah Idris Husnul Khatimah Hylda Khairah Putri Hylda Khairah Putri, Hylda Khairah I Nengah Suardika Ikmalia Nisa Ramadhani Indriani, Sartika Insani, Mujahidah Nur Iswati Ivan Ropyandi Sanjaya Junaidi Junaidi Khusnul Khatima Asrul Kurniati Kurniati Rahmadani La Ode Santiaji Bande La Uco Luthfi M, Mochtar M. Egi Khareza Rendra M. Padli Mahandian, Finarni Marwan, Bintang Ali Masita Matande, Pebri Aqli Saputra Mihrad, Edi Syah Muh. Zubair Muhaimin Hamzah Muhamad Faizi Rahman Muhammad Fajri Romadhan Muhammad Iqbal Muhammad Nawir Muttaqin Mu’allim, M. Nuri Nanda Meilani Putri Natalia, Desta Nisfi Sya’bani Karima Nur Afiah, Nur Nur isnaini syaifullah Nurazizah Amelia Nurfadilla nurfitri Nurmaida, Esti Agesta Nurmalasari Nurmi Nurul Fikria Sagitarini Nurul Hilmi Offiler Pebrian Oktavia, Rani Pini Susanti Pranata, Emilia Prastia, Dwi Alverina Prima Sari, Monica Putu Arimbawa, Putu Rada Isda Sari rahma, St.Rahmawati Rahmad Solling Hamid Reskyta, Nur Aulia Rian Riyanti Nurdiana Rukli Ryketeng, Masdar Safira Putri Sahidah Salfa Seti Sanifah, Hani Ulia Sepriadi MW Septi Dwi Putri SITI FATIMAH Siti Intan Rahmawati5 Siti Nur Asmah Siti Walida Mustamin Sitti Hartina Indra Rukmana Sitti Masyita Sofyan Samsuddin Sri Eka Muliani Sri Mulyani Sri Warastuti Sri Warastuti, Sri St. Nur Alisa Sugeng Kurniawan Sumardin Raupu Sumiyati Susilawati, Susilawati Syahril Tahrim, Tasdin Tantriati Tasdin Tahrim Tegar Humam Rafii Thariq Al Ayyubi Wardi Weka Gusmiarty Abdullah, Weka Gusmiarty Winarti. A YOLANDARI Yusrialdi Yuyun Zulaikah