Claim Missing Document
Check
Articles

Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing Admiral, Admiral
UIR Law Review Vol. 2 No. 2 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1663

Abstract

Leasing Contract and Financing Contract is an Innominaat Contract. Both of this contract have a different goals, characteristic and regulation. Leasing Contract is identical with common Lease Contract, but with an option (Finance Lease) and without an option (Operating Lease),while Financing Contract is a Consumer Finance Contract, where is the debitur is an owner and not a lessee
ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN PROGRAM K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA) PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU T. Ira Handayani; Sufian Hamim; Admiral Admiral; Raden Imam Al Hafis
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.11944

Abstract

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Keberhasilan implementasi K3 tidak hanya bergantung pada kepatuhan perusahaan, tetapi juga pada efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan program K3 pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pejabat Dinas Tenaga Kerja, pengawas ketenagakerjaan, pihak perusahaan, dan pekerja. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan analisis efektivitas mengacu pada teori Duncan dalam Steers yang meliputi dimensi goal attainment, integration, dan adaptation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan program K3 pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru telah berjalan cukup efektif. Pada dimensi goal attainment, pengawasan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi K3. Pada dimensi integration, koordinasi dan pembinaan antara Dinas Tenaga Kerja dan perusahaan telah terlaksana dengan baik meskipun penyebaran informasi kepada seluruh pekerja masih perlu ditingkatkan. Pada dimensi adaptation, pengawasan berbasis risiko telah diterapkan, namun masih terkendala keterbatasan jumlah pengawas, anggaran, dan sarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pengawas, peningkatan frekuensi inspeksi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan K3 di Kota Pekanbaru.
ANALISIS PENGARUH DAMPAK KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI UPT SAMSAT KOTA PEKANBARU Hilma Rusdi; Sufian Hamim; Admiral Admiral; Raden Imam Al Hafis
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.11980

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan pajak daerah di Kantor Samsat Kota Pekanbaru. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PPN) dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembiayaan pembangunan daerah. Namun, banyak wajib pajak masih mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang berpotensi berdampak pada penerimaan pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan regresi sederhana untuk menentukan hubungan dan pengaruh keterlambatan pembayaran pajak terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kantor Samsat Kota Pekanbaru. Semakin tinggi tingkat keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak, semakin rendah efektivitas penerimaan pajak daerah. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan pembayaran meliputi rendahnya kesadaran wajib pajak, situasi ekonomi masyarakat, kurangnya pemahaman tentang sanksi pajak, dan minimnya sosialisasi dari pihak terkait.
Reformulating Defamation Offenses: Implications for Freedom of Expression in Indonesia’s Digital Space Rahman, Arif; Hamim, Sufian; Admiral, Admiral; Susanti, Heni
UIR Law Review Vol. 10 No. 1 (2026): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2026.vol10(1).29303

Abstract

Freedom of expression in the digital space constitutes a fundamental democratic right; however, its exercise in Indonesia has increasingly been constrained by the criminalization of online speech through defamation provisions. This article examines the reformulation of defamation and libel offenses under Indonesia’s New National Criminal Code (KUHP) and assesses its implications for freedom of expression and digital democracy. Employing a normative legal research method, the study analyzes the normative shift from the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law) to the KUHP, with particular attention to the recalibration of criminal boundaries and the classification of defamation as a complaint-based offense. The findings indicate that the reform represents an attempt to reduce over-criminalization and mitigate the “chilling effect” on public discourse by strengthening procedural safeguards and limiting state intervention. Nevertheless, ambiguities in interpretation and the absence of detailed enforcement guidelines may still expose individuals to legal uncertainty, particularly in cases involving criticism of public officials and governmental institutions. This article argues that, despite progressive intent, the reconfiguration of defamation offenses requires careful judicial interpretation and proportional enforcement to prevent the persistence of restrictive practices in digital communication. The study contributes to ongoing debates on the balance between protecting reputation and safeguarding freedom of expression in the context of Indonesia’s evolving criminal law framework.
When Customary Land Meets Corporations: Strengthening Legal Awareness And Culture In Tumang Village, Siak Regency Zulherman Idris; Thamrin S; Syafrinaldi Syafrinaldi; Admiral Admiral; Zulkarnaini Umar; Desi Apriani; Lidia Febrianti; Esy Kurniasih; Monika Melina; Anggraini Dwi Milandry; Teguh Rama Prasja
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/4xdvam49

Abstract

This community service program focuses on addressing legal issues arising from conflicts between customary land rights and corporate interests, with the aim of strengthening legal awareness and legal culture among the residents of Tumang Village, Siak Regency. The initiative stems from the observation that legal awareness within the partner community remains suboptimal—particularly regarding the resolution of land disputes between residents and corporations through local customary law mechanisms. The program seeks to contribute to the strengthening of legal awareness and legal culture within the community. Activities are conducted in the form of seminars, open dialogues, and Focus Group Discussions (FGDs). The program is implemented in four stages: assessment, outreach/dissemination, core activities, and evaluation. The results demonstrate the community's enthusiasm for learning about land dispute resolution mechanisms—specifically concerning customary land—in situations involving corporations granted state permits to control land that overlaps with the village's territory
Co-Authors Adinda, Fadhel Arjuna Afrinald Rizhan Amin, Muhammad Nur Anak Agung Istri Agung Citrawati Anggraini Dwi Milandry Aprinelita Aprinelita ARDIANSYAH ARDIANSYAH Ardiansyah Ardiansyah Arif Rahman Arlina, Sri Arnailis Arnailis Asmara, Halmadi Chidir, Gusli Citrawati, A A I A Crystine, Ervana Deni Jaya Saputra DESI APRIANI, DESI Ediwar Ediwar Efendi Ibnu Susilo Efendi Ibnususilo Elizar Elizar, Elizar Esy Kurniasih Esy Kurniasih Faishal Taufiqurrahman Fajriah, Nurul Febri Yulika Febrianto, Surizki Firdaus Firdaus Firman Firman Halimah Abdul Manaf Hamzah , Rosyidi Hamzah Hamzah Hamzah, Rosyidi Hardi Hardi, Hardi Hartati, Ria Harviasantri, Selvi Heni Susanti, Heni Hero, Eko Hilma Rusdi Hyeonsoo, Kim Iryanti, Ita Isnaini, Sri Wahyuni JAINURI, JAINURI Jaka Suwita Johan, Muhammad Kurniasih, Esy Lidia Febrianti M.Azizi Baihaqi M.Musa, M.Musa Maisa Maisa, Maisa Melina, Monika Monika Melina Moza Dela Fudika, Moza Dela Muhammad Iqbal Muhammad Nur Amin Muhammad Taupik Nadira Hafidzah Naqiyya, Sofia Nindila, Fadhila Nurmalena, Nurmalena Oktarina, Thina Oktavianus Oktavianus Pauck, Mega Ardina Prasja, Teguh Rama Purwaningrum, Dwi Raden Imam Al Hafis Raden Imam Al Hafis Rafiloza, Rafiloza Rahmatika, Safara Fitri Raja Ria Yusnita Regita, Restiana Ridwan Arifin Rismahayani, Rismahayani Riyanto Riyanto Rosyidi Hamzah Santos, Jose Gama Sari, Lusiana Sari, Wina Diana Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti Silitonga, Nelson Stevanny, Vannesa Sudiyono, Rachma Nadhila Sudiyono, Rachma Nadila Sufian Hamim Suhartono, Bambang Sukriyah, Sukriyah Suparto Suparto Suparto Suparto Susilo, Efendi Ibnu Syafniati, Syafniati Syafrinaldi Syafrinaldi Syafrinaldi Syafrinaldi Syofia, Ninon T. Ira Handayani Teguh Rama Prasja Thamrin S Tiara, Beby Wahida Wahyuni WINANTI, WINANTI Wiriatma, Dodo Wiradana Yulia, Yayah Yuniarti, Angger Styo Zainal Zulherman Idris Zulkarnaini Zulkarnaini