p-Index From 2021 - 2026
7.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Pandecta Jurnal Dinamika Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Panorama Hukum Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Pagaruyuang Law Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education LEGAL BRIEF Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah Keadilan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Bina Desa Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Media Hukum Indonesia (MHI) Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Annual Review of Legal Studies Jurnal Intelek Insan Cendikia Keadilan Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Jurnal Abdimas PESHUM Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services "Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development " Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Law Research Review Quarterly Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang
Claim Missing Document
Check
Articles

Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Perjanjian Kredit yang Telah Diasuransikan Nadiva, Nadiva; Kamal, Ubaidillah
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p03

Abstract

A credit agreement with insurance aims to protect debtors and creditors from certain risks. However, a lack of transparency regarding insurance benefits often leads to legal issues, especially when a debtor dies before fully repaying the loan. Decision No. 613/Pdt.G/2023/PN.Smg highlights a dispute over delayed collateral returns and unclear insurance claim disbursement. This study aims to : (1) analyze the application of causality theory in assessing the causal relationship between the defendant’s actions and the plaintiff’s losses, (2) examine the application of the theory of causality in determining legal responsibility for unlawful acts in insured credit agreements. The research employs a normative legal approach with statutory, conceptual, and case study methods. Findings indicate that the Panel of Judges applied the Adequate Causality Theory, which states that an action is a legal cause if it is reasonably foreseeable to result in specific consequences. The negligence of Defendant I in disclosing the debtor’s insurance rights and delays in returning collateral were identified as the leading causes of the plaintiff’s losses. This ruling affirms legal certainty regarding the bank’s responsibility in managing insured credit agreements, ensures justice by distinguishing responsibilities between the bank and the insurance company, and strengthens legal protection for consumers in credit agreements with insurance coverage. Perjanjian kredit yang disertai dengan asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi debitur dan kreditur dalam menghadapi risiko tertentu. Namun, kurangnya transparansi mengenai manfaat asuransi sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama saat debitur meninggal sebelum kredit lunas. Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN.Smg menunjukkan sengketa akibat keterlambatan pengembalian jaminan dan ketidakjelasan pencairan klaim. Salah satu aspek penting dalam penyelesaian sengketa ini adalah penerapan teori kausalitas untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara tindakan pihak terkait dan kerugian yang timbul. Tujuan penelitian ini adalah : (1) menganalisis bagaimana penerapan teori kausalitas yang digunakan oleh hakim dalam menentukan hubungan sebab-akibat antara perbuatan tergugat dan kerugian yang dialami penggugat, (2) menelaah penerapan teori kausalitas dalam menentukan pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit yang telah diasuransikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan Teori Kausalitas Adequate, yang menekankan bahwa suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai penyebab hukum jika secara wajar dapat diperkirakan akan menimbulkan akibat tertentu. Kelalaian Tergugat I dalam mengungkapkan hak debitur terkait manfaat asuransi serta keterlambatan pengembalian jaminan menjadi penyebab utama kerugian yang dialami penggugat. Putusan ini memberikan kepastian hukum mengenai tanggung jawab bank dalam pengelolaan kredit yang disertai asuransi, memastikan keadilan dengan memisahkan tanggung jawab antara bank dan perusahaan asuransi, serta memberikan kemanfaatan hukum bagi perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit yang melibatkan asuransi.
LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS  OF JEPARA CARVED FURNITURE PRODUCTS IN STRENGTHENING JEPARA CITY BRANDING AS WORLD CARVING CENTER Setiani, Syalis Mei; Kamal, Ubaidillah
Annual Review of Legal Studies Vol. 2 No. 2 (2025): May, 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/arls.vol2i2.24134

Abstract

In the era of globalization and the ease of technology, this is good, but also worrying. Bringing local and international markets closer together, but also creating traditional barriers that can be biased by global market demands. So, what is the relationship between City branding and Intellectual Property Law, and legal protection for City branding and Jepara Carved Furniture products? It is hoped that this study can answer the importance of city branding in strengthening the image of a city in global market competition and the protection of intellectual property for superior products of a region with geographical indications. The method used in this study is qualitative research with a legal approach, with literature studies. City branding built by the city of Jepara has a positive impact on the introduction of its superior products, namely Jepara Carved Furniture Products, which have also been registered in Geographical Indications. This creates added value for consumers for the image and quality of products that must be met by Craftsmen. Although city branding does not yet have clear rules for Intellectual Property, the existence of Geographical Indications is still able to provide intellectual property protection for these communal products in Indonesia. Although the author hopes that there will be at least clear rules regarding Jepara city branding, like several other cities that already have their city branding logos with legal regulations in their regions. As well as the need for protection of geographical indications in the international world for international trade.
STRATEGI PENANGANAN LIMBAH BATERAI KENDARAAN LISTRIK DEMI MASA DEPAN INDONESIA YANG LEBIH BERSIH Nauri, M Maulvi Aldi; Aziz , Muhammad Sulthoni; Pratama, M Yusuf Zenidin Zidan; Kamal, Ubaidillah; Fikri , M Adymas Hikal
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1436

Abstract

Dalam menghadapi pertumbuhan pesat industri kendaraan listrik di Indonesia, penanganan limbah baterai kendaraan listrik menjadi perhatian utama untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih. Artikel ini membahas tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan limbah baterai, potensi bahaya terhadap lingkungan, dan kebutuhan akan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Melalui analisis yang mendalam, artikel ini menguraikan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Langkah-langkah tersebut meliputi penguatan regulasi, pengembangan infrastruktur daur ulang, peningkatan kesadaran masyarakat, dan dukungan terhadap inovasi teknologi. Dengan memperkuat kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan pengelolaan limbah baterai yang lebih aman, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
Kebijakan Hukum Pengelolaan Food Loss And Waste Melalui USDA (United States Departement Of Agriculture And Public Domain Policy) Laeliyah, Dini Sofia; Noor, Nisrina Noreen; Sabillah, Ardan; Kamal, Ubaidillah; Fikri, Muhammad Adymas Hikal
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Krisis sampah makanan atau food loss and waste (FLW) menjadi permasalahan global yang berdampak negatif pada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasinya, termasuk penerapan kebijakan hukum, strategi pengelolaan, dan edukasi publik. Artikel ini membahas kebijakan hukum pengelolaan FLW melalui United States Department of Agriculture (USDA) dan perbandingannya dengan upaya di Indonesia. Artikel ini juga mengusulkan solusi alternatif untuk mengatasi FLW di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis komparatif seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Data dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan situs web organisasi internasional. USDA memiliki berbagai program untuk mengurangi FLW, seperti edukasi konsumen, pengembangan teknologi penyimpanan, dan dukungan penelitian. Di Indonesia, terdapat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Inisiatif Gotong Royong Atasi Susut dan Limbah Pangan 2030 (GRASP2030) oleh Badan Pangan Nasional (NFA) untuk menangani FLW. Meskipun memiliki kebijakan dan program, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi FLW, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, infrastruktur yang tidak memadai, dan regulasi yang belum sepenuhnya efektif. Solusi alternatif yang dapat diadopsi oleh Indonesia adalah program Food Waste Activity oleh USDA, yang fokus pada edukasi konsumen, pengembangan teknologi penyimpanan, dan dukungan penelitian. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kebijakan dan program FLW dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain seperti USDA. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga penting untuk mencapai hasil yang signifikan dalam mengurangi FLW dan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.
Responsibility of Producers and Distributors for Losses Suffered by Consumers (Study at PT Semen Indonesia Distributor) Lusiana Apriliyanti; Kamal, Ubaidillah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6244

Abstract

The responsibility of business actors for product defects is an essential aspect of consumer protection. However, in practice, there remains an imbalance in the distribution of liability for product damage between producers and distributors. This study examines the liability for damages resulting from defective building materials experienced by consumers of PT Semen Indonesia Distributor (PT SID). The research addresses two main questions: (1) How is the legal relationship structured among producers, distributors, and consumers in product liability cases? (2) What are the responsibilities of producers and distributors for losses suffered by consumers? The study uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Data is obtained through interviews with consumers and related parties of PT SID, observation of the product damage claim mechanism, literature study and document study related to PT SID's agreement. The findings reveal that the legal relationship among producers, distributors, and consumers arises from sales transactions and is bound by either written or verbal agreements. However, these agreements lack explicit provisions regarding liability for product defects. The responsibility for the losses suffered by consumers of PT SID is entirely borne by the distributor, without involving the producer. Compensation is provided based on the fault liability principle, which requires proof of fault and weakens the consumer's position. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and contractual clauses that clearly define the distribution of liability between producers and distributors. The application of strict liability principle in defective product cases is recommended to ensure fairer legal protection for consumers
Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Kalibening Melalui Online Single Submission dalam Mewujudkan Legalitas Usaha Pelaku UMKM Kamal, Ubaidillah; Aksan, Mutia Azizah; Anisa, Yeni; Sinaga, Gering Osborne Martua; Permatasari, Serly
Jurnal Bina Desa Vol 6, No 1 (2024): Februari
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jbd.v6i1.49547

Abstract

Abstrak. Perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) berkembang begitu cepat beriringan dengan kebutuhan masyarakat akan kemudahan pemenuhan kepentingannya. Termasuk kemudahan dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku UMKM melalui Online Single Submission (OSS). Tujuan dari pengabdian ini yaitu Tim UNNES Giat 6 Kelurahan Kalibening memberikan kemudahan dan alternatif solusi atas kesulitan pembuatan NIB akibat dari ketidaktahuan dan pemahaman pelaku usaha akan teknologi dan/atau kurangnya kemauan pelaku usaha untuk memperoleh NIB secara manual dengan mendatangi mal pelayanan publik Kota Salatiga. Sehingga hal tersebut dapat menghambat usaha pelaku UMKM untuk membuat NIB sebagai identitas suatu usaha. Pengabdian ini menggunakan metode observasi langsung dan tidak langsung dengan metode pelaksanaan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian ditindaklanjuti dengan pendampingan ke lokasi UMKM di Kalibening RT 1 RW 3 Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Hasil dari program kerja ini diterima oleh pelaku UMKM dengan baik, dimana Pelaku UMKM memperoleh: 1) Memperoleh NIB secara gratis; 2) Mendapatkan dokumen NIB dan dokumen lainnya; 3) Memperoleh banner usaha yang memuat NIB. Kemudian, akun OSS yang sudah dibuatkan akan diserahkan kepada pelaku usaha itu sendiri guna nantinya dapat diakses untuk kepentingan pelaku usaha atas usahanya.Abstract. The development of science and technology (Science and Technology) is growing rapidly in line with society's need for ease of fulfilling its interests. Including the ease of obtaining a Business Identification Number (NIB) for MSMEs through Online Single Submission (OSS). The aim of this service is that the UNNES Giat 6 Kalibening Subdistrict Team provides convenience and alternative solutions to difficulties in making NIBs resulting from business actors' ignorance and understanding of technology and/or the lack of willingness of business actors to obtain NIBs manually by visiting Salatiga City public service malls. So this can hinder the efforts of MSME players to obtain an NIB as the identity of a business. This service uses direct and indirect observation methods with the method of carrying out socialization first, then followed up with assistance to MSME locations in Kalibening RT 1 RW 3, Kalibening Village, Tingkir District, Salatiga City. The results of this work program were well received by MSME actors, where MSME actors received: 1) Obtained NIB for free; 2) Obtain NIB documents and other documents; 3) Obtain business banner which contains NIB. Then, the OSS account that has been created will be handed over to the business actor himself so that it can later be accessed for the benefit of the business actor for his business.Keywords: Business Identification Number (NIB); Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM); Online Single Submission (OSS) 
The Urgency of Anti-SLAPP Regulatory Renewal in Indonesian Environmental Law Kamal, Ubaidillah; Masyhar, Ali; Fikri, Muhammad Adymas Hikal; Rajib, Rayi Kharisma; Idris, Siti Hafsyah
Pandecta Research Law Journal Vol. 19 No. 1 (2024): June, 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.vol19i1.7237

Abstract

Indonesian Environmental Law has regulated Anti-Strategic Litigation Against Public Participation (Anti-SLAPP) which guarantees protection to everyone who fights for the right to a good and healthy environment, not to be criminally prosecuted or sued civilly, as stipulated in Article 66 of the UUPPLH. Hope is still far from reality, because data shows that many communities and/or environmental warriors are victims of SLAPPs as part of the backlash from those they report or oppose when they participate and defend people's right to a good and healthy environment. This article aims to discuss; (1) Problems of Anti-SLAPP Regulation and Application in Indonesia and (2) The Urgency of renewal Anti-SLAPP Regulations in Indonesian Environmental Law. The research method uses normative juridical methods. The results of the discussion showed that (1) the problems of regulating and implementing Anti-SLAPP include three elements, namely legal substance problems, legal structure problems and problems in legal culture: and (2) There are at least 7 reasons that cause the urgency of renewal of Anti-SLAPP Regulations in Indonesian environmental law to be able to realize the protection of society participation in environmental protection and management.
Menumbuhkembangkan Jiwa Kewirausahaan Anggota Pkk Desa Kadirejo Kabupaten Klaten Melalui Workshop Gelang Manik-Manik Nurhidayah, Risma Ika; Kamal, Ubaidillah; Setyaningsih, Setyaningsih
PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): PRAXIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/praxis.v3i1.1136

Abstract

Kewirausahaan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterampilan dan jiwa wirausaha menjadi komponen penting yang harus dimiliki oleh setiap individu terutama dalam menghadapi era globalisasi. Globalisasi membawa perubahan yang cepat dalam cara berbisnis, sehingga memerlukan adaptasi dan inovasi dari setiap individu, termasuk Ibu-Ibu PKK. Pelaksanaan Workshop Gelang Manik-Manik yang ditujukan untuk Ibu-Ibu PKK di Desa Kadirejo, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat berwirausaha dan mendorong pemberdayaan perempuan dengan memberikan mereka keterampilan. Melalui workshop ini, peserta dilatih untuk membuat gelang dari manik-manik dan tali giok, yang diharapkan mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan menjadikan Ibu-Ibu PKK dapat menjadi lebih unggul dalam menciptakan produk yang memiliki nilai jual serta dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP GREENWASHING DALAM IKLAN PRODUK RAMAH LINGKUNGAN DI INDONESIA Hafila Azzafi Daskarata; Wisnu Indra Setiawan; Maulana Iqbal Adiyatma; Muhammad Andy Prananto; Ubaidillah Kamal; Rayi Kharisma Rajib
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 5 (2025): MEI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena greenwashing semakin marak seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi produk ramah lingkungan. Praktik ini dilakukan oleh pelaku usaha dengan menyampaikan klaim lingkungan yang menyesatkan demi membangun citra positif, tanpa diikuti oleh komitmen nyata terhadap pelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik greenwashing dari perspektif hukum di Indonesia, khususnya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik greenwashing bertentangan dengan prinsip kejujuran informasi dan perlindungan konsumen. Namun, belum terdapat regulasi yang secara spesifik dan eksplisit mengatur praktik tersebut di Indonesia, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang mampu menjangkau praktik greenwashing secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS: STUDI KASUS PROYEK HOTEL MNC Yeriko Anugrah Pratama Damanik; Afifa Rizky Destiana Putri; Shandya Fadilla Novita; Putri Latifa Irvi Sinuhaji; Ubaidillah Kamal
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 6 (2025): JUNI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya tarik investasi melalui berbagai insentif. Penulisan ini membahas proyek pembangunan Hotel MNC di KEK Lido City, Jawa Barat, yang mendapat sorotan publik akibat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis regulasi terkait persetujuan lingkungan dan dokumen Analisis Megenai Dampak Lingkungan (AMDAL), mengidentifikasi bentuk pelanggaran yang terjadi, serta menilai efektivitas mekanisme penegakan hukum lingkungan. Penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, memanfaatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa PT MNC Land melakukan pelanggaran berupa penggunaan dokumen AMDAL yang tidak sah, ketidaksesuaian pengelolaan lingkungan, serta pengabaian kewajiban penyusunan dan pelaporan dokumen RKL-RPL. Akibatnya, terjadi kerusakan ekosistem di sekitar Danau Lido. Penanganan pelanggaran dilakukan melalui penyegelan proyek sebagai bentuk sanksi administratif. Penulisan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum lingkungan yang tegas dan menyeluruh, serta pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam pengawasan proyek-proyek strategis.
Co-Authors Abdul Mutalib, Mimi Hanida Abdullah Azzam Adiguna Bagas Waskito Aji Adityo, Farouq Panca Afaaf, Daffa Ayu Aliifah Afifa Rizky Destiana Putri Ainun Kusuma Dewi Aisyah, Nandhyra Syafa Nur Aji, Adiguna Bagas Waskito Aksan, Mutia Azizah Ali Masyhar Alif Farhan Alisya Afifah Maulidina Putri Abdilllah Amrullah, M. Fikri Angela, Renyta Syifa Anggiyanti, Destina Balqis Anggriani, Ayu Anisa, Yeni Anitasari, Rahayu Fery Annisa, Nur Afif Aprila Niravita, Aprila Aprilia Putri Malaya Arif Purnomo ARIF PURNOMO Astuti, Alfina Sofi Aufa, Rina Aulia Vani Rahmawati Aurelia Dwi Permata Ayushandra, Anindya Diva Aziz , Muhammad Sulthoni Azzahra, Tiara Azzahro, Afifah Khoirunisa Baswara Dascha, Raka Nur Bertha Maulidina Bhamatika, Nailizza Weni Cahyani Putri, Amanda Dwi DAHLAN, TRI ANDARI Destina Balqis Anggiyanti Diandra Preludio Ramada, Diandra Preludio Dinda Fitri Yudha Yanti Dini Mulia Mutmainah Diny Widya Evriyanti Simarangkir Divia Avril Yuniar Elly Kismini Emilia, Setyani Hilda Erisandi Arditama Evriyanti Simarangkir, Diny Widya Fahri, Faizal Fajar Luthfianingsih Febrianti, Syafa Marwah Fikri , M Adymas Hikal Fikri, Muhammad Adymas Hikal Gabriella Michiko Pelleng Grandis, Syaulia Hafila Azzafi Daskarata Haifa, Afra Hanna Hanifa, Zheylla Putri Hanifati Husna Hardisafitri, Katlea Hermawan, Rifchyka Putri Idris, Siti Hafsyah Irawaty Irawaty Kadir, Kayla Nurhaliza Khairunnisa, Khansa Kintani, Inki Megawati Kurniawati, Titis Laeliyah, Dini Sofia Laskarwati, Batari Latifah Nurjannah Sartono Lestari, Lilis Eka Lusiana Apriliyanti Mabelle Taja Tambingon Maharani, Ardiyanti Julia Manuel, Hosea Mardiana - Marshanda Aurelia Fitri Masrukhi Masrukhi Maulana Iqbal Adiyatma Maulida, Azka Alvira Melisa Yulianti Mohammad Hayqal Rafi Khamid Mubarok, Naila Shafa Kamila Muchammad Shidqon Prabowo Muhammad Adymas Hikal Fikri Muhammad Andy Prananto Muhammad Defa Hakim Muhammad Fikri Muniroh, Siti Dhurotun Munte, Michelin Astrifence Musaffah, Ummi Nadiva, Nadiva Nauri, M Maulvi Aldi Ningsih, Ayup Suran Noor, Nisrina Noreen Nugroho Aryo Bimo Nuraini Nabilah Hidayat Nurhidayah, Risma Ika Nurul Khikmah Oktaviana, Amelia Yogi Oktaviani, Nadya Ivi Permana, Diamanta Putri Permatasari, Serly Pinasti, Shabrina Alifah Prasetyo, Kresna Adi Prasna, Nashwa Ulaya Putri Pratama, M Yusuf Zenidin Zidan PUJI LESTARI Puji Wiyatno Putri Ayu Wulandari, Putri Ayu Putri Latifa Irvi Sinuhaji Rafly Hakim Rahayu, Sang Ayu Putu Rajib, Rayi Kharisma Raphael Mayaka Ratu Syifa Junaedi Putri Rayi Kharisma Rajib Ridwan Arifin Rindia Fanny Kusumaningtyas Rini Fidiyani Rini Fidiyani Sabila Alisa Nurlaili Sabillah, Ardan Sadewa, Bayu Krisna Ari Salsabila Aprilia Sandi, Gayatri Natha Sasra W., Dian Ayu Safita Satria, Luhur Sejati, Ajeng Permata Setiani, Syalis Mei Setyaningsih Setyaningsih, Setyaningsih Shabita Qurrotul Aini Shandya Fadilla Novita Sinaga, Gering Osborne Martua Sinta, Dewi Starla Yulia Putri Stephen Rodriguez Sudibya, Dafa Pranaja Sarwahita Susiyanti, Anissa Syafitri Novia Asyari Syariefudin, Iqbal Syukron Salam, Syukron Tabita Rosi Puspitasari Theresa Yvone Sidabutar Ummi, Aulia Yudatining Utami, Cita Rahma Vionica, Putri W, Viesta Tya Amanda Wahyudi, Eka Gusnetta Putri Wajendra Dafa Veda Wedhatami, Bayangsari Wisnu Indra Setiawan Wiyatno, Puji Yeriko Anugrah Pratama Damanik Zandri, Helmalina Zweta Zulfiyani, Afrida