Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Historis : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Jurnal Artefak International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal PRIMED:Primary Education Journal atau Jurnal Ke-SD An Riwayat: Educational Journal of History and Humanities SAJARATUN : Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah Edu Aksara : Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
Karolus Charlaes Bego
Universitas Flores
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Perspektif Hukum Administrasi Negara: Legal Review of Abuse of Authority by Public Officials from the Perspective of State Administrative Law Karolus Charlaes Bego; M. Aslam Fadli; Irman Putra; Arief Fahmi Lubis; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6194

Abstract

Penyalahgunaan wewenang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga etika dan moral dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik adalah pelanggaran serius yang harus ditangani dengan tegas. Tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip hukum yang mendasari tata kelola pemerintahan yang baik. Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai tindakan seorang pejabat publik yang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, sehingga merugikan kepentingan publik. Penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan teori yang relevan sangat penting untuk mencegah dan menindaklanjuti tindakan tersebut. Upaya preventif dan penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dapat berakibat pada sejumlah konsekuensi hukum, yang antara lain tindakan Administratif semisal pemecatan atau pencopotan dari jabatannya, tuntutan secara Pidana, melakukan ganti rugi dan juga pengawasan serta audit, dan juga pemberian sanksi disiplin.
Tindak Pidana Cybercrime: Tantangan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan di Dunia Maya (Desember 2024): Cybercrime: Criminal Law Challenges in Tackling Cybercrime (December 2024) Karolus Charlaes Bego; Fajar Rahmat Aziz; Riadi Asra Rahmad; Sunarto; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6740

Abstract

Cybercrime, atau yang lebih dikenal sebagai cybercrime, telah menjadi masalah yang semakin kompleks di seluruh dunia seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jaringan internet memungkinkan berbagai jenis kejahatan yang sebelumnya terbatas pada ruang fisik untuk dilakukan dengan mudah. Cybercrime mencakup berbagai jenis kejahatan, seperti peretasan, penipuan elektronik, penyebaran konten ilegal, dan kerusakan infrastruktur penting negara. Seringkali, sistem hukum pidana Indonesia saat ini tidak dapat mengikuti perkembangan cepat teknologi ini. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menyelidiki tantangan hukum pidana yang dihadapi Indonesia dalam menangani kejahatan di dunia maya dan menawarkan solusi untuk meningkatkan kemampuan penanggulangan kejahatan di dunia maya.
Tinjauan Konstitusionalitas dan Efektivitas Undang-Undang Desa dalam Mewujudkan Otonomi Desa : Review of the Constitutionality and Effectiveness of the Village Law in Realizing Village Autonomy Karolus Charlaes Bego; Sri Hartati; Rubiyanto; Yasminingrum; Jusuf Luturmas
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 4: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i4.7260

Abstract

Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) dirancang untuk memperkuat otonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan memberikan kewenangan lebih dalam pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu elemen utama UU ini adalah penyaluran Dana Desa yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di desa. Namun, pelaksanaan UU ini menghadapi berbagai tantangan terkait dengan konstitusionalitas, seperti apakah pemberian kewenangan luas kepada desa bertentangan dengan prinsip desentralisasi dalam UUD 1945, serta seberapa efektif pengelolaan Dana Desa. Banyak desa yang menghadapi kesulitan dalam mengelola dana secara maksimal akibat keterbatasan kapasitas aparat desa, kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang ada, serta ketimpangan antar desa. Selain itu, kurangnya pengawasan dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa menjadi hambatan dalam mencapai tujuan UU Desa. Artikel ini mengkaji tantangan hukum, implementasi kebijakan, dan dampak pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi guna perbaikan kebijakan desa di masa mendatang.
Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Jabatan Publik: Studi Perbandingan Antara Kuhp Dan Uu Tipikor: The Crime of Gratification in Public Office: A Comparative Study Between the Criminal Code and the Corruption Law Karolus Charlaes Bego; Johari; Yudi Krismen; Zulkarnain S; Muchamad Taufiq
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8429

Abstract

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan erat dengan praktik korupsi di Indonesia. Dalam hukum nasional, gratifikasi dimaknai sebagai pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pejabat atau penyelenggara negara, baik berupa uang, barang, fasilitas, maupun bentuk keuntungan lain yang berhubungan dengan jabatannya. Penelitian ini membandingkan pengaturan gratifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor, khususnya Pasal 12B dan 12C, menetapkan bahwa gratifikasi dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban penerimanya, kecuali apabila dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari. Sebaliknya, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur delik gratifikasi dalam sistem kodifikasi nasional, namun tidak menyediakan mekanisme pelaporan khusus yang dapat memberi perlindungan hukum bagi penerima. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, tulisan ini mengulas perbedaan substansi antara kedua regulasi tersebut dari segi perumusan, sanksi, hingga penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian. Hasil kajian menegaskan bahwa meskipun KUHP telah memperluas cakupan tindak pidana korupsi, UU Tipikor tetap lebih komprehensif dalam aspek pencegahan maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih norma dalam praktik hukum di Indonesia.
Analisis Hukum Perdata Terhadap Klausula Baku Dalam Kontrak Jasa Pinjaman Online (Fintech Lending): Civil Law Analysis of Standard Clauses in Online Loan Service Contracts (Fintech Lending) Sumirahayu Sulaiman; Karolus Charlaes Bego; Dora Tiara; Dita Pratama; Kiki Yulinda
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 9: September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i10.8671

Abstract

Perkembangan teknologi keuangan (financial technology/fintech) khususnya pada layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi (fintech lending) memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun, kemajuan tersebut juga memunculkan persoalan hukum perdata yang cukup signifikan, terutama terkait penggunaan klausula baku dalam kontrak elektronik antara penyelenggara dan konsumen. Klausula baku umumnya disusun sepihak oleh penyelenggara tanpa memberi ruang negosiasi bagi peminjam. Dalam praktiknya, klausula tersebut sering memuat syarat-syarat yang memberatkan, seperti klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen atau membatasi hak-hak mereka. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar dan berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam hukum perjanjian. Kajian ini berupaya menganalisis kedudukan klausula baku dalam perspektif hukum perdata Indonesia dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara asas kebebasan berkontrak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berkontrak tetap menjadi dasar dalam pembentukan perjanjian, klausula baku yang merugikan konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, penyelenggara fintech dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK jika terbukti melanggar prinsip transparansi dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pengawasan, serta peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan hubungan hukum yang seimbang dan berkeadilan di era digital.
PERAN ATALAKI (LEMBAGA ADAT) TERHADAP TARIAN MURE SEBAGAI WUJUD MENJAGA KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DALAM WILAYAH HUKUM ADAT NGGELA DESA NGGELA KABUPATEN ENDE” Charlaes Bego, Karolus
Jurnal Edu Aksara Vol 3 No 1 (2024): Edu Aksara: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
Publisher : CV. Global Aksara Pers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13336691

Abstract

Seni tari merupakan budaya bangsa, suatu bentuk refleksi dari siklus kehidupan bangsa yang telah lama ada. Peran Atalaki (Lembaga Adat)Terhadap Tarian Mure Sebagai Wujud Menjaga Ketahanan Sosial Budaya dalam Wilayah Hukum Adat Nggela sangat diperlukan. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam menjaga dan melestarikan budaya sebagai warisan leluhur, Atalaki (Lembaga Adat) semakin pudar kepedulian terhadap tarian Mure, hal ini tercipta karena pihak Atalaki (Lembaga Adat) tidak mampu menjalankan perannya sebagai pihak yang Memegang Amanah, pihak yang Memberi Teladan, dan sebagai pihak yang Bertanggung Jawab atas eksistensi Tarian Mure dalam wilayah hukum adat Nggela. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, yaitu: 1) Pemahaman tentang tarian Mure oleh Atalaki (Lembaga Adat) sangat minim; 2) Semakin maraknya budaya asing merambah masuk dalam kehidupan masyarakat adat Nggela, 3)Tidak adanya Peraturan dan sanksi yang tegas dari Atalaki (Lembaga Adat) yang melarang (Pire)/membatasi budaya asing masuk di dalam masyarakat adat Nggela; 4) tidak adanya keteladanan dari para Atalaki (Lembaga Adat); 5) Kurang adanya kemauan dari masyarakat dalam wilayah hukum adat Nggela khususnya generasi muda untuk menari tarian Mure,6) Mudahnya mengakses informasi melalui media masa. Upaya yang dilakukan yakni meningkatkan peran Atalaki (Lembaga Adat)yaitu: 1) Atalaki (Lembaga Adat); 2) Atalaki (Lembaga Adat) ; 3) Atalaki (Lembaga Adat); 4) Atalaki (Lembaga Adat), yang berimplikasi pada ketahanan sosial budaya di dalam wilayah hukum adat Nggela.
Kewajiban Hukum Tenaga Medis dalam Penanganan Massa Aksi Demo Korban Kekerasan: Legal Obligations of Medical Personnel in Handling Mass Demonstrations Victims of Violence Christina Bagenda; Karolus Charlaes Bego; Anna Veronica Pont; Arif Paria Musta; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 10: Oktober 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i10.8945

Abstract

Tenaga medis memiliki tanggung jawab hukum dan moral yang sangat penting dalam memberikan pertolongan kepada korban kekerasan, termasuk dalam situasi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan bentrokan antara aparat keamanan dan masyarakat sipil. Kewajiban ini tidak hanya bersumber dari prinsip kemanusiaan, tetapi juga dari ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam konteks aksi demonstrasi, tenaga medis dituntut untuk bersikap profesional, netral, dan berpegang pada kode etik kedokteran serta prinsip hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, berbagai hambatan sering kali muncul, seperti intimidasi terhadap tenaga medis, keterbatasan fasilitas, serta dilema etika ketika harus memberikan pertolongan di tengah situasi yang penuh tekanan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum tenaga medis dalam penanganan korban kekerasan pada aksi massa melalui pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji hubungan antara norma hukum, prinsip etik profesi, dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Kajian ini menyoroti pentingnya jaminan negara terhadap kebebasan dan keamanan tenaga medis dalam melaksanakan tugasnya tanpa intervensi politik maupun tekanan institusional. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab hukum tenaga medis sebagai bagian dari sistem penegakan hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia.
DINAMIKA MASYARAKAT NELAYAN GURITA DI KAMPUNG ARUBARA KELURAHAN TETANDARA KECAMATAN ENDE SELATAN KABUPATEN ENDE Hanafiah, Azizah; Kusi, Josef; Bego, Karolus Charlaes
Sajaratun : Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah Vol 7 No 1 (2022): Sajaratun : Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Flores

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37478/sajaratun.v7i1.1957

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Dinamika Masyarakat Nelayan Gurita di Kampung Arubara Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dinamika Masyarakat Nelayan Gurita di Kampung Arubara Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah Reduksi Data, Pengumpulan Data, Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat tangkap gurita oleh masyarakat arubara mengalami perkembangan sesuai kemajuan jaman. Pada masa yang lalu nelayan gurita menggunakan anak panah dan ganco. Seiring perkembangan waktu masyarakat membuat alat tangkap gurita berupa pocong atau menggunakan beberapa alat tangkap menggunakan kain berupa gurita tiruan untuk menjadi umpan gurita. Alat tangkap berupa kain oleh komunitas gurita sering disebut pocong-pocong.
IDENTIFIKASI KATEGORI MAKANAN TABU PADA KAUM PEREMPUAN SUKU WALING (ANALISIS ETNOGRAFIS DI DESA DESA NGAMPANG MAS KECAMATAN BORONG KABUPATEN MANGGARAI TIMUR) Sanung, Vilomena; Ola Kenoba, Marianus; Charlaes Bego, Karolus
Sajaratun : Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah Vol 7 No 2 (2022): Sajaratun : Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Flores

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37478/sajaratun.v7i2.2427

Abstract

Permasalahan pokok yang diajukan dalam penelitian ini adalah:Apa saja jenis makanan yang ditabukan bagi kaum perempuan suku Waling?. Tujuan Penelitian ini yakni untuk mengetahui jenis makanan yang ditabukan bagi kaum perempuan suku Waling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupaobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data, reduksi data (data reduction), pemaparan data (display data) dan penarikan kesimpulan. Temuan penting penelitian lapangan menunjukan bahwa masyarakat suku Waling memiliki sistem keyakinan adat yang berasal dari para leluhur. Sistem keyakinan ini diwariskan secara turun-temutun.Salah satu sistem keyakinan yang diwariskan itu berupa pantangan makanan yang wajib dijalankan oleh kaum perempuan suku Waling. Secara umum dalam sistem adat istiadat orang Manggarai,hang helang tidak boleh dimakan oleh kaum perempuan.Jika kaum perempuan suku Waling makan makanan sesajian yang harusnya dikhususkan bagi arwah nenek-moyang, maka diyakini akan terjadi sesuatu yang buruk. Misalnya, apabila kaum perempuan suku Waling makan makanan yang ditabukan bagi mereka, maka subyek bersangkutan bisa menjadi orang yang tidak bisa berbicara atau bisu.
PROBLEMATIKA PERKAWINAN USIA DINI (STUDI KASUS DI DESA NGGESA BIRI KECAMATAN DETUKELI KABUPATEN ENDE) Badhi, Maria Katarina; Kusi, Josef; Bego, Karolus Charlaes
Sajaratun : Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah Vol 8 No 1 (2023): Sajaratun : Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Flores

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37478/sajaratun.v8i1.2892

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1). Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya problematika Perkawinan Usia Dini. 2). Bagaimana tanggapan orang tua, adat, lembaga, dan masyarakat terkait venomena Perkawinan Usia Dini. 3). Bagaimana upaya gereja dalam mengatasi perkawinan usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya problematika perkawinan usia dini. 2). Untuk mengetahui tanggapan orang tua, adat, lembaga, dan masyarakat terkait venomena perkawinan usia dini. 3). Mampu mengetahui upaya gereja dalam mengatasi perkawinan usia dini. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskrriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang dipercaya untuk memberikan informasi dalam mendukung proses penelitian yakni pemerintah desa Nggesa Biri serta Masyarakat Desa Nggesa Biri. pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. teknik analisas data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, analisas data, pemaparan data, penarikan kesimpulan. hasil penelitian menunjukan bahwa pendorong terjadinya perkawinan pada usia dini di Desa Nggesa Biri adalah 1.)faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor pergaulan dan faktor kemauan diri sendiri. 2.) Perkawinan usia dini menurut orang tua, perkawinan usia dini belum cukup umur tidaklah baik tidak ada keharmonisan dalam berrumah tangga, terjadi keributan, masalah ekonomi, dan perselingkuhan. 3). Gereja tidak melarang para remaja untuk menikah pada usia muda tetapi pada umumnya mereka harus terlebih dahulu memintah nasehat dan persetujuan dari orang tua, selain karena rasa hormat, juga karena nasehat mereka akan sangat berguna dan dibutuhkan untuk memasuki dunia hidup berkeluarga.
Co-Authors Agustina Mei Agustinus F. Paskalino Dadi Anita Anita Anna Veronica Pont Arief Fahmi Lubis Arif Paria Musta Badhi, Maria Katarina Bhara, Agustinus Bonaventura R. Seto Se Christina Bagenda Diana Pujiningsih Dita Pratama Dora Tiara Edy Sony Fajar Rahmat Aziz Fransiskus Xaverius Rema Getah Ester Hayatulah Hamzah Mardiansyah Hanafiah, Azizah Heri Budianto Imalah IRMAN PUTRA Johari Josef Kusi Jusuf Luturmas lely Suryani M. Aslam Fadli Maria Goretty Djandon Minu, Theresia Muchamad Taufiq Muhammad Umar Kelibia Nong Hoban Nopiana Mozin Ola Kenoba, Marianus Pati, Yulius Priatma, Alan Rusli Riadi Asra Rahmad Roe, Yosef Tomi RR. Ella Evrita Hestiandari Sanung, Vilomena Sri Hartati Stefanus H. Gusti Ma Sumbiwasa, Damianus Rikardo Sumirahayu Sulaiman SUNARTO Supriadi, Bambang Virgilius Bate Lina Yasminingrum Yohanes Pande Yudi Krismen Zulkarnain S