Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.445
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Historis : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Jurnal Artefak International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal PRIMED:Primary Education Journal atau Jurnal Ke-SD An Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Riwayat: Educational Journal of History and Humanities SAJARATUN : Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah Edu Aksara : Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
Karolus Charlaes Bego
Universitas Flores
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
IDENTIFIKASI KATEGORI MAKANAN TABU PADA KAUM PEREMPUAN SUKU WALING (ANALISIS ETNOGRAFIS DI DESA DESA NGAMPANG MAS KECAMATAN BORONG KABUPATEN MANGGARAI TIMUR) Sanung, Vilomena; Ola Kenoba, Marianus; Charlaes Bego, Karolus
Sajaratun : Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah Vol 7 No 2 (2022): Sajaratun : Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Flores

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37478/sajaratun.v7i2.2427

Abstract

Permasalahan pokok yang diajukan dalam penelitian ini adalah:Apa saja jenis makanan yang ditabukan bagi kaum perempuan suku Waling?. Tujuan Penelitian ini yakni untuk mengetahui jenis makanan yang ditabukan bagi kaum perempuan suku Waling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupaobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data, reduksi data (data reduction), pemaparan data (display data) dan penarikan kesimpulan. Temuan penting penelitian lapangan menunjukan bahwa masyarakat suku Waling memiliki sistem keyakinan adat yang berasal dari para leluhur. Sistem keyakinan ini diwariskan secara turun-temutun.Salah satu sistem keyakinan yang diwariskan itu berupa pantangan makanan yang wajib dijalankan oleh kaum perempuan suku Waling. Secara umum dalam sistem adat istiadat orang Manggarai,hang helang tidak boleh dimakan oleh kaum perempuan.Jika kaum perempuan suku Waling makan makanan sesajian yang harusnya dikhususkan bagi arwah nenek-moyang, maka diyakini akan terjadi sesuatu yang buruk. Misalnya, apabila kaum perempuan suku Waling makan makanan yang ditabukan bagi mereka, maka subyek bersangkutan bisa menjadi orang yang tidak bisa berbicara atau bisu.
PROBLEMATIKA PERKAWINAN USIA DINI (STUDI KASUS DI DESA NGGESA BIRI KECAMATAN DETUKELI KABUPATEN ENDE) Badhi, Maria Katarina; Kusi, Josef; Bego, Karolus Charlaes
Sajaratun : Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah Vol 8 No 1 (2023): Sajaratun : Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Flores

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37478/sajaratun.v8i1.2892

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1). Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya problematika Perkawinan Usia Dini. 2). Bagaimana tanggapan orang tua, adat, lembaga, dan masyarakat terkait venomena Perkawinan Usia Dini. 3). Bagaimana upaya gereja dalam mengatasi perkawinan usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya problematika perkawinan usia dini. 2). Untuk mengetahui tanggapan orang tua, adat, lembaga, dan masyarakat terkait venomena perkawinan usia dini. 3). Mampu mengetahui upaya gereja dalam mengatasi perkawinan usia dini. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskrriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang dipercaya untuk memberikan informasi dalam mendukung proses penelitian yakni pemerintah desa Nggesa Biri serta Masyarakat Desa Nggesa Biri. pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. teknik analisas data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, analisas data, pemaparan data, penarikan kesimpulan. hasil penelitian menunjukan bahwa pendorong terjadinya perkawinan pada usia dini di Desa Nggesa Biri adalah 1.)faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor pergaulan dan faktor kemauan diri sendiri. 2.) Perkawinan usia dini menurut orang tua, perkawinan usia dini belum cukup umur tidaklah baik tidak ada keharmonisan dalam berrumah tangga, terjadi keributan, masalah ekonomi, dan perselingkuhan. 3). Gereja tidak melarang para remaja untuk menikah pada usia muda tetapi pada umumnya mereka harus terlebih dahulu memintah nasehat dan persetujuan dari orang tua, selain karena rasa hormat, juga karena nasehat mereka akan sangat berguna dan dibutuhkan untuk memasuki dunia hidup berkeluarga.
RITUAL ADAT MBAMA DI DESA WOLOSOKO KECAMATAN WOLOWARU KABUPATEN ENDE Priatma, Alan Rusli; Anita, Anita; Bego, Karolus Charlaes
Sajaratun : Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah Vol 8 No 2 (2023): Sajaratun: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Flores

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37478/sajaratun.v8i2.3627

Abstract

Abstrak Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Proses Berlangsungnya Ritual Adat Mbama? 2) Apa Fungsi Ritual Adat Mbama? 3) Apa Makna Dari Ritual Adat Mbama. Penelitian Ini Bertujuan Untuk :1) Untuk Mengetahui Peroses Berlangsungnya Ritual Adat Mbama ? 2) Untuk Mengetahui Fungsi Dari Ritual Adat Mbama ? 3) Untuk Mengetahui Makna Dari Ritual Adat Mbama?Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Teknik Instrumen Pengumpulan Data yang digunakan yaitu 1) Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi 2)Teknik analis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1 ) Reduksi Data ? 2) Penyajian Data? 3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa: Persiapan untuk menyukseskan sebuah Ritual adat mbama sangat penting karena jika dipersipakan dengan baik sesuai dengan tata cara yang diwariskan oleh leluhur, maka ritual tersebut akan berjalan dengan baik dan apa yang dimohonkan akan diterima. Pada tahap persiapan telah disebutkan bahwa proses berlangsungnya ritual adat Mbama setelah upacara Ka Are Sewa Jala baru dimulai memasak nasi untuk Mbama. Ritual Ka Are Sewa Jala itu, khusus dilakukan oleh Mosalaki bertujuan untuk memohon para leluhur agar mereka menghalangi datangnya roh-roh penggangu, sehingga kegiatan Mbama akan berlangsung aman, nyaman, dan meriah.Fungsi ritual adat Mbama merupakan pelaksanaan upacara adat berkaitan dengan pemujaan kepada para leluhur, roh atau nenek moyang untuk meminta hasil panen yang diperoleh lebih berlimpah.Fungsi upacara adat Mbama mampu membangkitkan emosi keagamaan, menciptakan rasa aman serta mempersatukan masyarakat dalam satu rumpun kekeluargaan. Makna upacara adat Mbama usaha manusia untuk dapat berhubungan dengan arwah para leluhur, juga merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam atau lingkungan sekitar.
RITUAL PEMBERIAN NAMA ANAK (PI’I WAU’NG ) PADA KLAN TENU DI DESA LANAMAI KECAMATAN RIUNG BARAT KABUPATEN NGADA Minu, Theresia; Djandon, Maria Gorety; Bego, Karolus Charlaes
Sajaratun : Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah Vol 6 No 1 (2021): Sajaratun : Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Flores

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37478/sajaratun.v6i1.3830

Abstract

Permasalahan yang diangakat dalam penelitian ini adalah:(1) Bagaimana proses pelaksanaan ritual pemberian nama anak ( Pi’i Wa’ung) pada klan Tenu di Desa Lanamai Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada, (2)Apa makna dari ritual Pemberian nama (pi’i wa’ung) Pada klan Tenu Di Desa Lanamai Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada. Untuk membahas masalah diatas peneliti mengunakan teori Interaksionisme Simbolik yang dikemukakan oleh George Simmle. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data-data berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari para narasumber serta perilaku yang diamati yang diarahkan pada latar beakang seutuhnya. Subyek penelitian, peneliti memilih enam orang informan yaitu empat orang tokoh masyarakat dan satu orang tokoh adat sebagai informan pendukung. Teknik pengumpulan data ini ada tiga yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data diantaranya: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Ritual pemberian nama anak masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat pada klan Tenu. (2) dari kalangan generasi mudah kurang peduli terhadap ritual pemberian nama anak. Aspirasi masyarakat Desa lanamai akhirnya mendapat sambutan baik dari pemerintah daerah Kabupaten Ngada. Hasil akhir studi ini menyimpulkan bahwa Desa Lanamai mengalami perkembangan antara lain dalam bidang sosial, dan bidang budaya
SEJARAH GEREJA KATOLIK ST. MARIA IMACULATA NDONA ( 2010-2020) Pati, Yulius; Roe, Yosef Tomi; Bego, Karolus Charlaes
Sajaratun : Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah Vol 6 No 1 (2021): Sajaratun : Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Flores

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37478/sajaratun.v6i1.3838

Abstract

Permasalahan pokok yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana sejarah berdiri gereja St. Maria Imaculata Ndona dan perkembangan gereja St. Maria Imaculata Ndona tahun 2010-2020. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui sejarah gereja St. Maria Imaculata Ndona dan perkembangan dari tahun 2010-2020. Penelitian yang dilakukan menggunakan teori gerak siklus sejarah, penggagas Ibnu Kaldun. Dalam penulisan karya ilmiah ini peneliti menggunakan metode sejarah (historical methods). Metode ini mencakup empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interprestasi dan historiografi. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan sumber primer berupa arsip paroki dan sekunder yaitu berupa buku, jurnal dokumentasi dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sejarah gereja Katolik St. Maria Imaculata Ndona berawal tepat pada tanggal 27 April 1914 pada saat Mgr. Petrus Noyen, SVD tiba di Ende. Ada berjuta harapan dari sang misionaris SVD ini saat tiba di kota Ende. Harapan tersebut yakni untuk bisa mendirikan pusat misi kepulauan Sunda Kecil dan sekaligus menjadi tempat Residen Prefek Apostolik. Pada tanggal 29 April 1914 sejak pagi hingga tengah hari Mgr. Petrus Noyen, SVD berkuda bersama Controleur Hens dan Gezaghebber Van Suchtelen mencari suatu tempat sebagai pusat misi kepulauan Sunda Kecil, hingga pada tahun 1915 dibangunlah stasi Ndona yang saat ini dikenal dengan Gereja St.Maria Imaculata Ndona.
Judicial Activism Of The Constitutional Court In Rulings On The Review Of Laws Karolus Charlaes Bego; Patawari; Arliyanda; Ricky Marpaung; Adeh Dwi Putra M
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) January 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v8i1.10029

Abstract

Judicial activism exercised by the Constitutional Court of Indonesia has become a prominent and contested phenomenon in the development of Indonesian constitutional law. This form of judicial behavior arises when the Court, in performing its authority to review statutes against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, goes beyond annulling legal provisions and adopts progressive constitutional interpretations that effectively generate new normative frameworks. Such practices have sparked scholarly debate regarding the limits of judicial authority within the constitutional system based on the separation of powers. On one hand, judicial activism is regarded as a legitimate constitutional mechanism to safeguard human rights and citizens’ constitutional entitlements, particularly in situations where the legislature fails to adequately address demands for justice. On the other hand, excessive judicial intervention is criticized for potentially exceeding the Court’s role as a negative legislator and for creating imbalances in the relationship among state institutions. This study aims to examine the concept of judicial activism within Indonesia’s constitutional framework, analyze the constitutional basis of the Constitutional Court’s authority in judicial review, and explore how judicial activism is reflected in several landmark and progressive Constitutional Court decisions. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case-based approaches. The data are obtained through an extensive review of legislation, legal doctrines, and relevant national legal journals. The findings indicate that judicial activism practiced by the Constitutional Court plays a crucial role in strengthening constitutional supremacy and enhancing the protection of citizens’ constitutional rights. Nevertheless, such judicial activism must be exercised with due restraint and proportionality in order to prevent judicial overreach that could undermine the principle of checks and balances in a democratic state governed by the rule of law.
The Death Ritual of Mosalaki PU'U (Leading Traditional Figure) form Respect to the Ancients of The Wolotopo Traditional Community Karolus Charlaes Bego
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 5, No 2 (2022): Agustus 2022, History, Learning Strategy, Economic History and Social Knowledge
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v5i2.27569

Abstract

The Indonesian people should be proud of the diverse cultures that we have. That pride must last forever, the Indonesian people must be good at taking care of their culture. Do not expect other people to love and admire our culture, therefore we ourselves must maintain and care for our culture. The implementation of the death ritual of Mosalaki Puu (Traditional Leader Leader) is a form of respect for the ancestors of the Wolotopo indigenous people, which has been inherited from generation to generation. The results of the study found that when Mosalaki Puu (Traditional Leader Leader) died, there were several rituals carried out, namely 1) beating the gong, 2) washing the corpse, 3) bending the corpse's legs and wearing oversized clothes, 4) honoring the corpse, 5) procession of the corpse towards grave pits, and 6) burial of bodies. The meaning contained in some of the rituals of death rituals.
Kriminalisasi Santet dalam KUHP Nasional: Analisis Yuridis dan Tantangan Pembuktian Karolus Charlaes Bego; Abd. Manab; Juhari Juhari; Bustomi Bustomi; Tumian Lian Daya Purba
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 5 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i5.8688

Abstract

Kriminalisasi santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menjadi salah satu isu hukum yang menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat Indonesia. Pengaturan mengenai santet dalam KUHP baru dipandang sebagai bentuk respons negara terhadap fenomena sosial yang masih berkembang, khususnya praktik yang berkaitan dengan klaim kemampuan gaib untuk mencelakai orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis kriminalisasi santet dalam KUHP Nasional serta mengkaji tantangan pembuktiannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan santet dalam KUHP Nasional tidak dimaksudkan untuk membuktikan keberadaan unsur gaib secara ilmiah, melainkan menitikberatkan pada perbuatan menawarkan jasa, mengaku memiliki kemampuan gaib, atau menimbulkan rasa takut dan keresahan di masyarakat. Dalam praktiknya, penerapan pasal santet menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek pembuktian karena hukum pidana modern mensyaratkan alat bukti yang objektif dan rasional. Selain itu, terdapat potensi multitafsir dan penyalahgunaan pasal yang dapat mengarah pada kriminalisasi terhadap budaya atau kepercayaan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang hati-hati dan profesional agar penerapan pasal santet tetap sejalan dengan asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
Perlindungan Hukum bagi Debitur Macet Kredit dan Mengalamai Perampasan di Jalan: Legal Protection for Debtors with Bad Credit and Experiencing Robbery on the Street Yohanes Pande; Karolus Charlaes Bego; Hamzah Mardiansyah; Stefanus H. Gusti Ma; Christina Bagenda
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 5: MEI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i5.5342

Abstract

Salah satu klausul penting dalam perjanjian kredit adalah terkait jaminan kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diketahui bahwa bank wajib mempunyai keyakinan bahwa debitur akan mengembalikan hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan tersebut didasarkan atas hasil analisa kreditur terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Terkait dengan jaminan kredit, agunan merupakan salah satu bentuk dari jaminan kebendaan. perlindungan hukum terhadap debitur apabila terjadi kredit macet, terutama terhadap debitur yang mengalami musibah sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar kredit, dapat teratasi dengan jalan Rescheduling, Reconditioning, Restructuring atau kombinasi ketiganya dan jalan yang terakhir yaitu Eksekusi. Artinya, perlindungan hukum terhadap debitur tetap dilakukan oleh kreditur sepanjang pihak debitur mempunyai itikad baik dan peristiwa yang menyebabkan terjadinya kredit macet tidak dilakukan secara sengaja oleh debitur. Dan pihak kreditur juga tidak boleh secara sepihak ingin merampas atau mengambil barang jaminan atau mengambil barang (kendaraan) yang beli secara kredit apabila pihak debitur mengalami macet kredit.
Pembulatan Harga dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam: Rounding Prices in Sale and Purchase Transactions from an Islamic Law Perspective Karolus Charlaes Bego; Hamzah Mardiansyah; Muhammad Umar Kelibia; Diana Pujiningsih; Imalah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i9.6034

Abstract

Pembulatan harga dalam transaksi jual beli merupakan praktik yang umum dilakukan untuk mempermudah proses pembayaran dan administrasi. Namun, dalam perspektif hukum Islam, pembulatan harga perlu dianalisis untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap gharar (ketidakpastian) serta riba (bunga). Artikel ini membahas konsep pembulatan harga dari sudut pandang hukum Islam dengan mengidentifikasi bagaimana praktik ini dapat mempengaruhi keadilan dalam transaksi. Melalui analisis terhadap prinsip-prinsip syariah dan praktik pembulatan harga yang umum, artikel ini memberikan panduan tentang bagaimana pembulatan harga dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan syariah. Penelitian ini menemukan bahwa pembulatan harga yang dilakukan secara adil dan dengan persetujuan kedua belah pihak dianggap sesuai dengan hukum Islam, asalkan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, pembulatan harga harus dilakukan dengan transparansi dan persetujuan bersama, serta dalam batas-batas yang wajar
Co-Authors Abd. Manab Adeh Dwi Putra M Agustinus F. Paskalino Dadi Anita Anita Anna Veronica Pont Arief Fahmi Lubis Arif Paria Musta Arliyanda Badhi, Maria Katarina Bhara, Agustinus Bonaventura R. Seto Se Bustomi Bustomi Christian Ade Wijaya Christina Bagenda Diana Pujiningsih Dita Pratama Dora Tiara Edy Sony Fajar Rahmat Aziz Fransiskus Xaverius Rema Getah Ester Hayatulah Halisma Amili Hamzah Mardiansyah Hamzah Mardiansyah Hanafiah, Azizah Heri Budianto Imalah Johari Josef Kusi Juhari Juhari Jusuf Luturmas Kastubi KIKI YULINDA lely Suryani M. Aslam Fadli Maria Goretty Djandon Marianus Ola Kenoba Mei, Agustina Minu, Theresia Muchamad Taufiq Muhammad Umar Kelibia Nong Hoban Nopiana Mozin Patawari Pati, Yulius Priatma, Alan Rusli Putra, Irman Riadi Asra Rahmad Ricky Marpaung Roe, Yosef Tomi Rubiyanto Sanung, Vilomena Sri Hartati Stefanus Hubertus Gusti Ma Sumbiwasa, Damianus Rikardo Sumirahayu Sulaiman Sunarto Supriadi, Bambang Tumian Lian Daya Purba Virgilius Bate Lina Yanto Irianto Yasminingrum Yohanes Pande Yudi Krismen Zulkarnain S