Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.21
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JAM Jurnal Kawistara : Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal Geografi Jurnal ASET (Akuntansi Riset) EKONOMIS : Journal of Economics and Business JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI International Journal of Educational Dynamics (IJEDS) Unes Law Review M A T H L I N E : Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) Jurnal Vokasi Jurnal Riset Akuntansi Politala Ilomata International Journal of Tax and Accounting IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan & Manajemen Syariah Agrimansion: Agribusiness Management & Extension INSPIREE: Indonesian Sport Innovation Review UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Journal of Tourism Economics and Policy International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) Prabayaksa: Journal of History Education Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia (JABEI) Jurnal Abdi Inovatif : Pengabdian kepada Masyarakat Economics, Business, Accounting & Society Review Accounting Information System, Taxes, and Auditing Journal (AISTA) IWJ : Inland Waterways Journal Entrepreneurship and Small Business Research SJEE (Scientific Journals of Economic Education) Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat (M-PKM) SAJARATUN : Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan Jurnal Kelautan dan Perikanan Indonesia ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Kawistara Smart Humanity: Jurnal Pengabdian Masyarakat JAPEPAM, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Zahara Zahara
Politeknik Negeri Padang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : UNES Journal of Swara Justisia

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM DENGAN RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA Sabri, Fadillah; Zahara, Zahara; Tasman, Tasman
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.293

Abstract

Perlindungan terhadap anak telah mendapatkan perhatian dunia internasional dalam Konvensi hak-hak anak (convention on the rights of the child) tahun 1989. Dalam peradilan pidana pada saat mulai berlakunya UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana anak yang menjadi korban tindak pidana belum mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana mendapat perlindungan dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. PP No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Yang Menjadi Tindak Pidana. permasalahan bagaimana perlindungan hukum dengan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Untuk menjawab permasalahan ini dilakukan penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa putusan pengadilan, literatur dan artikel dalam jurnal yang ada hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian bahwa perlindungan melalui restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi ini didapatkan dengan mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga ini hanya bersifat reaktif yang baru bereaksi setelah ada permohonan dan sebaiknya dilakukan secara proaktif. Lembaga ini menginventarisir anak yang menjadi korban serta memberikan restitusi kepada yang memenuhi syarat. Bentuk restitusi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Bentuk ini telah diterapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 327-Pid.Sus-2019-PN.Pdg tanggal 26 Agustus 2019 atas inisiatif Penuntut Umum telah berusaha menginventarisir kerugian anak korban tindak pidana sejumlah Rp 194.125.000,-. Eksekusi putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan karena terpidana tidak mampu membayar restitusi tersebut, tidak adanya pidana subside dan tidak adanya peraturan petunjuk pelaksananya.
ASPEK HUKUM TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA-SINGAPURA DALAM HUKUM INTERNASIONAL Magdariza, Magdariza; Najmi, Najmi; Zahara, Zahara
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.301

Abstract

Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian internasional yang dilakukan antar negara dan isinya berkaitan dengan ekstradisi terhadap tersangka atau pelaku kejahatan termasuk kejahatan ekonomi. Sebagai perjanjian internasional maka perjanjian ekstradisi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan hukum internasional. Perjanjian ekstradisi pada umumnya dirafikasi oleh negara. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura jika akhirnya dapat terwujud dan diratifikasi oleh negara maka mempunyai kekuatan hukum kuat dan mengikat di tinjau dari hukum internasional. Sehingga kedua negara harus menjalankan dan melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Indonesia-Singapura saat ini sedang melakukan perundingan lebih lanjut untuk membahas perjanjian ekstradisi dalam rangka penanggulangan kejahatan ekonomi. Selama ini tersangka atau pelaku kejahatan ekonomi di Indonesia banyak yang melarikan diri ke Singapura beserta dengan sejumlah uang dan modal yang besar. Sedangkan hukum Indonesia tidak dapat menjangkau ke wilayah Singapura. Jika perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dapat terwujud maka membawa prospek besar diantaranya tersangka atau pelaku kejahatan ekonomi tersebut dapat dibawa kembali ke Indonesia untuk dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, begitupun sebaliknya bagi Singapura.
SENGKETA LEASING DALAM KONTEKS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Syam, Misnar; Zahara, Zahara; Fitri, Devianty; Oktarina, Neneng
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.324

Abstract

Dalam prakteknya perjanjian leasing ini banyak terjadinya wanprestasi yang menimbulkan sengketa antara pihak lessor dengan lessee. Penyelesaian sengketa yang dipilih oleh lessee (konsumen) adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Putusan BPSK dalam penyelesaian sengketa leasing ini sering diajukan keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan Negeri, dan putusan Pengadilan Negeri selalu membatalkan putusan BPSK dengan pertimbangan BPSK tidak berwenang memutus perkara antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen karena hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha merupakan perjanjian bersama dengan penyerahan harta secara fidusia. Menurut Mahkamah Agung sengketa leasing tidak termasuk dalam sengketa konsumen, sementara konsumen mengajukan gugatannya ke BPSK. Sengketa leasing sebagai sengketa di bidang lembaga keuangan diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, Sengketa leasing merupakan sengketa konsumen di sektor jasa keuangan yang telah mempunyai aturan khusus dalam penyelesaian sengketanya di luar pengadilan melalui LAPS sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Adapun sarannya adalah Adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen terutama tentang penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, sehingga tidak ada kerancuan dalam pelaksanaannya. Para hakim harus lebih memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam penyelesaian sengketa leasing.
PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK PADA PRAKTEKNYA DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI Zahara, Zahara; Mirwati, Yulia; Hijriya, Shafira; Tasman, Tasman
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.329

Abstract

Adoption is a necessity for every family that cannot have children, especially for married couples who do not have children so they make adopted children like biological children. Problems arise if the adoptive parents submitted a lawsuit for canceling the adoption. This paper is the result of legal research method using an empirical juridical problem approach. The legal considerations are that a court may not refuse to examine and decide on a case submitted to the court, even though there is no special arrangements or have not been regulated in existing legislation regarding the cancellation of child adoption, the judge who examines the case must be able to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice in society. The reasons for canceling the adoption of this child in this case are the feeling of disappointed with the actions of the adopted child who do not pay attention to their adoptive parents; does not respect his adoptive parents, causing less harmonious communication; adopted children do not take care of their adoptive parents who are elderly or sick, even if their adoptive mother dies, so the adopted child is considered not fulfilling their obligations as a child.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat Zahara, Zahara; Mirwati, Yulia; Hijriya, Shafira
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.421

Abstract

Pengangkatan anak angkat merupakan bagian dari substansi hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hal penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan hasil penetapan pengadilan, baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun di lingkungan Pengadilan Agama. Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum dengan pendekatan masalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan terhadap anak angkat di tiga kota di Sumatera Barat; Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh adalah; Pertama, melalui uji coba Pertimbangan Izin Pengangkatan (PIPA). Pada uji coba kali ini dilakukan pembedahan terhadap calon orang tua angkat (COTA) dari segala aspek, baik dari aspek kesehatan, hukum, status perkawinan, hingga hukum adat. Kedua, melalui permohonan pembatalan pengangkatan anak terhadap anak yang diangkat. Apabila dikemudian hari diketahui telah terjadi perlakuan yang bersifat diskriminatif, baik eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan buruk lainnya terhadap anak angkat yang dilakukan oleh orang tua angkat, maka status anak angkat tersebut dapat dicabut dengan cara yang sama. Pengadilan dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan yang bersangkutan. Kendala yang timbul dalam efektivitas undang-undang perlindungan hak anak adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai pengadilan yang akan memproses pengangkatan anak baik itu pengadilan negeri maupun pengadilan agama serta birokrasi yang terlalu lama dalam proses pengangkatan anak menimbulkan kerugian bagi para pihak. terlibat dalam adopsi tersebut rasanya terbebani karena memakan banyak waktu, biaya, dan tenaga.
Co-Authors -, Anisha Mutia Abdurahman Abdurrahman Abdurrahman*, Abdurrahman Afridian Wirahadi Ahmad Agustiani, Mala agustina, yenni Aidil Akbar Alang Sari, Putrie Aldrin, Ilham Aulia Ali, Muhammad Fauzi Amy Fontanella Ananto, Rangga Putra Andini, Puti Cahyo Anisah Annisa Annisa Anshar, Alya Ledias Ardiansyah, Rahmad Arifqi, Muhammad Ariq, Ziyad Al Arkani, Hari Armel Yentifa Athreebil, Athreebil Azizah, Juwita Azzahra, Audree Bakti Setiawan, Dian Basir, M C. Kifli, Gontom Cahyani, Mhonyca Candra candra Candra, Dori Gusti Alex Chairani, Mira Cut Azizah Cut Santika D. Suretno, Nandari Dandi Aprila Darni, Surya Dedy Djefris Diah Gandoriah Diah Gandoriah Diptaningsari, Danarsi Dita Maretha Rissi Dwi Priyanto Eka Rosalina Eka Siskawati Eka Siskawati Eka Siskawati erdiansyah erdiansyah, erdiansyah Fadillah Sabri Fatimah Zuhra Firman Surya Fitra Oliyan Fitri, Devianty Gusman, Mahesa Firdaus Gustia Westi Hakim, Fauzan halifah, elka Haniva Dela GUSTA Hanum, Fauziah Hasanah, Anggun Desmita Helni Rahma Fitri Henni Fitriani Ifwadi, Ifwadi Ifwandi Ifwandi, Ifwandi Jauza, Alfiyah Zahra Josephine Sudiman Junita Yosephine Sinurat Kiftia, Mariatul Kraugusteeliana Kraugusteeliana Kristina, Desi Kumalasari, Ine Kurniawati, Farida Leoni, Prima Widitia Limbong, Christine Herawati Lukman, Isna Rezkia Lusianti, Erita Lusono, Akhir Magdariza, Magdariza Mai Simahatie MARIA BINTANG Marlina Marlina Masyitah, Istiqamatul Maulina, Vira Mawardi, Rahadian Mediyanti, Risma Meidaliyantisyah, Meidaliyantisyah Mirwati, Yulia Mochammad Imron Awalludin Muhammad Aziz Muharramsyah, Rambang Muliani, Vonny Munawarah Munawarah, Munawarah Murni, Intan Permata Mustika, Rasyidah Mutia, Vina Nahlidar, Nahlidar Najmi Najmi, Najmi Novitasari, Erliana Nur Aini Nur Rohman Nurkhaliza, Lulub Oca Amartya Awdes Oktarina, Neneng Oladokun Nafiu Olaniyi Pingki, Anadiya Prabaning Budi, Hasti Kusuma Prisdinawati, Dwita Purba, Nadinda Oxa Zofandri Putri, Sanniyah Alya Putri, Siti Al Roza Selia Rahmawati, Aninda Salma Rahmayani, Rezkia Rahmi Novalita Rahmi Rahmi Rahmi Rahmi Rahmi, Ayu Raissa, Siti Rakhman, Muhammad Arief Ratna Sari Ratna Unaida, Ratna Reka Seprina, Reka Reno Fithri Meuthia Resti, Nindi Sulvina Mai Retna Qomariah Riski, Arpin Riyanti, Putri Robet Asnawi Sabrina, Najiha Salsabila, Nur Sarumaha, Anastasia Yaniarwana Satria, Teuku Dwirza Saumi, Fazrina Sembiring, Ibrahim Setiawaty, Sri Shafira Hijriya Shalu Kumari Shaofa, Rizki Audiah Silvi Listia Dewi Simahatie, Mai Siti Nurlaili Triwahyuni Slameto Slameto Sufritayati, Sufritayati sukri Sukri, sukri Sumaryanto Sumaryanto, Sumaryanto Sumira, Sumira Surnata, Surnata Sutrisno, Slamet Prasetyo Suwardi Suwardi Syafieh, Syafieh Syafira Ramadhea Jr Syam, Misnar Syamsulrizal Syamsulrizal, Syamsulrizal Syaputra, Hafiz Tarisma, Tantri Tasman Tasman Ulfi Maryati Vebrita, Gina Vivianda, Tricia Wardani, Asri Wardani, Suci Wiwik Andriani Wylis A, Ratna Yanuarti, Mira Yaumidin, Umi Karomah Yeni Marlina Yesmira Syamra, Yesmira YULIA, Meri Zalida Afni Zuraihan Zuraihan