Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.236
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Dialectics TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control) Journal of Education and Learning (EduLearn) Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara Demography Journal of Sriwijaya ARISTO Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP) Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Public Policy PERSPEKTIF Jurnal Pemerintahan dan Politik Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Journal of Government and Politics (JGOP) Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes JOELS: Journal of Election and Leadership JURNAL STUDIA ADMINISTRASI BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Economic Reviews Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) jurnal administrasi politik dan sosial PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Journal of Business, Social and Technology Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan Eduvest - Journal of Universal Studies MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Journal of Law & Policy Review Jurnal Ragam Pengabdian Khazanah Sosial Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Raniasa Putra
Universitas Sriwijaya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Model Collaborative Governance Quintuple Helix Penanganan Tata Niaga Timah di Kejaksaan Bangka Tengah Muhammad Husaini; Kgs, M. Sobri; Abdul Nadjib; Raniasa Putra
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Juni - Juli 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v6i4.5116

Abstract

Praktik pertambangan timah ilegal di Bangka Tengah telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model Collaborative Governance melalui pendekatan Quintuple Helix dalam penanganan perkara tata niaga timah, dengan fokus pada peran lima aktor utama: pemerintah, pelaku industri, akademisi, masyarakat, dan media. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus, melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan tambang masih lemah dan rawan manipulasi legalitas melalui perusahaan boneka. Setiap pilar helix menghadapi tantangan tersendiri: pemerintah minim koordinasi, industri tidak memiliki sistem pelacakan bahan baku yang andal, akademisi belum dilibatkan dalam perumusan kebijakan, masyarakat terpinggirkan, dan media menghadapi tekanan dalam peliputan investigatif. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum kolaborasi lintas sektor, digitalisasi rantai pasok, dan penguatan perlindungan terhadap pelapor dan jurnalis. Model tata kelola kolaboratif yang inklusif dan berbasis data dinilai sebagai strategi yang dapat memperbaiki sistem pertambangan timah secara berkelanjutan. Temuan ini memperkuat urgensi pendekatan lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan tata niaga komoditas strategis nasional.
Evaluasi Tata Kelola Mangrove di Air Telang, Banyuasin: Antara Kebijakan Formal dan Praktik Lokal Presta, Oscar Devi; Alfitri, Alfitri; Thamrin, M. Husni; Putra, Raniasa; Adam, Ryan
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 9 (2025): : JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i9.4863

Abstract

Hutan Lindung Air Telang (HLAT) di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, merupakan salah satu kawasan mangrove strategis di Indonesia yang berfungsi sebagai penyangga ekologi, sumber penghidupan masyarakat, serta penyerap karbon biru. Namun, kawasan ini menghadapi tekanan serius berupa konversi lahan menjadi tambak dan perkebunan, konflik tenurial, serta lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tata kelola mangrove di HLAT dengan menekankan hubungan antara kebijakan formal dan praktik lokal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, serta validasi melalui triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional yang menargetkan rehabilitasi mangrove dalam kerangka SDGs dan NDC, dengan praktik masyarakat lokal yang cenderung berorientasi pada kebutuhan ekonomi jangka pendek. Masyarakat pesisir memainkan peran sentral, baik melalui perikanan tradisional, pengembangan tambak, maupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Sementara itu, sektor swasta memberi dampak ganda: membuka lapangan kerja sekaligus mempercepat degradasi ekosistem. Fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi antar-lembaga semakin memperburuk kondisi di lapangan. Diskusi teoretis menunjukkan bahwa kerangka policy mix, tata kelola kolaboratif, dan pengelolaan bersama adaptif relevan untuk memahami dinamika HLAT. Rekomendasi kebijakan meliputi: memperkuat koherensi instrumen regulatif, ekonomi, dan informasi; memperluas insentif berbasis karbon biru; membentuk forum kolaborasi lintas-aktor; serta mengintegrasikan kebijakan lingkungan dengan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, HLAT berpotensi menjadi model tata kelola mangrove berkelanjutan yang mampu menjembatani target nasional dengan kebutuhan lokal.
TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI CHATBOT GOVERNMENT TRANSFORMASI ADMINISTRASI DIGITAL DI INDONESIA Sasfiani, Serly; Putra, Raniasa; Imania, Katriza; Iriani, Atrika
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 4 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i4.67245

Abstract

Transformed modern governance, particularly through the implementation of government chatbots as a public policy instrument. This study employs a literature review method with Winter’s Policy Implementation Model framework to analyze the opportunities and challenges of adopting government chatbots in Indonesia. The analysis reveals that successful implementation depends heavily on strong inter-organizational collaboration, readiness of lower-level bureaucracy, and digital literacy and access among target communities. Key challenges include limited digital infrastructure, technological access disparities, low human resource competencies, and regulatory and ethical issues concerning privacy and algorithm transparency. A comprehensive implementation strategy involves strengthening national data integration, enhancing human resource capacity, adaptive regulation, multi-stakeholder collaboration, and prioritizing digital security and sovereignty. AI implementation via government chatbots has the potential to revolutionize public governance towards inclusive, efficient, and responsive smart governance. The main challenges include limited digital infrastructure, unequal access to technology, low human resource competency, as well as regulatory and ethical issues related to privacy and algorithm transparency. A comprehensive implementation strategy includes strengthening national data integration, increasing human resource capacity, adaptive regulations, multi-party collaboration, as well as prioritizing digital security and sovereignty. The implementation of AI through government chatbots has the potential to revolutionize public governance towards smart governance that is inclusive, efficient and responsive to community needs. This research concludes that with the right strategy, the implementation of chatbot government can be optimized to support Electronic-Based Government Systems (SPBE) and accelerate the realization of more responsive and efficient public administration in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tantangan-tantangan utama serta merumuskan strategi yang efektif dalam mengimplementasikan chatbot pemerintah (GovChatbot) dalam rangka transformasi administrasi digital di Indonesia. Fokus utamanya adalah pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Metode yang digunakan kemungkinan besar melibatkan pendekatan kualitatif, seperti studi literatur, analisis dokumen kebijakan (misalnya, Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE), atau studi kasus di beberapa instansi pemerintah yang telah menerapkan layanan digital. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka, wawancara, atau observasi, dan dianalisis untuk memahami dinamika implementasi di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sinergi hubungan antarorganisasi, kesiapan birokrasi level bawah, serta kesiapan dan literasi digital masyarakat sebagai kelompok sasaran. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur digital, ketimpangan akses teknologi, rendahnya kompetensi SDM, serta isu regulasi dan etika terkait privasi dan transparansi algoritma. Strategi implementasi yang komprehensif meliputi penguatan integrasi data nasional, peningkatan kapasitas SDM, regulasi adaptif, kolaborasi multipihak, serta prioritas keamanan dan kedaulatan digital. Implementasi AI melalui chatbot government berpotensi merevolusi tata kelola publik menuju smart governance yang inklusif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan strategi yang tepat, implementasi chatbot government dapat dioptimalkan untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mempercepat terwujudnya administrasi publik yang lebih responsif dan efisien di Indonesia.
ANALISIS IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN ETLE DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA Novasari, Romi Oktarian; Putra, Raniasa; Imania, Katriza; Iriani, Atrika
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 4 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i4.67172

Abstract

The implementation of ETLE is a police innovation in enforcing traffic laws that utilizes information technology (CCTV cameras) to record violations automatically. This is done to minimize direct interaction between officers and violators, reduce the practice of illegal levies (extortion), and increase transparency. This research discusses how to implement the ETLE system as part of E-Government from a good governance perspective such as accountability, transparency, effectiveness and efficiency in public services and law enforcement. This research aims to analyze the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system and the challenges faced in realizing the principles of good governance in Indonesia, such as transparency, accountability, effectiveness and efficiency. The implementation of ETLE is part of bureaucratic reform and technology-based traffic law enforcement efforts to reduce direct interactions between officers and violators, which have historically been prone to the practice of illegal levies (extortion). This research uses a descriptive qualitative approach, by collecting data through literature study, observation, and interviews with relevant stakeholders (Polri, Transportation Service, and the community. The research results show that ETLE has great potential in increasing accountability and transparency of law enforcement through clear and systematic digital documentation. This is in line with the principles of good governance. However, in its implementation, there are a number of significant challenges. These challenges include: 1) Infrastructure requirements and large costs, 2) Digital inequality, 3) Identification of violators, 4) Coordination between agencies, 5) Compliance and community culture. This research concludes that although ETLE is a step forward towards good governance in public services, stronger government commitment is needed in improving infrastructure, regulations, outreach and coordination to overcome these challenges effectively. Penerapan ETLE merupakan inovasi kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi informasi (kamera CCTV) untuk mencatat pelanggaran secara otomatis. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan interaksi langsung petugas dengan pelanggar, mengurangi praktik pungutan liar (pungli), dan meningkatkan transparansi.Penelitian ini membahas bagaimana penerapan sistem ETLE sebagai bagian dari E-Government dalam perspektif Good governance seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi ETLE mampu mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research), mengkaji berdasarkan literatur review, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis penelitian mengadopsi teori implementasi kebiijakan dari George C. Edwards III yang mengutamakan empat variabel kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil temuan penelitian ini ialah secara konseptual, ETLE dirancang untuk mendukung prinsip-prinsip Good governance dengan menghadirkan proses penegakan hukum lalu lintas yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran dan penerimaan masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya mekanisme pertanggungjawaban atas kegagalan sistem. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh terkait komunikasi, penyediaan sumber daya, penguatan disposisi aparat, dan optimalisasi struktur birokrasi agar sistem ETLE dapat benar-benar mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.  
Implementing Internal Public Service through a Risk-Based Employee Medical Check-Up (MCU) Program Fikri, Ady; Fitriah, Nurul; Alfitri, Alfitri; Putra, Raniasa; Lionardo, Andries
Khazanah Sosial Vol. 8 No. 1 (2026): Khazanah Sosial
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v8i1.34229

Abstract

This study analyzes the implementation of an employee Medical Check-Up (MCU) program as an internal public service in a regional public hospital in South Sumatra, given the rising risk of non-communicable diseases among the working-age population and the limited use of MCU outputs for evidence-based occupational health policy. The study applies a qualitative document analysis approach using official MCU implementation records for the 2025 cycle, including the service flow, the schedule of 664 participants across more than 130 work units, a risk-based examination matrix, an aggregation of 124 health findings, and employee attendance records. Data were analyzed through thematic content analysis based on a policy implementation lens.. The MCU is implemented through standardized procedures, a rotating cross-unit scheduling system, risk-based differentiation of examination packages, and an aggregate reporting mechanism integrated into the hospital’s occupational health and safety database (K3RS). The aggregated findings indicate a predominance of metabolic disorders and cardiovascular risk factors, notably dyslipidemia, hyperuricemia, elevated fasting glucose, and hypertension. The program demonstrates how internal health services can strengthen administrative coordination and support data-informed decision-making for preventive and promotive interventions, thereby sustaining workforce capacity that underpins external public service delivery. This study contributes by explicitly mapping documentary evidence of MCU implementation to Edwards’ dimensions while linking risk-based screening to organizational health data governance, an analytical combination that remains limited in empirical studies of MCU implementation in Indonesian government hospitals.
Analysis of Civil Servant Neutrality in Palembang Through Discourse Network Analysis and Social Network Visualization (GEPHI) Zainal Prima Putra; Alamsyah Alamsyah; Raniasa Putra; M Nur Budiyanto; M. Husni Thamrin
Journal of Business, Social and Technology Vol. 7 No. 2 (2026): Journal of Business, Social and Technology
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jbt.v7i2.625

Abstract

Background: Civil servant (ASN) neutrality is often viewed merely as a matter of administrative and legal compliance; however, in practice, it involves complex narrative dynamics among various policy actors in the public sphere. Objective: This study aims to map the policy discourse structure of ASN neutrality in the 2024 Palembang local election and identify key actors and their underlying patterns of interest. Methods: Using a mixed-methods approach through Discourse Network Analysis (DNA) and social network visualization via Gephi software, this study analyzed 56 statements from 40 relevant policy actors. Results: The results reveal a fragmented discourse network (96 nodes; density = 0.05; modularity ≈ 0.87), with consensus concentrated around law enforcement and disciplinary sanctions. Bawaslu RI emerged as the actor with the highest degree centrality (degree ≈ 15 connections), dominating the oversight narrative alongside regulatory agencies, whereas civil society groups and ASNs exhibited lower centrality scores and remained peripheral in the policy debate. Conclusion: The study concludes that strengthening bureaucratic ethical education and fostering more inclusive cross-sectoral collaboration are essential to safeguarding bureaucratic integrity from practical political intervention.
Analysis of Population Administration Service Policy in Palembang City Verronica Pradaneisyah; Muhammad Nur Budiyanto; Raniasa Putra
Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Vol. 8 No. 2 (2026): All articles in this issue include authors from 3 countries of origin (Indonesi
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/kharaj.v8i2.10495

Abstract

This study aims to analyze population administration service policies in Palembang City through a monitoring and evaluation approach, focusing on shifting functions and obstacles faced in their implementation. Population administration is a very important basic service for the community, which includes the recording of personal data such as birth certificates, family cards, and ID cards, as the main foundation in various aspects of citizens' lives. The quality of this service reflects good and accountable governance, where the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) plays a central role in ensuring the effectiveness and transparency of services. In this context, public policy monitoring and evaluation are essential instruments to identify various operational constraints and design improvement solutions, as well as to assess the extent to which the shift in service functions towards digitalization and other innovations can be optimally accommodated. The research method used is qualitative with a case study approach, analyzing policy implementation, the role of actors, success indicators, and their impact on service quality and public trust levels. The results of the study show that, although various technological innovations have been implemented, such as online systems and the use of digital devices, obstacles such as limited internet access, low digital literacy, and coordination challenges between agencies are still the main obstacles in accelerating the shift in service functions. This study recommends strategies for increasing human resource capacity, strengthening technological infrastructure, and continuous monitoring and evaluation so that policy implementation can run more effectively, equitable, and responsive to community needs. Thus, it is hoped that population administration services in Palembang City can further increase public satisfaction, trust, and support more efficient and accountable governance.
CAPACITY AND TRANSFORMATION OF THE ROLE OF UNEXPECTED EXPENDITURE (BTT) IN REGIONAL FISCAL UNCERTAINTY: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW Fransiskus Lucky Arif Wicaksana; Alfitri; Raniasa Putra
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 5 No. 4 (2026): MARCH
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19486311

Abstract

Unexpected Expenditure ( BTT) is instrument fiscal in Budget Regional Income and Expenditure (APBD) which is designed For respond condition emergency and uncertainty that is not can predicted . Although own role strategic as buffer fiscal area , various study show findings that are still fragmented related effectiveness and implementation of BTT. Research This aim For synthesize existing literature to understand​ dynamics regulation , transformation role , capacity fiscal , as well as governance challenges​ in implementation of BTT in government area . The method used is a Systematic Literature Review (SLR) by following PRISMA protocol . Search process literature done through the Google Scholar and Scopus databases using Publish or Perish instrument with range publication 2020–2025 . Of the 635 identified documents , the selection process produced 25 articles that meet the requirements criteria inclusion For analyzed . The data was analyzed use approach synthesis thematic that produces four theme main , namely : dynamics regulation and compliance administrative , transformation BTT's role in multi- disaster response , capacity fiscal and performance budget , as well as governance challenges​ operational . Research results show that BTT has experience transformation from the budget post passive become instrument more fiscal​ adaptive in respond various crisis , including disaster natural and non- natural . However , the effectiveness its implementation Still face various obstacle structural like volatility regulations , limitations capacity execution bureaucracy , validity of recipient data benefits , as well as limitations competence source Power humans . In addition , the non-cumulative design of the BTT causes remainder budget No can accumulated as a reserve fund term long . Therefore that , is necessary reorientation policies and strengthening governance capacity so that BTT can functioning optimally as​ instrument resilience fiscal area .
DIGITAL GOVERNANCE EFFECTIVENESS IN PUBLIC ORGANIZATIONS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW OF INSTITUTIONAL CAPACITY AND ORGANIZATIONAL CULTURE Mustakim; Muhammad Nur Budiyanto; Raniasa Putra
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 5 No. 5 (2026): APRIL
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20094178

Abstract

This article synthesizes evidence on the relationships among institutional capacity, organizational culture, and the effectiveness of digital governance in public organizations, its implications for the development of future empirical research in more specific contexts. The review was conducted in accordance with the PRISMA 2020 guidelines and employed an initial corpus of 2,623 bibliographic records drawn from 20 RIS files compiled from Google Scholar, Scopus, and ScienceDirect. After deduplication, 2,231 unique records remained. A staged screening process based on publication year, public organization context, digital governance relevance, and conceptual fit produced 134 metadata-based candidates, which were subsequently narrowed to 15 priority studies for full-text review. The synthesis indicates that institutional capacity is most operationalized through regulation, coordination, interoperability, civil servant competence, capability, and organizational adaptive capacity. Organizational culture functions as both an enabling and constraining condition, particularly through trust, digital leadership, collaboration, learning, and public values. Meanwhile, the effectiveness of digital governance is most consistently reflected in service quality, administrative efficiency, transparency, public trust, public value, and government effectiveness. Cross-study findings confirm that the effectiveness of digital governance cannot be understood as an automatic outcome of technology adoption; rather, it constitutes an organizational outcome shaped by the interaction between institutional readiness and organizational culture that supports change.
EVALUATING REGIONAL ABSORPTIVE CAPACITY IN THE IMPLEMENTATION OF SUPER PRIORITY TOURISM DESTINATION (DPSP) POLICY Ivan Ramadhan; Raniasa Putra; Djunaidi
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 5 No. 7 (2026): JUNE
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study evaluates the absorptive capacity of local governments in responding to the Super Priority Tourism Destinations (DPSP) policy in Indonesia. While the central government has massively intervened through infrastructure investment and institutional engineering, the realization of tourism economic growth remains hampered by local bottlenecks. Utilizing a qualitative descriptive approach through systematic literature and document review, this research analyzes the implementation of DPSP across five targeted regions using the Realistic Evaluation framework and the Policy Capacity theory. The analysis reveals that the top-down mechanism fails to operate optimally due to the deficit in local policy capacity. Analytically, local governments face delays in synchronizing spatial planning and derivative regulations. Operationally, local fiscal constraints result in inadequate secondary infrastructure and basic utilities. Politically, sectoral ego and jurisdictional conflicts between local leaders and the Tourism Authority Board hinder the realization of collaborative governance, alienating local community participation. The study concludes that infrastructure-driven tourism development must be preceded by capacity-driven interventions. It is highly recommended that the central government establish an asymmetrical funding scheme and systematic capacity-building programs to strengthen the analytical, operational, and political capacities of local bureaucracies.
Co-Authors Abdul Azis Abdul Nadjib Abdul Najib Adam, Ryan Ade Kurniawan Ade Kurniawan Adventy, Maria Immaculata Yovita Afrizal Afrizal Agus, Azwar Ahmad Luthfi Akbar, Muhammad Hamka Akhmad Mustain Akhmad Oktariansyah Akil, Ibrahim Akso, Syaparudin Alamsyah - Alamsyah Alamsyah Albert, Jhoni Alfitri Alfitri Alfitri Alfitri Alfitri Alfitri Alfitri Alfitri Anang Dwi Santoso Andi Al Fatih Andries Leonardo Andries Lionardo Andries Lionardo Andries Lionardo, Andries Andy Alfatih Angela Maria Noni Ardiyan Saptawan Arika Nafisa Armayani Rusli Arrahman Syafebri Arwin Novansyah Atrika Iriani Atrika Iriani Azhar Azhar Azhar Azhar Azhar Azhar Bachtari Alam Hidayat Bekti, Sugeng Prasetyo Chairani, Annisa Larasati Chendra, Rudy Dian Anggraini Djunaidi Eko Aryansyah, Januar Erlangga, Yudha Eusebius Lolonlun Febrina, Ira Fikri, Ady Firmansyah, Dimas Fransiskus Lucky Arif Wicaksana Ginta Perdana, Fakhruddin Ginting, M. Dipo Delpiero Grasopa, Nadelia Hendrasmo, Ignasius I Wayan Bayuna Immaculata Yovita Adventy, Maria Indah Permatasari Iriani, Atrika Ivan Ramadhan Januar Eko Aryansah juliantina, juliantina Katriza Imania Kencana, Novia Kgs, M. Sobri KGS. M.Sobri Khaidir, Diandes Khairunnas Khairunnas Khoirun Nisyak Kiagus Muhammad Sobri Kiagus Muhammad Sobri Kiagus Muhammad Sobri Kiagus Muhammad Sobri Kurniawan Kurniawan Lenggu, Yarlin Lili Erina Lionardo , Andries Lionardo, Andries M Nur Budiyanto M Ramadhi Utama M. Hidayatullah M. Husni Thamrin M. Husni Thamrin M. Nur Alfalla M. Saleh, Hatta M. Sobri, Kgs M. Sobri, Kgs, M. Yoga Jusri Pratama Mega Nugraha Millam Permatasari Mohamat, Joko muftizar, akhmad Muhamad Ikbal Muhammad Abduh Muhammad Giri Ramanda Nazaputra Kiemas Muhammad Husaini Muhammad Nur Budiyanto Muhammad Nurbudyanto Muhammad Yusuf Abror Mursalin Mursalin Mustain, Akhmad Mustakim Nabila Shalsabila Najib, Abdul Nisyak, Hoirun Novasari, Romi Oktarian Novita Wulandari Novita, Arie Nur Anggraini, Nur Nurmah Semil Nurul Fitriah, Nurul Panca Wijaya Akbar Paulus Israwan Setyoko Permatasari, Yuni Pratiwi, Dina Ayu Prayuda, Hendry Presta, Oscar Devi Priadi, Aris Prof Al Fitri Putri, Cynthia Azhara Raafi Hidayat Rahmawati Rahmawati Rahmawati, Rahmawati Rinaldo, Rinaldo Rio Nugraha Pratama Rudy Chendra Saputra, Ade Candra Sari, Dwi Oktaria Sasfiani, Serly Slamet Widodo Slamet Widodo Slamet Widodo Sobri, Kgs M. Sobri, Kgs. M. Sobri, KM Sobri, M. Sopyan Hadi Sri Sukanti, Sri Sriati Sriati Sriati Sriati Sriati, Sriati SUDARMAWAN Utama, M Ramadhi Verronica Pradaneisyah Waspodo Waspodo Welamsyah, Welamsyah Wilson Efendi Yudiantoro Yudiantoro Zainal Prima Putra