Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS PEMBERIAN INSENTIF KEPADA INVESTOR ASING MENURUT UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL Any Prima Andari; I Wayan Wiryawan; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (24.85 KB)

Abstract

Indonesia needs funds from investors, especially foreign investors. Undeniably strongerforeign investment in terms of finance and technology because most of the foreigninvestor is a developed country. Indonesia currently needs funds to build the country'seconomy. Therefore, Indonesia needs foreign investors that the government through ActNo. 25 of 2007 on Investment provides more incentives to foreign investors to attractthem to invest in Indonesia and competition intensifies between countries. With theuncertainty of the law in Act No. 25 of 2007 on Investment makes foreign investors anddomestic investors reluctant to invest in Indonesia. With the enactment of Act No. 25 of2007 on Investment, known to the Indonesian government to protect national interests,the interests of investors in the country to develop a national industry.
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM “PURI SEDANA” DI DESA PENINJOAN PEGUYANGAN KANGIN DENPASAR I Gusti Ngurah Bagus Surya Kusuma; AA Gede Agung Dharma kusuma; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.839 KB)

Abstract

Most of the Indonesian community living and residing in rural areas, where theneed for a forum to foster the ability of rural communities for the realization ofeconomic democracy that based on kinship, the cooperative is the mostappropriate corporate structure for the economy developed as a joint effort basedon the principle of kinship them. Cooperative is an association or organization ofthe economy consists of people or agencies that provide freedom in and out as amember under the existing regulations by working together in a family running abusiness, with the aim of enhancing the physical well-being of its members. Inagreement borrowing money at Puri Sedana Credit Unions, if the borrower doesnot repay the loan on time will be a default. Default is not met or neglect of dutyas defined in the agreement made between the creditor and debtor.The issue in the writing of this paper was about how the legal consequences ofdefault in the loan agreement to borrow money at Puri Sedana Credit Unions andhow the settlement pursued defaults Credit Unions Sedana Puri. Researchmethods used in preparing this paper is empirical juridical, with a studyevaluating the written law to the facts that exist in the field.legal consequences of default in the loan agreement to borrow money at PuriSedana Cooperative is a debtor is required to make restitution that has beensuffered by the cooperative, the debtor is also required to pay the loan if it can stillbe done in accordance with the warning of the cooperative, and the risk ofswitching on loan borrowers since no nonpayment in accordance with apredetermined time period. Completion of defaults by borrowers on CooperativePuri Sedana do with the settlement of non-litigation (deliberation), a non litigationis done by consultation, negotiation, mediation, conciliation or expert assessment.
IMPLEMENTASI SYARAT KECAKAPAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE Bima Bagus Wicaksono; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 10 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.53 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online”. Dengan semakin berkembang kemajuan di bidang teknologi dan informasi yang sangat begitu pesat di dunia elektronik, dalam model perdagangan online atau jual beli online. Maka dalam hal ini permasalahan yang akan diuraikan kedalam jurnal adalah kecakapan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum dari suatu peristiwa yang terjadi dalam jual beli online dan keabsahan suatu perjanjian dalam perjanjian jual beli online. Karena dalam melakukan jual beli online para pelaku tidak melakukan pertemuan secara langsung melainkan hanya melalui system online yang menggunakan basis internet saja. Disitu lah para pihak tidak mengetahui apakah para pelaku yang melakukan perjanjian secara online sudah cakap hukum atau tidak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun perjanjian jual beli online telah di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi harus mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sudah ada lebih dulu di Indonesia dalam mengatur sahnya suatu perjanjian dan syarat kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Kata Kunci: Perjanjian jual beli online, Kecakapan dalam berbuat hukum.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP AKTIVITAS PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM A. A. Istri Esa Septianingrum Semara; Desak Putu Dewi Kasih; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (30.03 KB)

Abstract

This paper discusses the responbility of the directors on the activities ofthe limitied liability company that is not yet legal status. This paper aims toidentify and analyze the legal consequences and responsibilities of the managingdirectors who have limitied liability legal status. Types of research in this study,using the normative nature of the research descriptive. This paper presented astudy that from a limitied liability legal status, then since that time the law treatsshareholders and directors apart from the limitied liability company itself. Thusshareholders who do not have an interest in a limitied liability company wealth,also not responsible for the debts of the company.
PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) Bagus Yoga Pratama; Ibrahim R; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.78 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v09.i01.p01

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perkembangan hukum mengenai build operat and transfer (BOT) terkait tahapan dalam proses pembuatan perjanjiannya dan peranan Notaris dalam pembuatan Akta BOT. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sukunder. Mengenai tehnik penggumpulan bahan hukum menggunakan tehnik bola salju dan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pembuatan perjanjian BOT antara pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pihak swasta harus melalui beberapa tahap, yakni tahap awal kontrak (prakontrak), tahap kontrak dan tahap selesai kontrak (pasca kontrak). Adapun peranan Notaris pada pembuatan perjanjian BOT adalah sebagai pihak yang ditengah atau netral untuk memberikan saran kepada pihak untuk menuangkan keinginannya dalam bentuk perjanjian. This study aims to analyze the legal developments regarding the making of build operat and transfer (BOT) in the stages of making the agreement and the notary business in making it. This type of research is a normative juridical research using a statutory approach. The resource of legal material is used consists of primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials using snowball techniques and the analytical method used is descriptive analysis. The results of this research are: first, in making BOT agreements between State-Owned Enterprises (BUMN) and the private sector, it must go through several stages, the initial stage of the contract (pre-contract), the contract stage and the contract completion stage (post-contract). The role of the notary in making the BOT agreement is as a middle or neutral party to provide suggestions to parties to express their wishes in the form of an agreement.
PENERAPAN PRINSIP CUSTOMER DUE DILIGENCE DAN ENHANCED DUE DILIGENCE DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG PADA BANK RAKYAT INDONESIA Kadek Adnan Dwi Cahya; Desak Putu Dewi Kasih; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.822 KB)

Abstract

Prinsip Uji Tuntas Nasabah dan Uji Tuntas Lanjut merupakan upaya bank untuk mengenal profil nasabah secara rinci, pemantauan transaksi atau rekening nasabah, serta melakukan pelaporan apabila terdapat transaksi mencurigakan guna mencegah penyalahgunaan bank sebagai sarana kejahatan, salah satunya yakni tindakan pencucian uang. Pencucian uang tentunya dapat merugikan masyarakat sebagai nasabah maupun pihak bank secara khusus, oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip Uji Tuntas Nasabah dan Uji Tuntas Lanjut pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Ubud dalam upaya pencegahan pencucian uang serta bagaimana hambatan-hambatan yang dapat timbul dalam penerapan kedua prinsip ini. Masalah yang diteliti adalah bagaimana Bank Rakyat Indonesia Cabang Ubud menerapkan prinsip Uji Tuntas Nasabah dan Uji Tuntas Lanjut dalam mencegah tindakan pencucian uang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia Cabang Ubud telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerapan prinsip Uji Tuntas Nasabah dan Uji Tuntas Lanjut yang terdiri dari 4 prosedur yaitu identifikasi, verifikasi, pemantauan hingga pelaporan. Bank Rakyat Indonesia Cabang Ubud telah melaksanakan secara rinci penerapan prinsip Uji Tuntas Nasabah dan Uji Tuntas Lanjut sesuai dengan pedoman dasar yang dimiliki PT. Bank Rakyat Indonesia, meskipun penerapan kedua prinsip ini terkadang mengalami hambatan dari berbagai faktor. Kata Kunci : Uji Tuntas Nasabah, Uji Tuntas Lanjut, Pencucian Uang
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM “PURI SEDANA” DI DESA PENINJOAN PEGUYANGAN KANGIN DENPASAR I Gusti Ngurah Bagus Surya Kusuma; AA Gede Agung Dharma Kusuma; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.839 KB)

Abstract

Most of the Indonesian community living and residing in rural areas, where theneed for a forum to foster the ability of rural communities for the realization ofeconomic democracy that based on kinship, the cooperative is the mostappropriate corporate structure for the economy developed as a joint effort basedon the principle of kinship them. Cooperative is an association or organization ofthe economy consists of people or agencies that provide freedom in and out as amember under the existing regulations by working together in a family running abusiness, with the aim of enhancing the physical well-being of its members. Inagreement borrowing money at Puri Sedana Credit Unions, if the borrower doesnot repay the loan on time will be a default. Default is not met or neglect of dutyas defined in the agreement made between the creditor and debtor.The issue in the writing of this paper was about how the legal consequences ofdefault in the loan agreement to borrow money at Puri Sedana Credit Unions andhow the settlement pursued defaults Credit Unions Sedana Puri. Researchmethods used in preparing this paper is empirical juridical, with a studyevaluating the written law to the facts that exist in the field.legal consequences of default in the loan agreement to borrow money at PuriSedana Cooperative is a debtor is required to make restitution that has beensuffered by the cooperative, the debtor is also required to pay the loan if it can stillbe done in accordance with the warning of the cooperative, and the risk ofswitching on loan borrowers since no nonpayment in accordance with apredetermined time period. Completion of defaults by borrowers on CooperativePuri Sedana do with the settlement of non-litigation (deliberation), a non litigationis done by consultation, negotiation, mediation, conciliation or expert assessment.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENYEBARAN E-BOOK (ELECTRONIC BOOK) SECARA ILLEGAL DI INTERNET Ni Kadek Mira Lady Virginia; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.249 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i07.p08

Abstract

Tujuan dilakukannya penulisan jurnal ini ialah untuk memahami perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk memahami akibat hukum terhadap pelanggaran penyebaran e-book secara illegal. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa e-book yang dipergunakan secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book termuat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC dan Pasal 25 UUITE, berupa hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi serta diberikan dalam bentuk perjanjian lisensi sesuai dengan Pasal 80 UUHC. Akibat hukum terhadap penyebaran e-book secara illegal yaitu pelanggar hak cipta e-book dikenakan sanksi berupa tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 UUHC dan Pasal 26 UUITE serta sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UUHC. Hal ini dikarenakan pelanggar hak cipta e-book telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pencipta atau pemegang hak cipta e-book. The purposes of this writing of article being done are to understand the legal protection towards e-book’s copyright in Acr Number 28 of 2014 concerning Copyright and to understand the legal consequence towards the violation of the illegal spread of e-book, The research method used is normative legal research method. The result of this research is that an e-book used commercially without the permission from the author or the copyright holder is a violation of copyright. Legal protection towards e-book’s copyright is written in Article 40 point (1) letter a the Act of Copyright and Article 25 the Act of Electronic Information and Transactions, as an exclusive right which involves moral right and economic right also given in a form of license agreement as regulated in Article 80 the Act of Copyright. Legal Consequence towards the illegal spread of e-book is the e-book’s copyright’s violator gets subjected to a penalty which is a compensation charge as regulated in Article 96 the Act of Copyright and Article 26 the Act of Electronic Information and Transactions as well as a penalty regulated in Article 113 the Act of Copyright. This is because an e-book’s copyright’s violator has done an act against the law which is harmful for the author or the copyright holder.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT IKLAN YANG MENYESATKAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KODE ETIK PERIKLANAN INDONESIA I Gusti Ayu Indra Dewi Dyah Pradnya Para; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.222 KB)

Abstract

Adanya Iklan yang menyesatkan atau yang tidak sesuai kebenarannya merugikan konsumen, sehingga menimbulkan permasalahan antara konsumen yang menuntut haknya kepada pelaku usaha yang mengiklankan produknya. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai bagaimanakah perlindungan hukum kepada konsumen terkait dengan iklan yang menyesatkan dalam perspektif perlindungan konsumen dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen terkait iklan yang menyesatkan . Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan jurnal ini adalah Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kode Etik Periklanan Indonesia bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atas iklan yang menyesatkan dapat memperoleh perlindungan dari kecurangan pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha periklanan harus bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 20 UUPK.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN BERKAITAN DENGAN USAHA JASA RESTORAN DI DESA PADANG BAI Ni Kadek Erlina Wijayanthi; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.196 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap wisatawan selaku konsumen berkaitan dengan usaha jasa restoran (rumah makan) di Desa Padang Bai, dalam tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang perlindungan hukum terhadap wisatawan berkaitan dengan usaha jasa restoran di Desa Padang Bai. Jenis penelitian ini menggunakan metode empiris, penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan tentang perlindungan hukum terhadap wisatawan. Tulisan ini dapat menghasilkan suatu kesimpuan bahwa wisatawan selaku konsumen mendapat perlindungan hukum dalam bentuk pemberian ganti rugi yang diberikan oleh restoran di Padang Bai sebagai pelaku usaha dan penyelesaian masalahnya dilakukan dengan cara damai dimana pihak restoran menanggung semua kerugian berkaitan ketidakpuasan yang dialami oleh wisatawan guna menjaga nama baik restoran di Padang Bai.
Co-Authors A A Gede Agung Dharmakusuma A. A. Gede Agung Dharmakusuma A. A. Istri Esa Septianingrum Semara A.A Bagus Adhi Mahendra Putra A.A. Gede Agung Dharmakusuma AA Gede Agung Dharma kusuma Agung Bagus Adhi Mahendra Putra Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama Anak Agung Bagus Juniarta Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Laksmi Lestari Anak Agung Ngurah Bagus Candra Dinata Anak Agung Ngurah Bhaskara Ananda Putra Anak Agung Ngurah Oka Satria Krisna Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Any Prima Andari Atmaja, I Komang Tri Bagus Julio Suroso Bagus Wyasa Putra, Ida Bagus Yoga Pratama Baskoro, Yonathan Andre Bella Kharisma Bima Bagus Wicaksono Brahmanta Awatara, Nyoman Genta Calvin Smith Houtsman Sitinjak Deris Stiawan Desy Rositawati Dewa Gde Rudy Dewa Gede Agung Oka Dharma Palguna Diah Wijana Putri Dwijayanthi, Putri Triari Edy Nurcahyo Gde Made Swardhana Gde Putu Oka Yoga Bharata Gede Wiriya Kusuma Gusti Ayu Putu Leonita Agustini Herawati, Kadek Mery Herlina, Putu I Dewa Gede Surya Pradita I Gede Agus Kurniawan I Gede Arya Badra Suta I Gede Arya Juniardana I Gede Panca Sudiarta I Gede Willy Pramana I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Ayu Indra Dewi Dyah Pradnya Para I Gusti Ayu Kartika I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ayu Trisna Komala I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ngurah Bagus Surya Kusuma I KETUT ARYA PRAYOGA I KETUT SUDANTRA I KETUT WESTRA I Made Arya Utama I MADE DARMADI YOGA I Made Sarjana I Made Sarjana I MADE SUBAWA I Made Udiana I Nengah Putra Wijaya Ronthi I Nyoman Darmadha I Nyoman Hery Huryadinatha I Nyoman Triambara Saputra I Putu Agus Tresna Rustiawan I Putu Angga Suwidya Putra I Putu Bimbisara Wimuna Raksita I Putu Gede Arya Ery Pratama I Wayan Arnita I Wayan Deva Pradita Putra Ibrahim R Ibrahim R Ibrahim R Ida Ayu Imasz Casabana Ida Ayu Putu Widhiantini Ida Bagus Gde Gni Wastu Ida Bagus Putu Sutama Ira Kusuma Wardani, Putu Ayu Kadek Adnan Dwi Cahya Kadek Agus Sudiarawan Kadek Dedy Suryana Kadek Septia Ningsih Kadek Widhi Pradnya Gita Komang Indra Suputra Krisna Yanti, A.A. Istri Eka Made Pramanaditya Widiada Made Pramanaditya Widiada Made Suksma Prijandhini Devi Salain Mahaswari, Mirah Marwanto Marwanto Marwanto Marwanto, Marwanto Meliana, Astri Moisa, Robert Vaisile Muhammad Maulana M Ni Kadek Erlina Wijayanthi Ni Kadek Mira Lady Virginia Ni Ketut Devi Damayanti Ni Ketut Purwanti Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Made Dwi Andiari Ni Putu Ayu Yulistyadewi Ni Putu Diah Puspita Sari Ni Putu Purwanti Ni Putu Sari Wulan Amrita Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi Ni Putu Suryantari Nurcahyo, Edy Nyoman Satyayuda Dananjaya Nyoman Satyayudha Dananjaya Pebry Dirgantara, Pebry Priskila Putrayasa Putu Aras Samsithawrati Putu Aras Samsithawrati Putu Arif Sanjaya Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Harini Putu Krisna Dirgayasa Putu Netta Sukmayanti R.A Retno Murni Raksita, I Putu Bimbisara Wimuna Resta, Ngurah Wahyu Sagung Putri M. E. Purwani Satyayuda Dananjaya, Nyoman Sawitri, Dewa Ayu Dian Selvi Marcellia Suatra Putrawan Sugeng Santoso Sumardika, I Nyoman Suryantari, Ni Putu Tjok Istri Putra Astiti Tjokorda Gde Bagus Mahadewa Tude Trisnajaya Ustriyana, Made Grazia Wayan Windia, I Yuliana Christina Metan