Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.74
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamis Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Teknik dan Sains SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Turbo : Jurnal Program Studi Teknik Mesin Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan The Southeast Asia Law Journal Jurnal Nuansa Kenotariatan DE'RECHTSSTAAT JURNAL ILMIAH LIVING LAW Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya APTEK Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Jurnal Hukum Sasana Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Jurnal Surya Teknika Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences JOURNAL of LEGAL RESEARCH Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Sosial dan Teknologi VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan International Journal of Social Service and Research International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Gagasan Hukum International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Journal Evidence Of Law Journal of Innovation Research and Knowledge SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah PENA LAW: International Journal of Law SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Hukum Non Diskriminatif ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Innovative: Journal Of Social Science Research International Journal of Scientific Multidisciplinary Research (IJSMR) MILRev: Metro Islamic Law Review Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Asian Journal of Social and Humanities SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum National Journal of Law
Yuhelson Yuhelson
Fakultas Hukum Universitas Jayabaya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 88 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 88 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Berdasarkan Penerapan Aksesi Apostille Convention Sabila, Zulfia; Yuhelson, Yuhelson; Marniati, Felicitas Sri
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i6.29281

Abstract

Konvensi Apostille digunakan untuk melakukan penghapusan terhadap syarat legalisasi pada dokumen publik untuk memfasilitasi penggunaan dokumen publik di luar negeri. Indonesia telah menjadi Negara Pihak (State party) pada Konvensi Apostille tersebut, maka setiap negara dapat mempersingkat proses legalisasi tanpa perlu melibatkan kanal diplomatik, melainkan langsung melalui Otoritas Kompeten masing-masing Negara Pihak. Pada saat ini proses legalisasi di Indonesia, yang membutuhkan legalisasi dokumen publik untuk digunakan di negara lain membutuhkan pengesahan oleh kantor publik lokal atau Notaris, maka diperlukan legalisasi lain dari Kemenkumham. Setelah, dokumen yang telah disahkan oleh Kemenkumham, setempat, kemudian akan dilegalisasi lagi oleh Kementerian Luar Negeri Negara masing-masing. Selanjutnya, sebelum dokumen yang akan digunakan di Negara tujuan, dokumen perlu dilegalisasi ulang oleh Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal masing-masing ke negara yang akan dituju. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normative. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah mengenai 1) Bagaimana Urgensi Indonesia dalam Mengaksesi Legalisasi Dokumen Publik berdasarkan Konvensi Apostille? 2) Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Legalisasi Dokumen berdasarkan Konvensi Apostille di Indonesia?. hasil dari penelitian ini adalah penulis ingin menjelaskan mengenai bahwa notaris memiliki peran dan tanggungjawab terhadap proses legalisasi dokumen ini dan tentu saja hal-hal seperti ini sangat penting dan sudah di atur dalam undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA UPAH BAGI PEKERJA MELALUI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE Tania, Muhammad Iredenta; Yuhelson, Yuhelson; Atmaja, Dhody Ar
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 7 No. 2 (2022): Volume 7, Nomor 2, September 2022
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v7i2.2021

Abstract

Hubungan hukum antara buruh dan pengusaha tersebut diawali denganpembuatan perjanjian kerja baik yang dibuat secara tertulis maupun secara lisan.Perjanjian yang berisi hak dan kewajiban tersebut kemudian dalam pelaksanaannyasering muncul permasalahan-permasalahan yang apabila tidak ada salingpengertian ataupun tidak ada kesepahaman dan apabila tidak dapat diselesaikanakhirnya dapat berujung pada timbulnya perselisihan diantara para pihak. Konflikatau perselisihan juga dapat terjadi dalam dunia ketenagakerjaan dimanamelibatkan para pihak yang di sebut pekerja dan pengusaha. Sebenarnya konflikatau sengketa antara pekerja dan pengusaha tidak perlu ditakuti karena konflikdapat menimbulkan dampak positif bagi pihakpihak yang terlibat asalkan konfliktersebut tidak dilandasi oleh semangat kekerasan. Jika konflik dilandasi kekerasanmaka akan mendatangkan kerugian dan permusuhan. Selama ini perselisihan antarapekerja dan pengusaha seringkali diselesaikan dengan cara-cara yang anarkisseperti demonstrasi dengan kekerasan, pembakaran, pemogokan sampai penutupanperusahaan. Sebaiknya perselisihan dapat diselesaikan dengan damai dan salingmenguntungkan.Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan menyebutkan : a. Setiap Pekerja/buruh mempunyai hak untukmemperoleh perlindungan atas: 1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 2) Moral danKesusilaan; dan 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sertanilai-nilai agama. b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh gunamewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatandan kesehatan kerja. c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)dilaksanakan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja, Restorative Justice.  The legal relationship between workers and employers begins with the makingof employment agreements both in writing and orally. Agreements that containthese rights and obligations then in their implementation often arise problems thatif there is no mutual understanding or no understanding and if they cannot beresolved can eventually lead to disputes between the parties. Conflicts or disputes 851 can also occur in the world of labor which involves parties called workers andemployers. Actually, conflicts or disputes between workers and employers do notneed to be feared because conflicts can have a positive impact on the partiesinvolved as long as the conflict is not based on the spirit of violence. If the conflictis based on violence, it will bring losses and hostility. So far, disputes betweenworkers and employers are often resolved in anarchist ways such as violentdemonstrations, arson, strikes and the closure of companies. It is best that disputescan be resolved peacefully and mutually beneficially.Based on Article 86 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, it states: a.Every Worker / laborer has the right to obtain protection for: 1) OccupationalSafety and Health; 2) Morals and Decency; and 3) Treatment in accordance withhuman dignity and religious values. b. To protect the safety of workers / workers inorder to realize optimal work productivity, occupational safety and health effortsare carried out. c. Protection as referred to in paragraphs (1) and (2) is carried outin accordance with applicable laws and regulations.Keywords: Legal Protection, Workers, Restorative Justice
Legal Certainty of Electronic Certificates as Evidence of Land Ownership in Indonesian Agrarian Law Hutomo, Putra; Yuhelson, Yuhelson; Achmad Darodjat, Tubagus
International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Vol. 3 No. 5 (2024): December
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sj.v3i5.440

Abstract

The position of electronic certificates in agrarian law in Indonesia is a means of proof of ownership of land rights, ownership rights to apartment units, management rights, and mortgage rights, The Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 5 of 2017 concerning Electronic Land Information Services (hereinafter referred to as Ministerial regulations ATR/Head of BPN 5/2017) which was later replaced by Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 19 of 2020 concerning Electronic Land Information Services (hereinafter referred to as Ministerial regulations ATR/Head of BPN 19/2020). Ministerial regulations ATR / Head of BPN 5/2017 is the forerunner or embryo of the start of electronic land law politics in Indonesia. For this reason, in order to further realise the certificate, the Indonesian Government should regulate the position of electronic certificates in law and need to support changes in the registration system in Indonesia to a positive system with the issuance of electronic certificates, in addition to conducting comprehensive socialisation to the Indonesian people who think that they do not hold physical evidence of certificates with the assumption that everything is electronically based.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKAD MURABAHAH YANG DIUBAH SECARA SEPIHAK DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI SALAH SATU PIHAK. Yudistira, Muhammad; Yuhelson, Yuhelson; Kencanawati, Erny
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 12 (2023): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v2i12.1893

Abstract

In this study, the author found several cases related to the murabahah contract problem which was changed unilaterally by a notary, causing harm to one of the parties. The first formulation of the problem in this study was what was the notary's responsibility for the changes he made to the murabahah contract which was detrimental to the customer? The writer used the theory of legal responsibility according to Abdulkadir Muhammad and the theory of legal protection according to Philip M. Hadjon in order to analyze the problem. This research used normative juridical method and carried out a case approach, a statute approach, and an analytical approach in relation to the problems studied. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal material. The researcher carried out data analysis with systematic interpretation. The results of research on usufructuary rights on individual land cannot be encumbered with mortgage rights, this makes it ambiguous between the UUHT and PP 18 of 2021. There needs to be an affirmation in PP 18 of 2021 as well as the guarantee of usufructuary rights so that they can be in line with UUHT. The results of this study indicate that firstly, if the notary is not careful in issuing a copy of the murabahah contract without paying attention to the original offering letter and minutes of the murabahah contract which has been agreed upon by the parties so as to cause a change in the clause in the murabahah contract which causes losses to the customer, the notary can be held accountable in a civil manner according to Article 1365 of the Civil Code in the form of a claim for compensation in the case of committing an unlawful act this is in accordance with the theory of responsibility due to unlawful acts committed due to negligence (negligence tort lilability) according to abdulkadir muhammad. Secondly customers are protected by the existence of repressive legal protection, namely dispute resolution through litigation in religious court institutions in protecting rights that are violated in murabahah contracts, especially in sharia economic disputes, this is in accordance with the provisions of Article 55 paragraph (1) of Law 21 of 2008 concerning Banking. This sharia is in line with the theory of repressive legal protection according to Philip M. Hadjon.
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN PASAR TRADISIONAL MILIK PIHAK SWASTA TERKAIT DENGAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Rustandi, Riki; Yuhelson, Yuhelson; Kencanawati, Erny
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 12 (2023): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v2i12.1906

Abstract

Land as a gift of God Almighty is a natural resource which is indispensable man for earning his living. Land has economic value as well in addition to social functions, One of the common interest of traditional market. To build a traditional market of land needed to be done by way of land acquisition, which is a legal act by the government to obtain by way of land acquisition, which act by the government for specific interest by providing compensation to landowners according to the procedure in the act. Development of common interests, are owned by the government, while it must be done by the private sector by a treaty. If the public interest is ultimately owned by either private ownership or management then it isn’t regulated in accordance with Law Number. 2 of 2012 on Land Procurement for Development for Public Interest. The method used in this research is normative juridical research, specifically a library law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. As for the research approach used in this case the legislation relating to land acquisition and the method of collecting the legal materials are carried out by identifying and taking an inventory of positive law, journals and other legal sources. The method used in analyzing the legal materials (interpretation) is to get views on the public interest is ultimately owned by either private ownership or management. to get legal certainty and legal construction method. From the research results can be obtained that District Government Karawang after Turi Tempuran land procurement market is not accompanied by management well, so when the market was transferred by the village government to the private sector can’t by a treaty. This causes the market being owned and managed by private parties
Legal Protection for Directors Related to Agreements with Third Parties that Cause Losses to the Company Setiawan, Rahmat; Yuhelson, Yuhelson
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v4i6.1256

Abstract

The Board of Directors is obliged to take responsibility for its actions on the employment contract agreement of any responsibility born of any transaction or employment contract activity carried out by it in accordance with the duties and responsibilities given by the board of commissioners to it as a director of the company, with the consideration that the activity has been carried out with due regard to prudential standards and good faith from the duties and functions as a director. The research method used is normative juridical research using primary, secondary, and tertiary legal materials and research places, data collection techniques in this research are literature studies and document studies and interviews, data analysis is carried out by collecting, classifying, and analysing based on the results of literature study research and studies in several companies, the results of the study show that the legal protection of the Board of Directors on agreements with third parties that harm the company so that if something undesirable happens, the sanctions for violations of the Board of Directors in their position as budget users will face criminal, civil and administrative sanctions. So that directors who get authority based on applicable laws and regulations in carrying out a work contract activity either obtained through delegation of authority, then have fulfilled the criteria in each agreement.
Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Pembangunan Infrastruktur dalam Mendukung Industri Strategis untuk Kesejahteraan Nasional Undrizon, Undrizon; Yuhelson, Yuhelson; Ardian Prasetyo , Dedy
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v4i6.1262

Abstract

Pertanyaan yang cukup penting tentang pembangunan infrastruktur ialah bagaimana agar fasilitas dalam memajukan ekonomi nasional selalu dapat mendukung tumbuh-kembang daya saing bisnis dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat (hajat hidup orang banyak), bangsa, dan negara. Apabila Infrastruktur Nasional masih lemah tentunya akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi domestik. Karena ia akan mengoreksi secara signifikan terhadap efisiensi serta produktivitas di berbagai sektor bisnis terkait, antara lain beban biaya logistik yang tinggi, sehingga berimbas pada rendahnya kemampuan distribusi barang dan jasa bagi pemenuhan kepentingan umum. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dan lebih dominan menggunakan pendekatan deduktif kualitatif deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan Data Sekunder yang diperkuat dari Bahan Hukum yang bersifat Primer, Sekunder, dan Tertier, yakni UUD Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta berbagai pemikiran konsepsionalitas dari para ahli di bidangnya. Hasil penelitian adalah pembangunan nasional tetap membutuhkan kesadaran penuh bagi para pengambil keputusan dan kebijakan terkait agar tidak tersesat, terjebak, dan tetaplah bertindak atas dasar berbagai prinsip keadilan serta normatif hukum dengan menempatkan nilai-nilai yang luhur (kepatutan), itikad-baik, properly discretion, rasionalitas yang konstruktif, kreativitas serta inovasi yang produktif, terkait dengan segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam tatanan NKRI. Sedangkan Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah konstruksi Infrastruktur mestinya mampu memperkuat karakter dan menjadi cerminan kemajuan peradaban serta budaya yang luhur bangsa dan negara Republik Indonesia. Bahwa, konflik kepentingan harus diselesaikan menurut hukum secara tepat, agar mampu menghindari konflik horizontal maupun kekerasan struktural.
Impact of Failure to Postpone Debt Payment Obligations Suspension on Separate Creditors Yuhelson, Yuhelson
Jurnal Cita Hukum Vol. 12 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v12i2.42296

Abstract

Separate creditors have special rights, and rejection of a peace plan can limit these rights in terms of receiving payment from the debtor, as separated creditors will only accept payment with the lowest value between the collateral value and the actual value of the loan. This study examines the legal protection for separated creditors in the context of rejecting a peace plan in the Debt Payment Obligation Suspension (PKPU) process. The main focus of the study is to analyse the legal implications of the rejection of peace by separated creditors and how it affects their rights in the PKPU process. The methodology used is normative juridical with a statutory regulatory approach, while the legal sources used in analysing this study were obtained through library materials or secondary data. This research is also called library legal research. It can be concluded that separatist creditors are still given compensation of the lowest value among the collateral or actual value of the loan. It is directly guaranteed by collateral rights on the property owned by the creditor. The results show that the Debt Payment Obligation Suspension (PKPU) Law has yet to fully provide adequate legal protection for separatist creditors who reject the peace plan.
DISPARITAS KEWENANGAN PENJUALAN OBJEK JAMINAN MILIK PIHAK KETIGA DALAM PROSES KEPAILITAN Prihartonoa, Eric; Yuhelson, Yuhelson; Franciska, Wira
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/x619zq80

Abstract

Curator in carrying out their duties, namely the settlement/sale of property bankruptcy conducted publicly in accordance with Article 185 UUK PKPU, but if the sale in public is not feasible, then the sale under the hand can be executed with the permission of the supervising judge. Procedures for the sale of bankruptcy property in specify in the legislation and other regulations such as Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia number 213 / PMK.06/2020 about Implementation of the auction which was later amended through the regulation of the Minister of Finance of the Republic Indonesia number 122 of 2023 concerning auction implementation guidelines. One of the rules that changed regarding the sale of collateral objects on behalf of third parties in the process bankruptcy that causes ambiguity in the authority of the curator in carrying out their duties.
Eksistensi Perdamaian Dalam Kepailitan Terkait Akibat Pembatalan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Dan Pembayaran Utang Yedija, Ignwer Toynbee; Yuhelson, Yuhelson; Nurhakim, Nurhakim
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14444

Abstract

Berdasarkan UUK dan PKPU Pasal 291 ayat (1) memutuskan bahwa Pasal 170 dan 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian, dan UUK berdasarkan Pasal 291 ayat (2) yang menetapkan hal itu dalam putusan penghapusan.dan menetapkan ketentuan PKPU. Dalam hal terjadi pelunasan maka debitur juga harus dinyatakan pailit, sebagaimana halnya pelunasan kepailitan dikaitkan dengan akibat batalnya pelunasan dalam arti tertundanya kewajiban pembayaran utang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana keberadaan dan pengaturan perdamaian kepailitan berhubungan dengan akibat dari penghentian perdamaian kebangkrutan dan penangguhan kewajiban pembayaran utang?Selain itu, perlindungan hukum apa saja yang diberikan kepada kreditor pailit apabila kewajiban pembayarannya ditangguhkan akibat berakhirnya perdamaian homologasi? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori proteksi dan teori hukum kebangkrutan Michelle Dean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan dan pengaturan perdamaian kepailitan ada kaitannya dengan pembatalan perdamaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu akibat dari ketentuan Pasal 170 UU KPKPU. Pasal 291 UU KPKPU mengatur bahwa perjanjian damai dapat berakhir apabila kreditur tidak menerima pembayaran yang disepakati dalam syarat-syarat perjanjian damai. Menunda kewajiban membayar suatu utang agar dapat terpenuhi hak-hak kreditur, yaitu perlindungan hukum terhadap kreditur akibat berakhirnya perdamaian homologasi karena pailitnya debitur. Selain itu, penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur diperintahkan untuk menjamin perlindungan hukum kreditur.
Co-Authors . Maryano Abdul Rahmat Achmad Darodjat, Tubagus Akkapin , Suppaphorn Akkapin, Supaphorn Al, Bintang Aldi, Jupri Aldo Pratama Amry Aliya Sandra Dewi Ambri Ambri Andhika Putera Perdana Andi Sunarti Anindya Shamara Arminawan Anriz Nazaruddin Halim Arbi, Imam Ardian Prasetyo , Dedy Arief Wibiesono Asep Hadi Gunawan Atchara Salee Atmaja, Dhody Ar Bambang Utoyo Basuki Basuki Bernand Nainggolan Bernard Bernard, Bernard Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan, Bernard Berutu, Jundri R. Bustami Syam Calvin Ulri Rompas Sumual Cicilia Julyani Tondy Cicilia Julyani Tondy Cicilia Julyani Tondy Cicilia Julyani Tondy Cicilia Julyani Tondy Cynthia Kendati Darodjat, Tubagus Achmad Dedy Ardian Prasetyo Dian Rizki Novita Sinaga Dodi Sugianto Ely Nursamsiah Erny Kencanawati Erny Kencanawati Erny Kencanawati Erny Kencanawati Esther Indah Pricilia Permatasari Sihombing Farel Ulrich Pardomuan Butarbutar Fauzie Yusuf Hasibuan Felicitas Sri Marniati Felicitas Sri Marniati Felicitas Sri Marniati Fensky Readel Sumandag Fernedy Fernedy Fiver, Ramjahif Pahisa Gorya Franciska, Wira Gunawan, Asep Hadi Hakim, Nur Halim, Anriz N. Halim, Anriz Nazaruddin Hara Dongan Simamora Hara Dongan Simamora Hedwig Adianto Mau Hutomo, Putra I Wayan Karya Ikhwansyah Isranuri Ilhaam Aditio Indra Hasan Januar Agung Saputera Japri Japri, Japri Jelly Nasseri Joko Sriwidodo Julyani Tondy, Cicilia Kencanawati, Erny Kendati, Cynthia Khalimi Khalimi Legisnal Hakim Lilik Mulyadi Lina Sinaulan, Ramlani M. Yogi Riyantama Isjoni Madeline Vanessa Audrey Marni Emmy Mustafa Marniati, Felicitas Sri Maryano, . Maryano, Maryano Mochamad Rafly Yudhaprawira Mohamad - Ismed Monica Yuniartha Naibaho Muhammad Iredenta Tania Muhammad Rizky Muzzaki Muhammad Yudistira Nainggolan, Bernand Nanda Dwi Rizkia Nanda Dwi Rizkia naryo, sunaryo Nathalia, Tan Nazaruddin Halim, Anriz Nofiyanti, Dwi Noviana Indah Permata Fani Setiadi Nur Hakim Nur Hakim Nur Hakim Nurhakim Nurhakim Nurhayati, Sitaresmi nurmajid, yazid Poppy Poppy Pujiono Pranowo, Yusuf Prasetyo, Heny Prihartonoa, Eric Prijanto, Prijanto Puji, Ari Andriyas Puti Dwi Jayanti Putra Hutomo Putra Hutomo Putri Rosmala Dewi Putri, Andi Wika Radif Khotamir Rusli RAHMAT SETIAWAN Ramjahif Pahisa Gorya Fiver Ramlani Lina S Ramlani Lina S Ramlani Lina Sinaulan Ramos Rialdo Raysisca Elvide Rhika Purwaningsi Riki Rustandi Rinaldi Rizki Ridha Syamza Rulman Ignatius Rongkonusa Rustandi, Riki Ryo Guntur Triatmoko Sabila, Zulfia Sinaulan, Ramlani Lina Sri Mulyani Suasungnern, Sineerat Sudirman Sudirman Sukaria Sinullingga Sunaryo Sunaryo Supaphorn Akkapin Syahputra, Yudha Syamsiar, Syamsiar Syarief, Vidi Galenso Tania, Muhammad Iredenta Tofik Yanuar Chandra Triatmoko, Ryo Guntur Triatmoko, Ryo Thunder Undrizon, Undrizon Wahyuny, Dian Weminto Suryadi White, Alan Robert Wongso, Sinta Yedija, Ignwer Toynbee Yohanes Yohanes Yohanes Yohanes Yoshi Erlina, Yoshi Yudha Pangesti, Wahyu Sandhya Yudistira, Muhammad Yuherman Yuherman Yuherman Yusticia wicaksono Zulfia Sabila