Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Badamai Law Journal USU Journal of Legal Studies Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Kosmik Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Transparansi Hukum MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Madani Legal Review Jurnal Darma Agung Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Zaaken: Journal of Civil and Business Law Mendapo: Journal of Administrative Law Buletin Konstitusi Law_Jurnal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan JHCLS Journal Equity of Law and Governance Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Case Law Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Journal of Innovation Research and Knowledge Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal El-Thawalib Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam Dinamika Hukum Dan Masyarakat JURNAL RETENTUM Mahadi : Indonesia Journal of Law Indonesian Journal of Law and Justice Journal of Law & Policy Review Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Journal of Innovative and Creativity Realism: Law Review ULJLS Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Jurnal El-Thawalib
Agusmidah Agusmidah
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 100 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 100 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Anak Terlantar yang Rentan Menjadi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Teori Anomie Alya Afifa, Mutiara; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1812

Abstract

Anak sebagai generasi penerus bangsa sangat rentan dengan perilaku menyimpang. Terutama anak terlantar yang terbiasa menghabiskan waktu di jalanan tanpa adanya aturan yang mengikat mereka. Desakan ekonomi menuntut anak bekerja di jalanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kehidupan jalanan yang keras memberikan pengaruh negatif bagi anak terlantar yang mengakibatkan mereka berperilaku menyimpang atau kenakalan. Dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa anak-anak terlantar akan dipelihara oleh negara, oleh karena itu negara dan masyarakat bertanggung jawab dalam penanganan anak korban penelantaran. Penelitian ini menggunakan teori anomie untuk menjelaskan bagaimana penanganan anak korban penelantaran dari orangtua yang rentan menjadi pelaku kejahatan. Hasil menunjukkan bahwa terciptanya anak terlantar sebagai pelaku kejahatan dari perspektif Teori anomie dapat terjadi karena seorang anak merespon ketidaksesuaian antara apa yang mereka harapkan di kehidupan sosial yang tinggi dengan keterbatasan sarana-sarana yang mereka miliki, faktor penyebab lainnya juga dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan metode penelitian kulitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif biasanya bertujuan untuk mengungkapkan spesifik berbagai fenomena sosial dan alam yang ada di dalam kehiduapan masyarakat, sehingga peneliti dapat menjelaskan secara detail dalam penelitian.
Analisis Fenomena Childfree di Indonesia Terhadap Nilai Moralitas dan Hukum Menggunakan Teori Emile Durkheim Salsabilla Rizky Fauzi, Amanda; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1813

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena tersebut dari sudut pandang moralitas dan legalitas berdasarkan teori Emile Durkheim. Menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (73,9%) mendukung keputusan childfree, dengan alasan utama kondisi ekonomi (73,9%), pengembangan karier, dan kesiapan mental. Dari sisi hukum, pilihan ini tidak melanggar aturan dan termasuk hak asasi manusia. Secara moral, fenomena ini mencerminkan pergeseran nilai dari solidaritas mekanik (tradisional) menuju solidaritas organik (modern). Kesimpulannya, fenomena childfree menggambarkan perubahan sosial di mana kebebasan individu semakin dihargai, meskipun masih terjadi tarik-menarik antara nilai moral tradisional dan pandangan hidup modern.
Otonomi Hukum Perjanjian Kerja Bersama: Analisis Pluralisme Hukum terhadap Praktik Upah Natura (Catu Beras) Maulana Al-Chairi Nasution, Fachri; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1825

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan upah natura, khususnya catu beras, dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) melalui perspektif teori pluralisme hukum. Pengaturan ini dianalisis dalam konteks hilangnya norma upah natura dari hukum positif nasional pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis hukum positif, doktrin, dan karakter sosial-normatif hubungan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik catu beras tetap bertahan dalam PKB , yang berfungsi sebagai tatanan hukum otonom (autonomous legal order) dan living law dalam hubungan industrial. Dalam ruang pluralisme hukum ini , hukum negara yang tidak lagi mengatur natura berinteraksi secara adaptif dengan hukum kontraktual (PKB) dan hukum sosial perusahaan. Pengaturan catu beras dalam PKB, yang kini sering dikategorikan sebagai kesejahteraan non-upah , merupakan wujud dialog normatif antara kebutuhan pekerja, kepentingan pengusaha, dan standar minimal negara. Studi ini menegaskan bahwa pluralisme hukum menjelaskan ko-eksistensi dan perkembangan norma pengupahan di luar interpretasi hukum negara semata.
Kajian Sosiologi Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Ptpn Ivr1 Berdasarkan Teori Living Law Fitri, Deswita; Agusmidah; Harianto , Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1830

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh PT Perkebunan Nusantara IV Regional I (PTPN IVR1) dalam perspektif sosiologi hukum berdasarkan teori Living Law Eugen Ehrlich. Pelaksanaan TJSL menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi, termasuk analisis terhadap data sekunder dari pemberitaan media lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTPN IVR1 telah melaksanakan TJSL dalam tiga bidang utama sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Namun, pelaksanaan program masih cenderung bersifat administratif dan top-down, dengan keterlibatan masyarakat yang terbatas dalam tahap perencanaan dan evaluasi. Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menandakan bahwa norma hukum TJSL belum sepenuhnya menjadi law in action yang hidup dalam kesadaran sosial masyarakat. Diperlukan penguatan partisipasi sosial dan pendekatan berbasis nilai lokal agar pelaksanaan TJSL tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban hukum semata, tetapi benar-benar berfungsi sebagai hukum yang hidup (living law) dan mencerminkan keadilan sosial yang substantif.
Dinamika Pelanggaran Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Naiborhu, Liana K.T; Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1858

Abstract

Fenomena Aborsi bukanlah menjadi suatu pristiwa hukum baru di Indonesia, dimana aborsi dijadikan suatu alternatif bagi kaum hawa khususnya untuk mencegah terjadinya pertumbuhan janin. Menurut Fact Abortion, Info Kit on Women’s Health oleh Institute For Social, Studies and Action, dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi rahim (uterus), sebelum janin (fetus) mencapai 20 minggu. Pelaksanaan aborsi tidak selalu bertentangan dengan hukum karena ada perbuatan aborsi legal apabila memenuhi kriteria tertentu sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Persoalan tersebut akan dijawab dengan rumusan masalah, pertama, bagaimana pengaturan hukum dan pandangan norma yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat terkait legalisasi aborsi di Indonesia ? Kedua, bagaimana membuktikan adanya tindak pidana pemerkosaan dan metode dalam melakukan aborsi (pengguguran kandungan) akibat korban pemerkosaan ?. Penelitian ini merupakan penelitian Dinamika Pelanggaran sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pasal 60 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu indikasi kedaruratan medis (membahaya nyawa ibu) dan perkosaan. Pada Pasal 62 UU tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai syarat pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dijelaskan bahwa dengan alasan korban perkosaan maka seseorang dapat dengan legal melakukan aborsi.
Hubungan Hukum dan Ketertiban Sosial: Tinjauan Sosiologi Hukum pada Helen’s Night Mart Medan Harahap, Thareq Akbar Mukarram Risyad; Agusmidah; Rosmalinda
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1896

Abstract

HNM (Helens Night Mart) di Medan menjadi sorotan publik karena sejumlah permasalahan yang kompleks, terutama terkait izin usaha yang belum lengkap, gangguan ketertiban sosial, dan indikasi penyalahgunaan narkotika oleh pengunjung. HNM (Helens Night Mart) sebagai pusat hiburan malam menyediakan hiburan dan lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk memahami interaksi antara hukum formal, norma sosial, dan perilaku masyarakat dalam konteks hiburan malam. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, analisis berita, observasi langsung terhadap pengelolaan tempat hiburan, serta penelaahan dokumen hukum terkait operasional hiburan malam. Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik yang signifikan antara kepentingan ekonomi pengelola, nilai moral dan norma sosial masyarakat, serta penerapan hukum formal. Lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam pengawasan, tetapi lemahnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang terbatas memperburuk ketertiban sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengelola hiburan, dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola hiburan malam yang tertib, aman, dan sesuai dengan norma sosial, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, hak individu, dan keamanan publik. Temuan penelitian ini dapat dijadikan model penerapan sosiologi hukum dalam konteks hiburan publik di kota-kota besar, sebagai upaya untuk memperkuat efektivitas hukum dan kesadaran masyarakat terhadap norma sosial.
Fenomena Penggunaan Sound System Melebihi Batas Frekuensi: Tinjauan Teori Roscoe Pound Fadillah, Arif Rahman; Rosmalinda; Agusmidah
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1900

Abstract

Mengenai meningkatnya penggunaan sound system di masyarakat yang sering melampaui batas frekuensi dan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, kesehatan, serta kenyamanan lingkungan. Penelitian ini membahas peran sosiologi hukum dalam memahami dan mengatasi fenomena tersebut melalui analisis teori Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum dengan metode deskriptif kualitatif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berfungsi tidak hanya sebagai pengendali perilaku, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih tertib dan harmonis. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran kebisingan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan hukum dalam mengatur penggunaan sound system bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat yang sadar hukum. Disarankan agar edukasi hukum, sosialisasi kebijakan, dan kolaborasi sosial ditingkatkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.
Pluralisme Hukum : Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Lingga, Juan Rana Hizkia; Harianto, Dedi; Agusmidah
Madani Legal Review Vol. 9 No. 2 (2025): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v9i2.4158

Abstract

Masyarakat adat telah lahir dan telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga harus diakui dan dihormati keberadaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan dan peirlindungan hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional menurut pluralisme hukum. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif untuk meninjau Pasal 18B dan 28 I dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengarahkan, membahas, dan menjelaskan informasi tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang relevan untuk menarik keisimpulan dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum adat tetap mendapat pengakuan dan peirlindungan dalam sisteim hukum nasional menurut pluralisme hukum yang didukung oleh nilai-nilai lokal dan efektivitasnya. Dimana keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Kehutanan, Penataan Ruang, Desa, Pemerintahan Daerah, dan Perkebunan. Namun, pengakuan tersebut mansyaratkan masyarakat adat harus masih hidup, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, prinsip NKRI, dan diatur dalam Undang-Undang, sehingga merupakan pengakuan bersyarat. Penelitian ini diharapkan dapat membeirikan rekomendasi untuk penguatan dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional.
Analisis Sosiologi Hukum atas Penyalahgunaan Wewenang Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif Anomie dan Realisme Hukum Gea, Muhammad Yasin Ali; Agusmidah, Agusmidah; Rosmalinda, Rosmalinda
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 12 No. 2 (2025): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v12i2.16616

Abstract

The abuse of authority in corruption cases in Indonesia can be more comprehensively examined through the lens of the sociology of law, particularly by applying Anomie Theory and Legal Realism. Corruption, as an extraordinary crime, persists despite the relative adequacy of the formal legal system (law in the books). This study employs a socio-legal method with a qualitative descriptive approach to explore the interplay between social structures and law enforcement practices in power-based corruption. The findings reveal that Anomie Theory explains corruption as a deviant “innovation” arising from the gap between cultural goals such as wealth and social status and the limited institutional means to achieve them lawfully. Conversely, Legal Realism emphasizes law in action, showing that judicial decisions and enforcement practices are often influenced by extra-legal factors such as political power, economic interests, and institutional pressure. This dynamic erodes the corrective function of formal law and undermines substantive justice. Although procedural justice may be achieved, public trust in the legal system continues to deteriorate, perpetuating a cycle of social anomie. The study concludes that effective anti-corruption efforts require not merely normative or positivist reforms, but also structural transformation in law enforcement and the reconstruction of social norms underpinning the moral legitimacy of law.
Problems of Handling Narcotics Addicts in Indonesia: An Analysis Between Normative Policy and Empirical Practice Khair, Muhammad Haikal; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Jurnal El-Thawalib Vol 6, No 6 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v6i6.17848

Abstract

The problem of narcotics abuse in Indonesia shows that there is a gap between the normative provisions that require rehabilitation for addicts and the practice of prison punishment that is still dominant. This study aims to analyze the implementation of criminal law policies against narcotics addicts through a progressive legal perspective and assess the application of rehabilitative approaches by law enforcement officials. The types of research used are normative juridical legal research and empirical juridical law. The normative juridical approach is carried out by examining laws and regulations, court decisions, and legal literature related to narcotics policy and progressive legal theory, while the empirical juridical approach is carried out to see the implementation of legal norms in practice. The primary data sources in this study were obtained through interviews with law enforcement officials and correctional institution officers, while secondary data sources included primary legal materials in the form of laws and regulations and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and official reports of related institutions. The data collection technique was carried out through literature studies and interviews. The collected data was analyzed using qualitative analysis techniques by comparing normative provisions (das sollen) with their implementation practices (das sein). The results of the study show that the criminal law policy against narcotics addicts has not been effective. Addicts are more often sentenced to prison than directed to rehabilitation, so narcotics inmates are the main contributor to prison overcapacity. Law enforcement officials are still oriented towards punishment, coordination between institutions is not optimal, and rehabilitation facilities are still limited. A progressive legal perspective offers a more humanist approach by placing the addict as a victim of addiction in need of recovery through medical and social rehabilitation.
Co-Authors Abdi, Muhammad Parrij Abdulrahman Sama-alee Ade Rahmawati Siregar Ade Rahmawati Siregar Affila Ahmad Erizal Aisyah Mehulina Siregar, Nur Akbar, Ahmad khairi Aloysius Uwiyono Alpani Pane, Farhan Alvi Syahrin Alya Afifa, Mutiara Amel, Amelia Natasya Saragih Amsali Syahputa Sembiring Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andre Syahputra Tarigan Apri Amalia Ardiantha Putera Sembiring Arie Nurwanto Arifiyanto, Joiverdia Asela Asteria Ginting Bahriansyah Putra Lubis BUDIMAN GINTING Budiman Ginting Calvin Chairina Nopiyanti Sipahutar Dedi Harianto Dedi Haryanto Desti Lediana Dumaria Nainggolan Edi Yunara Edy Ikhsan Fadiel Sastranegara Fadillah, Arif Rahman Fahrizal S.Siagian Faisal Akbar Nasution Faisal Akbar Nasution Fauzi Iswahyudi, Fauzi Firdaus Nduru Fithriatus Shalihah Fitraeva Pane, Yos Fitri, Deswita Fransiska Harahap Gea, Muhammad Yasin Ali Gelora Butarbutar Ginting, Nesa Trysani Br Harahap, Thareq Akbar Mukarram Risyad Harianto , Dedi Hasan Basri HASIM PURBA Hutagalung, Cholid Ibrahim Ibrahim Idha Aprilyana Sembiring Ika Oktaviani Oktaviani Indah Chairani Saragih Indah Fitria Irfan Santoso Iswan Kaputra Jelita R.T Banjarnahor Jelly Leviza Jhonny Nadeak Johannes Mangapul Turnip Joiverdia Arifiyanto Joshua Hamonangan Rafael Siahaan Jusmadi Sikumbang Kartika Kartika Kartiwa, Reza Rizaldy Khair, Muhammad Haikal Khakim, Abdul Lingga, Juan Rana Hizkia Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Haidir Harahap Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Marbun, Rika Jamin Maria Fitriani Lubis Marlina, Marlina Martono Anggusti Maulana Al-Chairi Nasution, Fachri Maulida, Arum Anggraeni Mauliza Mauliza Melva Theresia Simamora Mirza Nasution Mohammad Eka Putra Mulfiya, Mulfiya Mulhadi Naiborhu, Liana K.T Nainggolan, Dumaria Ndruru, Donius Nindya Irma NINGRUM NATASYA SIRAIT OK. Saidin Pendastaren Tarigan Pendastaren Tarigan Porizky Bernandus Handara Sagal Pranade Mas Putra, Mohammad Eka Putri Rumondang Siagian Putri Syakbania Dalimunthe Putrinda, Dwita Ajeng Rahmat Syaputra Rajali H. Aji Ramadhan, Ryan Fadly Renjana Mantri Laras Hadi Daulay Reynaldo, Vatar Rika Jamin Marbun Rizki Alisyahbana Rosmalinda Rosmalinda Rosmalinda, Rosmalinda Rudy Haposan Siahaan Salisa, Nora Salsabilla Rizky Fauzi, Amanda Santoso, Imam Budi Saragih, Fitrah Anata Saragih, Indah Chairani Sebayang, Dedek Kurnia Shaliha, Fithriatus Sheren Murni Utami Sihombing, Herianto Silalahi, Dorthy Ulini Sinaga, Fanidora Agustina SINAGA, HENRY Siregar, Mahmul Siska Saragih Siti Khairunnisa, Siti Sitorus, Holongi Theonia Lampungu Sitorus, Kristin Lusyana Stefani Kamajaya Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Suria Ningsih Suria Ningsih Sutan Rais Aminullah Nasution Sutiarnoto Tan Kamello Tanjung, Afriansyah Tarigan, Yefta Nikoyas Tasyah Ramadhani Tika Puspita Sari Utary Maharany Barus Waruwu, Noman Tuboinam William Heru Sidauruk Yati Sharfina D Yefrizawati Yefrizawati Yusuf, Darmawan Zhein Fajar Rheina