Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Badamai Law Journal USU Journal of Legal Studies Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Kosmik Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Transparansi Hukum MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Madani Legal Review Jurnal Darma Agung Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Zaaken: Journal of Civil and Business Law Mendapo: Journal of Administrative Law Buletin Konstitusi Law_Jurnal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan JHCLS Journal Equity of Law and Governance Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Case Law Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Journal of Innovation Research and Knowledge Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal El-Thawalib Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam Dinamika Hukum Dan Masyarakat JURNAL RETENTUM Mahadi : Indonesia Journal of Law Indonesian Journal of Law and Justice Journal of Law & Policy Review Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Journal of Innovative and Creativity Realism: Law Review ULJLS Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Jurnal El-Thawalib
Agusmidah Agusmidah
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 100 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 100 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Dinamika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Kajian Sosiologi Hukum Atas Budaya Patronase Dan Kekuasaan Calvin; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5565

Abstract

Korupsi merupakan salah satu persoalan utama dalam sistem hukum di Indonesia yang tidak hanya berkaitan dengan kelemahan regulasi, tetapi juga erat dipengaruhi oleh budaya patronase dan relasi kekuasaan. Kondisi ini menjadikan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak selalu berjalan sesuai prinsip keadilan, melainkan kerap dipengaruhi oleh faktor politik dan kepentingan elit. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum (sociology of law). Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya patronase dan relasi kekuasaan sering kali melemahkan independensi aparat penegak hukum, sehingga proses penindakan terhadap tindak pidana korupsi cenderung tidak konsisten. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence Friedman, ketidakefektifan penegakan hukum korupsi di Indonesia disebabkan oleh ketidakseimbangan antara legal structure, legal substance, dan legal culture. Meskipun regulasi antikorupsi telah diperkuat, budaya hukum masyarakat yang permisif dan terpengaruh patronase masih melemahkan independensi aparat hukum. Kesimpulannya, penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia belum sepenuhnya efektif karena masih dipengaruhi oleh budaya patronase dan kekuasaan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kelembagaan yang lebih kuat serta transformasi budaya hukum agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.
PERGESERAN POLA KORUPSI KE SEKTOR STRATEGIS ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PANGAN DAN ENERGI Tasyah Ramadhani; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5636

Abstract

Fenomena pergeseran pola korupsi ke sektor strategis menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi terbatas pada ranah birokrasi umum, tetapi telah merambah sektor-sektor vital seperti pangan dan energi yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pola pergeseran korupsi tersebut melalui pendekatan sosiologi hukum dengan menggunakan teori Donald Black tentang hukum sebagai kontrol sosial. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam mengendalikan perilaku menyimpang di sektor strategis serta sejauh mana posisi sosial pelaku dan korban memengaruhi penerapan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan sosiologi hukum berdasarkan data sekunder terkait tata kelola pangan dan energi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan dominasi kekuasaan ekonomi-politik menyebabkan hukum kehilangan fungsi sosialnya sebagai alat kontrol yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola yang transparan dan reformasi hukum yang berpihak pada keadilan sosial untuk menanggulangi praktik korupsi di sektor strategis.
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI DALAM KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEADILAN RESTORATIF Bahriansyah Putra Lubis; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5637

Abstract

Penyelesaian tindak pidana anak melalui mekanisme diversi merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal dan sekaligus mewujudkan keadilan restoratif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ketidaksesuaian antara norma Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan praktik di lapangan, terutama terkait pemahaman aparat serta penerimaan korban terhadap proses pemulihan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sosiologi hukum, yang memadukan kajian peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta analisis terhadap praktik sosial yang memengaruhi implementasi diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi pada dasarnya efektif mengurangi stigma terhadap anak, mempercepat penyelesaian perkara, dan memperkuat hubungan sosial melalui dialog antara pelaku, korban, dan keluarga, namun masih terhambat oleh faktor budaya hukum, keterbatasan fasilitas, serta minimnya pelatihan aparat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi diversi memerlukan penguatan pemahaman aparat, dukungan masyarakat, serta integrasi prinsip keadilan restoratif dalam setiap tahapan proses hukum terhadap anak.
Pemungutan Tarif Parkir Ilegal di Kota Medan Dalam Perspektif Teori Sosiologi Hukum Karl Marx Desti Lediana; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5670

Abstract

Maraknya terjadi pemungutan tarif parkir ilegal di kota medan tidak dapat semata-mata dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tetapi juga sebagai gejala sosial yang mencerminkan resistensi kelas bawah terhadap ketidakadilan struktural. Adapun penelitian ini bertujuan: pertama mengkaji pengaturan hukum mengenai pemungutan parkir di kota Medan. Kedua mengindentifikasi bentuk konflik sosial yang muncul akibat maraknya praktik pemungutan tarif parkir illegal di kota medan. Ketiga menganalisis pemungutan tarif parkir illegal di kota medan dalam perspektif teori sosiologi hukum karl marx. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Adapun penelitian ini menggunakan jenis data sekunder kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan penyajian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan mengenai pemungutan parkir di kota medan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan No.1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun bentuk konflik yang muncul akibat pemungutan tarif parkir illegal di kota medan yaitu konflik antar kelas-kelas sosial disebabkan oleh perbedaan kepentingan (pemerintah daerah, juru parkir tidak resmi, masyarakat dan juru parkir resmi) masing-masing memiliki akses yang berbeda terhadap kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Akibatnya menunjukkan konflik horizontal dan vertikal. Pemungutan tarif parkir illegal di kota medan dalam perspektif teori sosiologi hukum karl marx menunjukkan dinamika antara hukum, ekonomi, dan struktur sosial yang timpang. Hukum berfungsi melanggengkan kekuasaan kelas dominan, sementara kelas bawah terpinggirkan dari akses ekonomi. Maka pemungutan tarif parkir illegal, penegakan hukum represif saja tidak cukup diperlukan transformasi sosial-ekonomi yang menjadi dasar atau landasan dalam pembentukan hukum agar hukum menjadi instrumen keadilan sosial.
Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 : Legitimasi Kekuasaan Dan Dinamika Sosial Di Indonesia Waruwu, Noman Tuboinam; Rosmalinda; Agusmidah
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Constitutional Court is a state institution exercising independent judicial power to administer justice to uphold law and justice, whose decisions are final and binding. This study conducts an in-depth analysis of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 by applying a sociological perspective of law based on the theory of legal realism. The main focus of this study is to uncover how the legitimacy of power and the social dynamics that arise from the determination of the age limit for presidential/vice presidential candidates influence. This study uses a socio-legal methodology (socio-legal research) or a combined normative-empirical legal research that is descriptive-analytical in nature with the aim of describing the content of the decision and the social dynamics that arise, then analyzing the relationship between the two using the theories of legal realism and legal sociology. The results of the study indicate that the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 is not merely the result of pure legal deduction, but is more significantly influenced by political interests outside the official legal framework (extra-legal), and creates social divisions (polarization), because it is considered to smooth the interests of those in power. Therefore, the study concludes that judicial independence is a crucial and fundamental element in maintaining the dignity and honor of the courts and achieving justice, certainty, and the benefit of the law. Keywords: Sociology of Law, Legitimacy of Power, Social Dynamics.
ANALISIS ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP UNDANG-UNDANG SPPA DAN RUU NARKOTIKA DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK Waruwu, Noman Tuboinam; Agusmidah
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) establishes restorative legal policy, prioritizing diversion and the Best Interests of Children. However, this policy direction has the potential to be disharmonious with the Draft Narcotics Law (RUU Narcotics), which tends to maintain repressive criminal provisions and minimum sanctions, thus creating a dilemma of normative inconsistency. This study aims to analyze the consistency of the government's legal policy between the SPPA Law and the Narcotics Bill, and to reconstruct optimal policies to guarantee protection and the Best Interests of Children. This study uses a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. Data are analyzed qualitatively through legal interpretation and construction of the SPPA Law and the draft Narcotics Bill. The results of the study indicate policy inconsistencies because the severe criminal provisions in the Narcotics Bill have the potential to undermine the obligation to diversion and limit judicial discretion. The minimum criminal sanctions maintained in the bill contradict the restorative spirit of the SPPA Law. The conclusion of this study is that the SPPA Law has not been fully internalized in the Narcotics Bill. The research recommends that the Narcotics Bill be reconstructed by incorporating the SPPA Law clause as an absolute lex specialis, removing the minimum sentence provisions for children, and requiring an Integrated Assessment as a prerequisite for determining a child's legal status to ensure the protection and best interests of children. Keywords: Policy Direction, SPPA Law, Narcotics Bill, Child Protection, Best Interests of the Child.
DAMPAK KORUPSI APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI MAX WEBER Sinaga, Fanidora Agustina; Rosmalinda; Agusmidah
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi di kalangan aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor utama penyebab krisis kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak korupsi aparat penegak hukum menggunakan perspektif teori Max Weber tentang rasionalitas dan otoritas legal-rasional. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis terhadap perilaku dan struktur birokrasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi menyebabkan menurunnya legitimasi hukum serta menggeser otoritas legal-rasional menjadi otoritas patrimonial, di mana kepentingan pribadi lebih dominan daripada nilai keadilan. Kondisi ini memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan menghambat proses penegakan hukum yang adil. Oleh karena itu, reformasi integritas birokrasi menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan memperkuat rasionalitas hukum di Indonesia.
Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Studi Kasus Penegakan Wajib Helm Di Indonesia Kartiwa, Reza Rizaldy; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.6089

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep law as a tool of social engineering Roscoe Pound melalui studi kasus kebijakan wajib helm di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial dalam mengubah perilaku masyarakat dan dampak yang ditimbulkannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap regulasi, literatur, dan studi empiris terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan wajib helm berhasil menurunkan angka kecelakaan lalu lintas hingga 40% dan membentuk budaya safety riding di masyarakat. Namun, implementasi kebijakan juga menghadapi tantangan seperti kepatuhan semu (pseudo compliance), ketimpangan penegakan hukum, dan kesenjangan ekonomi dalam akses helm SNI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat bergantung pada tiga komponen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat. Keberhasilan kebijakan memerlukan keseimbangan antara fungsi koersif dan edukatif, serta sensitivitas terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP BELUM DIRATIFIKASIKANNYA KONVENSI CISG OLEH INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM Mahmud Haidir Harahap; Rosmalinda, Rosmalinda; Agusmidah, Agusmidah
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines Indonesia's non-ratification of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) from the perspective of Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, which emphasizes three main elements: structure, substance, and legal culture. The purpose of this study is to analyze the integration of these three factors and to identify the legal, administrative, and social obstacles that hinder the ratification of the CISG. The method used is a qualitative approach with a socio-legal research type through literature studies and interviews with academics and practitioners of international trade law. The results of the study indicate that the non-ratification of the CISG is influenced by three main factors. First, structurally, coordination between government agencies involved in the ratification process is still weak and not yet integrated. Second, in terms of legal substance, there are differences in principles and norms between the CISG and national civil law that raise concerns about disharmony. Third, the legal culture of policymakers and business actors who are still conservative towards international law slows down the acceptance of this convention. In addition, administrative obstacles such as lengthy bureaucracy, lack of human resource capacity, and the perception that CISG ratification is not urgent also contribute to inhibiting factors. This study concludes that the lack of integration between the structure, substance, and legal culture is the main root of the failure to ratify the CISG in Indonesia. Therefore, legal system reform is needed through strengthening institutional coordination, harmonizing the substance of contract law, and increasing literacy and awareness of international law among policymakers and business actors.
Penerapan Teori Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Kebijakan Diversi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Aisyah Mehulina Siregar, Nur; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1811

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memfungsikan teori hukum sebagai instrumen rekayasa sosial, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Inti kajiannya adalah mengevaluasi implementasi gagasan Roscoe Pound tentang "law as a tool of social engineering," yang diejawantahkan melalui kebijakan diversi bagi anak pelaku tindak pidana. Kajian normatif ini bertujuan mendalami perubahan orientasi dari sistem yang semula menitikberatkan pada pembalasan (retributif) menuju pendekatan pemulihan (restoratif). Secara metodis, penelitian menganalisis UU No. 11 Tahun 2012, PERMA No. 4 Tahun 2014, serta berbagai putusan pengadilan dan literatur akademik melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan data diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut kemudian diolah melalui analisis kualitatif dengan kerangka berpikir analitik-deduktif. Temuan penelitian mengungkap relevansi yang kuat dari teori rekayasa sosial Pound dalam konteks peradilan anak Indonesia. Kebijakan diversi ternyata berfungsi sebagai sebuah mekanisme transformatif yang tidak hanya mengubah perilaku praktisi hukum, tetapi juga nilai-nilai sosial masyarakat serta membangun kesadaran kolektif akan urgensi perlindungan anak. Proses diversi, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan restoratif, telah memfasilitasi terjadinya interaksi konstruktif antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Interaksi inilah yang menjadi katalis bagi perubahan cara pandang masyarakat dalam menyikapi anak yang berkonflik dengan hukum. Meski demikian, upaya untuk mengimplementasikan diversi secara penuh masih terbentur pada beberapa hal. Faktor-faktor seperti minimnya pemahaman akan pendekatan restoratif, kurangnya dukungan sumber daya, serta sikap masyarakat yang cenderung bertahan dengan paradigma lama menjadi penghalang signifikan. Sebagai penutup, meski dihadapkan pada berbagai tantangan, diversi tetaplah sebuah manifestasi konkret dari rekayasa sosial hukum. Instrumen ini dirancang untuk mendorong perubahan sosial yang berkesinambungan, mengarahkan sistem peradilan anak pada pendekatan yang lebih manusiawi dan senantiasa mendahulukan kepentingan tertinggi anak.
Co-Authors Abdi, Muhammad Parrij Abdulrahman Sama-alee Ade Rahmawati Siregar Ade Rahmawati Siregar Affila Ahmad Erizal Aisyah Mehulina Siregar, Nur Akbar, Ahmad khairi Aloysius Uwiyono Alpani Pane, Farhan Alvi Syahrin Alya Afifa, Mutiara Amel, Amelia Natasya Saragih Amsali Syahputa Sembiring Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andre Syahputra Tarigan Apri Amalia Ardiantha Putera Sembiring Arie Nurwanto Arifiyanto, Joiverdia Asela Asteria Ginting Bahriansyah Putra Lubis BUDIMAN GINTING Budiman Ginting Calvin Chairina Nopiyanti Sipahutar Dedi Harianto Dedi Haryanto Desti Lediana Dumaria Nainggolan Edi Yunara Edy Ikhsan Fadiel Sastranegara Fadillah, Arif Rahman Fahrizal S.Siagian Faisal Akbar Nasution Faisal Akbar Nasution Fauzi Iswahyudi, Fauzi Firdaus Nduru Fithriatus Shalihah Fitraeva Pane, Yos Fitri, Deswita Fransiska Harahap Gea, Muhammad Yasin Ali Gelora Butarbutar Ginting, Nesa Trysani Br Harahap, Thareq Akbar Mukarram Risyad Harianto , Dedi Hasan Basri HASIM PURBA Hutagalung, Cholid Ibrahim Ibrahim Idha Aprilyana Sembiring Ika Oktaviani Oktaviani Indah Chairani Saragih Indah Fitria Irfan Santoso Iswan Kaputra Jelita R.T Banjarnahor Jelly Leviza Jhonny Nadeak Johannes Mangapul Turnip Joiverdia Arifiyanto Joshua Hamonangan Rafael Siahaan Jusmadi Sikumbang Kartika Kartika Kartiwa, Reza Rizaldy Khair, Muhammad Haikal Khakim, Abdul Lingga, Juan Rana Hizkia Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Haidir Harahap Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Marbun, Rika Jamin Maria Fitriani Lubis Marlina, Marlina Martono Anggusti Maulana Al-Chairi Nasution, Fachri Maulida, Arum Anggraeni Mauliza Mauliza Melva Theresia Simamora Mirza Nasution Mohammad Eka Putra Mulfiya, Mulfiya Mulhadi Naiborhu, Liana K.T Nainggolan, Dumaria Ndruru, Donius Nindya Irma NINGRUM NATASYA SIRAIT OK. Saidin Pendastaren Tarigan Pendastaren Tarigan Porizky Bernandus Handara Sagal Pranade Mas Putra, Mohammad Eka Putri Rumondang Siagian Putri Syakbania Dalimunthe Putrinda, Dwita Ajeng Rahmat Syaputra Rajali H. Aji Ramadhan, Ryan Fadly Renjana Mantri Laras Hadi Daulay Reynaldo, Vatar Rika Jamin Marbun Rizki Alisyahbana Rosmalinda Rosmalinda Rosmalinda, Rosmalinda Rudy Haposan Siahaan Salisa, Nora Salsabilla Rizky Fauzi, Amanda Santoso, Imam Budi Saragih, Fitrah Anata Saragih, Indah Chairani Sebayang, Dedek Kurnia Shaliha, Fithriatus Sheren Murni Utami Sihombing, Herianto Silalahi, Dorthy Ulini Sinaga, Fanidora Agustina SINAGA, HENRY Siregar, Mahmul Siska Saragih Siti Khairunnisa, Siti Sitorus, Holongi Theonia Lampungu Sitorus, Kristin Lusyana Stefani Kamajaya Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Suria Ningsih Suria Ningsih Sutan Rais Aminullah Nasution Sutiarnoto Tan Kamello Tanjung, Afriansyah Tarigan, Yefta Nikoyas Tasyah Ramadhani Tika Puspita Sari Utary Maharany Barus Waruwu, Noman Tuboinam William Heru Sidauruk Yati Sharfina D Yefrizawati Yefrizawati Yusuf, Darmawan Zhein Fajar Rheina