Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.555
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL TRANSPARENCY Journal of International Law JURNAL MERCATORIA REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Bulletin of Community Engagement JURNAL JUSTIQA International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Recht Studiosum Law Review Mahadi : Indonesia Journal of Law Community: Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Acta Law Journal Jurnal Intelek Insan Cendikia Milthree Law Journal Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy
Mahmul Siregar
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 138 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 138 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA PERUSAHAAN VOLUNTARY DELISTING DI PASAR MODAL Sarah Indah Nilam Wulandari; Mahmul Siregar; T. Keizerina Devi A; Detania Sukarja
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 2 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i2.177

Abstract

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor – sektor yang produktif. Dan dipasar saham terdapat aksi korporasi yang dikenal dengan nama delisting saham yaitu merupakan penghapusan suatu emiten di bursa saham secara resmi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Artinya, saham yang sebelumnya diperdagangkan di BEI akan dihapus dari daftar perusahaan publik, sehingga sahamnya tidak dapat diperjual belikan secara bebas di pasar modal. Tidak selamanya saham dapat diperjual-belikan. Emiten yang telah tercatat dan diperdagangkan di BEI bisa keluar atau dikeluarkan apabila terjadi kondisi-kondisi tertentu pada emiten. Penghapusan ini bisa bersifat sukarela (voluntary delisting) maupun paksaan (force delisting). Voluntary delisting adalah delisting saham secara sukarela yang diajukan oleh emiten sendiri karena alasan tententu. Delisting sukarela ini terjadi karena beberapa penyebab diantaranya emiten menghentikan operasi, bangkrut, terjadi merger, tidak memenuhi persyaratan otoritas bursa, atau ingin menjadi perusahaan tertutup. Penelitian ini menggunakan metode adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah - langkah teoritis dan analisis normatif kualitatif. Adapun data yang digunakan dalam menyusun penulisan ini di peroleh dari penelitian kepustakaan (library research), sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang - undangan, buku-buku, karya-karya ilmiah. Perlindungan terhadap investor masih rendah terutama terhadap investor minoritas. Dan pengaturan kepada voluntary delisting tidak sepenuhnya pasti. Bagi investor di sektor pasar modal, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas, kita perlu memfasilitasi perlindungan hukum, seperti kewajiban pengungkapan emiten. Pasar modal yang adil, tertib, dan efisien adalah pasar yang melindungi investor dari praktik bisnis yang tidak sehat dan tidak sehat, sedangkan berinvestasi adalah proses yang berbahaya. Resiko sulit dihindari. perlindungan, yang dapat diberikan oleh pemerintah ketika melakukan bisnis, hanya menjamin bahwa investor menerima informasi lengkap tentang resiko investasi. Salah satu kendala perlindungan investor adalah memantau kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pasca go private. Hal ini terkait apakah perseroan tetap mematuhi surat Kepala OJK tentang kecukupan harga saham pemegang saham publik yang tidak diinginkan.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN Lili Wulandari; Runtung; Utary Maharany Barus; Mahmul Siregar
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i3.219

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa tanggung jawab serta akibat hukum bagi Direksi dan Komisaris Perseroan yang tidak melaksanakan RUPS tahunan dan melakukan perbuatan melawan hukum, keduanya sama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam tugasnya sebagai direksi dan komisaris yang mengurus perseroan. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab direksi dan komisaris perseroan terbatas yang tidak melaksanakan RUPS tahunan serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dan komisaris di Indonesia, dan bagaimana upaya hukum atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dan komisaris dalam mengurus perseroan terbatas. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif dengan mendasarkan data kepustakaan sebagai data utamanya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan sekunder seperti literatur, dan bahan tersier seperti kamus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa tanggung jawab direksi dan komisaris yang tidak melaksanakan RUPS tahunan, dan perbuatan melawan hukum menjadi permasalahan bagi direksi dan komisaris dalam melakukan pengurusan perseroan, akibatnya perseroan mengalami kerugian, kelalaian direksi dan komisaris dalam pengurusan perseroan mewajibkan secara hukum direksi dan komisaris mengambil tanggung jawab penuh secara pribadi sebagaimana ketentuan UUPT 40 Tahun 2007. PT. Damai Jaya Lestari mengangkat Direktur Utama tanpa melalui RUPS, Mantan Direktur Utama PT. Modular Alkesindo selama lima tahun sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, dan Presiden Direktur pada PT. Sport Glove Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menyalahgunakan wewenang memanipulasi jumlah pencairan uang dengan melakukan transfer ke rekening pribadinya uang perusahaan yang seharusnya diperuntukkan pembayaran gaji pimpinan dan karyawan.
Penerapan Pasal 107 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Untuk Meminimalisir Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di PT. Perkebunan Nusantara IV: Studi Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Sim, 303/Pid.B/2020/PN.Sim, 324/Pid.B/2020/PN.Sim Ismanto, Ade Jaya; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Mahmul Siregar
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2022): Juni
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i2.23

Abstract

Perkebunan Nusantara IV adalah salah satu peruhsaan perkebunan yang dalam kegiatan usahanya banyak kasus tindak pidana pencurian dan penadahan kelapa sawit. Untuk itu tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan Pasal 107 Huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Untuk Meminimalisir Tindak Pidana Pencurian Yang Terjadi Di Kebun Milik PT. Perkebunan Nusantara IV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 107 Huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan di Kebun Milik PT. Perkebunan Nusantara IV yaitu di PTPN IV Unit Kebun Gunung Bayu dan PTPN IV Unit Kebun Mayang dapat meminimalisir terjadinya pencurian. Kata kunci: Penerapan Hukum, Tindak Pidana Perkebunan, Pencuri Abstract Perkebunan Nusantara IV is one of the plantation companies which in its business activities there are many criminal cases of theft and collection of palm oil. For this reason, the purpose of this study was to find out and analyze the application of Article 107 Letter D of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations to Minimize the Crime of Theft that Occurs in the Plantation of PT. Nusantara Plantation IV. The results of the study indicate that the application of Article 107 Letter D of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations in Plantations Owned by PT. Nusantara IV plantations, namely PTPN IV Gunung Bayu Plantation Unit and PTPN IV Mayang Plantation Unit can minimize theft. Keywords: Law application, plantation crime, theft
Tindak Pidana Gratifikasi Dan Persekongkolan Tender Pada Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu Untuk Kabupaten Langkat : Studi Putusan No.34/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mdn dan No.35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mdn Siregar, Mangantar Anugrah; Syafruddin Kalo; Mahmul Siregar; Mohammad Ekaputra
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2022): Juni
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i2.24

Abstract

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sangat rawan dengan persekongkolan, tak jarang pula dijangkiti dengan praktik-praktik koruptif yang melibatkan panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang merupakan Aparatur Sipil Negara. Salah satunya dengan memberikan gratifikasi yang didahulukan dengan persekongkolan. Persekongkolan tender dan Gratifikasi diatur dalam peraturan yang berbeda namun memiliki keterkaitan yang erat. Ditemukan beberapa indikasi persekongkolan tender pada Pengadaan Bantuan Input Produksi Ikan Kerapu Untuk Kabupaten Langkat. Persekongkolan tender yang melibatkan pelaku usaha dan panitia tender tersebut mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dijerat dengan ketentuan pidana gratifikasi karena persekongkolan disertai pemberian gratifikasi sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Para pelaku dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf maupun penghapus pidana sehingga penegakan hukum pidana dapat diterapkan sesuai dengan kesalahan pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Panitia Tender menerima gratifikasi diterapkan pasal 12 huruf b dan pelaku usaha diterapkan pasal 5 ayat (1) huruf a. Selain itu dalam penjatuhan pidana yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum juga dinilai sudah tepat mengingat semakin maraknya praktek kejahatan tersebut dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Kata kunci: Gratifikasi, Persekongkolan Tender. Abstract Government procurement of goods / services is very prone to conspiracy, not infrequently plagued by corrupt practices that involve the government procurement committee of goods / services which is the State Civil Apparatus. One of them is by giving gratuities that are preceded by conspiracy. Tender conspiracy and gratuities are regulated under different but closely related regulations. Several indications of tender conspiracy were found in the provision of grouper production input assistance for Langkat Regency. The tender conspiracy involving business actors and the tender committee resulted in an unfair business competition being charged with the provision of a criminal act of gratification because conspiracy was accompanied by gratification as regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crime. The perpetrators are considered capable of being accountable for their actions and there is no excuse for forgiving or eradicating the crime so that criminal law enforcement can be applied according to the offender of the offender who violates the provisions of Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, where the Tender Committee accepts gratuities applied to article 12 letters b and business actors apply Article 5 paragraph (1) letter a. In addition, the imposition of crimes that exceed the demands of the public prosecutor is also considered appropriate given the increasingly widespread practice of these crimes in the procurement of government goods / services. Keywords: Gratification, Tender Conspiracy.
SKEMA PERJANJIAN PINJAM PAKAI BADAN USAHA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 Muhammad Anggi Nasution; Ningrum Natasya Sirait; Mahmul Siregar
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i4.6112

Abstract

Seiring berjalannya waktu didapati sebuah fenomena jika para pelaku usaha baik yang bersifat perorangan atau badan usaha dan badan hukum yang melakukan praktik perjanjian pinjam pakai badan usaha dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana amanat Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan hal tersebut berimplikasi buruk terhadap ekosistem persaingan usaha yang sehat di IndonesiaKegiatan ini bertujuan Artikel ini bertujuan untuk melihat bentuk persekongkolan tender yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan praktik perjanjian pinjam pakai badan usaha peserta tender lainnya, masalah dalam penelitian ini akan berfokus terhadap kedudukan perjanjian pinjam pakai badan usaha dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia melalui prespektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Metode kegiatan Penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode aturan yang dilakukan menggunakan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Analisis Deskriptif. Pada penelitian ini menaruh gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam mengenai suatu keadaan atau tanda-tanda yang diteliti tentang segala hal yang berkaitan menggunakan metode pendekatan hukum. Perjanjian pinjam pakai badan usaha melanggar ketentuan pada Pasal 22 dengan jenis persekongkolan horizontal yang telah diperincikan melalui Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender dengan jenis persekongkolan secara horizontal serta melanggar serta Pasal 6 dan 7 pada Perpres No. 16 Tahun 2018, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum.
THE POSITION OF JOINT PROPERTY IN MIXED MARRIAGES (STUDY DECISION NUMBER 550/PDT.G/PA.SOR) Fara Dhia Altahira; Mahmul Siregar; Hasim Purba
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 4 (2024): December
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v2i4.111

Abstract

Mixed marriages often result in marital property located outside Indonesia. In the event of a divorce, according to the provisions of the Marriage Law, marital property is a typically divided equally, with half going to the husband and half to the wife. However, one party is often disadvantaged in the division, particularly when they feel they have contributed more during the marriage. As a result, the division of marital property in mixed marriages cannot be treated as a standard case, as one party may demand a greater share if they believe they have contributed more. One example of a mixed marriage case that was filed for a resolution concerning marital property is the case between Sieska Sagita Nasution, an Indonesian citizen (WNI), and Pepijin Joehem De Blecourt, a foreign national (WNA), which was decided by Decision Number: 550/Pdt.G/PA.Sor. This research seeks to address the following legal issues: (1) the legal consequences for marital property, such as land and buildings, in cases of divorce within mixed marriages; (2) the legality of foreign national, after divorce, in granting power of attorney to sell their portion of the marital property, specifically land in Indonesia; and (3) how the law was applied by the panel of judges in the mixed marriage case between Sieska Sagita Nasution, an Indonesian Citizen (WNI) and Pepijin Joehem De Blecourt, a Foreign national (WNA), as decided in Decision Number: 550 / Pdt.G / PA.Sor. The research method used in this study is a combination of normative legal research method and empirical legal research. This research is descriptive analytical, with data collection carried out through documents studies, library research, and supported by field research. The findings of this study show that the legal consequences for marital property, such as land and buildings, in divorce cases involving mixed marriages are that both the Indonesian and foreign nationals involved in the marriage remain entitled to half of the total value of the marital property , unless otherwise specified in a prenuptial agreement. As a result, marital property in these mixed marriages may include ownership of movable assets, such as land and anything attached to it by natural, human actions, or its intended use.
Ketentuan Hukum Perlindungan Hukum terhadap Hak Kreditur Pemegang Hak Tanggungan atas Tanah yang Menjadi Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Dananya telah Dititipkan di Pengadilan Saleem Awud Nahdi; Hasim Purba; Mahmul Siregar
Bulletin of Community Engagement Vol. 4 No. 3 (2024): Bulletin of Community Engagement
Publisher : CV. Creative Tugu Pena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51278/bce.v4i3.1526

Abstract

The aim of this research is to analyze the legal provisions for legal protection of the rights of creditors holding mortgage rights over land which is the object of land acquisition for public purposes whose funds have been entrusted to the court. This research uses normative legal research methods with a statutory approach. The research data consists of primary, secondary and tertiary legal materials which were collected using library study techniques and analyzed using qualitative normative data analysis methods. The results of the research and discussion are, the legal position of Mortgage Rights where land is the object of land acquisition as well as legal protection for creditors in land procurement regulations where legal certainty has not been achieved, because there is a legal vacuum that regulates how creditors obtain compensation funds, so it is necessary to add provisions to be able to exercise the right of claim in changes to land procurement regulations so that creditors/banks are involved in the land procurement stages and it is necessary to regulate how the creditor can obtain all or part of the compensation received by the giver of the Mortgage Rights for the repayment of his receivables if the object of the Mortgage Rights is revoked. public interest.
Combating Commercial Sexual Exploitation Of Children In Medan City Hanan; Suhaidi; Mahmud Mulyadi; Mahmul Siregar
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 4 No. 01 (2025): Vol. 04 NO. 01 (2025): February Edition 2025
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of commercial sexual exploitation of children has become a major issue both nationally and internationally because it is considered a gross violation of human rights. Indonesia is one of the countries that is committed to combating the commercial sexual exploitation of children. It is reported that North Sumatra is one of the senders and receivers of the trafficked children. Medan, one of the cities in North Sumatra is included in the category of sender and recipient. This is supported by the geographical location of Medan which is very strategic as the capital of North Sumatra province. Based on this, the problems discussed in this research were: 1) How to manage the child protection from commercial sexual exploitation of children in accordance with the laws and regulations in Indonesia; 2) What response to commercial sexual exploitation of children in Medan was; 3) What obstacles found in the prevention of commercial sexual exploitation of children in Medan were. This research used descriptive analytical method with juridical normative approach by describing how the commercial sexual exploitation of children (CSEC) happened and how to overcome it. The legal source materials used were primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that the regulations of commercial sexual exploitation of children have been regulated generally on national and international scale. Crime prevention efforts against sexual exploitation of children in Medan was based on two approaches, penal and non-penal policy. It could be seen from the penal policy of the Court Verdicts No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn and No. 2743/ Pid.B/2006/PN.Mdn in which the defendants were found guilty. But it seemed that the sentences did not meet the elements of justice. While in the non-penal policy, some efforts to prevent were applied in Medan, such as preventive and repressive supervision and handling the CSKA. There were three obstacles found in the prevention of CSEC; in terms of legislation, law enforcement officials, and culture.
Prohibition on Social Business Transaction Practices of E-Commerce Tiktok Shop Based on The Minister of Trade Regulation No. 31 of 2023 Ainun Adilla Siregar; Edy Ikhsan; Mahmul Siregar
International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology Vol. 7 No. 1 (2025): 9th IHERT (2025): IHERT (2025) FIRST ISSUE: International Conference on Health
Publisher : Universitas Efarina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ihert.v7i1.452

Abstract

The main concept in the development of social commerce based on the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 31 of 2023 concerning Business Licensing, Advertising, Guidance, and Supervision of Business Actors in Trading Through Electronic Systems based on article 21 number 3 is that Electronic Trading Organizers (PPMSE) with a Social Commerce business model are prohibited from Facilitating Payment Transactions on their Electronic Systems. The prohibition on social commerce that carries out online transactions at the same time on one platform in Indonesia is related to efforts to prevent potential monopolies. There should not be two shopping functions on one platform with social media, this must be separated because this is related to licensing and supervision issues. The prohibition on direct transactions on social commerce aims to prevent control of algorithms to protect personal data from business interests. All platforms that provide direct transactions are prohibited because they can create unfair business competition, especially the TikTok Shop platform can use user information to control the algorithm on TikTok Shop, user data without permission is used for marketing and sales purposes, this can lead to market control and result in potential monopolistic practices. The research that has been conducted is a normative legal research that focuses on norms and legal objects as the main data. The results of this study are: (1) the Ministry of Trade issued strict regulations to TikTok in the Regulation of the Ministry of Trade Number 31 of 2023 in Article 21 Paragraph 3 that PPMSE with a social-commerce business model, namely social media organizers, are prohibited from facilitating payment transactions on electronic systems. TikTok only has a license as a social media, not as a market place, so social media and market place must be separated. (2) The prohibition on combining e-commerce with social media in the same application is regulated in the Regulation of the Minister of Trade Number 31 of 2023 in Article 21 Paragraph (3) that PPMSE with a social-commerce business model, namely social media organizers, are prohibited from facilitating payment transactions on electronic systems. In this regulation, social commerce must first obtain a permit before being able to operate in Indonesia. This regulation prohibits social media and social commerce from facilitating transactions and payments like e-commerce. Social commerce is only allowed for promotion or advertising without transactions. (3) The results of the analysis with the emergence of legal uncertainty in the Tiktok Shop incident which combines social commerce and e-commerce in one social media platform are, First, the business operations carried out by Tiktokshop are contrary to the Regulation of the Minister of Trade Number 31 of 2023, which prohibits the combination of social commerce with e-commerce. Second,there are no significant changes to the previous TiktokShop with the current Tiktokshop, such as social e-commerce transactions which are still carried out on the Tiktok social media application itself. Third, there are indications of legal uncertainty. The government at one time prohibited the Tiktokshop business practice for various considerations, but in a short time later allowed the business practice again using the same legal regulations as the regulations to prohibit the Tiktokshop business practice.
The Impact of Ratification and Implementation of the Convention on International Sales of Goods (CISG) on Indonesia's International Trade and Business Activities Achmad Fata Altika; Mahmul Siregar; Joiverdia Arifyanto
International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology Vol. 7 No. 1 (2025): 9th IHERT (2025): IHERT (2025) FIRST ISSUE: International Conference on Health
Publisher : Universitas Efarina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ihert.v7i1.453

Abstract

This study was conducted with the aim of identifying and analyzing the role of the international convention on the sale of goods or the Convention International Sales of Good (CISG) on the international trade and business activities of Indonesia. The implementation of international business has its own obstacles that are different and more difficult to face than the obstacles in the domestic market. International sale and purchase of goods is a very important area of ​​law in the era of globalization, especially in supporting activities in the international trade and business transaction sector. CISG includes material on the formation of international contracts which aims to eliminate the need to indicate the laws of a particular country in international trade contracts and to facilitate the parties in the event of a conflict between legal systems. To overcome the obstacles that can arise from the diversity of legal systems, the international trade community in 1988 created an international convention to regulate international sale and purchase agreements. The convention is known as The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). CISG can function to overcome obstacles that arise from the diversity of legal systems. Indonesia needs to ratify the convention as soon as possible for the welfare of the Indonesian nation and the legal certainty of business actors.
Co-Authors Abu Churairah Achmad Fata Altika Adelina Tarigan Agnes Lorentina Br Sembiring Agus Kristianto Sinaga Agus Syahputra Agustina Pasaribu Ainun Adilla Siregar Akmalia Indriana Alvi Syahrin Amirah Ainun ANDREE SERGEYEVICH Andy Andy ANGGI RAMADHANI Anggi Risky Anggiat Simamora Anggita Tridiani Sirait Tridiani Anita Anita Annisa Qomaryah Anto Sibarani Arimansyah Arimansyah AUDRYA LUVIKA SIREGAR Azwar, Tengku Keizerina Devi Bintang Elvina Bisamr Nasution Bismar Nasution BONATUA EDYNATA MANIHURUK BUDIMAN GINTING Chairul Bariah Choky Saragih Christopher Iskandar Cindy Cindy Dearma P Parulian Defin Sirait Demak Aspian Deta Sukarja Dina Mariana Edy Ikhsan Ekaputra, Mohammad Elisabeth Silalahi Elizabeth Magdalena Aritonang Eltisha Graciana Elvi Rahmy Elysabet Sry Devi Bruni Simatupang Emya Sembiring Esthalita Octavia Tobing EVAN TAMBUNAN Evanessa Sinulingga Fahrunnisa Fahrunnisa FAISAL FANI NASUTION Fara Dhia Altahira Fernando Z. Tampubolon Fitria L Longgom Fitria Longgom Frans Kalep Frans Kalep Ganang Pratama Gom Banuaran Grace Shinta Gunawan Sibarani Hafizh Fahran Hanan Hanssen HASIM PURBA Hendri Kurniawan HERRY FEBRIAN Ika Indriani Irawaty Noralinda Irene Manik Irwin Djono Ismanto, Ade Jaya Jelly Leviza JOHN SIPAYUNG Joiverdia Arifyanto Juita Osti Bulan Lumbantobing JULIA AGNETHA AGNESTA Br. BARUS Juniver Fernando Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar Khairul Khairul Khairunnisa Sembiring Kristina Roseven Nababan Ladyta Tahany Reformita Marpaung LETARI Sinurat Lili Wulandari Lina Purba Lolita Rinelsia Lucita Lucita Lydia Wirawan M Ekaputra M KHARRAZI M RASYID RIDHA Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Marasamin Ritonga Marlina Marlina Mar’ie Muhammad Maulana Ibrahim Miranda Chairunnisa MUAMAR ZIA NASUTION Muhammad Adli Fahmi Lubis Muhammad Anggi Nasution Muhammad Septo Muhammad Surya Nusantara Sandan Nada Syifa NATASHA Siregar Natasia Agustin Nikita Nasution NINGRUM NATASYA SIRAIT Ningrum Sirait Ningrun Sirait Novie Andriani Kesuma Nur Ulfah Parhorasan Tambunan Rally Aditya RAMLI SIREGAR Raymond Lumban Gaol REBEKKA DOSMA SINAGA Refi Chairunnisa Reggie Priscilla Reihans Ghivandy Argisandya Rentina Lucy Andriaini Rinawati Sitorus Rio Nababan Rizky, Fajar Khaify Robert Robert Valentino Tarigan Rosmalinda Rosnidar Sembiring Rugun Maylinda Runtung Runtung Runtung Runtung Sitepu Ruth Marbun Ruth Medika Rydayanti Simanjuntak Saleem Awud Nahdi Samuel Midian Tarigan Sarah Indah Nilam Wulandari Sarti Sonnia Shania Meilisa Shindih Hersiva Siallagan, Agnes Angelina Silvia Pratiwi Siregar, Mangantar Anugrah Siti Sahara Sonya Marcellina SOPHIE DINDA AULIA BRAHMANA Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sumanggam Wahyu Sunarmi Sunarmi Sunarmi S Suprayitno Suprayitno SUSPIM GP NAINGGOLAN Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Sylvia Vietressia Sinuhaji T. Keizerina Devi A Tan Kamello Tan Kamello Taufik Siregar Tetty Marlina Theresia Alisia Tony Adam Tony Kesuma Tony Tony Tri Murti Utary Maharany Barus Virginia Sitepu Vita Cita Emia Tarigan WAFDANSYAH ANGGI HUSAINI Wiatmaja, Ganda WINDHA WINDHA Windy Grace Windy Sri Wahyuni Yabes Marlobi Yabes Marlobi Yemima Amelia Siagian Yohannes Unggul YUNITA PANJAITAN Yunus Abidin Zulfikar Lubis