p-Index From 2021 - 2026
17.218
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum Jurnal Cita Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Widya Yuridika Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) WAJAH HUKUM Unes Law Review SOL JUSTICIA Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Legalitas: Jurnal Hukum Open Access Indonesia Journal of Social Sciences JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Hukum Malahayati Open Access Indonesia Journal of Social Sciences IBLAM Law Review Ius Poenale AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Case Law Muhammadiyah Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Penelitian Serambi Hukum LEX SUPERIOR JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Dinamika Hukum Dan Masyarakat Journal of Management and Creative Business Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Cendikia Pendidikan Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Advances In Social Humanities Research Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Activa Yuris: Jurnal Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Education, Vocational and Social Science Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum QAZI : Journal of Islamic Studies Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum (PAKEHUM) Journal of Health Education Law Information and Humanities Indonesian Journal of Criminal Law Studies Journal of Constitutional, Law and Human Rights Humanitis (Jurnal Humaniora Sosial dan Bisnis) Jurnal Komunikasi Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Anak Sebagai Korban Hartono, Bambang; Hasan, Zainudin; Virnanda, Muhammad Dioluvans
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9429

Abstract

Anak yang merupakan subjek hukum juga mempunyai hak-hak dan kewajiban dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia. Seiring dengan perkembangan waktu tidak jarang anak yang berhadapan dengan hukum, baik menjadi korban maupun menjadi pelaku dari perbuatan hukum tersebut, sehingga anak tersebut menanggung suatu akibat hukum. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini berfokus pada implementasi sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan anak sebagai korban. Permasalah penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah faktor penyebab anak melakukan persetubuhan dengan anak dan bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap anak pelaku persetubuhan dengan anak sebagai korban. Metode penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui faktor penyebab anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan anak sebagai korban yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu dari kurangnya pemahaman agama dan ketidakmampuan si anak untuk menahan hawa nafsunya, sedangkan faktor eksternal yang pertama adalah kurangnya pengaruh orang tua dalam mendidik anak dan pengaruh dari media sosial & teknologi. Implementasi sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan anak sebagai korban dengan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lampung Di Masgar selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKS Insan Berguna Lampung.
Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum: Tren dan Inovasi di Era Digital Irawan, Hengki; Hasan, Zainudin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9735

Abstract

Melalui metodologi kualitatif yang didasarkan pada tinjauan literatur, penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana teknologi mempengaruhi pengadilan di Indonesia, khususnya metode litigasi dan bantuan hukum dalam kaitannya dengan tren dan kemajuan di Era Digital saat ini. Baik dampak baik maupun buruk dari kemajuan teknologi terhadap taktik litigasi dan bantuan hukum diuraikan secara rinci dalam penelitian ini. Tinjauan literatur menemukan bahwa investigasi, analisis bukti, dan pemantauan tahanan dapat dibuat lebih efisien dengan bantuan teknologi di kepolisian. Namun, kita juga harus memikirkan masalah yang mungkin timbul terkait keamanan data dan privasi. Keadilan semakin terancam ketika masyarakat tidak memiliki akses yang adil terhadap data dan teknologi. Sistem hukum mengalami peningkatan dalam penggunaan blockchain dan AI untuk membuatnya lebih efisien dan lebih murah. Dengan munculnya e-Court dan e-Litigasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Indonesia telah membuat lompatan teknologi yang akan merevolusi cara kita berperkara. Dengan e-filing, e-payment, dan e-summons, para pencari keadilan dapat menangani semua aspek perkara mereka secara elektronik
Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi pada Era Digital Serta Bagaimana untuk Membantu Mengungkapkan dan Menghentikan Korupsi Abdullah Husein Al Aziz; Zainudin Hasan; Irfan Raihan Hady Fauzi; Mansah Mansah
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i2.4421

Abstract

In the digital era, anti-corruption law enforcement faces new challenges and opportunities. With the development of information technology, corrupt practices are increasingly complex and hidden, committing fraud and embezzlement by utilizing digital space. The use of advanced technologies such as big data analysis, artificial intelligence, and blockchain are some examples of how law enforcement can tackle corruption. In addition, this study investigates various ways in which the government, law enforcement agencies, and civil society can work together to improve transparency and accountability. It is expected to improve anti-corruption efforts by utilizing digital platforms to report and detect suspicious activities. The study found that adapting law enforcement to technological changes is important to uncover and stop corrupt practices in the digital era. In addition, public education is essential to building a stronger anti-corruption culture. To create a transparent government, the role of the media and public participation is very important to increase the accountability of officials for corrupt practices. This study aims to see how public participation and the media monitor corruption and to find methods that can improve such supervision. The methods used include literature research, reports, and policy articles. The results of the study indicate that taking an active part in reporting and monitoring can increase the accountability of public officials.
IMPLEMENTASI PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAH GUNAAN ANGGARAN PENDAHULUAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBK) YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MANTAN KEPALA KAMPUNG MENANGA JAYA (STUDI KASUS NOMOR:13/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK) alfarizzy, alfarrizy; Hartono , Bambang; Hasan , Zainudin
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.61 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v1i3.24

Abstract

The term corruption comes from the Latin "corruption"(English) and "corruptive"(Dutch), the literal meaning of which refers to corrupt, rotten, dishonest actions related to finances. Tanjung Karang District Court NUMBER: 13/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK) with the defendant Wahid Maulana who committed a criminal act of corruption, misuse of the income budget and the village Dutch in the village of Wina Jaya. The research method used in this thesis research is normative juridical approach and empirical approach. Data collection is based on library research and field studies. The factors causing the corruption crime in the aquo case are the lack of exemplary leadership, the absence of the right organizational culture, the inadequacy of the correct accountability system, the weakness of the management control system, and weak supervision. The criminal liability of the perpetrator is carried out by convicting the defendant with imprisonment for 5 years and a fine of Rp.200,000,000,- provided that if the fine isn’t paid by the defendant, it’s replaced with imprisonment for 3 months. In addition, the defendant was also sentenced to pay compensation for state financial losses amounting to Rp.457,622,500. As a form of accountability and the arena meets the elements of error and intentional in committing a crime.
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUNJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN SARA Hasan, Zainudin; Kholif Fadia, Nadhia
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.397

Abstract

Such as ethnicity, faith, race, gender, skin shade , defects, and plenty of more, as for the accountability of the perpetrators of hate speech crimes towards the defendant HS violating Article 45A paragraph (2) Jo. Article 28 paragraph (2) of law wide variety 19 of 2016 concerning facts and electronic Transactions, is punishable by imprisonment for 8 months, because the premise for the sentence is suitable and it's miles clean that the crime committed through the defendant HS is obvious. recommendations for law enforcers, especially the Panel of Judges, in prosecuting and enforcing instances of crook acts of hate speech, they should definitely look at and be aware of the advantage of the community, in order that selections that are conventional through each the defendant and the sufferer can produce peace and quietness for the community, but prioritizing criminal interests.
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KABUPATEN TANGGAMUS LAMPUNG Hasan, Zainudin; Rahma, Safina Nuzulul; Munawaro, Allisa Qotrunnada; Fernandez, Khenny; Ayu, Nita Selima
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.27030

Abstract

Penyerobotan tanah, sebuah tindakan merampas tanah milik orang lain secara tidak sah, merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penegakan hukum terkait kasus penyerobotan tanah di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Metode yuridis-empiris digunakan, menggabungkan observasi langsung di lapangan dengan penerapan ketentuan hukum normatif dalam konteks peristiwa hukum spesifik. Kesimpulan menyoroti kurangnya agenda penyelesaian yang jelas, terutama disebabkan minimnya keterlibatan pemerintah provinsi. Penyelesaian kasus sering terjadi secara reaktif terhadap tekanan masyarakat atau protes, dengan pemerintah provinsi cenderung mengklaim kewenangan yurisdiksional, meskipun tanggung jawab penyelesaian sebagian besar ada pada pemerintah kabupaten atau kota. Solusi yang diusulkan mencakup negosiasi, mediasi, dan tindakan hukum. Studi kasus menunjukkan contoh penyelesaian dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun bagi terdakwa.
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG) Hasan, Zainudin; Defi, Liza Mutiara; Zahra, Fitria Al; S, Ika Tiarma
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.27235

Abstract

Perkembangan zaman saat ini menunjukkan banyaknya pelaku pencurian dengan kekerasan atau kejahatan lainnya semakin merajalela. Di Indonesia sering terjadi pencurian dengan benda barang yaitu sepeda motor, pelaku pencurian tidak segan-segan membunuh korbannya untuk mendapatkan barang curiannya, tindakan pencuri tersebut merupakan tindak pidana. Pada pasal 10 dari KUHP mengatur jenis pidananya, salah satunya adalah pidana mati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya banyaknya pencurian dengan kekerasan dan bagaimana upaya untuk mengurangi angka kejahatan kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan sekaligus Saat ini pendekatan sosiologi dilakukan sebagai kajian hukum dalam masyarakat. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemicu terbentuknya pencurian sepeda motor dengan kekerasan di area polresta Bandar Lampung di akibatkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor kesempatan, faktor lingkungan, faktor sosial, faktor ketergantungan narkoba, faktor psikologis, faktor lemahnya penegak hukum. Faktor penghalang pihak kepolisian dalam menaggulangi pencurian sepeda motor dengan kekerasan di area hokum polresta Bandar Lampung di akibatkan oleh faktor penting, ialah aspek sedang banyak warga yang tidak ingin melapor pada pihak kepolisian, aspek suasana area Bandar Lampung.
Restorative Justice in Settling Criminal Case: A Normative-Empirical Study of the Law Efa Rodiah Nur; Hasan, Zainudin; Dahri, Harapandi
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 8 Issue 2 (2025) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v8i2.13017

Abstract

Restorative justice offers an alternative framework for addressing the needs of both victims and offenders in Indonesia. While it presents a more hopeful solution compared to traditional punitive measures, concerns about fairness remain. Specifically, victims may feel that the response to the offense does not match the seriousness of the crime, leading to a sense of being undercompensated. This article explores how restorative justice is integrated into Indonesia’s criminal justice system through both normative and empirical legal research. Bandar Lampung serves as the primary focus of this study due to its establishment of a Restorative Justice House and its reputation as a leading practitioners of restorative justice in the country. The research involved observing practices at the District Prosecutor’s Office in Bandar Lampung, allowing for an empirical understanding of how legal regulations are enacted in practice. Additionally, the study reviews the normative aspects of the law related to restorative justice, particularly focusing on the Attorney General’s Regulation No. 15 of 2020 and its Circular No. 1 of 2021 concerning the termination of prosecution based on restorative justice. The findings indicate that restorative justice is primarily applied to lesser criminal cases that fit specific criteria. These cases often involve first-time offenders, crimes that carry potential sentences of at most five years, and financial damages up to Rp 2,500,000. Of the 13 cases examined, 10 were effectively resolved using restorative justice methods. This highlights the potential of restorative justice on repairing harm, addressing victims’ needs, ensuring that offenders take responsibility, and fostering social cohesion. What sets this study apart is its combination of doctrinal legal analysis and fieldwork, enabling a comprehensive evaluation of how restorative justice norms are operationalized within prosecutorial practices in Indonesia.
Legal Consequences of Offenders Possessing and Controlling Bomb Explosives Without Rights and Without Permits (Verdict 1107/Pid.Sus/2020/Pn.Tjk) Bambang Hartono; Zainudin Hasan; Nurul Shyashya
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol. 7 No. 2 (2022): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v7i2.36898

Abstract

The manufacture of low explosives without a permit is very dangerous. Not only with a permit that has been set more than the level of security of the explosives. This attack on the manufacture of low explosives without a permit has been formulated in the Emergency Law no. 12 of 1951 concerning Firearms and Explosives. This type of research used normative juridical and empirical juridical methods. Results Based on the research and discussion, it is known that the Investigation Process in the case of the Crime of Possessing Unauthorized and Unlicensed Bomb Explosives is in accordance with the Investigation Procedure according to the elements contained in the criminal act, namely Whoever, Investigation, Investigation, and Arrest. The process of proof in terms of proof is one of the important elements in criminal procedural law which determines whether or not a trial is guilty. Legal Consequences of the Crime of Possessing Unauthorized and Unlicensed Bomb Explosives based on evidence in court.
PENGUATAN ASAS LEGALITAS DAN PENGUATAN TERHADAP HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Arpansa, sherly; Zainudin Hasan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1594

Abstract

Pembaharuan hukum pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan upaya strategis untuk menggantikan KUHP lama yang masih berakar pada nilai-nilai kolonial dan kurang mampu mengakomodasi perkembangan sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. RKUHP menghadirkan reformasi substansi, struktur, dan budaya hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan realitas masyarakat Indonesia. Pembaharuan ini mencakup penguatan asas legalitas dan pengakuan terhadap hukum yang hidup (living law), penataan ulang konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, serta modernisasi sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif. Dengan demikian, RKUHP diharapkan mampu menciptakan sistem hukum pidana yang responsif, manusiawi, dan konstitusional serta mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artikel ini bertujuan memberikan pemahaman kritis terhadap arah pembaruan hukum pidana Indonesia ke depan dan implikasinya terhadap penegakan hukum yang lebih berkeadilan
Co-Authors A. Armansyah A Abdullah Husein Al Aziz Abdullah Husein Al Aziz Abdurahman Abdurrahman Adam Revaldi Adelia Putri Utami Adelya Putri Utami Adelya Putri Utami Aditia Arief Firmanto Agnes Oktapia Ahmad Mahardika Ahmad Rifki Satria Ahmad Solehan Ahmad Yudha Al Aisyah Habibah Azra Aldi Rayuza Aldi Yansah Aldiansyah alfarizzy, alfarrizy Alfarrizy, Alfarrizy Alfondo Deofani Arlintang Alika Firly Allia Shafira Amanda Muntari An-Nisya Kholiza Pratami Putri Ananda Putri Kemilau Andika Putra Emco ANDIKA SAPUTRA Andora Febi Utami Anis Nurhalizah Anis Nurhalizah Anisa Merti Ayu Anisa Merti Ayu, Chinthia Dita M, Mayse Trisnawati, M. Ardan Aldika R.A Anugrah Aditya Ramadhan Anugrah Ziando Alfarizi Apta Zaki Albiruni Aqsal Azan Putra Salim Ardie , Heru Juli Arfanudin Siregar Arkaan Fadhulrrahman Arlintang, Alfondo Deofani Arpansa, sherly Arya Oktama Asep Pratama Aswin Surapati Atika Febriyanti Aulia Rizky Hafizha Aulia Rizky Hafizha Aulia, Dian Ayu, Nita Selima Azril Tri Zaputra Bagas Satria Wijaya Bagaskara, Demas Kurnia Baharudin Bambang Hartono Bambang Hartono Bambang Pamungkas Bari Saputra Benedictus Rangga Saputra Wibowo BMY, M. Akbar Adjiguna Bonny Triatna Candra Agung Laksana Chinthia Dita M Dahri, Harapandi Dava Ival Fadhila Defi, Liza Mutiara deska rivaldo Dessy Novita Dessy Novita Destria Zulvi Deti Rahmawati Devi Firmansyah Dewi, Erna Dhea Amalia Fatikha Diah Eka Sari Dian Ari Kurniawan Dicky Arnanda AS Dicky Kurniawan Dimas Fajar A Dwi Sinta Wati Efa Rodiah Nur Elin Novita Elsa Septi Berliana Emco, Andika Putra Enzelica Fatricia Epilia, Witri Erika Armadona Erlina B Erna Dewi . Erwin Maulana Fashya Eva Suliyanti Fabia Prasetyo Kenali Fahmi Febriansyah Fardiansyah, Ahmad Irzal Farhan Agung Jaya Fathi Tianasati Fathul Muin Fatricia, Enzelica Fayza Rizki Vianisya Febby Cantika Firdaus Febriansyah, Fahmi fernanda akbar Fernandez, Khenny Fernando, Avian Chrisna Figo Putra Ranenda Figo Putra Ranenda Firmansyah Firmansyah Fitaloka, Dinda Aura Gistaloka , Angely Gusti Wahyu Triyadi Gusti Weliyansyah Habib Shulton Asnawi Haqkiki Bintang Pratama Haqkiki Bintang Pratama Haqkiki Bintang Pratama Hattal Musyafa Hattal Musyafa Hengki Irawan Heru Budi Khurniawan I Ketut Siregig I Made Agus Deny Kusuma Icha Ifa Afifah Ignasius Evan Fidel Susanto Incik Daffa Apriano Indri S, Maretha Intan Annisa Intan Annisa Intan Oktavia Irfan Raihan Hady Fauzi Ismayleyda, Zahra Ismi Rahmawati Ismi Rahmawati Ismi Rahmawati Jaya, Pande Nyoman H. Jimmi Santoso Juandi Juandi Julian Chandra Adi Pratama Kartika Kartika Kartika Kartika Kenali, Fabia Prasetyo Keren Mawar Eliza Kevin Oksandy Ramadhani Khaila Raisya Bunga Shiva Khoirul Ihsan Kholif Fadia, Nadhia Kiki Dwi Susilowati Komang Widi Yane Kurniawan Agung Saputra Leony Cong Lucky Arijano Augusta Putra Lukmanul Hakim M Rafi Alfath M Rafi Alfath, Ahmad Mahardika, Rizki Rizaldi, Wafi Rizqullah H M. Abi Febriansyah M. Al Barade Umaru Jaya M. Al Barade Umaru Jaya M. Ardan Aldika R.A M. Ridho Afrizal Maharani , Ledina Mahdavikia, M. Mahdi Mansah Mansah Maretha Lintang Putri Praptisia Martinouva, Rissa Afni Martinouva, Rissa Afni Maya Zulvi Astarida Mayse Trisnawati Mela Yasa Mirtha Tirta P Monica Muhammad Aric Savero Muhammad Daud Aulia Ramadhan Indrajaya Muhammad Dimas Muhammad Fajar Akbar Muhammad Rayhan Avryandilla Muhammad Reuben Marcello Muhammad Satrio Munawaro, Allisa Qotrunnada Munawaroh , Siti Munawwaroh, Rodhia Al Nadhia Kholif Fadia Natasya Vi Veronica Nathaniel Benecia Simanjuntak Nathaniel Benecia Simanjuntak Nopeyan Smith Noviyana Hadiyati Novriyanti, Fitri Nurul Shyashya Oktaria Sari Rahmadona Oktaviana, Intan P, Reni Hasnila Sari Pasha, Riska Kurnia Phanizar Cahaya Saputra Pratama, Asep Pratiwi, Mila Oktavia Putra, Leo Fisatama Putri , Bareta Miki Putri Khailla Asia Bagus Putri, Adinda Tri Ramadhani Raditya Saputra Rahma, Safina Nuzulul Rahmi Fitrinoviana Salsabila Raisa Amanda Aurelia Raka Siwi , Dwi Ramadhani, Fadilla Rizka Ratu Chintania Safa Putri H Ratu Saka Ganta Raudatul Zanah Rayhan Triantara Mahdi Redhia Salsabilla Refi Shely Ristianti Refly Setiawan Renaldy , Daffa Renaldy, Daffa Reni Hasnila Sari P Riko Noval Farid Rizka Amallia Rizki Rizaldi Rizky, Aorora Chandra Rodhia Al Munawwaroh Rohizad Olivia Watuna Ronald Dzaky Al Jabbar Rusdiyanto, Dheny Ryan Justicia S, Ika Tiarma S. Endang S. Endang Prasetyawati Sabrina , Anggun Salsabila Brillianti Sarenc Salsabila Tiara Putri Salsabila, Nur Sandika, Rizky Chepy Saputra, Prabowo Saputri, Wahyuni Sarah Uli Ferianti Selly Mariska Sesly Deno Putri Shalsabila Hellenia Shefa Rindya Yazhalina sherly Arpansa Shyashya, Nurul Sihaloho, Morientes Silviana Sari Simanjuntak, Abelia Duta Sindy Ramadhani Siratama , Ayo Vide Siti Nur Haliza Sri Gustina Stenlie Vincentsius Daniel Sugeng Santoso Susanto, Ignasius Evan Fidel Sutan Saladin Tami Rusli Taufiqurahman Tegar Priananda Udea Tri Yunita Uswatun Hasanah Uswatun Hasanah Vindri Aisyah Putri Vira Anggraini Virnanda, Muhammad Dioluvans Vivi Riska Ramadani W , Pangestu Wafi Rizqullah H Wilsa Syahira Wiryadi Wiryadi Yansah, Aldi Yeriko, Yeriko Yohanes Merci Yopi Maharani Yovita Silpiani Yunika Sari Simatupang Zahra, Fitria Al Zainab Ompu Jainah Zainuri Zulkarnaen Zaskia Hanyfah Zulfi Diane Zaini