p-Index From 2021 - 2026
9.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Badamai Law Journal USU Journal of Legal Studies Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Kosmik Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Transparansi Hukum MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Madani Legal Review Jurnal Darma Agung Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Zaaken: Journal of Civil and Business Law Mendapo: Journal of Administrative Law Buletin Konstitusi Law_Jurnal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan JHCLS Journal Equity of Law and Governance Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Case Law Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Journal of Innovation Research and Knowledge Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal El-Thawalib Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam Dinamika Hukum Dan Masyarakat JURNAL RETENTUM Mahadi : Indonesia Journal of Law Indonesian Journal of Law and Justice Journal of Law & Policy Review Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Journal of Innovative and Creativity Realism: Law Review ULJLS Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Jurnal El-Thawalib
Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP UNDANG-UNDANG SPPA DAN RUU NARKOTIKA DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK Waruwu, Noman Tuboinam; Agusmidah
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) establishes restorative legal policy, prioritizing diversion and the Best Interests of Children. However, this policy direction has the potential to be disharmonious with the Draft Narcotics Law (RUU Narcotics), which tends to maintain repressive criminal provisions and minimum sanctions, thus creating a dilemma of normative inconsistency. This study aims to analyze the consistency of the government's legal policy between the SPPA Law and the Narcotics Bill, and to reconstruct optimal policies to guarantee protection and the Best Interests of Children. This study uses a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. Data are analyzed qualitatively through legal interpretation and construction of the SPPA Law and the draft Narcotics Bill. The results of the study indicate policy inconsistencies because the severe criminal provisions in the Narcotics Bill have the potential to undermine the obligation to diversion and limit judicial discretion. The minimum criminal sanctions maintained in the bill contradict the restorative spirit of the SPPA Law. The conclusion of this study is that the SPPA Law has not been fully internalized in the Narcotics Bill. The research recommends that the Narcotics Bill be reconstructed by incorporating the SPPA Law clause as an absolute lex specialis, removing the minimum sentence provisions for children, and requiring an Integrated Assessment as a prerequisite for determining a child's legal status to ensure the protection and best interests of children. Keywords: Policy Direction, SPPA Law, Narcotics Bill, Child Protection, Best Interests of the Child.
DAMPAK KORUPSI APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI MAX WEBER Sinaga, Fanidora Agustina; Rosmalinda; Agusmidah
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi di kalangan aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor utama penyebab krisis kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak korupsi aparat penegak hukum menggunakan perspektif teori Max Weber tentang rasionalitas dan otoritas legal-rasional. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis terhadap perilaku dan struktur birokrasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi menyebabkan menurunnya legitimasi hukum serta menggeser otoritas legal-rasional menjadi otoritas patrimonial, di mana kepentingan pribadi lebih dominan daripada nilai keadilan. Kondisi ini memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan menghambat proses penegakan hukum yang adil. Oleh karena itu, reformasi integritas birokrasi menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan memperkuat rasionalitas hukum di Indonesia.
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP BELUM DIRATIFIKASIKANNYA KONVENSI CISG OLEH INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM Mahmud Haidir Harahap; Rosmalinda, Rosmalinda; Agusmidah, Agusmidah
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines Indonesia's non-ratification of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) from the perspective of Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, which emphasizes three main elements: structure, substance, and legal culture. The purpose of this study is to analyze the integration of these three factors and to identify the legal, administrative, and social obstacles that hinder the ratification of the CISG. The method used is a qualitative approach with a socio-legal research type through literature studies and interviews with academics and practitioners of international trade law. The results of the study indicate that the non-ratification of the CISG is influenced by three main factors. First, structurally, coordination between government agencies involved in the ratification process is still weak and not yet integrated. Second, in terms of legal substance, there are differences in principles and norms between the CISG and national civil law that raise concerns about disharmony. Third, the legal culture of policymakers and business actors who are still conservative towards international law slows down the acceptance of this convention. In addition, administrative obstacles such as lengthy bureaucracy, lack of human resource capacity, and the perception that CISG ratification is not urgent also contribute to inhibiting factors. This study concludes that the lack of integration between the structure, substance, and legal culture is the main root of the failure to ratify the CISG in Indonesia. Therefore, legal system reform is needed through strengthening institutional coordination, harmonizing the substance of contract law, and increasing literacy and awareness of international law among policymakers and business actors.
Penerapan Teori Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Kebijakan Diversi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Aisyah Mehulina Siregar, Nur; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1811

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memfungsikan teori hukum sebagai instrumen rekayasa sosial, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Inti kajiannya adalah mengevaluasi implementasi gagasan Roscoe Pound tentang "law as a tool of social engineering," yang diejawantahkan melalui kebijakan diversi bagi anak pelaku tindak pidana. Kajian normatif ini bertujuan mendalami perubahan orientasi dari sistem yang semula menitikberatkan pada pembalasan (retributif) menuju pendekatan pemulihan (restoratif). Secara metodis, penelitian menganalisis UU No. 11 Tahun 2012, PERMA No. 4 Tahun 2014, serta berbagai putusan pengadilan dan literatur akademik melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan data diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut kemudian diolah melalui analisis kualitatif dengan kerangka berpikir analitik-deduktif. Temuan penelitian mengungkap relevansi yang kuat dari teori rekayasa sosial Pound dalam konteks peradilan anak Indonesia. Kebijakan diversi ternyata berfungsi sebagai sebuah mekanisme transformatif yang tidak hanya mengubah perilaku praktisi hukum, tetapi juga nilai-nilai sosial masyarakat serta membangun kesadaran kolektif akan urgensi perlindungan anak. Proses diversi, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan restoratif, telah memfasilitasi terjadinya interaksi konstruktif antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Interaksi inilah yang menjadi katalis bagi perubahan cara pandang masyarakat dalam menyikapi anak yang berkonflik dengan hukum. Meski demikian, upaya untuk mengimplementasikan diversi secara penuh masih terbentur pada beberapa hal. Faktor-faktor seperti minimnya pemahaman akan pendekatan restoratif, kurangnya dukungan sumber daya, serta sikap masyarakat yang cenderung bertahan dengan paradigma lama menjadi penghalang signifikan. Sebagai penutup, meski dihadapkan pada berbagai tantangan, diversi tetaplah sebuah manifestasi konkret dari rekayasa sosial hukum. Instrumen ini dirancang untuk mendorong perubahan sosial yang berkesinambungan, mengarahkan sistem peradilan anak pada pendekatan yang lebih manusiawi dan senantiasa mendahulukan kepentingan tertinggi anak.
Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Anak Terlantar yang Rentan Menjadi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Teori Anomie Alya Afifa, Mutiara; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1812

Abstract

Anak sebagai generasi penerus bangsa sangat rentan dengan perilaku menyimpang. Terutama anak terlantar yang terbiasa menghabiskan waktu di jalanan tanpa adanya aturan yang mengikat mereka. Desakan ekonomi menuntut anak bekerja di jalanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kehidupan jalanan yang keras memberikan pengaruh negatif bagi anak terlantar yang mengakibatkan mereka berperilaku menyimpang atau kenakalan. Dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa anak-anak terlantar akan dipelihara oleh negara, oleh karena itu negara dan masyarakat bertanggung jawab dalam penanganan anak korban penelantaran. Penelitian ini menggunakan teori anomie untuk menjelaskan bagaimana penanganan anak korban penelantaran dari orangtua yang rentan menjadi pelaku kejahatan. Hasil menunjukkan bahwa terciptanya anak terlantar sebagai pelaku kejahatan dari perspektif Teori anomie dapat terjadi karena seorang anak merespon ketidaksesuaian antara apa yang mereka harapkan di kehidupan sosial yang tinggi dengan keterbatasan sarana-sarana yang mereka miliki, faktor penyebab lainnya juga dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan metode penelitian kulitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif biasanya bertujuan untuk mengungkapkan spesifik berbagai fenomena sosial dan alam yang ada di dalam kehiduapan masyarakat, sehingga peneliti dapat menjelaskan secara detail dalam penelitian.
Analisis Fenomena Childfree di Indonesia Terhadap Nilai Moralitas dan Hukum Menggunakan Teori Emile Durkheim Salsabilla Rizky Fauzi, Amanda; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1813

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena tersebut dari sudut pandang moralitas dan legalitas berdasarkan teori Emile Durkheim. Menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (73,9%) mendukung keputusan childfree, dengan alasan utama kondisi ekonomi (73,9%), pengembangan karier, dan kesiapan mental. Dari sisi hukum, pilihan ini tidak melanggar aturan dan termasuk hak asasi manusia. Secara moral, fenomena ini mencerminkan pergeseran nilai dari solidaritas mekanik (tradisional) menuju solidaritas organik (modern). Kesimpulannya, fenomena childfree menggambarkan perubahan sosial di mana kebebasan individu semakin dihargai, meskipun masih terjadi tarik-menarik antara nilai moral tradisional dan pandangan hidup modern.
Otonomi Hukum Perjanjian Kerja Bersama: Analisis Pluralisme Hukum terhadap Praktik Upah Natura (Catu Beras) Maulana Al-Chairi Nasution, Fachri; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1825

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan upah natura, khususnya catu beras, dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) melalui perspektif teori pluralisme hukum. Pengaturan ini dianalisis dalam konteks hilangnya norma upah natura dari hukum positif nasional pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis hukum positif, doktrin, dan karakter sosial-normatif hubungan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik catu beras tetap bertahan dalam PKB , yang berfungsi sebagai tatanan hukum otonom (autonomous legal order) dan living law dalam hubungan industrial. Dalam ruang pluralisme hukum ini , hukum negara yang tidak lagi mengatur natura berinteraksi secara adaptif dengan hukum kontraktual (PKB) dan hukum sosial perusahaan. Pengaturan catu beras dalam PKB, yang kini sering dikategorikan sebagai kesejahteraan non-upah , merupakan wujud dialog normatif antara kebutuhan pekerja, kepentingan pengusaha, dan standar minimal negara. Studi ini menegaskan bahwa pluralisme hukum menjelaskan ko-eksistensi dan perkembangan norma pengupahan di luar interpretasi hukum negara semata.
Kajian Sosiologi Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Ptpn Ivr1 Berdasarkan Teori Living Law Fitri, Deswita; Agusmidah; Harianto , Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1830

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh PT Perkebunan Nusantara IV Regional I (PTPN IVR1) dalam perspektif sosiologi hukum berdasarkan teori Living Law Eugen Ehrlich. Pelaksanaan TJSL menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi, termasuk analisis terhadap data sekunder dari pemberitaan media lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTPN IVR1 telah melaksanakan TJSL dalam tiga bidang utama sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Namun, pelaksanaan program masih cenderung bersifat administratif dan top-down, dengan keterlibatan masyarakat yang terbatas dalam tahap perencanaan dan evaluasi. Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menandakan bahwa norma hukum TJSL belum sepenuhnya menjadi law in action yang hidup dalam kesadaran sosial masyarakat. Diperlukan penguatan partisipasi sosial dan pendekatan berbasis nilai lokal agar pelaksanaan TJSL tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban hukum semata, tetapi benar-benar berfungsi sebagai hukum yang hidup (living law) dan mencerminkan keadilan sosial yang substantif.
Dinamika Pelanggaran Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Naiborhu, Liana K.T; Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1858

Abstract

Fenomena Aborsi bukanlah menjadi suatu pristiwa hukum baru di Indonesia, dimana aborsi dijadikan suatu alternatif bagi kaum hawa khususnya untuk mencegah terjadinya pertumbuhan janin. Menurut Fact Abortion, Info Kit on Women’s Health oleh Institute For Social, Studies and Action, dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi rahim (uterus), sebelum janin (fetus) mencapai 20 minggu. Pelaksanaan aborsi tidak selalu bertentangan dengan hukum karena ada perbuatan aborsi legal apabila memenuhi kriteria tertentu sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Persoalan tersebut akan dijawab dengan rumusan masalah, pertama, bagaimana pengaturan hukum dan pandangan norma yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat terkait legalisasi aborsi di Indonesia ? Kedua, bagaimana membuktikan adanya tindak pidana pemerkosaan dan metode dalam melakukan aborsi (pengguguran kandungan) akibat korban pemerkosaan ?. Penelitian ini merupakan penelitian Dinamika Pelanggaran sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pasal 60 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu indikasi kedaruratan medis (membahaya nyawa ibu) dan perkosaan. Pada Pasal 62 UU tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai syarat pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dijelaskan bahwa dengan alasan korban perkosaan maka seseorang dapat dengan legal melakukan aborsi.
Hubungan Hukum dan Ketertiban Sosial: Tinjauan Sosiologi Hukum pada Helen’s Night Mart Medan Harahap, Thareq Akbar Mukarram Risyad; Agusmidah; Rosmalinda
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1896

Abstract

HNM (Helens Night Mart) di Medan menjadi sorotan publik karena sejumlah permasalahan yang kompleks, terutama terkait izin usaha yang belum lengkap, gangguan ketertiban sosial, dan indikasi penyalahgunaan narkotika oleh pengunjung. HNM (Helens Night Mart) sebagai pusat hiburan malam menyediakan hiburan dan lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk memahami interaksi antara hukum formal, norma sosial, dan perilaku masyarakat dalam konteks hiburan malam. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, analisis berita, observasi langsung terhadap pengelolaan tempat hiburan, serta penelaahan dokumen hukum terkait operasional hiburan malam. Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik yang signifikan antara kepentingan ekonomi pengelola, nilai moral dan norma sosial masyarakat, serta penerapan hukum formal. Lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam pengawasan, tetapi lemahnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang terbatas memperburuk ketertiban sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengelola hiburan, dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola hiburan malam yang tertib, aman, dan sesuai dengan norma sosial, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, hak individu, dan keamanan publik. Temuan penelitian ini dapat dijadikan model penerapan sosiologi hukum dalam konteks hiburan publik di kota-kota besar, sebagai upaya untuk memperkuat efektivitas hukum dan kesadaran masyarakat terhadap norma sosial.
Co-Authors Abdi, Muhammad Parrij Abdulrahman Sama-alee Ade Rahmawati Siregar Ade Rahmawati Siregar Affila Ahmad Erizal Ahmad khairi Akbar Aisyah Mehulina Siregar, Nur Aloysius Uwiyono Alpani Pane, Farhan Alvi Syahrin Alya Afifa, Mutiara Amelia Natasya Saragih Amel Amsali Syahputa Sembiring Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andre Syahputra Tarigan Apri Amalia Ardiantha Putera Sembiring Arie Nurwanto Arifiyanto, Joiverdia Asela Asteria Ginting Bahriansyah Putra Lubis BUDIMAN GINTING Budiman Ginting Calvin Chairina Nopiyanti Sipahutar Dedi Harianto Dedi Haryanto Desti Lediana Dumaria Nainggolan Edi Yunara Edy Ikhsan Fadiel Sastranegara Fadillah, Arif Rahman Fahrizal S.Siagian Faisal Akbar Nasution Faisal Akbar Nasution Fauzi Iswahyudi, Fauzi Firdaus Nduru Fithriatus Shalihah Fitraeva Pane, Yos Fitri, Deswita Fransiska Harahap Gea, Muhammad Yasin Ali Gelora Butarbutar Ginting, Nesa Trysani Br Harahap, Thareq Akbar Mukarram Risyad Harianto , Dedi Hasan Basri HASIM PURBA Hutagalung, Cholid Ibrahim Ibrahim Idha Aprilyana Sembiring Ika Oktaviani Oktaviani Indah Chairani Saragih Indah Fitria Irfan Santoso Iswan Kaputra Jelita R.T Banjarnahor Jelly Leviza Jhonny Nadeak Johannes Mangapul Turnip Joiverdia Arifiyanto Joshua Hamonangan Rafael Siahaan Jusmadi Sikumbang Kartika Kartika Khair, Muhammad Haikal Khakim, Abdul Lingga, Juan Rana Hizkia Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Haidir Harahap Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Marbun, Rika Jamin Maria Fitriani Lubis Marlina, Marlina Martono Anggusti Maulana Al-Chairi Nasution, Fachri Maulida, Arum Anggraeni Mauliza Mauliza Melva Theresia Simamora Mirza Nasution Mohammad Eka Putra Mulfiya Mulfiya Mulhadi Naiborhu, Liana K.T Nainggolan, Dumaria Ndruru, Donius Nindya Irma NINGRUM NATASYA SIRAIT Nora Salisa OK. Saidin Pendastaren Tarigan Pendastaren Tarigan Porizky Bernandus Handara Sagal Pranade Mas Putra, Mohammad Eka Putri Rumondang Siagian Putri Syakbania Dalimunthe Putrinda, Dwita Ajeng Rahmat Syaputra Rajali H. Aji Ramadhan, Ryan Fadly Renjana Mantri Laras Hadi Daulay Reynaldo, Vatar Reza Rizaldy Kartiwa Rika Jamin Marbun Rizki Alisyahbana Rosmalinda Rosmalinda Rosmalinda, Rosmalinda Rudy Haposan Siahaan Salsabilla Rizky Fauzi, Amanda Santoso, Imam Budi Saragih, Fitrah Anata Saragih, Indah Chairani Sebayang, Dedek Kurnia Shaliha, Fithriatus Sheren Murni Utami Sihombing, Herianto Silalahi, Dorthy Ulini Sinaga, Fanidora Agustina SINAGA, HENRY Siregar, Mahmul Siska Saragih Siti Khairunnisa, Siti Sitorus, Holongi Theonia Lampungu Sitorus, Kristin Lusyana Stefani Kamajaya Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Suria Ningsih Suria Ningsih Sutan Rais Aminullah Nasution Sutiarnoto Tan Kamello Tanjung, Afriansyah Tarigan, Yefta Nikoyas Tasyah Ramadhani Tika Puspita Sari Utary Maharany Barus Waruwu, Noman Tuboinam William Heru Sidauruk Yati Sharfina D Yefrizawati Yefrizawati Yusuf, Darmawan Zhein Fajar Rheina