Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Dinamika Hukum Arena Hukum Badamai Law Journal Pembaharuan Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nagari Law Review Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Keadilan POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Jurnal Media Informatika Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Law Development Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Jurnal Hukum dan Peradilan Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Mamangan Social Science Journal Golden Ratio of Data in Summary Jurnal Indonesia Sosial Sains JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Journal Customary Law Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice Public Service And Governance Journal Keadilan Jurnal Kajian Ilmu Hukum International Journal of Law and Society Greenation International Journal of Law and Social Sciences Jurnal Legislasi Indonesia JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Journal of Business Inflation Management and Accounting Journal of Health Education Law Information and Humanities Open Access DRIVERset
Janpatar Simamora
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 101 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 101 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Atas Pengedaran Uang Palsu Dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/Pn Mdn) Situmeang, Rico Yonanda; Simamora, Janpatar; Situmorang, Samuel F.B
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7890

Abstract

Tindak pidana pengedaran uang palsu merupakan perbuatan yang mengancam kepercayaan masyarakat terhadap mata uang serta stabilitas perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan studi Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengadilan menyatakan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan berjanji melakukan tindakan mengedarkan dan menggunakan Rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Putusan hakim tersebut didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang disangkakan, didukung oleh alat bukti yang sah dan sah, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dalam proses pengadilan. Putusan tersebut mencerminkan upaya penegakan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Peranan Kejaksaan Dalam Melaksanakan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Utara (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) Napitupulu, Heri Prayetno; Simamora, Janpatar; Sinaga, Jusnizar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7896

Abstract

Tindak pidana korupsi dewasa ini menjadi permasalahan serius dan tidak pernah ada habisnya. oleh sebab itu penelitian ini bertujuan mengkaji peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam upaya pencegahan korupsi serta strategi yang diterapkan dalam menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang ditunjang oleh bahan-bahan hukum sekunder (buku, jurnal, undang-undang, kamus). Data primer nya dengan melakukan wawancara langsung kepada pejabat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Bidang Pidana Khusus dan Bidang Intelijen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berperan melaksanakan pencegahan korupsi melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan hukum, koordinasi dengan instansi terkait, pengumpulan informasi intelijen, dan deteksi dini terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Namun, terdapat hambatan yang dihadapi seperti ketidakseimbangan sumber daya manusia, pola korupsi yang terus berkembang, dengan itu kejaksaan melakukan upaya atau strategi atas hambatan tersebut guna memperlancar tugasnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi khususnya di wilayah Sumatera Utara.
Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Studi Putusan : Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2024/Pn Rap) Sitompul, Nova Marselina; Simamora, Janpatar; Situmorang, Samuel F. B
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7952

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang rentan terhadap masalah kriminalitas, baik sebagai pelaku maupun korban dalam kasus persetubuhan sesama anak, sering dipicu oleh kurangnya pengawasan keluarga dan tantangan perkembangan zaman yang rumit. Kajian yuridis normatif ini mengupas pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2024/PN Rap melalui pendekatan perundang-undangan, analisis kasus mendalam, serta evaluasi konsep hukum, dengan mengolah data sekunder dari peraturan, putusan pengadilan, dan literatur pendukung secara kualitatif. Hasilnya mengungkap bahwa tuntutan jaksa selama 6 tahun penjara ditambah 6 bulan pelatihan kerja diringankan menjadi 3 tahun di LPKA plus 3 bulan pelatihan, berdasarkan bukti visum et repertum, pengakuan terdakwa, serta pertimbangan faktor sosial-psikologis yang selaras dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan kepentingan terbaik anak melalui pendekatan restorative.
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Tarigan, Pebiola br; Simamora, Janpatar; Siregar, Hisar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7953

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil Dari penduduk Desa yang memegang peranan Penting dalam Pembangunan Desa dan Proyek Infarstruktur sehingga masyarakat desa dapat memperoleh manfaat infrastruktur yang berkualitas dan meningkatkan  kesejahteraan Masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari  Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Pengawasan Pembangunan infrastruktur di Desa sei musam, kec. Batang serangan dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BPD dalam pengawasan dalam Pengawasan Pembangunan infrastruktur di  Desa sei musam, Kec. Batang serangan. Dengan menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara sistematis dengan cara teknik deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini
Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak di Kota Medan Binsari, Joice; Simamora, Janpatar; Gultom, Meli Hertati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7984

Abstract

Sebagai generasi penerus bangsa, anak- anak berhak memperoleh pengamanan dari segala jenis bentuk eksploitasi. dalam aspek ekonomi maupun seksual. Meskipun telah diatur dalam berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak dan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2023, praktik eksploitasi anak masih ditemukan di Kota Medan. adapun penelitian ini memiliki tujuan dalam menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dalam menanggulangi eksploitasi anak. Penelitian dilakukan menggunakan metode hukum empiris serta pendekatan normatif melalui proses wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan koordinasi lintas instansi serta penanganan korban melalui asesmen dan pendampingan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, kesulitan identifikasi korban, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kerja sama dan peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan perlindungan bagi anak yang optimal di Kota Medan.
Analisis Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi (Studi Putusan Nomor 81/G/2023/Ptun.Sby) Panjaitan, Simauli Margaretta; Simamora, Janpatar; Simamora, Sovia
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7990

Abstract

Sertifikat merupakan bukti kuat atas hak atas tanah yang memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya. Namun, dalam praktiknya, sertifikat sering diterbitkan dengan mengandung cacat administratif, sehingga menimbulkan sengketa agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan implementasi proses pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan hukum dan bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Administrasi Negara Surabaya dalam memutuskan Perkara Nomor 81/G/2023/PTUN.SBY. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional diharapkan dapat memeriksa dengan cermat dan teliti kegiatan pendaftaran tanah untuk menghindari cacat administratif. Serta penerbitan Sertifikat Hak Milik tidak sah secara hukum karena mengandung cacat hukum akibat kelalaian dalam melibatkan semua ahli waris yang berhak dalam proses pendaftaran tanah sistematis yang lengkap.
Law Enforcement Against Children as Perpetrators of Aggravated Theft Committed Jointly: A Case Study of Decision Number: 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Son Ari Iswandy Sihombing; Janpatar Simamora; Jusnizar Sinaga
Al-Risalah VOLUME 26 NO 1, MAY (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.65955

Abstract

This study analyzes the criminal liability of children as perpetrators of theft with joint aggravation and the judge’s legal considerations in Decision Number 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Son. The research is motivated by the increasing involvement of children in serious crimes, which raises normative tension between the principle of ultimum remedium in juvenile justice and the practical tendency to impose imprisonment, particularly in cases involving aggravating circumstances or recidivism. Within the framework of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, law enforcement is required to prioritize protection, rehabilitation, and the best interests of the child. This study employs a normative juridical method using statutory and case approaches, focusing on the application of Article 363 paragraph (2) of the Criminal Code and relevant provisions governing juvenile criminal responsibility. The findings indicate that the elements of aggravated theft committed jointly were legally fulfilled, thereby establishing the child’s criminal liability. The judge imposed a sentence of one year and six months’ imprisonment based on juridical considerations, evidentiary facts, and the child’s personal circumstances, while formally referring to the principle of the best interests of the child. The contribution of this research lies in evaluating the consistency of judicial reasoning in applying the best interests principle in aggravated theft cases involving children, as well as assessing whether the decision reflects proportionality, legal certainty, and substantive justice within the juvenile criminal justice system.
Legal Analysis of the Appointment of Guardians for the Protection of Minors Based on a Will in Indonesian Civil Law: A Study of Court Decision No. 184/Pdt.G/2022/PN Medan Sulastri Febriana Purba; Janpatar Simamora; Ria Juliana Siregar
Al-Risalah VOLUME 26 NO 1, MAY (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.66045

Abstract

Minors are legally considered incapable of performing legal acts and therefore require legal protection through guardianship. In civil law, guardianship functions as a substitute for parental authority over children who are not under the care of their parents, including the management of the child’s personal and property interests. One form recognized in Indonesian civil law is testamentary guardianship, namely the appointment of a guardian through a will. However, in practice, the implementation of testamentary guardianship does not always align with the best interest principle of the child, particularly when the guardian’s authority may potentially affect the protection of the child’s rights and assets. This study aims to analyze the legal validity of testamentary guardianship and examine the judge’s legal considerations in determining guardianship in Medan District Court Decision Number 184/Pdt.G/2022/PN.Mdn. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approach methods. Primary legal materials include provisions of the Indonesian Civil Code concerning guardianship, while secondary materials consist of legal doctrines and relevant scholarly literature. The findings indicate that the appointment of a guardian through a will is not absolute and must be assessed against the best interest principle. Judges evaluate several factors, including the legal validity of the will, the moral integrity and responsibility of the proposed guardian, and the emotional relationship between the guardian and the child. This article contributes to the development of civil law discourse by highlighting the limitations of testamentary guardianship in practice and emphasizing that guardianship should function primarily as a mechanism of child protection, rather than merely as a legal instrument for controlling or managing the child’s assets.
The Domicile Requirement for Village Heads After Constitutional Court Decision No. 128/PUU-XIII/2015 and Its Implications for the Administration of Village Governance Rut Simatupang; Janpatar Simamora; Hisar Siregar
Al-Risalah VOLUME 26 NO 1, MAY (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.66475

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of regulating domicile requirements for Village Head candidates and their implications following Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XIII/2015 on village governance. Although the decision removed domicile restrictions to guarantee equal constitutional rights, previous studies have focused more on its normative and constitutional aspects than on its sociological impact on village communities with strong local values. This study fills that gap by examining how the removal of domicile requirements affects social acceptance, leadership legitimacy, and the effectiveness of village governance. Using an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach, this research collected primary data through in-depth interviews with community leaders, village officials, and villagers, while secondary data were obtained from regulatory documents and relevant literature. The findings show that the implementation of the Court’s decision is still marked by social resistance, as communities tend to trust local candidates more because they are considered to better understand village customs and social conditions. At the same time, the inclusion of non-local candidates has encouraged higher competency standards in village political competition. The novelty of this study lies in showing that the implications of the Court’s decision extend beyond the protection of constitutional rights to include changes in social legitimacy and leadership effectiveness at the village level. These findings are significant in indicating that effective village governance depends not only on managerial competence, but also on the elected Village Head’s ability to adapt to local wisdom and community values.
Analisis Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan) Sitepu, Ella Doris; Simamora, Janpatar; Nainggolan, Ojak
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.8015

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengembalian kerugian negara akibat Tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) menimbulkan kerugian masif terhadap keuangan negara dan pelanggaran hak sosial-ekonomi masyarakat. Peran Kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara akibat korupsi serta hambatan pelaksanaannya. Pengembalian kerugian dilaksanakan melalui lima tahapan: pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset melalui jalur pidana dan perdata (UU 31/1999 jo UU 20/2001). Hambatan utama meliputi lamanya proses hukum, pengalihan aset ke pihak ketiga, pembebanan hak tanggungan, biaya pemeliharaan yang membengkak, dan penurunan nilai aset yang berkorelasi negatif terhadap optimalitas pemulihan. Diperlukan penguatan koordinasi antar-lembaga, percepatan proses hukum, dan optimalisasi gugatan perdata untuk memaksimalkan pengembalian aset negara.
Co-Authors Andrew David Marbungaran Sibarani Ari Iswandy Sihombing Aritonang, Sion Nita Muliani Arta Harianja, Dame Batee, Lasmin Berutu, Selvia Natalia Binsari, Joice Budiman N.P.D Sinaga Butar Butar, Edgar Thomas Darwin D.P.G. Marbun Debataraja, Rahmat Tri Andika Debora Debora Debora Debora Devi Christina Octaviani Tamba Dwi Mika Elencia Sirait Edgar Thomas Butar-butar Elsita, Elsita Lumban Gaol Esraini Saruksuk F. B. Situmorang, Samuel Fajar sitorus Ginting, Ekel Tuahta Gultom, Meli Hertati haposan siallagan Harry Julius Pratama Manalu Heldiora Silva Simamora Herawati Herawati Herlina Manullang Hertati Gultom, Meli Hisar Siregar Hutagalung, Jordy William Hutagaol, Delvia Sawita Lestari Br Hutauruk, Rahel Januari Sihotang Januari Sihotang, Januari Jinner Sidauruk JUSNIZAR SINAGA Lafau, Karolus Kanefo Laoly, Grace Angelina Kristin Lesson Sihotang Leyla Vani Panjaitan Limbong, Andrew Afrizal Lumban Gaol, Canryfay Lumban Raja, Peter Joshua Lumbantoruan, Abram Andriano Samapta Manik, Risma Manik, Risma Elfrida Esther Manullang, Rio Saputra Manurung, Oktavia Pitta Marito Manurung, Rosa Desi Natalisma Marbun, Nismayani Marsel, Marsel Agustino Saragih Martua Nainggolan, Yedija Meli Hertati Gultom Naibaho, Bintang ME Nainggolan, Ojak Nancy Nopeline Napitupulu, Heri Prayetno Nila Muhedina Simarmata Pakpahan, Katryn NN Panjaitan, Leyla Vani Panjaitan, Simauli Margaretta Pardede, Putri Desima Pasaribu, Ridwan Sauttua Parlindungan Pasrah Kasih Sejati Hulu Patar Marojahan Sinurat Purba, Rejeki Parmon Purba, Roganda Helena Sanzelina Ria Juliana Siregar Rio Saputra Manullang Rohmawati Berutu Rotua Febriyanti Turnip Rut Simatupang Saruksuk, Esraini Siahaan, Dhea Sintya Siahaan, Sahrony Sianturi, Andre Ferdy Siboro, Rini Oktavia Sidauruk, Jinner Sihotang, Kostarika Oktavia Sihotang, Lesson Simamora, Afric Simamora, Afric Stanley Simamora, Sovia Simangunsong, Gaby Handayani Simanjuntak, Iona Febrina Simarmata, Prayusti Sarah Simatupang, Leonardo David Simatupang, Riris Sinaga, Jusnizar Sinurat, Patar Marojahan Sirait, Dwi Mika Elencia Siregar, Jos Prasetia Sitanggang, Immanuel Lamhot Sitepu, Ella Doris Sitompul, Nova Marselina Sitorus, Neeysha Nathani Situmeang, Rico Yonanda Situmorang, Samuel F. B Situmorang, Samuel F.B Sulastri Febriana Purba Tambunan, Mika Thensia Tarigan, Pebiola br Tobing, Sentiana Br. Lumban viona, Viona Pratiwi Sitorus Willem Cahyadi Halawa Zalukhu, Alilin