Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Pandecta Jurnal Dinamika Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Panorama Hukum Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Pagaruyuang Law Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education LEGAL BRIEF Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah Keadilan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Bina Desa Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Media Hukum Indonesia (MHI) Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Annual Review of Legal Studies Jurnal Intelek Insan Cendikia Keadilan Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Jurnal Abdimas PESHUM Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services "Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development " Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Law Research Review Quarterly Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang
Ubaidillah Kamal
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 78 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 78 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Peran Hukum Lingkungan Dalam Upaya Penyelamatan Danau Tiu (Studi Kasus Tambang Nikel di Kabupaten Morowali Utara) Oktaviani, Nadya Ivi; Utami, Cita Rahma; Kamal, Ubaidillah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif deskriptif. Pendekatan yang memungkinkan untuk menganalisis dan menggambarkan situasi hukum lingkungan serta kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara yang memengaruhi Danau Tiu. Peran hukum lingkungan dalam upaya penyelamatan Danau Tiu dari pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan tambang nikel di Kabupaten Morowali Utara. Pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri, seperti tambang nikel, menjadi masalah serius yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk melindungi lingkungan hidup, termasuk kegiatan pertambangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat 16 dan 17 mengamanatkan bahwa kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan memperoleh informasi dan analisis dampak lingkungan untuk mengantisipasi kerusakan atau pencemaran lingkungan, termasuk juga mengawasi atau menghentikan kegiatan tambang jika diperlukan. Selain itu, pada ayat 17 juga disebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara sistematis dan terpadu, termasuk dalam perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Peran hukum lingkungan dalam upaya penyelamatan Danau Tiu melibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tambang nikel, termasuk pengawasan terhadap pengelolaan limbah dan emisi yang dihasilkan oleh kegiatan tambang. Selain itu, peran hukum juga mencakup perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak oleh pencemaran lingkungan, seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup mereka.
Menumbuhkembangkan Jiwa Kewirausahaan Anggota Pkk Desa Kadirejo Kabupaten Klaten Melalui Workshop Gelang Manik-Manik Nurhidayah, Risma Ika; Kamal, Ubaidillah; Setyaningsih, Setyaningsih
PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): PRAXIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/praxis.v3i1.1136

Abstract

Kewirausahaan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterampilan dan jiwa wirausaha menjadi komponen penting yang harus dimiliki oleh setiap individu terutama dalam menghadapi era globalisasi. Globalisasi membawa perubahan yang cepat dalam cara berbisnis, sehingga memerlukan adaptasi dan inovasi dari setiap individu, termasuk Ibu-Ibu PKK. Pelaksanaan Workshop Gelang Manik-Manik yang ditujukan untuk Ibu-Ibu PKK di Desa Kadirejo, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat berwirausaha dan mendorong pemberdayaan perempuan dengan memberikan mereka keterampilan. Melalui workshop ini, peserta dilatih untuk membuat gelang dari manik-manik dan tali giok, yang diharapkan mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan menjadikan Ibu-Ibu PKK dapat menjadi lebih unggul dalam menciptakan produk yang memiliki nilai jual serta dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi.
Implikasi Hukum Lingkungan Pencemaran Udara: Tinjauan Penegakan dan Tanggung Jawab Hukum (Studi Kasus : Kebakaran TPA Kota Semarang) W, Viesta Tya Amanda; Hermawan, Rifchyka Putri; Kamal, Ubaidillah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ternyata di kota semarang ini terdapat kasus kebakaran yang dimana sebabnya yang belum diketahui sumber menduga faktor terjadinya kebakaran ini adanya gesekan pada ilalang, faktor cuaca panas, dan akibat api dari puntung rokok. Pada UU No 32/2009 tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlu adanya perlindungan bagi warga di sekitar TPA jatibarang yang mendapatkan dampak dari terbakarnya TPA tersebut. Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pemadaman kebakaran bekerjasama dengan Dinas Damkar serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Dari pembakaran TPA tersebut menyebabkan dampak yaitu sejumlah penduduk yang terdampak oleh kebakaran di zona 3 serta 4. Sekitar 30 orang meminta evakuasi karena terperangkap dalam asap tebal serta api di lokasi tersebut. Puluhan pemulung berhamburan melarikan diri. Artikel ini menggunakan metode penelitian Yuridis normatif serta deskriptif yang mengemukakan terkait perlindungan hukum terhadap pengelolaan lingkungan hidup, Awal mula terjadinya kebakaran, peran pemerintah dalam menghadapi situasi kebakaran TPA Jatibarang, Dampak kebakaran TPA Jatibarang.
Implementation of Handover of Infrastructure, Facilities and Public Utilities by Housing Developers to Local Government in Kebumen Regency: Implementasi Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Oleh Developer Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kebumen Zulfiyani, Afrida; Kamal, Ubaidillah
Annual Review of Legal Studies Vol. 1 No. S1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/arls.vol1i4.8288

Abstract

Regent Regulation Number 40 of 2021 concerning Procedures for Handing Over Infrastructure, Facilities and Utilities of Housing and Settlement to the Regional Government is a legal umbrella as well as a guideline for developers to carry out their obligations to hand over PSU that has been completed to the Regional Government. Since its inception in June 2021 until 2023, only 7 housing complexes have handed over their PSU to the Regional Government out of 32 housing complexes registered with the Kebumen Regency Perkim-Hub Service. Many developers have not yet handed over their PSU to the Kebumen Regency Government. This study aims to determine the implementation of Kebumen Regent Regulation Number 40 of 2021 concerning Procedures for Handing Over Infrastructure, Facilities and Utilities of Housing and Settlement to the Regional Government and law enforcement by the Kebumen Regency Government against housing developers who do not hand over PSU after construction. This study applies a qualitative approach with a juridical-empirical method. Data collection through primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the implementation of Regent Regulation Number 40 of 2021 concerning Procedures for Handing Over Infrastructure, Facilities and Utilities of Housing and Settlement to the Regional Government has not been implemented optimally. Of the 7 housing complexes that have handed over PSU to the Regional Government, 3 housing complexes of PSU handover were carried out cleanly and clearly by signing the minutes and certificate of PSU handover, while the other 4 housing complexes of PSU handover were carried out through PSU acquisition by the Kebumen Regency Government. Law enforcement by the Kebumen Regency Government against developers who do not hand over their PSU after completion of construction has also not been implemented firmly and consistently because the subsystem of substance has not been fulfilled and the low legal awareness of developers about the importance of carrying out PSU handover.
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen yang Dirugikan Akibat Investasi Ilegal Khairunnisa, Khansa; Kamal, Ubaidillah
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3227

Abstract

Pertumbuhan investasi di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan masyarakat akan pendapatan tambahan. Rendahnya literasi keuangan serta lemahnya pengawasan terhadap entitas ilegal membuat masyarakat rentan menjadi korban penipuan berkedok investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerugian yang dialami konsumen akibat investasi ilegal serta mengevaluasi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, termasuk analisis terhadap kasus DNA Pro yang menjadi salah satu bentuk nyata kerugian masif akibat investasi ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif melalui edukasi keuangan, pengawasan, serta pembentukan Satgas Waspada Investasi, perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal masih belum optimal karena adanya kekosongan hukum dan keterbatasan yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sinergi antarlembaga guna mewujudkan sistem perlindungan hukum yang menyeluruh dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Skincare dengan Aplikator Microneedle yang Dicabut Izin Edarnya Permana, Diamanta Putri; Kamal, Ubaidillah
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3234

Abstract

Produk skincare dengan aplikator microneedle mulai bermunculan di pasaran sebagai salah satu inovasi dalam perawatan kulit. Namun, produk semacam ini wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk skincare dengan aplikator microneedle yang izin edarnya telah dicabut, serta untuk mengkaji upaya hukum yang bisa dilaksanakan oleh konsumen dalam menghadapi kerugian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen telah diatur pada peraturan perundang-undangan, termasuk hak atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan produk. Konsumen yang mengalami kerugian dapat menempuh upaya hukum melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Kesimpulannya, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen mencakup hak atas keamanan serta ganti rugi, serta adanya tanggung jawab dari pelaku usaha. Upaya hukum yang tersedia memberikan dasar keadilan bagi konsumen, namun implementasinya memerlukan pengawasan yang konsisten dan penegakan hukum yang tegas agar hak-hak konsumen benar-benar terlindungi.
Program Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Sebagai Solusi Deforestasi di Kalimantan Zandri, Helmalina Zweta; Grandis, Syaulia; Sandi, Gayatri Natha; Manuel, Hosea; Kamal, Ubaidillah
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2025): (Juni) Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : CV Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jishum.v3i4.592

Abstract

Kalimantan merupakan salah satu wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia, yang disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, aktivitas pertambangan, pembalakan liar, serta lemahnya tata kelola hutan. Dampak dari deforestasi ini tidak hanya merusak lingkungan dan mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Untuk menjawab tantangan tersebut, Program REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) diperkenalkan sebagai solusi global berbasis insentif yang bertujuan menurunkan emisi melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Artikel ini membahas konsep dan mekanisme utama REDD+, seperti sistem pembayaran berbasis hasil (results-based payment), pemantauan dan pelaporan (MRV), serta pelibatan masyarakat lokal dan adat dalam setiap tahap implementasi. Di Kalimantan, REDD+ telah diujicobakan melalui berbagai proyek percontohan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, organisasi internasional, dan komunitas lokal. Meski terdapat sejumlah capaian positif, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi dan perlindungan hutan, pelaksanaan REDD+ masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik tenurial, tumpang tindih kebijakan, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dampak jangka pendek program ini telah terlihat dalam bentuk perlindungan kawasan hutan kritis dan pembentukan mekanisme insentif ekonomi berbasis kelestarian. Namun, efektivitas REDD+ sangat bergantung pada komitmen politik, konsistensi kebijakan, kejelasan hak atas lahan, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Program ini juga menuntut adanya reformasi struktural dalam kebijakan kehutanan, penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, serta pembenahan data spasial dan sistem verifikasi yang akurat. Dengan pendekatan yang inklusif, transparan, dan partisipatif, REDD+ memiliki potensi besar sebagai solusi berkelanjutan untuk mengatasi deforestasi di Kalimantan sekaligus memperkuat ketahanan iklim nasional.
Implementasi Kebijakan Baku Mutu Udara Sebagai Bentuk Penanggulanan Pemanasan Global Sudibya, Dafa Pranaja Sarwahita; Afaaf, Daffa Ayu Aliifah; Satria, Luhur; Prasna, Nashwa Ulaya Putri; Kamal, Ubaidillah
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2025): (Juni) Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : CV Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jishum.v3i4.593

Abstract

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan krusial di Indonesia yang berkontribusi terhadap pemanasan global, khususnya setelah pandemi Covid-19 yang memicu lonjakan aktivitas transportasi dan industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pengendalian pencemaran udara di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan solusi strategis yang dapat diterapkan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta telaah terhadap putusan pengadilan dan literatur hukum lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain tumpang tindih regulasi, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan data dan sistem pemantauan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta dominasi penggunaan energi fosil. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan solusi seperti peningkatan literasi publik, modernisasi sistem pemantauan udara, penguatan peran pemerintah daerah, serta reformasi regulasi yang integratif. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi dinilai penting guna mewujudkan kebijakan pengendalian pencemaran udara yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Dari Regulasi ke Implementasi: Problematika Pengawasan dalam Menghadapi Ancaman Lingkungan Hidup di Indonesia Bhamatika, Nailizza Weni; Nuraini Nabilah Hidayat; Starla Yulia Putri; Ainun Kusuma Dewi; Ubaidillah Kamal; Muhammad Adymas Hikal Fikri
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i4.9637

Abstract

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia merupakan isu strategis yang mendesak, mengingat masih rendahnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, yang berdampak pada terus terjadinya pelanggaran lingkungan. Artikel ini membahas kondisi aktual pengawasan lingkungan, peran lembaga-lembaga terkait, serta berbagai hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis kebijakan, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta studi kasus di wilayah terpencil seperti Papua. Pembahasan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas lembaga pengawas melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Internet of Things (IoT), serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan, penegakan hukum yang konsisten, dan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam menciptakan sistem pengawasan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Upaya ini penting guna menjamin perlindungan lingkungan secara optimal demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK GREENWASHING DI INDONESIA Baswara Dascha, Raka Nur; Kamal, Ubaidillah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 2 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i2.2458

Abstract

Sampah plastik yang dihasilkan sektor industri, telah menjadi permasalahan serius dengan dampak signifikan terhadap lingkungan, negara Indonesia sebagai pemasok sampah plastik terbesar nomor 2 (dua) di dunia. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk ramah lingkungan memicu tren pemasaran hijau (green marketing) oleh perusahaan. Namun, sebagian perusahaan menyalahgunakan tren ini dengan melakukan greenwashing klaim palsu atau menyesatkan terkait ramah lingkungan demi keuntungan. Praktik ini menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti kebingungan informasi (green consumer confusion), meningkatnya skeptisisme, dan penyesatan dalam pengambilan keputusan pembelian. Penelitian ini menganalisis praktik greenwashing di Indonesia, dampaknya terhadap konsumen, serta perlindungan hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus perusahaan yang melakukan greenwashing. Kasus PT X menjadi sorotan utama dengan penggunaan klaim “Pure Life Natural Spring” dan “eco-shaped bottle” yang menyesatkan publik. Penulis menemukan belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur perihal Greenwashing, namun kerangka hukum perlindungan konsumen dapat digunakan sebagai dasar penindakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan konsumen dan peningkatan kesadaran hukum dalam menghadapi praktik greenwashing di Indonesia.
Co-Authors Abdul Mutalib, Mimi Hanida Abdullah Azzam Adiguna Bagas Waskito Aji Adityo, Farouq Panca Afaaf, Daffa Ayu Aliifah Afifa Rizky Destiana Putri Ainun Kusuma Dewi Aisyah, Nandhyra Syafa Nur Aji, Adiguna Bagas Waskito Aksan, Mutia Azizah Ali Masyhar Alif Farhan Alisya Afifah Maulidina Putri Abdilllah Amrullah, M. Fikri Angela, Renyta Syifa Anggiyanti, Destina Balqis Anggriani, Ayu Anisa, Yeni Anitasari, Rahayu Fery Annisa, Nur Afif Aprila Niravita, Aprila Aprilia Putri Malaya Arif Purnomo ARIF PURNOMO Astuti, Alfina Sofi Aufa, Rina Aulia Vani Rahmawati Aurelia Dwi Permata Ayushandra, Anindya Diva Aziz , Muhammad Sulthoni Azzahra, Tiara Azzahro, Afifah Khoirunisa Baswara Dascha, Raka Nur Bertha Maulidina Bhamatika, Nailizza Weni Cahyani Putri, Amanda Dwi DAHLAN, TRI ANDARI Destina Balqis Anggiyanti Diandra Preludio Ramada, Diandra Preludio Dinda Fitri Yudha Yanti Dini Mulia Mutmainah Diny Widya Evriyanti Simarangkir Divia Avril Yuniar Elly Kismini Emilia, Setyani Hilda Erisandi Arditama Evriyanti Simarangkir, Diny Widya Fahri, Faizal Fajar Luthfianingsih Febrianti, Syafa Marwah Fikri , M Adymas Hikal Fikri, Muhammad Adymas Hikal Gabriella Michiko Pelleng Grandis, Syaulia Hafila Azzafi Daskarata Haifa, Afra Hanna Hanifa, Zheylla Putri Hanifati Husna Hardisafitri, Katlea Hermawan, Rifchyka Putri Idris, Siti Hafsyah Irawaty Irawaty Kadir, Kayla Nurhaliza Khairunnisa, Khansa Kintani, Inki Megawati Kurniawati, Titis Laeliyah, Dini Sofia Laskarwati, Batari Latifah Nurjannah Sartono Lestari, Lilis Eka Lusiana Apriliyanti Mabelle Taja Tambingon Maharani, Ardiyanti Julia Manuel, Hosea Mardiana - Marshanda Aurelia Fitri Masrukhi Masrukhi Maulana Iqbal Adiyatma Maulida, Azka Alvira Melisa Yulianti Mohammad Hayqal Rafi Khamid Mubarok, Naila Shafa Kamila Muchammad Shidqon Prabowo Muhammad Adymas Hikal Fikri Muhammad Andy Prananto Muhammad Defa Hakim Muhammad Fikri Muniroh, Siti Dhurotun Munte, Michelin Astrifence Musaffah, Ummi Nadiva, Nadiva Nauri, M Maulvi Aldi Ningsih, Ayup Suran Noor, Nisrina Noreen Nugroho Aryo Bimo Nuraini Nabilah Hidayat Nurhidayah, Risma Ika Nurul Khikmah Oktaviana, Amelia Yogi Oktaviani, Nadya Ivi Permana, Diamanta Putri Permatasari, Serly Pinasti, Shabrina Alifah Prasetyo, Kresna Adi Prasna, Nashwa Ulaya Putri Pratama, M Yusuf Zenidin Zidan PUJI LESTARI Puji Wiyatno Putri Ayu Wulandari, Putri Ayu Putri Latifa Irvi Sinuhaji Rafly Hakim Rahayu, Sang Ayu Putu Rajib, Rayi Kharisma Raphael Mayaka Ratu Syifa Junaedi Putri Rayi Kharisma Rajib Ridwan Arifin Rindia Fanny Kusumaningtyas Rini Fidiyani Rini Fidiyani Sabila Alisa Nurlaili Sabillah, Ardan Sadewa, Bayu Krisna Ari Salsabila Aprilia Sandi, Gayatri Natha Sasra W., Dian Ayu Safita Satria, Luhur Sejati, Ajeng Permata Setiani, Syalis Mei Setyaningsih Setyaningsih, Setyaningsih Shabita Qurrotul Aini Shandya Fadilla Novita Sinaga, Gering Osborne Martua Sinta, Dewi Starla Yulia Putri Stephen Rodriguez Sudibya, Dafa Pranaja Sarwahita Susiyanti, Anissa Syafitri Novia Asyari Syariefudin, Iqbal Syukron Salam, Syukron Tabita Rosi Puspitasari Theresa Yvone Sidabutar Ummi, Aulia Yudatining Utami, Cita Rahma Vionica, Putri W, Viesta Tya Amanda Wahyudi, Eka Gusnetta Putri Wajendra Dafa Veda Wedhatami, Bayangsari Wisnu Indra Setiawan Wiyatno, Puji Yeriko Anugrah Pratama Damanik Zandri, Helmalina Zweta Zulfiyani, Afrida