Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.969
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Pandecta Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal Daulat Hukum INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Substantive Justice International Journal of Law Jambe Law Journal Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services KRTHA BHAYANGKARA Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Law Research Review Quarterly Jurnal Esensi Hukum The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence JHCLS Law Development Journal East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Securit Indonesia Law Review (ILREV) Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyaraka Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Hukum & Pembangunan JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Journal of Law and Legal Reform The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Tasyri' : Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Indonesian State Law Review (ISLRev) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services "Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development " Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Journal of Literature Review Indonesian Journal of Criminal Law Studies Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Didakta: International Journal of Social Sciences, Language, and Education Resocia: International Journal of Applied Research and Innovation Indonesian Court and Justice Review Indonesian Minority Justice Review Contemporary Issues on Indonesian Human Rights Law and Policy Indonesian Anti Corruption Studies
Ali Masyhar
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 98 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 98 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Effectiveness of Ship Sinking of Illegal Fishing in Term of the Improvement of Local Fishermen Income Maskur, Muhammad Azil; Masyhar, Ali; Kusuma, Bagus Hendradi; Widyawati, Anis
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 6, No 2 (2021): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2021)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v6i2.33915

Abstract

Illegal fishing in Indonesia is at an alarming point, that the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries made a policy of ship sinking. There are pros and cons related to these sanctions, not even a little resistance from both the internal government itself and the mafia who have been enjoying the results of Illegal Fishing. The sustainability of this policy has been almost 4 years. Data represents that through this policy, illegal fishing has dropped dramatically, so that when viewed in terms of criminal penalties for deterrence (absolute theory), the policy is very effective. However, whether the policy has an impact on the income of local fishermen, logically, when there is illegal fishing of small fish, the income of local fishermen increases. In order to figure out the effectiveness of illegal fishing sanctions in relation to increasing local fishermen’s income, the researchers determined the location of the study in the Tambak Lorok Fishing Village in Semarang.
The Urgency of Anti-SLAPP Regulatory Renewal in Indonesian Environmental Law Kamal, Ubaidillah; Masyhar, Ali; Fikri, Muhammad Adymas Hikal; Rajib, Rayi Kharisma; Idris, Siti Hafsyah
Pandecta Research Law Journal Vol. 19 No. 1 (2024): June, 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.vol19i1.7237

Abstract

Indonesian Environmental Law has regulated Anti-Strategic Litigation Against Public Participation (Anti-SLAPP) which guarantees protection to everyone who fights for the right to a good and healthy environment, not to be criminally prosecuted or sued civilly, as stipulated in Article 66 of the UUPPLH. Hope is still far from reality, because data shows that many communities and/or environmental warriors are victims of SLAPPs as part of the backlash from those they report or oppose when they participate and defend people's right to a good and healthy environment. This article aims to discuss; (1) Problems of Anti-SLAPP Regulation and Application in Indonesia and (2) The Urgency of renewal Anti-SLAPP Regulations in Indonesian Environmental Law. The research method uses normative juridical methods. The results of the discussion showed that (1) the problems of regulating and implementing Anti-SLAPP include three elements, namely legal substance problems, legal structure problems and problems in legal culture: and (2) There are at least 7 reasons that cause the urgency of renewal of Anti-SLAPP Regulations in Indonesian environmental law to be able to realize the protection of society participation in environmental protection and management.
Implikasi Teori Hukum Feminis terhadap Interpretasi dan Penerapan Hukum dalam Kasus-Kasus Kekerasan Berbasis Gender Susanto, Joko; Utari, Indah Sri; Mursyid, Ali Masyhar
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.215

Abstract

Dari perspektif sejarah, kekerasan merupakan salah satu masalah sosial yang paling lama bertahan, mungkin bahkan lebih tua daripada peradaban manusia. Ini mengherankan karena manusia pada dasarnya adalah makhluk homo homini lupus, yang merujuk pada pemikiran filsuf kenamaan Aristoteles, bahwa manusia bisa menjadi serigala bagi orang lain dan bisa menjadi "kanibal" dalam arti bahwa mereka dapat melakukan kekerasan terhadap sesamanya dalam situasi tertentu, baik dalam bentuk fisik atau verbal. Kekerasan berbasis gender adalah salah satu jenis kekerasan yang telah menjadi masalah besar selama bertahun-tahun. Fenomena ini merupakan masalah global yang masih menjadi subjek diskusi di berbagai forum di dalam negeri, regional, dan internasional. Kekerasan berbasis gender tidak hanya terjadi pada kaum perempuan; itu juga dapat terjadi pada laki-laki atau kelompok lain seperti laki-laki, atau kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Namun, data menunjukkan bahwa lebih sering terjadi pada kaum perempuan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memahami dan mempelajari konsekuensi serta penerapan hukum atas kasus kekerasan berbasis gender dari perspektif teori hukum feminis, juga dikenal sebagai teori hukum feminis. Teori ini menyatakan bahwa karena perspektif laki-laki adalah dasar hukum, aturan saat ini masih dianggap sebagai hasil dari patriarki. Dalam bahasan artikel ini, metode hukum normatif digunakan, yaitu ulasan literatur. Oleh karena itu, diharapkan adanya konsekuensi hukum yang mendukung gagasan hukum feminis yang tidak terbatas pada negara tertentu.
Kajian Hukum Pidana Dalam Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya Pratiwi, Luh Prabha; Masyhar, Ali; Wulandari, Cahya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah sampah kini tetap jadi problema yang sukar diselesaikan, disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat perlunya jaga  kebersihan lingkungan, dengan tak buang sampah selain ke dalam tong sampah. Penyelesaian hukum untuk warga sembarangan buang sampah di jalan tak sama di tiap wilayah. Peraturan ini menyiratkan kewenangan kepada pemerintah setempat guna menentukan hukuman unutk orang yang buang sampah sembarangan. Untuk  kasus membuang sampah sembarangan, tampaknya lebih cenderung menggunakan teori relatif, yang mana hukuman digunakan untuk mengoreksi pelaku sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Kini sistem hukum pidana  Indonesia  cenderung mengikuti pandangan  teori  relatif. Tapi pada praktiknya bermunculan masalah serta   perdebatan, sehingga  telah waktunya dilakukannya refleksi  guna menemukan ide baru berkaitan dengan  teori hukum pidana Indonesia.
Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Dyajeng Ayu Musdalifah; Ali Masyhar; Cahya Wulandari
JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): April: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/jispendiora.v4i1.2485

Abstract

The principle of legality is a fundamental concept in criminal law that ensures legal certainty by stipulating that an act can only be punished if it has been clearly regulated by law prior to its commission and is not applied retroactively. This principle protects individuals from arbitrary actions by law enforcement and serves as the main foundation for criminal law enforcement. However, its application must be balanced with attention to substantive justice through interpretations that are responsive to the social and cultural context of society. Thus, the principle of legality not only guarantees legal certainty but also allows room for balanced and dynamic justice, functioning as a bridge between legal certainty and justice within the criminal justice system.
Legal Politics in the Draft Criminal Procedure Code (KUHAP) in Indonesia Hudha Bagus Setyadi; Ali Masyhar
Journal of Literature Review Vol. 1 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/320mhd19

Abstract

This article examines the legal politics embedded in the draft of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). The current KUHAP, enacted in 1981, is considered inadequate in addressing the challenges posed by technological advancements, changes in the constitutional system, and increasingly complex social and legal dynamics. The new KUHAP draft aims to provide clearer legal certainty, strengthen human rights protection, and align with international conventions ratified by Indonesia. Through literature review and document analysis, this study reveals that the KUHAP draft represents a manifestation of legal politics striving to balance effective law enforcement with human rights protection. The draft emphasizes the principles of legality and presumption of innocence, introduces stricter supervisory mechanisms, and offers special protection for vulnerable groups alongside recognition of electronic evidence. Despite significant progress, the draft faces challenges such as potential abuse of authority, inter-agency conflicts, and resource readiness. Recommendations include harmonizing authorities, strengthening supervision, enhancing human resource capacity, and encouraging public participation in evaluation and refinement. This article contributes significantly to understanding the legal politics shaping criminal procedure reform in Indonesia.
Balancing Principles of Legality in Teaching Legal Studies Ali Masyhar
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 1 No. 3 (2019): September
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v1i3.36353

Abstract

The principle of legality is a fundamental doctrine in criminal law. At the time of its emergence, it served as an oasis amid widespread uncertainty, when the law was considered the property of the king. Individuals had no means of knowing whether their actions were lawful, as everything depended on the monarch’s subjective judgment. With the adoption of the legality principle, this absolute power was removed. The authority to determine guilt was transferred to the judiciary, and even judges were constrained to apply legal provisions strictly, without expansion or reduction. Whether an act constituted a crime became a matter defined explicitly by written law. Consequently, no conduct could be punished if it was not formally stipulated as a criminal offense. However, this principle also has significant limitations. Acts that are socially harmful but not codified—such as those rooted in customary norms—cannot be subjected to criminal sanctions. This represents a major weakness of the legality principle. When applied rigidly, another drawback may arise: individuals may be easily criminalized for merely fulfilling the elements of a written offense, even when, in sociological terms, their actions do not cause actual harm or legal injury, either materially or immaterially.
Preventing Religious Radicalism in Indonesian Society (Case of Gunungpati Subdistrict, Semarang City) Ali Masyhar; Eram Tunggul Pawenang; Wahyudi Wahyudi; Nadela Justicea; Syatriawan Lagura; Juniza Indah Setiawati
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 4 No. 4 (2022): Contemporary Issues on Law, Governance, and Regulations
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v4i4.36561

Abstract

Acts of terror invariably commence with the cultivation of radicalism, making it imperative to implement preventive measures to curtail the proliferation of these extremist ideologies. Particularly noteworthy is the rise of social radicalism, which requires vigilant attention. The recent uptick in religious radicalism further underscores the urgency of fostering a preventive mindset. The objective of this initiative is to instill a preventive attitude among the residents of Gunungpati District in Semarang City, countering the influences of both terrorism and radicalism. Simultaneously, it seeks to offer valuable insights to the government, outlining necessary actions to provide legal protection for the people of Gunungpati District against religious sects associated with terrorism and radicalism. In collaboration with the Ats-Tsaqofah Semarang Foundation, an institution dedicated to community empowerment, particularly in the realm of religious morality development, this activity employs a combination of lecture, dialogue, and focused discussion methods. The utilization of the brainstorming method from the audience further enhances the initiative, extracting their initial knowledge about terrorism and radicalism. The anticipated outcome of this collaborative effort is the cultivation of preventive attitudes within society, acting as a counterforce against the infiltration of radical ideologies. By leveraging educational and community-based strategies, the initiative aims to equip individuals with the awareness and resilience needed to resist the allure of radicalism, thereby contributing to the overall security and well-being of the Gunungpati community.
DYNAMICS OF THE PENITENTIARY SYSTEM, TRANSPARENT AND ACCOUNTABLE HANDLING OF CRIMINAL CASES IN CRIMINAL EXECUTION LAW IN SOUTHEAST ASIA: CONVERGENCE AND DIVERGENCE OF INTERNATIONAL PERSPECTIVES Widyawati, Anis; Adhari, Ade; Masyhar, Ali; Deo Syahputra, Bearlly; Purnomo, Didik
Indonesia Law Review Vol. 15, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the dynamics of the penitentiary system transparent, and accountable criminal case handling in criminal execution law in Southeast Asia, focusing on the convergence and divergence of international perspectives. These countries have diverse approaches to the penitentiary system and criminal law enforcement, including in terms of the implementation of the death penalty and the treatment of prisoners. Some countries, such as Singapore and Malaysia, maintain strict death penalty practices, which often contradict international human rights standards, while others such as the Philippines show inconsistencies in implementing criminal execution laws. This research also examines the three main stages in the enforcement of the penitentiary system, namely the formulation stage, the application stage and the execution stage, which vary across Southeast Asian countries. Historical, political and cultural factors contribute to these variations, affecting the conformity of national legal systems with transparent and accountable international criminal law. In addition, this study highlights the importance of transparency and accountability in criminal case handling, as well as the role of rehabilitation in the penitentiary system, as an effort to align with international standards, especially regarding the treatment of death row prisoners. Understanding these dynamics is expected to provide insight into the differences and similarities in criminal execution laws in Southeast Asia as well as efforts towards better integration with international perspectives on human rights and criminal executions.
Progressionism Restorative Justice Policies in Achieving Rehabilitative Criminal Justice Muhtar Hadi Wibowo; Ali Masyhar; Anis Widyawati
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol. 9 No. 1 (2024): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v9i1.36420

Abstract

This study aims to deeply examine and analyze ideal restorative justice policies, focusing on actualizing rehabilitative criminal law enforcement. By directly observing law in action, it explores how these policies are implemented and their impact, providing insights into effective, humane approaches within the criminal justice system.The main problems are how are the progressivism of restorative justice policy works in actualizing criminal enforcement that is rehabilitative?. Research method is Socio Legal, which is done by studying secondary data and conducting interviews. After that, the collected data is analyzed through a qualitative way. The urgency of this study lies in the frequent use of restorative justice policies for prosecuting criminal offenders. Through comprehensive, recent socio-legal research, this study examines the ideal implementation of restorative justice to achieve rehabilitative criminal law enforcement. Findings indicate that restorative justice should enable law enforcers to use penal codes as rehabilitative tools. The study concludes that restorative justice policies should include compensation requirements proportionate to the perpetrator's crime, ensuring a balanced and effective rehabilitative approach within the legal framework.
Co-Authors Abidah, Shofriya Qonitatin Abu, Roziya Achmad Cholidin Ade Adhari Adymas Hikal Fikri, Muhammad Afifah, Bayyinatun Aflah, Muhammad Hilmi Naufal Ahadi, Nugroho Ahmad Gelora Mahardika Ali Murtadho Allamah, Gita Nuzula Amira, Btari Anis Widyawati Anis Widyawati Aprila Niravita Aprila Niravita, Aprila Ariyad, Fikri ASYAFFA RIDZQI AMANDHA Avilla Deva Aryanda Avilla Deva Aryanda Baehaqi Bagus Hendradi Kusuma Bahriyah, Amalina Zukhrufatul Bin Hassan, Muhammad Sayuti Btari Amira Cahya Wulandari Chhachhar, Varun Cipta, Rachmadan Eka Damanik, Yeriko Anugrah Pratama Deo Renaldi Saputra Deo Syahputra, Bearlly Dewi Sulistianingsih Diandra Preludio Ramada Didik Purnomo, Didik Dwi Cahyaningdyah Dyajeng Ayu Musdalifah Dyajeng Ayu Musdalifah Edi Waluyo Eko Handoyo Emovwodo, Silaas Oghenemaro Eram Tunggul Pawenang Eram Tunggul Pawenang Fahreshi Arya Pinthaka Fahrur Rozi Febriyanti, Diyah Anggun Fernando, Zico Junius Fikri, Muhammad Adymas Hikal Fikriyah, Amalina Fuad, Adib Nor Ginta Amelia Cahya Ginta Amelia Cahya Harmoko, Fendi Setyo Hidayatuzzakia, Hana Hudha Bagus Setyadi Idris, Siti Hafsyah Ilahi, M. Ridho Indah Sri Utari Indung Wijayanto Irma Yuliawati, Irma JOKO SUSANTO Joko Widodo Juniza Indah Setiawati Justicea, Nadela Justika Hairani Kamaludin Kamaludin Kusuma, Bagus Hendradi Lagura, Syatriawan Laskarwati, Batari Maharani, Ferra Tiara Mardana Rifta Oktaviana Martitah Maskur, M. Azil Masrukhi Masrukhi Muhammad Azil Maskur Muhammad Azil Maskur Muhammad Azil Maskur Muhammad Azil Maskur Muhammad Haidar Ghoni Muhammad Saifullah Muhammad Wahyu Alfakar Muhtar Hadi Wibowo Mursidah, Siti Nadela Justicea Naelufar, Rizqan Ngboawaji Daniel Nte Ningsih, Ayup Suran Nitha, Fitha Ayun Lutvia Novice Afnan El Fikry Obe, Redentor G A Paramitha Aulia Putri Nandira Paudel , Dolendra Pratiwi, Luh Prabha Primerta Putri Hapsari Puji Astuti Putri Balqis Nuril Hakim Rachmadan Eka Cipta Rahman, Aisha Nur Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rajib, Rayi Kharisma Ramadhani, Arief Ramli, Asmarani Rasdi Rasdi, Rasdi Ratih Damayanti Ratih Damayanti Ridwan Arifin Ridwan Arifin Ridwan Arifin Rodiyah Rodiyah - Rohadhatul Aisy Ryadi, Arief Sabri, Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Salsabila, Arini Saman, Moh Sebastian, Naufal Sergi Fernandez Alejandro Setiawati, Juniza Indah Shidqon Prabowo, Muchammad Solihah, Emi Nugraheni Sonny Saptoajie Wicaksono Subhra Sanyal Sudibya, Dafa Pranaja Sarwahita Sugiyarta Stanislaus, Sugiyarta Suhadi Suhadi Suhadi Sukamto Sukamto Suwandoko Syatriawan Lagura Tamba, Arni Ranita Triandani, Salsabila Trias Saputra Ubaidillah Kamal Ulya, Laila Listiana Usman Usman Wahid Anshori Wahyudi Wahyudi Wahyudi Wahyudi Wardhani, Harumsari Puspa Waspiah - Wedhatami, Bayangsari Wibowo, Muhtar Hadi Widodo, Mulyo Widodo, Mulyo Wilson, Jack Andrew Winanta, Rizza Arge Winarsih Winarsih Windiahsari, Windiahsari Zjubaidi, Falikha Ardiyani zulfa Sakhiyya