Articles
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung
Noviyana Hadiyati;
Zainudin Hasan;
Fayza Rizki Vianisya;
Febby Cantika Firdaus
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2023): Juli: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (556.609 KB)
|
DOI: 10.55606/jurrish.v2i2.1248
Narcotics misuse and distribution have become so pervasive that everyone is now a victim. This study aims to "identify, clarify, and analyze the enforcement of laws against juvenile offenders of drug abuse in the Bandar Lampung area. It also examines the factors that contribute to juvenile offenders of drug abuse." With the normative juridical approach research was the methodology adopted for this analysis. Deductive reasoning techniques are employed in conjunction with normative legal research as the approach method for this article. The study's findings indicate that legal substances, legal institutions, legal environments, and legal cultures all have an impact on children's decisions to abuse drugs. The child's internal factors are the most significant ones. It has been successful to utilize law enforcement to stop those who abuse drugs on minors. It is the responsibility of parents to properly educate their children so that they are not susceptible to peer pressure to break the law.
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI RUANG MAYA (CYBERBULLYING): PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Zainudin Hasan;
Gusti Weliyansyah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v5i4.4204
Kemajuan teknologi memberikan dampak positif dan negative di kehidupan manusia. Salah satu dampak negatif dari hadirnya teknologi adalah kasus cyberbullying yang marak terjadi di dunia maya. Cyberbullyingyang terjadi ini mampu memberikan dampak yang cukup signifikan kepada korban yang menerima tindakan tersebut. Maka dari itu, perlu adanya sanksi yang diberikan kepada pelaku cyberbullying agar mendapatkan efek jera. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Pemerintah Indonesia memberantas kasus cyberbullying yang terjadi dengan menetapkan peraturan tentang tindak pidana kasus cyberbullying yaitu pada KUHP dan UU ITE. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat meminmalisir kasus cyberbullyingyang terjadi di Indonesia.
RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN HAK KORBAN DALAM SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA
Hasan, Zainudin;
Ahmad Yudha Al
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v5i11.5151
ABSTRAK Sudut pandang hukum pidana mewajibkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Ruang lingkup hukum acara pidana dalam sistem hukum positif mengharuskan penegak hukum untuk memberikan perhatian lebih kepada apa saja kerugian yang diderita korban. Urgensi perlindungan terhadap korban akhirnya diwujudkan dalam bentuk restitusi dan kompensasi terhadap korban. Hal inilah yang masih menjadi kesenjangan (gap) penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menyikapi tuntutan optimalisasi pemulihan hak bagi korban tindak pidana. Mahkamah Agung menyadari bahwa pengadilan adalah penegak hukum yang memiliki peran krusial dalam menentukan bobot terhadap hak-hak korban. Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi kekuasaan peradilan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Kehadiran PERMA ini di dalam hierarki tata hukum Indonesia menjadi angin segar dalam dunia peradilan dan penegakan hukum mengingat kini korban diberikan ruang dan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya. Kata Kunci: Restitusi, Kompensasi, Korban Tindak Pidana, Penegakan Hukum ABSTRACT The criminal law’s perspective requires legal protection for victims of any criminal acts. The criminal law also requires the law enforcers in paying more attention to the losses suffered by victims. The urgency of protecting victims is finally realized in the form of restitution and compensation for victims. Here is the research gap. The method used in this research is normative juridical method through literature study. The result of the research shows that in response to the demand for optimization of rights recovery for victims of crime. The Supreme Court realizes that the court is a law enforcer that has a crucial role in determining the weight of victims' rights. The Supreme Court as the highest peak of judicial power issued Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia (PERMA) Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settling Requests and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crime. The existence of this PERMA in the hierarchy of the Indonesian legal system is like a fresh air in the world of justice and law enforcement considering that now victims are given space and opportunities to fight for their rights. Keyword : Restitution, Compensation, Victim of Crime, Law Enforcementris
ANALISIS HUKUM DALAM MELACAK JEJAK DIGITAL DAN MEMAHAMI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM ERA TEKNOLOGI
Iqbal, Muhammad;
Ardie , Heru Juli;
Hasan, Zainudin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.43802
Abstrak Informasi menjadi sebuah kebutuhan sangat primer bagi masyarakat. Saat ini dengan memanfaatkan fasilitas media dan jaringan internet, masyarakat dapat menerima dan menyebarkan informasi melalui media digital. Pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi memiliki konsekuensi yang berdampak pada perubahan pola produksi dan konsumsi informasi yang dilakukan oleh khalayak umum. Sehingga peneliti tertarik dalam melakukan ini guna untuk meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan transaksi dan privasi data sehingga dapat mengurangi Tindakan kriminal yang berkaitan dengan data atau cybercrime. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam era digital ini, fungsi perpustakaan sebagai penyedia layanan informasi dan pengetahuan pun berubah. Perpustakaan harus berubah paradigma menjadi berbasis teknologi dan lebih mengembangkan diri, agar sebagai sumber pembelajaran perpustakaan tetap menjadi tulang punggung bangsa dalam memperoleh pengetahuan dan memperdalam keilmuan, Dinamika tindak pidana yang terus berkembang dengan cepat adalah alasannya, dan Big Data juga menjadi salah satu tools mereka menjalankan aksinya. Kata Kunci: Alat bukti elektronik; Jejak digital; cybercrime. Abstract Information has become a very primary need for the community. Currently, by utilizing media facilities and internet networks, people can receive and disseminate information through digital media. The rapid development of technology and communication has consequences that have an impact on changing patterns of production and consumption of information by the general public. So that researchers are interested in doing this in order to increase awareness in conducting transactions and data privacy so as to reduce criminal acts related to data or cybercrime. The results showed that in this digital era, the function of the library as a provider of information and knowledge services has changed. Libraries must change their paradigm to become technology-based and develop themselves more, so that as a source of learning the library remains the backbone of the nation in gaining knowledge and deepening knowledge, the dynamics of criminal acts that continue to grow rapidly are the reason, and Big Data is also one of the tools they carry out their actions. Keywords: Electronic evidence; Digital footprint; cybercrime.
Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Bandar Lampung
Hasan, Zainudin;
Novriyanti, Fitri;
Putri, Adinda Tri Ramadhani;
Munawwaroh, Rodhia Al
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Di Kota Bandar Lampung sendiri, masalah pelecehan seksual ini sudah seringkali terjadi, beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kota Bandar Lampung sungguh terkesan sangat tidak sepatutnya dilakukan oleh para remaja yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan umurnya bukan malah sebaliknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Hal ini sudah seharusnya menjadi sebuah cerminan tersendiri bagi pihak Kepolisian untuk dapat terus berusaha dan berupaya mengatasi permasalahan tersebut. Memang benar berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menanggulangi atau mengatasi masalah pelecehan seksual, mulai dari memberikan seminar-seminar atau sosialisasi ke sekolah tentang pelecehan seksual, sex education, dan sebagainya. Akan tetapi tetap saja permasalahan pelecehan seksual ini belum dapat teratasi malah semakin banyak kasus yang terjadi. Seharusnya dari pihak Kepolisian itu sendiri apabila cara-cara ini tidak dapat menanggulangi pelecehan seksual inidiharuskan untuk membuat atau melakukan cara yang lain lagi. Karena sungguh miris apabila kita melihat banyak anak-anak remaja yang menjadi korban ataupun tersangka dalam kasus pelecehan seksual ini, memang tidak semudah untuk dilakukannya penyelesaian masalah pelecehan seksual ini dengan gampangnya, namun paling tidak ada cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi sedikit demi sedikit bukan sekaligus ini cukup membantu masyarakat.Padahal apabila ini tidak segera di selesaikan maka akan menjadi peristiwa traumatis, semakin lambat keadaan ini tidak di ditangani maka akan semakin susah di tangani.Kita selama ini terlalu terperangkap dengan kata “jangan dekati orang asing” atau “apabila ada orang asing yang panggil maka harus lari ataupun sembunyi” padahal kebanyakan dari parapelaku pelecehan seksual ini adalah orang terdekat daripada si korban, hal ini tentunya bukan lagi darurat tetapi bencana terhadap perkembangan para remaja saat ini dan kedepannya.
Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia
Zainudin Hasan;
Fathaniah Ghaisani Putri;
Cinta Jivara Riani;
Amanda Putri Evandra
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 2 (2024): Juni : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/perkara.v2i2.1863
As the Indonesian state philosophy, Pancasila plays an important role in forming the nation's moral and legal foundation. The application of Pancasila values is very important to realize justice, democracy and social welfare. All aspects of Indonesian national and state life are based on Pancasila in accordance with the five principles formulated by Moh. Yamin, Soepomo, and Soekarno. Pancasila, which is referred to as the state ideology, must remain strong in its position in all aspects. Pancasila is the highest source of state law in its position to form national law. As a source of state law, the value of each principle should be emphasized as a philosophical and sociological basis for every formation of Indonesian state legal provisions to create justice and protect legal provisions that might be carried out arbitrarily by the authorities. The Sequence of Legislative Regulations of the Republic of Indonesia recognizes Pancasila as the source of all sources of law. After reform, Law Number 10 of 2004, which was later changed to Law Number 12 of 2011, reaffirmed Pancasila.
Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa
Zainudin Hasan;
Bagas Satria Wijaya;
Aldi Yansah;
Rian Setiawan;
Arya Dwi Yuda
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 2 (2024): Juni : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/perkara.v2i2.1883
This research explores strategies and challenges in education to build integrity, anti-corruption, and shape the character of the nation's next generation. A literature study approach is used to collect and analyze information from various sources such as books, research journals, and related articles. The research results show that humanistic education and anti-corruption education play an important role in shaping the character and positive attitudes of the younger generation. However, in the digital era, new challenges arise with the influence of information technology on character formation. An active role from educators, parents and society is needed to overcome this challenge and create an environment that supports the formation of strong character. Apart from that, anti-corruption education is also faced with challenges in integrating an understanding of corrupt practices in the educational environment itself. In conclusion, education has a very important role in forming the next generation with integrity and ethics, but a holistic and collaborative approach is needed to face the challenges of the times.
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI
Keren Mawar Eliza;
Silviana Sari;
Shalsabila Hellenia;
Fathi Tianasati;
Zainudin Hasan
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 2 (2024): MEI
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Pancasila is the foundation of the Indonesian state which is used as a guideline for the life of every Indonesian citizen Pancasila and Globalization are two things that are mutually sustainable. As time progresses, society's way of life begins to experience various changes which directly affect the way of life of a nation. The impact that occurs is enormous on various aspects of human life at all levels of society. On this occasion, the research aims to raise ideas regarding the importance of implementing Pancasila values in order to create a strong unity in the midstof rapid globalization which gives rise to various challenges and threats to the moral life of a nation. Apart from that, this research also raises the idea of the importance of the Pancasila ideology as a guideline in the life of society, nation and state by the Indonesian people. There are many noble values that can be re-implemented to unite the nation, whose society is very diverse starting from cultural background, ethnicity, religion, belief, language, and others. This article aims to analyze current threats that affect people's daily lives by reviewing the noble values of Pancasila with consideration of rationality in overcoming problems in the era of globalization.
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DALAM KONSEP HUKUM DI INDONESIA
Zaskia Hanyfah;
Agnes Oktapia;
Mirtha Tirta P;
Dhea Amalia Fatikha;
Zainudin Hasan
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 2 (2024): MEI
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution confirms that Indonesia is a country that adheres to a legal system or in other words Indonesia is a country of law. Therefore, in its application the concept of the rule of law in Indonesia must be in harmony with the values that live and develop in society. Pancasila is an embodiment and strengthening of the noble norms of the Indonesian people whose existence is very important in implementing the concept of the rule of law in Indonesia. Therefore, the application of legal concepts in Indonesia requires Pancasila as its philosophical basis. The method in this research uses a normative juridical method, namely by examining positive law from various aspects, one of which is the theoretical, historical and philosophical aspects that bind the legal system used. The aim of this research is to understand the concept of law in Indonesia based on the Pancasila philosophical system. The results of this research show that The results of this research show that Pancasila can be called a state philosophical system because in essence all legal formation as well as its application and implementation cannot be separated from the values of Pancasila as Staatsfundamentalnorm. Furthermore, the legal concept in Indonesia which is based on the Pancasila philosophical system has the characteristics of being pluralistic in society, diverse in culture, polite and courteous in religion, as well as order in maintaining other social values.
PENAGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSFER MOBILE MBANKING
Zainudin Hasan;
Anisa Merti Ayu;
Chinthia Dita M;
Mayse Trisnawati;
M. Ardan Aldika R.A
HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 2 No. 5 (2024): Mei
Publisher : ADISAM PUBLISHER
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
As time goes by, technological developments have increased very rapidly. The development of this technology has penetrated all aspects of human life, from information and communication to the financial sector. In the financial world, especially banking, utilizes advances in technology to make it easier for customers to carry out financial transactions by shortening, simplifying and speeding up transactions. Through the development of this technology, it makes it easier for social interaction between one another, but behind that, all people must continue to anticipate to maintain the security of their important data in order to avoid unwanted things and one of them is their banking data which is often targeted. Criminals in the internet world are rampant because of the carelessness and ignorance of banking account holders. Crime in cyberspace or cyber (cyber crime) is a form of crime related to the world of technology and has been regulated in laws and regulations relating to technology and national information which contain elements of criminal acts committed in cyberspace which are considered to be detrimental to people. others, organizations or other parties who feel they have been harmed by crime in cyberspace.