p-Index From 2021 - 2026
10.967
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Badamai Law Journal USU Journal of Legal Studies Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Recital Review Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Kosmik Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Madani Legal Review Jurnal Darma Agung Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Zaaken: Journal of Civil and Business Law Mendapo: Journal of Administrative Law Buletin Konstitusi Law_Jurnal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan JHCLS Journal Equity of Law and Governance Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Case Law Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal El-Thawalib Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam Dinamika Hukum Dan Masyarakat International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) JURNAL RETENTUM Mahadi : Indonesia Journal of Law Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice Journal of Law & Policy Review Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Journal of Innovative and Creativity GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis Realism: Law Review Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research ULJLS Jurnal El-Thawalib Journal of Law Perspectives Review
Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Indonesia Berdasarkan Teori Konflik Sosial Max Weber : Penelitian Putri Syakbania Dalimunthe; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3744

Abstract

This study aims to analyze legal protection for the rights of female workers in Indonesia through the perspective of Max Weber's Social Conflict Theory, which emphasizes the dimensions of class, status, and power. Normatively, various laws and regulations have provided a basis for protection, but their implementation still faces structural obstacles. This normative-sociological juridical research uses a conceptual and legislative approach with qualitative analysis of secondary data in the form of regulations and case studies. The results show that employment relations are still dominated by power imbalances between capital owners and female workers, which are reinforced by a patriarchal culture. In the class dimension, employers often avoid compliance costs, making female workers vulnerable to economic exploitation. In the status dimension, patriarchal norms weaken legal protection against discrimination, harassment, and maternity rights. Violations of maternity rights, wage and promotion discrimination, and high levels of sexual harassment reflect social conflicts resulting from economic domination and status, so that formal legal protection has not been substantively realized. This study concludes that the weak protection of female workers is not only due to legal implementation, but also to structural power imbalances.
Konstruksi Sosial Kejahatan Siber: Analisis Teori Konstruktivisme Sosial Terhadap Proses Kriminalisasi dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia: Penelitian Fadiel Sastranegara; Rosmalinda; Agusmidah
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3921

Abstract

Online Gender-Based Violence is a form of cybercrime that has significantly increased in Indonesia and presents complex challenges for the national legal system. This issue is not only related to regulatory and law-enforcement aspects but also to social constructs influenced by cultural norms and patriarchal gender relations. In this context, a socio-legal study is needed to understand how social processes shape the meanings of “crime” and “victim” in OGBV cases and how these meanings affect criminalization and legal handling. This research aims to analyze the social construction of cybercrime, particularly OGBV, through the perspective of Berger and Luckmann’s social constructivism theory. The study employs a qualitative approach with a sociological-juridical method through legal document analysis and media discourse studies. The analysis examines how interactions among society, the media, and legal institutions influence the interpretation of perpetrators and victims within the context of gender-based digital violence. The findings show that the criminalization of OGBV perpetrators is not solely based on juridical aspects but is also a product of social constructions shaped by patriarchal values and gender bias. Responses to victims still face obstacles such as victim blaming and the low gender sensitivity of law-enforcement officers. In conclusion, law serves a dual function as both a product and an instrument of social construction. Therefore, gender-sensitive legal policies grounded in a constructivist perspective are needed to achieve substantive justice for OGBV victims.
Penerapan Teori Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Kebijakan Diversi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Aisyah Mehulina Siregar, Nur; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1811

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memfungsikan teori hukum sebagai instrumen rekayasa sosial, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Inti kajiannya adalah mengevaluasi implementasi gagasan Roscoe Pound tentang "law as a tool of social engineering," yang diejawantahkan melalui kebijakan diversi bagi anak pelaku tindak pidana. Kajian normatif ini bertujuan mendalami perubahan orientasi dari sistem yang semula menitikberatkan pada pembalasan (retributif) menuju pendekatan pemulihan (restoratif). Secara metodis, penelitian menganalisis UU No. 11 Tahun 2012, PERMA No. 4 Tahun 2014, serta berbagai putusan pengadilan dan literatur akademik melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan data diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut kemudian diolah melalui analisis kualitatif dengan kerangka berpikir analitik-deduktif. Temuan penelitian mengungkap relevansi yang kuat dari teori rekayasa sosial Pound dalam konteks peradilan anak Indonesia. Kebijakan diversi ternyata berfungsi sebagai sebuah mekanisme transformatif yang tidak hanya mengubah perilaku praktisi hukum, tetapi juga nilai-nilai sosial masyarakat serta membangun kesadaran kolektif akan urgensi perlindungan anak. Proses diversi, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan restoratif, telah memfasilitasi terjadinya interaksi konstruktif antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Interaksi inilah yang menjadi katalis bagi perubahan cara pandang masyarakat dalam menyikapi anak yang berkonflik dengan hukum. Meski demikian, upaya untuk mengimplementasikan diversi secara penuh masih terbentur pada beberapa hal. Faktor-faktor seperti minimnya pemahaman akan pendekatan restoratif, kurangnya dukungan sumber daya, serta sikap masyarakat yang cenderung bertahan dengan paradigma lama menjadi penghalang signifikan. Sebagai penutup, meski dihadapkan pada berbagai tantangan, diversi tetaplah sebuah manifestasi konkret dari rekayasa sosial hukum. Instrumen ini dirancang untuk mendorong perubahan sosial yang berkesinambungan, mengarahkan sistem peradilan anak pada pendekatan yang lebih manusiawi dan senantiasa mendahulukan kepentingan tertinggi anak.
Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Anak Terlantar yang Rentan Menjadi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Teori Anomie Alya Afifa, Mutiara; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1812

Abstract

Anak sebagai generasi penerus bangsa sangat rentan dengan perilaku menyimpang. Terutama anak terlantar yang terbiasa menghabiskan waktu di jalanan tanpa adanya aturan yang mengikat mereka. Desakan ekonomi menuntut anak bekerja di jalanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kehidupan jalanan yang keras memberikan pengaruh negatif bagi anak terlantar yang mengakibatkan mereka berperilaku menyimpang atau kenakalan. Dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa anak-anak terlantar akan dipelihara oleh negara, oleh karena itu negara dan masyarakat bertanggung jawab dalam penanganan anak korban penelantaran. Penelitian ini menggunakan teori anomie untuk menjelaskan bagaimana penanganan anak korban penelantaran dari orangtua yang rentan menjadi pelaku kejahatan. Hasil menunjukkan bahwa terciptanya anak terlantar sebagai pelaku kejahatan dari perspektif Teori anomie dapat terjadi karena seorang anak merespon ketidaksesuaian antara apa yang mereka harapkan di kehidupan sosial yang tinggi dengan keterbatasan sarana-sarana yang mereka miliki, faktor penyebab lainnya juga dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan metode penelitian kulitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif biasanya bertujuan untuk mengungkapkan spesifik berbagai fenomena sosial dan alam yang ada di dalam kehiduapan masyarakat, sehingga peneliti dapat menjelaskan secara detail dalam penelitian.
Analisis Fenomena Childfree di Indonesia Terhadap Nilai Moralitas dan Hukum Menggunakan Teori Emile Durkheim Salsabilla Rizky Fauzi, Amanda; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1813

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena tersebut dari sudut pandang moralitas dan legalitas berdasarkan teori Emile Durkheim. Menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (73,9%) mendukung keputusan childfree, dengan alasan utama kondisi ekonomi (73,9%), pengembangan karier, dan kesiapan mental. Dari sisi hukum, pilihan ini tidak melanggar aturan dan termasuk hak asasi manusia. Secara moral, fenomena ini mencerminkan pergeseran nilai dari solidaritas mekanik (tradisional) menuju solidaritas organik (modern). Kesimpulannya, fenomena childfree menggambarkan perubahan sosial di mana kebebasan individu semakin dihargai, meskipun masih terjadi tarik-menarik antara nilai moral tradisional dan pandangan hidup modern.
Otonomi Hukum Perjanjian Kerja Bersama: Analisis Pluralisme Hukum terhadap Praktik Upah Natura (Catu Beras) Maulana Al-Chairi Nasution, Fachri; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1825

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan upah natura, khususnya catu beras, dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) melalui perspektif teori pluralisme hukum. Pengaturan ini dianalisis dalam konteks hilangnya norma upah natura dari hukum positif nasional pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis hukum positif, doktrin, dan karakter sosial-normatif hubungan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik catu beras tetap bertahan dalam PKB , yang berfungsi sebagai tatanan hukum otonom (autonomous legal order) dan living law dalam hubungan industrial. Dalam ruang pluralisme hukum ini , hukum negara yang tidak lagi mengatur natura berinteraksi secara adaptif dengan hukum kontraktual (PKB) dan hukum sosial perusahaan. Pengaturan catu beras dalam PKB, yang kini sering dikategorikan sebagai kesejahteraan non-upah , merupakan wujud dialog normatif antara kebutuhan pekerja, kepentingan pengusaha, dan standar minimal negara. Studi ini menegaskan bahwa pluralisme hukum menjelaskan ko-eksistensi dan perkembangan norma pengupahan di luar interpretasi hukum negara semata.
Kajian Sosiologi Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Ptpn Ivr1 Berdasarkan Teori Living Law Fitri, Deswita; Agusmidah; Harianto , Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1830

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh PT Perkebunan Nusantara IV Regional I (PTPN IVR1) dalam perspektif sosiologi hukum berdasarkan teori Living Law Eugen Ehrlich. Pelaksanaan TJSL menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi, termasuk analisis terhadap data sekunder dari pemberitaan media lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTPN IVR1 telah melaksanakan TJSL dalam tiga bidang utama sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Namun, pelaksanaan program masih cenderung bersifat administratif dan top-down, dengan keterlibatan masyarakat yang terbatas dalam tahap perencanaan dan evaluasi. Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menandakan bahwa norma hukum TJSL belum sepenuhnya menjadi law in action yang hidup dalam kesadaran sosial masyarakat. Diperlukan penguatan partisipasi sosial dan pendekatan berbasis nilai lokal agar pelaksanaan TJSL tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban hukum semata, tetapi benar-benar berfungsi sebagai hukum yang hidup (living law) dan mencerminkan keadilan sosial yang substantif.
Dinamika Pelanggaran Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Naiborhu, Liana K.T; Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1858

Abstract

Fenomena Aborsi bukanlah menjadi suatu pristiwa hukum baru di Indonesia, dimana aborsi dijadikan suatu alternatif bagi kaum hawa khususnya untuk mencegah terjadinya pertumbuhan janin. Menurut Fact Abortion, Info Kit on Women’s Health oleh Institute For Social, Studies and Action, dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi rahim (uterus), sebelum janin (fetus) mencapai 20 minggu. Pelaksanaan aborsi tidak selalu bertentangan dengan hukum karena ada perbuatan aborsi legal apabila memenuhi kriteria tertentu sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Persoalan tersebut akan dijawab dengan rumusan masalah, pertama, bagaimana pengaturan hukum dan pandangan norma yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat terkait legalisasi aborsi di Indonesia ? Kedua, bagaimana membuktikan adanya tindak pidana pemerkosaan dan metode dalam melakukan aborsi (pengguguran kandungan) akibat korban pemerkosaan ?. Penelitian ini merupakan penelitian Dinamika Pelanggaran sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pasal 60 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu indikasi kedaruratan medis (membahaya nyawa ibu) dan perkosaan. Pada Pasal 62 UU tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai syarat pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dijelaskan bahwa dengan alasan korban perkosaan maka seseorang dapat dengan legal melakukan aborsi.
Hubungan Hukum dan Ketertiban Sosial: Tinjauan Sosiologi Hukum pada Helen’s Night Mart Medan Harahap, Thareq Akbar Mukarram Risyad; Agusmidah; Rosmalinda
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1896

Abstract

HNM (Helens Night Mart) di Medan menjadi sorotan publik karena sejumlah permasalahan yang kompleks, terutama terkait izin usaha yang belum lengkap, gangguan ketertiban sosial, dan indikasi penyalahgunaan narkotika oleh pengunjung. HNM (Helens Night Mart) sebagai pusat hiburan malam menyediakan hiburan dan lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk memahami interaksi antara hukum formal, norma sosial, dan perilaku masyarakat dalam konteks hiburan malam. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, analisis berita, observasi langsung terhadap pengelolaan tempat hiburan, serta penelaahan dokumen hukum terkait operasional hiburan malam. Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik yang signifikan antara kepentingan ekonomi pengelola, nilai moral dan norma sosial masyarakat, serta penerapan hukum formal. Lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam pengawasan, tetapi lemahnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang terbatas memperburuk ketertiban sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengelola hiburan, dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola hiburan malam yang tertib, aman, dan sesuai dengan norma sosial, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, hak individu, dan keamanan publik. Temuan penelitian ini dapat dijadikan model penerapan sosiologi hukum dalam konteks hiburan publik di kota-kota besar, sebagai upaya untuk memperkuat efektivitas hukum dan kesadaran masyarakat terhadap norma sosial.
Fenomena Penggunaan Sound System Melebihi Batas Frekuensi: Tinjauan Teori Roscoe Pound Fadillah, Arif Rahman; Rosmalinda; Agusmidah
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1900

Abstract

Mengenai meningkatnya penggunaan sound system di masyarakat yang sering melampaui batas frekuensi dan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, kesehatan, serta kenyamanan lingkungan. Penelitian ini membahas peran sosiologi hukum dalam memahami dan mengatasi fenomena tersebut melalui analisis teori Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum dengan metode deskriptif kualitatif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berfungsi tidak hanya sebagai pengendali perilaku, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih tertib dan harmonis. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran kebisingan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan hukum dalam mengatur penggunaan sound system bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat yang sadar hukum. Disarankan agar edukasi hukum, sosialisasi kebijakan, dan kolaborasi sosial ditingkatkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.
Co-Authors Abdi, Muhammad Parrij Abdulrahman Sama-alee Ade Candra Ade Rahmawati Siregar Ade Rahmawati Siregar Affila Affila Affila Ahmad Erizal Ahmad khairi Akbar Aisyah Mehulina Siregar, Nur Aloysius Uwiyono Alpani Pane, Farhan Alvi Syahrin Alya Afifa, Mutiara Amelia Natasya Saragih Amel Amsali Syahputa Sembiring Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andre Syahputra Tarigan Apri Amalia Ardiantha Putera Sembiring Arie Nurwanto Arifiyanto, Joiverdia Baginda Paras Muda Nasution Bahriansyah Putra Lubis Budiman Budiman BUDIMAN GINTING Budiman Ginting Calvin Chairina Nopiyanti Sipahutar Darmawan Yusuf Dedi Harianto Dedi Haryanto Desti Lediana Devi Yulida Dicky Wahyudi Ginting Donius Ndruru Dumaria Nainggolan Edi Yunara Edy Ikhsan Ervina Sari Sipahutar Fadiel Sastranegara Fadillah, Arif Rahman Fahrizal S.Siagian Faisal Akbar Nasution Faisal Akbar Nasution Farhan Alpani Pane Farid Akbar Iskandar Fauzi Iswahyudi, Fauzi Firdaus Nduru Fithriatus Shalihah Fithriatus Shalihah Fitraeva Pane, Yos Fitri, Deswita Fransiska Harahap Gea, Muhammad Yasin Ali Gelora Butarbutar Ginting, Nesa Trysani Br Hafizhul Khair Hagai Brema Septanius Sembiring Harahap, Thareq Akbar Mukarram Risyad Harianto , Dedi Hasan Basri HASIM PURBA Hayatunnufus Hayatunnufus Herianto Sihombing Hilda Monika Hutagalung, Cholid Ibrahim Ibrahim Idha Aprilyana Sembiring Ika Oktaviani Oktaviani Indah Chairani Saragih Indah Fitria Irfan Santoso Istislam, - Iswan Kaputra Jelita R.T Banjarnahor Jelly Leviza Jeremy Tonggo Damanik Jhonny Nadeak Johannes Mangapul Turnip Joiverdia Arifiyanto Joshua Hamonangan Rafael Siahaan Jusmadi Sikumbang Kartika Kartika Kelvin Louis Zeigo Hutagaol Khair, Muhammad Haikal Khakim, Abdul Lingga, Juan Rana Hizkia M Virsa Aka Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Marbun, Rika Jamin Maria Fitriani Lubis Marlina, Marlina Martono Anggusti Maulana Al-Chairi Nasution, Fachri Mauliza Mauliza Melva Theresia Simamora Mirza Nasution Moh. Ekaputra Mohammad Eka Putra Mohammad Ghuffran Muhammad Fadhli Muhammad Zasmin Mulfiya Mulfiya Mulhadi Mulhadi, Mulhadi Naiborhu, Liana K.T Nainggolan, Dumaria Ndruru, Donius Nindya Irma NINGRUM NATASYA SIRAIT Nita Nilan Sri Rezky Pulungan Nita Nilan Sry Rezki Pulungan NITA NILAN SRY REZKI PULUNGAN, NITA NILAN SRY REZKI Nora Salisa Nugraha, Dinda Adistya OK. Saidin Pendastaren Tarigan Pendastaren Tarigan Porizky Bernandus Handara Sagal Pranade Mas Putra, Mohammad Eka Putri Rumondang Siagian Putri Syakbania Dalimunthe Putrinda, Dwita Ajeng Rahmat Syaputra Rajali H. Aji Rajali H. Aji Ramadhan, Ryan Fadly Renjana Mantri Laras Hadi Daulay Reynaldo, Vatar Reza Rizaldy Kartiwa Rika Jamin Marbun Rizki Alisyahbana Rosmalinda Rosmalinda Rosmalinda, Rosmalinda Rudy Haposan Siahaan Salsabilla Rizky Fauzi, Amanda Santoso, Imam Budi Saragih, Fitrah Anata Saragih, Indah Chairani Sebayang, Dedek Kurnia Setia Megawati Hutajulu Sheren Murni Utami Siahaan, Gabriella Silalahi, Dorthy Ulini SINAGA, HENRY Siregar, Mahmul Siska Saragih Siti Khairunnisa, Siti Sitorus, Kristin Lusyana Stefani Kamajaya Stefani Kamajaya Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Suria Ningsih Suria Ningsih Sutan Rais Aminullah Nasution Sutiarnoto Tama Putra Tarigan Tan Kamello Tarigan, Yefta Nikoyas Tasyah Ramadhani Tika Puspita Sari Utary Maharany Barus Wahyu Wiranata Manurung Yati Sharfina D Yefrizawati Yefrizawati Yusuf, Darmawan Zhein Fajar Rheina