Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.372
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Hukum Respublica Riau Journal of Empowerment Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities PALAR (Pakuan Law review) Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Unri Conference Series: Community Engagement Amsir Law Jurnal (ALJ) Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Keadilan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Journal of Community Engagement Research for Sustainability Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat PATTIMURA Legal Journal Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal Inkubis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Hukum Non Diskriminatif Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Law, Education and Business Keadilan JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Journal of Health Education Law Information and Humanities Melayunesia Law
Emilda Firdaus
Universitas Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 247 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 247 Documents
Search

 21   22   23   24   25 
Model Pemberdayaan Masyarakat Terintegrasi dalam Upaya Pencegahan Stunting pada Anak Usia Dini di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Emilda Firdaus; Sukamarriko Andrikasmi; Rahmi Pramulia Fitri S; Abdillah Syahid
Riau Journal of Empowerment Vol 7 No 3 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/raje.7.3.208-219

Abstract

Stunting adalah suatu kondisi yang menyerang anak di bawah usia lima tahun. Hal ini sering terjadi akibat kekurangan gizi kronis dan terserang infeksi berulang trauma selama 1.000 tahun pertama kehidupan ( HPK ) , yaitu pada saat masih dalam bentuk janin hingga anak usia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila Panjang atau tinggi badannya berada di minus 2 standar deviasi tinggi anak. Stunting dapat menyebabkan anak tersebut lebih rentan terjangkit penyakit dan mengalami keterlambatan pertumbuhan fisik. Stunting ini juga disebabkan karena minimnya pengetahuan ibu hamil mengenai pentingnya asupan gizi selama masa kehamilan yang dapat menyebabkan anak mengalami stunting, keterbatasan perekonomian, dan juga minimnya fasilitas Kesehatan. Metode pengabdian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan memberikan kuisioner terkait stunting kepada masyarakat Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar khusunya kelompok Tani Pulai Tarandam dan Kelompok Pengajian Ar- Raudhoh Sasapan dan observasi terhadap anak-anak balita . Temuan dilapangan menunjukkan bahwa masih terdapat anak-anak yang mengalami stunting, karna kondisi tersebutlah diadakan model pemberdayaan masyarakat terintegrasi dalam Upaya pencegahan stunting yang diharapkan akan menurunkan angka stunting pada anak usia dini di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar menuju 0 stunting
Paradoks Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia: Antara Norma dan Realita Riksi Amareiza Sompie; Gusrani Novelda; Imam Ali; Nikken Mutiara Setiyani; Gusliana H.B; Emilda Firdaus
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.9355

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk paradoks antara konsep ideal negara hukum dan praktik demokrasi di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi faktor penyebab serta implikasinya terhadap penegakan hukum dan konsolidasi demokrasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis untuk membandingkan norma konstitusional dengan realitas sosial politik yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradoks negara hukum dan demokrasi tercermin melalui berkembangnya demokrasi prosedural yang miskin substansi, praktik instrumentalisasi hukum atau rule by law, serta penegakan hukum yang bersifat diskriminatif dan asimetris. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kuatnya dominasi oligarki dalam sistem politik, lemahnya mekanisme checks and balances, tingginya biaya politik, serta menurunnya integritas aparat penegak hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan sehingga prinsip equality before the law belum terlaksana secara optimal. Implikasi dari paradoks tersebut memicu regresi demokrasi, penyempitan ruang kebebasan sipil, menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, serta melemahnya supremasi hukum dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh melalui pembenahan sistem pembiayaan politik, penguatan independensi lembaga peradilan, peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan, serta pembangunan budaya hukum yang menjunjung integritas, transparansi, dan keadilan. Upaya tersebut penting dilakukan agar pelaksanaan demokrasi konstitusional dapat berjalan lebih substantif, partisipatif, dan selaras dengan prinsip negara hukum yang demokratis sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU Indah Apriliani; Emilda Firdaus; Ferawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/r020mf34

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak disabilitas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menempatkan korban pada kerentanan berlapis karena keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dimilikinya, sementara pelaku sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban sehingga menyulitkan proses pelaporan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak disabilitas di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasihambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah didukung oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak,Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, namun implementasinya belum berjalan optimal karena masih terdapat kecenderungan penyelesaian perkara secara nonlitigasi, rendahnya angka pelaporan, serta adanya fenomena dark number of crime yang menyebabkan banyak kasus tidak tercatat dalamsistem peradilan pidana. Hambatan yang ditemukan meliputi perbedaan pemahaman antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan tenaga ahli, serta kuatnya stigma sosial yang menyebabkan keluarga korban enggan melapor. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap anak disabilitas korban kekerasan seksual tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh kesiapan aparat dan dukungan lingkungan sosial dalam menjamin akses keadilan bagi korban. Adanya hambatan tersebut mengharuskan semua pihak mengupayakan optimalisasi, yang dapat dilakukan melaluipendekatan yang bersifat represif, preventif, dan rehabilitatif secara terpadu. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anak Disabilitas.
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU Indah Apriliani; Emilda Firdaus; Ferawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/r020mf34

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak disabilitas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menempatkan korban pada kerentanan berlapis karena keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dimilikinya, sementara pelaku sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban sehingga menyulitkan proses pelaporan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak disabilitas di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasihambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah didukung oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak,Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, namun implementasinya belum berjalan optimal karena masih terdapat kecenderungan penyelesaian perkara secara nonlitigasi, rendahnya angka pelaporan, serta adanya fenomena dark number of crime yang menyebabkan banyak kasus tidak tercatat dalamsistem peradilan pidana. Hambatan yang ditemukan meliputi perbedaan pemahaman antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan tenaga ahli, serta kuatnya stigma sosial yang menyebabkan keluarga korban enggan melapor. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap anak disabilitas korban kekerasan seksual tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh kesiapan aparat dan dukungan lingkungan sosial dalam menjamin akses keadilan bagi korban. Adanya hambatan tersebut mengharuskan semua pihak mengupayakan optimalisasi, yang dapat dilakukan melaluipendekatan yang bersifat represif, preventif, dan rehabilitatif secara terpadu. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anak Disabilitas.
SINKRONISASI PENGATURAN RANGKAP JABATAN MENTERI DALAM BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Safarudin .; Emilda Firdaus; Ledy Diana
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 9.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan rangkap jabatan menteri dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) serta mengkaji implikasi yuridis dari ketidaksinkronan pengaturannya terhadap kepastian hukum di Indonesia. Permasalahan penelitian difokuskan pada adanya pertentangan norma antara Pasal 23 huruf c UU No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang melarang menteri merangkap jabatan, dengan Pasal 33 PP No. 10 Tahun 2025 yang justru memberikan ruang bagi menteri untuk merangkap jabatan dalam struktur Danantara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif terhadap taraf sinkronisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmonisasi norma yang bertentangan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan (lex superior derogat legi inferiori), sehingga ketentuan PP yang membolehkan rangkap jabatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketidaksinkronan ini menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakpastian hukum, potensi cacat hukum dalam pengambilan kebijakan, serta pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan AUPB, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan konflik kepentingan.
PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN Risky Mardiansyah; Emilda Firdaus; Muhammad Zulhidayat
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 9.C (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan dan mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Korea Selatan serta merumuskan konsep ideal pemberhentian kepala daerah di Indonesia dalam perspektif negara hukum demokratis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberhentian kepala daerah di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 melibatkan DPRD, Mahkamah Agung, serta Presiden atau Menteri Dalam Negeri, menekankan prinsip legalitas, checks and balances, dan stabilitas pemerintahan daerah, namun masih berpotensi menimbulkan politisasi elit. Korea Selatan mengatur pemberhentian kepala daerah melalui mekanisme administratif berdasarkan Local Autonomy Act dan mekanisme recall oleh rakyat berdasarkan Act on the Recall of Elected Public Officials yang lebih partisipatif. Konsep ideal bagi Indonesia adalah model hibrida yang mengintegrasikan partisipasi rakyat melalui recall system dengan penyaringan yudisial ketat oleh Mahkamah Agung
GAGASAN PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN KEMENTERIAN NEGARA DI INDONESIA Ichsan Hamdani; Emilda Firdaus; Dessy Artina
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 9.B (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji kekuasaan Presiden dalam pembentukan kementerian negara di Indonesia serta merumuskan gagasan pembatasannya. Pasal 17 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk kementerian negara, dengan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang. UU No. 39 Tahun 2008 sebelumnya menetapkan batas maksimal 34 kementerian, namun UU No. 61 Tahun 2024 tidak lagi mengatur hal ini secara tegas, sehingga memperluas diskresi Presiden. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kementerian merupakan hak prerogatif Presiden yang bersumber dari konstitusi, namun tetap dapat dibatasi melalui undang-undang. Ketiadaan batas maksimal berpotensi memperluas diskresi Presiden, sehingga pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi, revisi undang-undang, penguatan parameter objektif, dan penguatan mekanisme checks and balances merupakan langkah yang konstitusional dan realistis.
Co-Authors ', Cahyono ', Erdiansyah ', Erdianto ', Sapari Abdillah Syahid ABDUL GHAFUR Abdul Ghafur Abdul Kapi Abdul Rauf Muhammad Amin Achmad Noerkhaerin Putra Adela Aliana Adi Syahputra Adimas Bagus Adisti, Evi Lidia Tri Aditia Herman Adlin Adlin Afifah, Febriana Afriani Rebecka Falipi Ahmad Fauzi Aidil Fitriansyah Akmal, Zainul Alex Firdaus Simaremare Alfarizi Alfarizi Andrikasmi, Sukamarriko Andrio Chris Waldi Pasaribu Andro Prayogi Naradipa, Andro Prayogi Anita Rahmayuni Arfendi, Jefri Aryanto, Fickry Aryon Andria Adiyatma Atika Ulfa Putri Aulia Maharani Bagus, Adimas Basar, Khoirul Binsar Bersahabat Hutasoit DANIEL S NABABAN David Hidayat Davit Rahmadan Dedek Putra Dedi Sahputra Demi Manurung Dendy Zufriandi Dessy Artina Destanesia, Annisa DESTI SYAF PUTRI Dewita, Tamara Rezki Diah Achriati Aulia Dian Lioni Putri Dian Rahma Yunelfi Dicky Wahyudi Diennissa Putriyanda, Diennissa Dodi Haryono Dolla Feradila Dwiki, Prio Eksaudia Azumi Kezia Simanjuntak Elmayanti, Elmayanti Elvalina, Dedis Emil Yadev Endang Selawati Erdiansyah ' Erdianto ' Erdianto Effendi Erdimanda, Imelia Eric Ardiansyah Pery Evi Deliana HZ Fahrur Rozi Fajar Yuda Utomo Fajri Yandi Faldi Ahmad Jurio Fandi Ahmad Fanita Aditia Faradila, Mutia Farhan, M Farhans Darenra Fattimi Beethoveni Sikumbang Fauziah Nelfi Oktaveni Febby Rahmad Reha, Febby Rahmad Ferawati Ferawati Ferawati Ferawati Ferawati, Ferawati Ferawati Ferdinan P L Tobing Ferdy Aryona Putra Fhirman Sinaga Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Fitiansyah, Aidil Fitri, Rahmatul Fitria, Sindy Gabby Vionalisyah Gusliana H.B Gusliana HB Gusrani Novelda Gustian Maulana Habibie, Dedi Kusuma Hafis Hafis Haiqal, Muhammad Rafi Hakim, Fadwa Hanafi Hussin Hanny Friska Salsabilla Hayatul Ismi Hengki Firmanda HIDAYATUL QONITA NAFRIAL Ichsan Hamdani Idris Frenagen Ikhsan kurniawan Ilham Dwi Mirza Ilham Rizki Pratama Ilham Suriadil Imam Ali Iman Harrio Putmana Imdat mustagfirin Indah Aidina Prihadi Indah Apriliani INDAH RAHMASARI Indriani, Nuri intan permata sari Iqbal, M. Satria Arde Irfan Afandi Irni Susanti Irvani Nadya, Irvani Irwan Effendi Irwansyah Eka Putra Irza Legista Isfan Santia Budi Islami, Muhammad Izzul Jahwara, Ibnu Habib Jessy Rhoudatul Aulia Joko ' Junaidi ' Junaidi Junaidi Junaidi Junaidi Junita Yunara Kalista, Dede Putra Karina, Gerith Khansen Pranata Wirantober Khofifah Hasanah Pane Kukuh Saputro Jati Kurnia, Deby Laksono Trisnantoro Ledy Diana Lili Rahayu Lilik Suherman Limonang, Limonang Liza Afriani Luh Putu Ratna Sundari M Syarif Hidayatullah M. Farhan Rynaldi M. Hafiz Asyari M. Haikal Rahman M. Zulfahmi Manik, Damianus Sihol Marito Mardhatillah, Wulan Mardiansyah Saputra Maria Maya Lestari Martha Purba Marzuk, Farid Arista Mauren Kinanti, Denisha Maxasai Indra Maya Lorenza Melannia Melannia Merina Nurmiati Mexsasai Indra Milenia, Cantika Ayu Mubarak Mubarak Mudinillah, Adam Muhamad Haiqal Hakiki Muhammad A Rauf Muhammad A. Rauf Muhammad Arba’in Muhammad Arif Muhammad Aziz Fikri Muhammad Khairul Muhammad Rafi Akbar Muhammad Rizal Veto Muhammad Zulhidayat Muhammad Zulhidayat Mujahida, Nissa Mukhlis Mukhlis Mukhlis R Musliadi, Ricki Mustafa Kamal Mutia Fadhillah Hendri, Mutia Fadhillah Muzzani ' Nabella Puspa Rani Nadhirah Putri Nadia Dwi Anjulina Nadia Junesti Namira Delima Naomi Christin Nasution, Hary Doly Neni Hermita Nico Alpino Siregar Nidya, Dea Nikken Mutiara Setiyani Novia Fatriyani Novia Tesa Nurainun ' Nurhakim, Yori Imam Nurhasidah Nurhasidah Nyoto Octavianti, Bella Ocy Ananda Erica Oktavia, Ika Fransiska P, Purnama Sari Permadi, Eko Prihadi, Indah Aidina Puspa Valentin Putri Lestari, Putri Putri Nur Arafah Putri, Clara Izati Putri, Fajria Indah Putri, Mike Dwi PutriAna Patmala Lubis Rahmah Nur Hasanah Rahman Mulya Rahmania, Yusi Rahmawita Asari Rahmi Pramulia Fitri S RAJA ADIL SIREGAR Ramadan, Rahmad Ramayana Ramayana Randi Saputra Rauf, Muhammad A Rauf, Muhammad A. Reni Lestari Rika Lestari Riksi Amareiza Sompie Rini, Devi Seftia Riska Fitriani Risky Mardiansyah Rita Wati Rita Wati, Rita Rizky Julranda Rotua lilis S, Farezza Alfashih Safarudin . Safutri, Siti Oktav Yanka Sagala, Andi Sahara, Iman Fadilah Erian Sania, Ayu Sarah Dian Marsa Sartika, Yulia Separen, Separen Sheyka Tsana’a Allifa Silvi Isnendina Simanjuntak, Eben Haizer Simorangkir, Landra Julianto Siregar, Fitri Oktarina Siregar, Nurasiah Siti Nurrahmah Sitio, Goltiar Situngkir, Robin Fernando Sr i Se l v i a Sri Indrayani Sri Rahma Yanti Sudarso, yos Sufni, Novalia Syahputra, Julpan Syaifullah Yophi Ardiyanto Syamsiar, Syamsiar Tamara Aryani Siregar Tedy Desprianda Tegar Firmandani Tri Meri Handayani Tri Novita Sari Manihuruk Trie Sundari Try Fauzan Permana Tumorang, Ria Cici Ulfia Hasanah Venny Humairah Vera Magdalena Siahaan Vionita, Dita Widia Edorita Wijaya, Tommy Tanu wisman, Zul Yani Ochtavia Yolanda Melisa Yolanda Rizky Rinaldi Yudith Muhammad Yunelfi, Dian Rahma Zahra, Tasya Alfiya Zainul Akmal Zufriandi, Dendy Zul wisman Zulfahmi ' Zulfikar Jayakusuma Zulhidayat, Muhammad Zulwisman, Zulwisman