Articles
ANALISIS PEMBERIAN INSENTIF KEPADA INVESTOR ASING MENURUT UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
Any Prima Andari;
I Wayan Wiryawan;
Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (24.85 KB)
Indonesia needs funds from investors, especially foreign investors. Undeniably strongerforeign investment in terms of finance and technology because most of the foreigninvestor is a developed country. Indonesia currently needs funds to build the country'seconomy. Therefore, Indonesia needs foreign investors that the government through ActNo. 25 of 2007 on Investment provides more incentives to foreign investors to attractthem to invest in Indonesia and competition intensifies between countries. With theuncertainty of the law in Act No. 25 of 2007 on Investment makes foreign investors anddomestic investors reluctant to invest in Indonesia. With the enactment of Act No. 25 of2007 on Investment, known to the Indonesian government to protect national interests,the interests of investors in the country to develop a national industry.
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM “PURI SEDANA” DI DESA PENINJOAN PEGUYANGAN KANGIN DENPASAR
I Gusti Ngurah Bagus Surya Kusuma;
AA Gede Agung Dharma kusuma;
Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (80.839 KB)
Most of the Indonesian community living and residing in rural areas, where theneed for a forum to foster the ability of rural communities for the realization ofeconomic democracy that based on kinship, the cooperative is the mostappropriate corporate structure for the economy developed as a joint effort basedon the principle of kinship them. Cooperative is an association or organization ofthe economy consists of people or agencies that provide freedom in and out as amember under the existing regulations by working together in a family running abusiness, with the aim of enhancing the physical well-being of its members. Inagreement borrowing money at Puri Sedana Credit Unions, if the borrower doesnot repay the loan on time will be a default. Default is not met or neglect of dutyas defined in the agreement made between the creditor and debtor.The issue in the writing of this paper was about how the legal consequences ofdefault in the loan agreement to borrow money at Puri Sedana Credit Unions andhow the settlement pursued defaults Credit Unions Sedana Puri. Researchmethods used in preparing this paper is empirical juridical, with a studyevaluating the written law to the facts that exist in the field.legal consequences of default in the loan agreement to borrow money at PuriSedana Cooperative is a debtor is required to make restitution that has beensuffered by the cooperative, the debtor is also required to pay the loan if it can stillbe done in accordance with the warning of the cooperative, and the risk ofswitching on loan borrowers since no nonpayment in accordance with apredetermined time period. Completion of defaults by borrowers on CooperativePuri Sedana do with the settlement of non-litigation (deliberation), a non litigationis done by consultation, negotiation, mediation, conciliation or expert assessment.
IMPLEMENTASI SYARAT KECAKAPAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE
Bima Bagus Wicaksono;
Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 10 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (306.53 KB)
Penelitian ini berjudul “Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online”. Dengan semakin berkembang kemajuan di bidang teknologi dan informasi yang sangat begitu pesat di dunia elektronik, dalam model perdagangan online atau jual beli online. Maka dalam hal ini permasalahan yang akan diuraikan kedalam jurnal adalah kecakapan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum dari suatu peristiwa yang terjadi dalam jual beli online dan keabsahan suatu perjanjian dalam perjanjian jual beli online. Karena dalam melakukan jual beli online para pelaku tidak melakukan pertemuan secara langsung melainkan hanya melalui system online yang menggunakan basis internet saja. Disitu lah para pihak tidak mengetahui apakah para pelaku yang melakukan perjanjian secara online sudah cakap hukum atau tidak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun perjanjian jual beli online telah di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi harus mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sudah ada lebih dulu di Indonesia dalam mengatur sahnya suatu perjanjian dan syarat kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Kata Kunci: Perjanjian jual beli online, Kecakapan dalam berbuat hukum.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP AKTIVITAS PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM
A. A. Istri Esa Septianingrum Semara;
Desak Putu Dewi Kasih;
Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (30.03 KB)
This paper discusses the responbility of the directors on the activities ofthe limitied liability company that is not yet legal status. This paper aims toidentify and analyze the legal consequences and responsibilities of the managingdirectors who have limitied liability legal status. Types of research in this study,using the normative nature of the research descriptive. This paper presented astudy that from a limitied liability legal status, then since that time the law treatsshareholders and directors apart from the limitied liability company itself. Thusshareholders who do not have an interest in a limitied liability company wealth,also not responsible for the debts of the company.
PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT)
Bagus Yoga Pratama;
Ibrahim R;
Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.78 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2020.v09.i01.p01
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perkembangan hukum mengenai build operat and transfer (BOT) terkait tahapan dalam proses pembuatan perjanjiannya dan peranan Notaris dalam pembuatan Akta BOT. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sukunder. Mengenai tehnik penggumpulan bahan hukum menggunakan tehnik bola salju dan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pembuatan perjanjian BOT antara pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pihak swasta harus melalui beberapa tahap, yakni tahap awal kontrak (prakontrak), tahap kontrak dan tahap selesai kontrak (pasca kontrak). Adapun peranan Notaris pada pembuatan perjanjian BOT adalah sebagai pihak yang ditengah atau netral untuk memberikan saran kepada pihak untuk menuangkan keinginannya dalam bentuk perjanjian. This study aims to analyze the legal developments regarding the making of build operat and transfer (BOT) in the stages of making the agreement and the notary business in making it. This type of research is a normative juridical research using a statutory approach. The resource of legal material is used consists of primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials using snowball techniques and the analytical method used is descriptive analysis. The results of this research are: first, in making BOT agreements between State-Owned Enterprises (BUMN) and the private sector, it must go through several stages, the initial stage of the contract (pre-contract), the contract stage and the contract completion stage (post-contract). The role of the notary in making the BOT agreement is as a middle or neutral party to provide suggestions to parties to express their wishes in the form of an agreement.
PENERAPAN PRINSIP CUSTOMER DUE DILIGENCE DAN ENHANCED DUE DILIGENCE DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG PADA BANK RAKYAT INDONESIA
Kadek Adnan Dwi Cahya;
Desak Putu Dewi Kasih;
Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.822 KB)
Prinsip Uji Tuntas Nasabah dan Uji Tuntas Lanjut merupakan upaya bank untuk mengenal profil nasabah secara rinci, pemantauan transaksi atau rekening nasabah, serta melakukan pelaporan apabila terdapat transaksi mencurigakan guna mencegah penyalahgunaan bank sebagai sarana kejahatan, salah satunya yakni tindakan pencucian uang. Pencucian uang tentunya dapat merugikan masyarakat sebagai nasabah maupun pihak bank secara khusus, oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip Uji Tuntas Nasabah dan Uji Tuntas Lanjut pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Ubud dalam upaya pencegahan pencucian uang serta bagaimana hambatan-hambatan yang dapat timbul dalam penerapan kedua prinsip ini. Masalah yang diteliti adalah bagaimana Bank Rakyat Indonesia Cabang Ubud menerapkan prinsip Uji Tuntas Nasabah dan Uji Tuntas Lanjut dalam mencegah tindakan pencucian uang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia Cabang Ubud telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerapan prinsip Uji Tuntas Nasabah dan Uji Tuntas Lanjut yang terdiri dari 4 prosedur yaitu identifikasi, verifikasi, pemantauan hingga pelaporan. Bank Rakyat Indonesia Cabang Ubud telah melaksanakan secara rinci penerapan prinsip Uji Tuntas Nasabah dan Uji Tuntas Lanjut sesuai dengan pedoman dasar yang dimiliki PT. Bank Rakyat Indonesia, meskipun penerapan kedua prinsip ini terkadang mengalami hambatan dari berbagai faktor. Kata Kunci : Uji Tuntas Nasabah, Uji Tuntas Lanjut, Pencucian Uang
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM “PURI SEDANA” DI DESA PENINJOAN PEGUYANGAN KANGIN DENPASAR
I Gusti Ngurah Bagus Surya Kusuma;
AA Gede Agung Dharma Kusuma;
Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (80.839 KB)
Most of the Indonesian community living and residing in rural areas, where theneed for a forum to foster the ability of rural communities for the realization ofeconomic democracy that based on kinship, the cooperative is the mostappropriate corporate structure for the economy developed as a joint effort basedon the principle of kinship them. Cooperative is an association or organization ofthe economy consists of people or agencies that provide freedom in and out as amember under the existing regulations by working together in a family running abusiness, with the aim of enhancing the physical well-being of its members. Inagreement borrowing money at Puri Sedana Credit Unions, if the borrower doesnot repay the loan on time will be a default. Default is not met or neglect of dutyas defined in the agreement made between the creditor and debtor.The issue in the writing of this paper was about how the legal consequences ofdefault in the loan agreement to borrow money at Puri Sedana Credit Unions andhow the settlement pursued defaults Credit Unions Sedana Puri. Researchmethods used in preparing this paper is empirical juridical, with a studyevaluating the written law to the facts that exist in the field.legal consequences of default in the loan agreement to borrow money at PuriSedana Cooperative is a debtor is required to make restitution that has beensuffered by the cooperative, the debtor is also required to pay the loan if it can stillbe done in accordance with the warning of the cooperative, and the risk ofswitching on loan borrowers since no nonpayment in accordance with apredetermined time period. Completion of defaults by borrowers on CooperativePuri Sedana do with the settlement of non-litigation (deliberation), a non litigationis done by consultation, negotiation, mediation, conciliation or expert assessment.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENYEBARAN E-BOOK (ELECTRONIC BOOK) SECARA ILLEGAL DI INTERNET
Ni Kadek Mira Lady Virginia;
Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.249 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i07.p08
Tujuan dilakukannya penulisan jurnal ini ialah untuk memahami perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk memahami akibat hukum terhadap pelanggaran penyebaran e-book secara illegal. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa e-book yang dipergunakan secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book termuat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC dan Pasal 25 UUITE, berupa hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi serta diberikan dalam bentuk perjanjian lisensi sesuai dengan Pasal 80 UUHC. Akibat hukum terhadap penyebaran e-book secara illegal yaitu pelanggar hak cipta e-book dikenakan sanksi berupa tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 UUHC dan Pasal 26 UUITE serta sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UUHC. Hal ini dikarenakan pelanggar hak cipta e-book telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pencipta atau pemegang hak cipta e-book. The purposes of this writing of article being done are to understand the legal protection towards e-book’s copyright in Acr Number 28 of 2014 concerning Copyright and to understand the legal consequence towards the violation of the illegal spread of e-book, The research method used is normative legal research method. The result of this research is that an e-book used commercially without the permission from the author or the copyright holder is a violation of copyright. Legal protection towards e-book’s copyright is written in Article 40 point (1) letter a the Act of Copyright and Article 25 the Act of Electronic Information and Transactions, as an exclusive right which involves moral right and economic right also given in a form of license agreement as regulated in Article 80 the Act of Copyright. Legal Consequence towards the illegal spread of e-book is the e-book’s copyright’s violator gets subjected to a penalty which is a compensation charge as regulated in Article 96 the Act of Copyright and Article 26 the Act of Electronic Information and Transactions as well as a penalty regulated in Article 113 the Act of Copyright. This is because an e-book’s copyright’s violator has done an act against the law which is harmful for the author or the copyright holder.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT IKLAN YANG MENYESATKAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KODE ETIK PERIKLANAN INDONESIA
I Gusti Ayu Indra Dewi Dyah Pradnya Para;
Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (146.222 KB)
Adanya Iklan yang menyesatkan atau yang tidak sesuai kebenarannya merugikan konsumen, sehingga menimbulkan permasalahan antara konsumen yang menuntut haknya kepada pelaku usaha yang mengiklankan produknya. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai bagaimanakah perlindungan hukum kepada konsumen terkait dengan iklan yang menyesatkan dalam perspektif perlindungan konsumen dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen terkait iklan yang menyesatkan . Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan jurnal ini adalah Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kode Etik Periklanan Indonesia bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atas iklan yang menyesatkan dapat memperoleh perlindungan dari kecurangan pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha periklanan harus bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 20 UUPK.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN BERKAITAN DENGAN USAHA JASA RESTORAN DI DESA PADANG BAI
Ni Kadek Erlina Wijayanthi;
Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.196 KB)
Penulisan ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap wisatawan selaku konsumen berkaitan dengan usaha jasa restoran (rumah makan) di Desa Padang Bai, dalam tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang perlindungan hukum terhadap wisatawan berkaitan dengan usaha jasa restoran di Desa Padang Bai. Jenis penelitian ini menggunakan metode empiris, penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan tentang perlindungan hukum terhadap wisatawan. Tulisan ini dapat menghasilkan suatu kesimpuan bahwa wisatawan selaku konsumen mendapat perlindungan hukum dalam bentuk pemberian ganti rugi yang diberikan oleh restoran di Padang Bai sebagai pelaku usaha dan penyelesaian masalahnya dilakukan dengan cara damai dimana pihak restoran menanggung semua kerugian berkaitan ketidakpuasan yang dialami oleh wisatawan guna menjaga nama baik restoran di Padang Bai.