Articles
Implementasi Perda No 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret Dan Alfamart)
Yupi Sasmita Dewi;
Zaili Rusli;
Adianto
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (405.654 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i2.6260
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.09 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di kota Pekanbaru dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam dengan informan, penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa : Inefektifitas penegakan perda dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: substansi hukum dan ketidaktegasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha minimarket dan budaya hukum pengusaha minimarket yang menganggap prosedur mengurus IUTM sangat rumit dan memerlukan jangka waktu lama.
Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Dumai Kota
Muhaini Prihatin;
Zaili Rusli;
Hasim As'ari
Jurnal Niara Vol. 14 No. 3 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (277.499 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i3.7378
Penelitian bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik dan mengidentifikasi faktor penghambat pelayanan publik yang berkualitas pada Kantor Camat Dumai Kota. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan pemberi layanan dilakukan dengan teknik purposive sampling sedangkan untuk penerima layanan menggunakan teknik accidental sampling. Teknik analisis data dengan teknik analisis interaktif setelah dilakukan teknik trianggulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi tangible ditemukan sarana dan prasarana seperti bangunan atau ruangan kurang memadai, hal ini dapat dilihat dari ruangan yang cukup sempit untuk masyarakat yang banyak mengantri, jumlah kursi yang terbatas dan matinya AC dan TV membuat kondisi menjadi semakin tidak nyaman bagi masyarakat. Dimensi reliability masih ditemukan kekurangan pegawai yang belum mahir mengoperasikan perangkat pelayana. Dimensi responsiveness menujukkan ketidakjelasan kepastian waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam pengurusan surat-menyurat hingga masyarakat tidak mengetahui kapan waktu penyelesaian menyebabkan masyarakat harus berulang kembali. Dimensi emphaty diketahui bahwa masih terdapat pegawai yang kurang ramah kepada masyarakat. Dimensi assurance masih belum adanya jaminan kompensasi kerugian waktu masyarakat yang merasa terbuang saat pengurusan yang lama. Faktor penghambat kualitas pelayanan publik yaitu sarana prasarana dan sumber daya.
Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Dumai
Dwi Fifi Dasriyanti;
Zaili Rusli;
Harapan Tua Ricky F S
Jurnal Niara Vol. 14 No. 3 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.047 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v14i3.8019
This study aims to determine the professionalism of civil servants in the Procurement Section of the Dumai City Regional Secretariat and identify the supporting or inhibiting factors. This research is a qualitative research with a case study approach. The data collection technique used was through observation, interviews and documentation with informants consisting of civil servants in the Procurement Section of Goods and Services, PPK/Procurement Officials on Regional Apparatus and providers. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that the professionalism of civil servants in the Procurement Section of the Dumai City Regional Secretariat needs to be improved. This can be seen from several aspects. First, competence which shows that there is still a lack of technical capability in the implementation of the procurement of goods and services. Second, effectiveness shows that the process of procuring goods and services has been running according to predetermined standards and times. Third, efficiency shows that the utilization of civil servants and facilities and infrastructure in the Goods and Services Procurement Section is still low in the implementation of the procurement of goods and services. Fourth, responsibilities that show that there are still tupoksi that have not been carried out optimally such as monitoring, evaluating, coaching and advocating related to the process of procurement of goods and services.
Tata Kelola Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Dumai
Dian Pertiwi;
Zaili Rusli
Jurnal Niara Vol. 15 No. 1 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.662 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i1.8850
Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah yang telah berjalan sejak tahun 2013, memberikan kewenangan yang besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerahnya. Dengan transisi ini juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah. Daerah juga dituntut untuk bisa mengelola PBB-P2 dengan lebih baik.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tata kelola PBB-P2 dan hambatan yang menghambat tata kelola PBB-P2 di Kota Dumai. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola PBB-P2 dilihat dari fungsi penggeraknya belum terlaksana dengan baik. Koordinasi, komunikasi dan pemberian perintah sudah berjalan dengan baik, namun hal terpenting yang sangat mendukung terwujudnya tata kelola PBB-P2 yang lebih baik adalah motivasi pegawai dengan ketersediaan sarana dan prasarana, insentif, kesempatan pengembangan diri dan ketersediaan sumber daya manusia masih jauh dari harapan. Kekurangan ini mengakibatkan pemetaan dan pendataan serta database yang berguna untuk menggali potensi PBB-P2 di Kota Dumai yang belum tergarap dengan baik. Hal ini juga yang menjadi kendala Bapenda dalam mengelola PBB-P2 di Kota Dumai. Kendala lainnya adalah masalah minimnya anggaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah
Implementasi Kebijakan Smart City Madani Melalui Mal Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru
Nadya Khairunnisa;
Zaili Rusli;
Febri Yuliani
Jurnal Niara Vol. 17 No. 2 (2024): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v17i2.22986
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Smart city Madani melalui Mal Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru beserta faktor penghambatnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan wawancara kepada informan terpilih, selanjutnya data yang didapat dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mal Pelayanan Publik belum dapat mendukung implementasi kebijakan Smart city Madani karena belum membawa perubahan nyata dalam pelayanan masyarakat di Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan masih ada ketidaksepemahaman antara instansi yang tergabung di MPP dengan standar pelayanan yang ditetapkan MPP terkait jam aktif pelayanan meskipun sudah memiliki SOP dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Belum adanya mekanisme pengawasan yang mengatur hal ini karena hanya mengandalkan MoU dan juga perjanjian kerjasama. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi MPP, dan tidak sedikit yang kecewa atas pelayanan yang diberikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan dari segi SDM khususnya bagian informasi masih sangat minim. Kebijakan pembangunan MPP ini pada awalnya menjadi bukti nyata terobosan dan inovasi pelayanan DPMPTSP Kota Pekanbaru dalam mendukung smart city Madani dengan melibatkan seluruh instansi pelayanan yang ada untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi ditengah usia MPP yang terbilang masih baru serta masih memiliki banyak kekurangan yang perlu fokus dibenahi, justru muncul isu dan wacana mengubah sebagian gedung MPP menjadi alun-alun Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga potensi besar MPP saat ini seakan-akan tidak lagi menjadi perhatian utama kebijakan pemerintah. Akibatnya, banyak masyarakat menganggap bahwa keberadaan MPP ini tidak lagi mendukung kebijakan smart city madani. Terdapat faktor yang menghambat implementasi kebijakan Smart city Madani melalui Mal Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru terdiri dari kurangnya sosialisasi, keterbatasan kuota pelayanan dan masih rendahnya literasi digital masyarakat
Strategi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu
M. Mukhlis;
Zaili Rusli;
Dadang Mashur
Jurnal Niara Vol. 17 No. 3 (2025): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v17i3.24506
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan faktor penghambat pembangunan Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu melalui pemanfaatan dana desa. penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi, atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam. Hasil penelitian Strategi pembangunan Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu melalui pemanfaatan dana desa diantaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, kegiatan pelatihan dan pemberdayaan nelayan kecil dalam peningkatan SDM nelayan ,pembangunan infrastruktur dasar dan faktor penghambat pembangunan Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu melalui pemanfaatan dana desa dengan menggunakan analisis SWOT adalah berada pada kuadran I yaitu menghasilkan strategi SO. strategi SO mendukung kebijakan agresif yang mana strategi agresif dapat mendukung organisasi untuk terus memaksimalkan kekuatan serta peluang yang ada untuk terus maju.
Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota
Deswita Fitriadi;
Zaili Rusli
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v18i1.27519
Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengeluarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau di Kabupaten 50 Kota yang bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengkreasikan Budaya Alam Minangkabau, akan tetapi masih terdapat masalah dalam proses pengimplementasiannya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota. Selain itu, juga untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter Van Horn. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota belum terlaksana dengan baik. Faktor penghambatnya ialah guru yang tidak qualified, buku tidak tersedia, materi yang diajarkan tidak didukung dengan tindakan yang nyata oleh implementor, sosialisasi yang tidak merata, dan rendahnya minat anak untuk belajar BAM.
Profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Kota Dumai (Studi Kasus Implementasi pada Electronic Planning)
Wan Dodi Ihsan;
Zaili Rusli;
Adianto
Jurnal Niara Vol. 15 No. 3 (2023): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v15i3.10358
Sistim Perencananan di Kota Dumai masih rendahnya Kualitas dan Kuantitas SDM Perencana, ini sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kota Dumai Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Kota Dumai (Studi Kasus Implementasi pada Electronic Planning).
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai
Zulfan Heri;
Zaili Rusli;
Febri Yuliani
Jurnal Niara Vol. 15 No. 3 (2023): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v15i3.12182
Pengelolaan barang milik daerah saat ini menjadi salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan barang milik daerah tanpa transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi penyebab kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat serta menjadi penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan barang milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan dilapangan, kemudian dianalisa dan diinterprestasikan dengan memberikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi tekait dengan pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai mengenai pelaksanaan dan tata kelola didalam pengelolaan barang milik daerah telah mengacu kepada mekanisme dan peraturan perundang - undangan yang ada, seperti halnya dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, dan pemanfaatan. Namun penerapan dan pengelolaannya belum begitu efektif, terlihat dari anggaran dan koordinasi pengelolaan baranng milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai
Pelayanan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Dumai
Zulkifli Anwar;
Zaili Rusli;
Febri Yuliani
Jurnal Niara Vol. 15 No. 3 (2023): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v15i3.12183
Masalah perparkiran tepi jalan Kota Dumai masih mempunyai masalah bagi pemerintah yang berkaitan dengan pemasukan PAD dan untuk pelanggan atau masyarakat pada penerapannya dilapangan masyarakat masih mengeluh masalah pelayanan parkir yang diberikan. Untuk itu perlunya melakukan analisis pelayanan parkir tepi jalan Umum di Kota Dumai berdasarkan persepsi pelanggan dan pengelola parkir. Berdasarkan rumusan masalah maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif kualitatif digunakan berdasarkan pertimbangan : 1). Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan.2). metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan 3). Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Hasil penelitian menemukan Kurang baiknya kualitas pelayanan parkir tepi jalan umum kota Dumai diatas dipengaruhi oleh faktor-faktor kualitas pelayanan parkir dimana faktor ruang parkir yang tidak bisa menampung jumlah kendaraan yang tiap tahunnya bertambah padat adalah faktor utama yang mempengaruhi kurang baiknya kualitas pelayanan parkir TJU Kota Dumai. Kemudian Faktor sumber daya manusia dinas perhubungan yang melakukan pengawasan langsung terhadap pengelola parkir dan juru parkir pegawai dinas perhubungan tidak sebanding dengan banyaknyak jumlah juru parkir. Dibalik itu semua sistem yang diatur dalam perda atas karcis yang dipakai tidak dilaksanakan, hasil dilakukan berdasarkan distribusi karcis parkir terhadap pengelola parkir dan juru parkir hal ini juga mempengaruhi kualitas pelayanan parkir, ini menyebabkan petugas parkir mengejar masukan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi patokan yang diberiakan oleh dinas perhubungan dan mengenyampingkan tugas mereka memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna parkir