Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.001
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Pandecta Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Panorama Hukum Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Pagaruyuang Law Journal Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education LEGAL BRIEF Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah Keadilan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Bina Desa Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Media Hukum Indonesia (MHI) Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Annual Review of Legal Studies Keadilan Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research PESHUM Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services "Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development " Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Law Research Review Quarterly
Ubaidillah Kamal
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Analisis Rusaknya Ekologis Danau Rawa Pening Terhadap Ekosistem Disekitarnya Berdasarkan Peraturan Presiden No 60 Tahun 2021 Kintani, Inki Megawati; Khikmah, Nurul; Kamal, Ubaidillah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24.2 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia dikenal dengan Negara yang memiliki banyak potensi sumber daya alam, kita sebagai warga Indonesia harus menjaga dan melindungi sumber daya alamnya agar pembangunan dan bisnis tidak mengakibatkan krisis lingkungan hidup. Pada pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan kemudian diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam Pasal 125, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mulai berlaku. Menurut Ketentuan Umum Pasal 1, lingkungan hidup adalah ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang berdampak pada alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain. Indonesia saat ini tengah melakukan gencaran pembangunan diberbagai sektor secara masif, termasuk juga infrastruktur. Kehendak pemerintah untuk memperbaiki permasalahan ekologis maka dengan proyek pembangunan Revitalisasi Danau Rawa Pening sebagai solusi atas permasalahan tersebut.
Peran Hukum Lingkungan Dalam Upaya Penyelamatan Danau Tiu (Studi Kasus Tambang Nikel di Kabupaten Morowali Utara) Oktaviani, Nadya Ivi; Utami, Cita Rahma; Kamal, Ubaidillah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif deskriptif. Pendekatan yang memungkinkan untuk menganalisis dan menggambarkan situasi hukum lingkungan serta kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara yang memengaruhi Danau Tiu. Peran hukum lingkungan dalam upaya penyelamatan Danau Tiu dari pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan tambang nikel di Kabupaten Morowali Utara. Pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri, seperti tambang nikel, menjadi masalah serius yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk melindungi lingkungan hidup, termasuk kegiatan pertambangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat 16 dan 17 mengamanatkan bahwa kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan memperoleh informasi dan analisis dampak lingkungan untuk mengantisipasi kerusakan atau pencemaran lingkungan, termasuk juga mengawasi atau menghentikan kegiatan tambang jika diperlukan. Selain itu, pada ayat 17 juga disebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara sistematis dan terpadu, termasuk dalam perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Peran hukum lingkungan dalam upaya penyelamatan Danau Tiu melibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tambang nikel, termasuk pengawasan terhadap pengelolaan limbah dan emisi yang dihasilkan oleh kegiatan tambang. Selain itu, peran hukum juga mencakup perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak oleh pencemaran lingkungan, seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup mereka.
Menumbuhkembangkan Jiwa Kewirausahaan Anggota Pkk Desa Kadirejo Kabupaten Klaten Melalui Workshop Gelang Manik-Manik Nurhidayah, Risma Ika; Kamal, Ubaidillah; Setyaningsih, Setyaningsih
PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): PRAXIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/praxis.v3i1.1136

Abstract

Kewirausahaan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterampilan dan jiwa wirausaha menjadi komponen penting yang harus dimiliki oleh setiap individu terutama dalam menghadapi era globalisasi. Globalisasi membawa perubahan yang cepat dalam cara berbisnis, sehingga memerlukan adaptasi dan inovasi dari setiap individu, termasuk Ibu-Ibu PKK. Pelaksanaan Workshop Gelang Manik-Manik yang ditujukan untuk Ibu-Ibu PKK di Desa Kadirejo, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat berwirausaha dan mendorong pemberdayaan perempuan dengan memberikan mereka keterampilan. Melalui workshop ini, peserta dilatih untuk membuat gelang dari manik-manik dan tali giok, yang diharapkan mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan menjadikan Ibu-Ibu PKK dapat menjadi lebih unggul dalam menciptakan produk yang memiliki nilai jual serta dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi.
Implikasi Hukum Lingkungan Pencemaran Udara: Tinjauan Penegakan dan Tanggung Jawab Hukum (Studi Kasus : Kebakaran TPA Kota Semarang) W, Viesta Tya Amanda; Hermawan, Rifchyka Putri; Kamal, Ubaidillah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ternyata di kota semarang ini terdapat kasus kebakaran yang dimana sebabnya yang belum diketahui sumber menduga faktor terjadinya kebakaran ini adanya gesekan pada ilalang, faktor cuaca panas, dan akibat api dari puntung rokok. Pada UU No 32/2009 tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlu adanya perlindungan bagi warga di sekitar TPA jatibarang yang mendapatkan dampak dari terbakarnya TPA tersebut. Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pemadaman kebakaran bekerjasama dengan Dinas Damkar serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Dari pembakaran TPA tersebut menyebabkan dampak yaitu sejumlah penduduk yang terdampak oleh kebakaran di zona 3 serta 4. Sekitar 30 orang meminta evakuasi karena terperangkap dalam asap tebal serta api di lokasi tersebut. Puluhan pemulung berhamburan melarikan diri. Artikel ini menggunakan metode penelitian Yuridis normatif serta deskriptif yang mengemukakan terkait perlindungan hukum terhadap pengelolaan lingkungan hidup, Awal mula terjadinya kebakaran, peran pemerintah dalam menghadapi situasi kebakaran TPA Jatibarang, Dampak kebakaran TPA Jatibarang.
Implementation of Handover of Infrastructure, Facilities and Public Utilities by Housing Developers to Local Government in Kebumen Regency: Implementasi Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Oleh Developer Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kebumen Zulfiyani, Afrida; Kamal, Ubaidillah
Annual Review of Legal Studies Vol. 1 No. S1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/arls.vol1i4.8288

Abstract

Regent Regulation Number 40 of 2021 concerning Procedures for Handing Over Infrastructure, Facilities and Utilities of Housing and Settlement to the Regional Government is a legal umbrella as well as a guideline for developers to carry out their obligations to hand over PSU that has been completed to the Regional Government. Since its inception in June 2021 until 2023, only 7 housing complexes have handed over their PSU to the Regional Government out of 32 housing complexes registered with the Kebumen Regency Perkim-Hub Service. Many developers have not yet handed over their PSU to the Kebumen Regency Government. This study aims to determine the implementation of Kebumen Regent Regulation Number 40 of 2021 concerning Procedures for Handing Over Infrastructure, Facilities and Utilities of Housing and Settlement to the Regional Government and law enforcement by the Kebumen Regency Government against housing developers who do not hand over PSU after construction. This study applies a qualitative approach with a juridical-empirical method. Data collection through primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the implementation of Regent Regulation Number 40 of 2021 concerning Procedures for Handing Over Infrastructure, Facilities and Utilities of Housing and Settlement to the Regional Government has not been implemented optimally. Of the 7 housing complexes that have handed over PSU to the Regional Government, 3 housing complexes of PSU handover were carried out cleanly and clearly by signing the minutes and certificate of PSU handover, while the other 4 housing complexes of PSU handover were carried out through PSU acquisition by the Kebumen Regency Government. Law enforcement by the Kebumen Regency Government against developers who do not hand over their PSU after completion of construction has also not been implemented firmly and consistently because the subsystem of substance has not been fulfilled and the low legal awareness of developers about the importance of carrying out PSU handover.
The Urgency of Anti-SLAPP Regulatory Renewal in Indonesian Environmental Law Ubaidillah Kamal; Ali Masyhar; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Rayi Kharisma Rajib; Siti Hafsyah Idris
Pandecta Research Law Journal Vol. 19 No. 1 (2024): June (2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.vol19i1.7237

Abstract

Indonesian Environmental Law has regulated Anti-Strategic Litigation Against Public Participation (Anti-SLAPP) which guarantees protection to everyone who fights for the right to a good and healthy environment, not to be criminally prosecuted or sued civilly, as stipulated in Article 66 of the UUPPLH. Hope is still far from reality, because data shows that many communities and/or environmental warriors are victims of SLAPPs as part of the backlash from those they report or oppose when they participate and defend people's right to a good and healthy environment. This article aims to discuss; (1) Problems of Anti-SLAPP Regulation and Application in Indonesia and (2) The Urgency of renewal Anti-SLAPP Regulations in Indonesian Environmental Law. The research method uses normative juridical methods. The results of the discussion showed that (1) the problems of regulating and implementing Anti-SLAPP include three elements, namely legal substance problems, legal structure problems and problems in legal culture: and (2) There are at least 7 reasons that cause the urgency of renewal of Anti-SLAPP Regulations in Indonesian environmental law to be able to realize the protection of society participation in environmental protection and management.
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen yang Dirugikan Akibat Investasi Ilegal Khairunnisa, Khansa; Kamal, Ubaidillah
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3227

Abstract

Pertumbuhan investasi di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan masyarakat akan pendapatan tambahan. Rendahnya literasi keuangan serta lemahnya pengawasan terhadap entitas ilegal membuat masyarakat rentan menjadi korban penipuan berkedok investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerugian yang dialami konsumen akibat investasi ilegal serta mengevaluasi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, termasuk analisis terhadap kasus DNA Pro yang menjadi salah satu bentuk nyata kerugian masif akibat investasi ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif melalui edukasi keuangan, pengawasan, serta pembentukan Satgas Waspada Investasi, perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal masih belum optimal karena adanya kekosongan hukum dan keterbatasan yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sinergi antarlembaga guna mewujudkan sistem perlindungan hukum yang menyeluruh dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Skincare dengan Aplikator Microneedle yang Dicabut Izin Edarnya Permana, Diamanta Putri; Kamal, Ubaidillah
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3234

Abstract

Produk skincare dengan aplikator microneedle mulai bermunculan di pasaran sebagai salah satu inovasi dalam perawatan kulit. Namun, produk semacam ini wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk skincare dengan aplikator microneedle yang izin edarnya telah dicabut, serta untuk mengkaji upaya hukum yang bisa dilaksanakan oleh konsumen dalam menghadapi kerugian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen telah diatur pada peraturan perundang-undangan, termasuk hak atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan produk. Konsumen yang mengalami kerugian dapat menempuh upaya hukum melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Kesimpulannya, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen mencakup hak atas keamanan serta ganti rugi, serta adanya tanggung jawab dari pelaku usaha. Upaya hukum yang tersedia memberikan dasar keadilan bagi konsumen, namun implementasinya memerlukan pengawasan yang konsisten dan penegakan hukum yang tegas agar hak-hak konsumen benar-benar terlindungi.
Program Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Sebagai Solusi Deforestasi di Kalimantan Zandri, Helmalina Zweta; Grandis, Syaulia; Sandi, Gayatri Natha; Manuel, Hosea; Kamal, Ubaidillah
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2025): (Juni) Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : CV Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jishum.v3i4.592

Abstract

Kalimantan merupakan salah satu wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia, yang disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, aktivitas pertambangan, pembalakan liar, serta lemahnya tata kelola hutan. Dampak dari deforestasi ini tidak hanya merusak lingkungan dan mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Untuk menjawab tantangan tersebut, Program REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) diperkenalkan sebagai solusi global berbasis insentif yang bertujuan menurunkan emisi melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Artikel ini membahas konsep dan mekanisme utama REDD+, seperti sistem pembayaran berbasis hasil (results-based payment), pemantauan dan pelaporan (MRV), serta pelibatan masyarakat lokal dan adat dalam setiap tahap implementasi. Di Kalimantan, REDD+ telah diujicobakan melalui berbagai proyek percontohan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, organisasi internasional, dan komunitas lokal. Meski terdapat sejumlah capaian positif, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi dan perlindungan hutan, pelaksanaan REDD+ masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik tenurial, tumpang tindih kebijakan, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dampak jangka pendek program ini telah terlihat dalam bentuk perlindungan kawasan hutan kritis dan pembentukan mekanisme insentif ekonomi berbasis kelestarian. Namun, efektivitas REDD+ sangat bergantung pada komitmen politik, konsistensi kebijakan, kejelasan hak atas lahan, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Program ini juga menuntut adanya reformasi struktural dalam kebijakan kehutanan, penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, serta pembenahan data spasial dan sistem verifikasi yang akurat. Dengan pendekatan yang inklusif, transparan, dan partisipatif, REDD+ memiliki potensi besar sebagai solusi berkelanjutan untuk mengatasi deforestasi di Kalimantan sekaligus memperkuat ketahanan iklim nasional.
Implementasi Kebijakan Baku Mutu Udara Sebagai Bentuk Penanggulanan Pemanasan Global Sudibya, Dafa Pranaja Sarwahita; Afaaf, Daffa Ayu Aliifah; Satria, Luhur; Prasna, Nashwa Ulaya Putri; Kamal, Ubaidillah
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2025): (Juni) Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : CV Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jishum.v3i4.593

Abstract

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan krusial di Indonesia yang berkontribusi terhadap pemanasan global, khususnya setelah pandemi Covid-19 yang memicu lonjakan aktivitas transportasi dan industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pengendalian pencemaran udara di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan solusi strategis yang dapat diterapkan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta telaah terhadap putusan pengadilan dan literatur hukum lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain tumpang tindih regulasi, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan data dan sistem pemantauan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta dominasi penggunaan energi fosil. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan solusi seperti peningkatan literasi publik, modernisasi sistem pemantauan udara, penguatan peran pemerintah daerah, serta reformasi regulasi yang integratif. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi dinilai penting guna mewujudkan kebijakan pengendalian pencemaran udara yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Co-Authors Abdul Mutalib, Mimi Hanida Abdullah Azzam Adityo, Farouq Panca Afaaf, Daffa Ayu Aliifah Ainun Kusuma Dewi Aji, Adiguna Bagas Waskito Ali Masyhar Alif Farhan Alisya Afifah Maulidina Putri Abdilllah Amrullah, M. Fikri Angela, Renyta Syifa Anggiyanti, Destina Balqis Anggriani, Ayu Anitasari, Rahayu Fery Annisa, Nur Afif Aprila Niravita, Aprila Aprilia Putri Malaya ARIF PURNOMO Arif Purnomo Astuti, Alfina Sofi Aufa, Rina Aulia Vani Rahmawati Aurelia Dwi Permata Aziz , Muhammad Sulthoni Azzahra, Tiara Azzahro, Afifah Khoirunisa Baswara Dascha, Raka Nur Bertha Maulidina Bhamatika, Nailizza Weni Cahyani Putri, Amanda Dwi DAHLAN, TRI ANDARI Destina Balqis Anggiyanti Diandra Preludio Ramada, Diandra Preludio Dinda Fitri Yudha Yanti Dini Mulia Mutmainah Diny Widya Evriyanti Simarangkir Divia Avril Yuniar Elly Kismini Emilia, Setyani Hilda Erisandi Arditama Evriyanti Simarangkir, Diny Widya Fahri, Faizal Febrianti, Syafa Marwah Fikri , M Adymas Hikal Fikri, Muhammad Adymas Hikal Gering Osborne Martua Sinaga Grandis, Syaulia Haifa, Afra Hanna Hanifa, Zheylla Putri Hanifati Husna Hermawan, Rifchyka Putri Irawaty Irawaty Kadir, Kayla Nurhaliza Khairunnisa, Khansa Kintani, Inki Megawati Kurniawati, Titis Laeliyah, Dini Sofia Laskarwati, Batari Latifah Nurjannah Sartono Maharani, Ardiyanti Julia Manuel, Hosea Mardiana - Masrukhi Masrukhi Maulida, Azka Alvira Melisa Yulianti Mohammad Hayqal Rafi Khamid Muchammad Shidqon Prabowo Muhammad Adymas Hikal Fikri Muhammad Adymas Hikal Fikri Muhammad Defa Hakim Muniroh, Siti Dhurotun Munte, Michelin Astrifence Musaffah, Ummi Mutia Azizah Aksan Nadiva, Nadiva Nauri, M Maulvi Aldi Ningsih, Ayup Suran Noor, Nisrina Noreen Nugroho Aryo Bimo Nuraini Nabilah Hidayat Nurhidayah, Risma Ika Nurul Khikmah Oktaviana, Amelia Yogi Oktaviani, Nadya Ivi Permana, Diamanta Putri Pinasti, Shabrina Alifah Prasna, Nashwa Ulaya Putri Pratama, M Yusuf Zenidin Zidan PUJI LESTARI Rafly Hakim Rahayu, Sang Ayu Putu Ratu Syifa Junaedi Putri Rayi Kharisma Rajib Ridwan Arifin Rindia Fanny Kusumaningtyas Rini Fidiyani Rini Fidiyani Sabila Alisa Nurlaili Sabillah, Ardan Salsabila Aprilia Sandi, Gayatri Natha Satria, Luhur Serly Permatasari Setiani, Syalis Mei Setyaningsih Setyaningsih, Setyaningsih Sinta, Dewi Siti Hafsyah Idris Starla Yulia Putri Sudibya, Dafa Pranaja Sarwahita Susiyanti, Anissa Syariefudin, Iqbal Syukron Salam, Syukron Tabita Rosi Puspitasari Ummi, Aulia Yudatining Utami, Cita Rahma Vionica, Putri W, Viesta Tya Amanda Wahyudi, Eka Gusnetta Putri Wedhatami, Bayangsari Wiyatno, Puji Yeni Anisa Zandri, Helmalina Zweta Zulfiyani, Afrida