Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
11.927
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamis Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Teknik dan Sains SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Turbo : Jurnal Program Studi Teknik Mesin Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan The Southeast Asia Law Journal Jurnal Nuansa Kenotariatan DE'RECHTSSTAAT Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya APTEK Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Jurnal Hukum Sasana Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Jurnal Surya Teknika Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences JOURNAL of LEGAL RESEARCH Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Sosial dan Teknologi VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan International Journal of Social Service and Research Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Gagasan Hukum International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Journal Evidence Of Law Journal of Innovation Research and Knowledge SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah PENA LAW: International Journal of Law SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Hukum Non Diskriminatif ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Innovative: Journal Of Social Science Research International Journal of Scientific Multidisciplinary Research (IJSMR) MILRev: Metro Islamic Law Review Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Asian Journal of Social and Humanities SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum National Journal of Law
Yuhelson Yuhelson
Fakultas Hukum Universitas Jayabaya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 84 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Impact of Failure to Postpone Debt Payment Obligations Suspension on Separate Creditors Yuhelson, Yuhelson
Jurnal Cita Hukum Vol. 12 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v12i2.42296

Abstract

Separate creditors have special rights, and rejection of a peace plan can limit these rights in terms of receiving payment from the debtor, as separated creditors will only accept payment with the lowest value between the collateral value and the actual value of the loan. This study examines the legal protection for separated creditors in the context of rejecting a peace plan in the Debt Payment Obligation Suspension (PKPU) process. The main focus of the study is to analyse the legal implications of the rejection of peace by separated creditors and how it affects their rights in the PKPU process. The methodology used is normative juridical with a statutory regulatory approach, while the legal sources used in analysing this study were obtained through library materials or secondary data. This research is also called library legal research. It can be concluded that separatist creditors are still given compensation of the lowest value among the collateral or actual value of the loan. It is directly guaranteed by collateral rights on the property owned by the creditor. The results show that the Debt Payment Obligation Suspension (PKPU) Law has yet to fully provide adequate legal protection for separatist creditors who reject the peace plan.
DISPARITAS KEWENANGAN PENJUALAN OBJEK JAMINAN MILIK PIHAK KETIGA DALAM PROSES KEPAILITAN Prihartonoa, Eric; Yuhelson, Yuhelson; Franciska, Wira
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/x619zq80

Abstract

Curator in carrying out their duties, namely the settlement/sale of property bankruptcy conducted publicly in accordance with Article 185 UUK PKPU, but if the sale in public is not feasible, then the sale under the hand can be executed with the permission of the supervising judge. Procedures for the sale of bankruptcy property in specify in the legislation and other regulations such as Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia number 213 / PMK.06/2020 about Implementation of the auction which was later amended through the regulation of the Minister of Finance of the Republic Indonesia number 122 of 2023 concerning auction implementation guidelines. One of the rules that changed regarding the sale of collateral objects on behalf of third parties in the process bankruptcy that causes ambiguity in the authority of the curator in carrying out their duties.
Eksistensi Perdamaian Dalam Kepailitan Terkait Akibat Pembatalan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Dan Pembayaran Utang Yedija, Ignwer Toynbee; Yuhelson, Yuhelson; Nurhakim, Nurhakim
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14444

Abstract

Berdasarkan UUK dan PKPU Pasal 291 ayat (1) memutuskan bahwa Pasal 170 dan 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian, dan UUK berdasarkan Pasal 291 ayat (2) yang menetapkan hal itu dalam putusan penghapusan.dan menetapkan ketentuan PKPU. Dalam hal terjadi pelunasan maka debitur juga harus dinyatakan pailit, sebagaimana halnya pelunasan kepailitan dikaitkan dengan akibat batalnya pelunasan dalam arti tertundanya kewajiban pembayaran utang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana keberadaan dan pengaturan perdamaian kepailitan berhubungan dengan akibat dari penghentian perdamaian kebangkrutan dan penangguhan kewajiban pembayaran utang?Selain itu, perlindungan hukum apa saja yang diberikan kepada kreditor pailit apabila kewajiban pembayarannya ditangguhkan akibat berakhirnya perdamaian homologasi? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori proteksi dan teori hukum kebangkrutan Michelle Dean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan dan pengaturan perdamaian kepailitan ada kaitannya dengan pembatalan perdamaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu akibat dari ketentuan Pasal 170 UU KPKPU. Pasal 291 UU KPKPU mengatur bahwa perjanjian damai dapat berakhir apabila kreditur tidak menerima pembayaran yang disepakati dalam syarat-syarat perjanjian damai. Menunda kewajiban membayar suatu utang agar dapat terpenuhi hak-hak kreditur, yaitu perlindungan hukum terhadap kreditur akibat berakhirnya perdamaian homologasi karena pailitnya debitur. Selain itu, penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur diperintahkan untuk menjamin perlindungan hukum kreditur.
Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Wanprestasi Terkait Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dibawah Nilai Jual/Limit Terhadap Obyek Jaminan Nofiyanti, Dwi; Sinaulan, Ramlani Lina; Yuhelson, Yuhelson; Syarief, Vidi Galenso
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15135

Abstract

Dalam melakukan pelelangan untuk pemberlakuan hak tanggungan, bank menetapkan batasan harga lelang terhadap obyek hak tanggungan karena kreditur tidak memenuhi perjanjian pinjaman dengan bank, dalam hal permohonan Lelang Nasional yang di berikan Kewenangan dilelang oleh lembaga pelelangan negara yaitu KPKNL. Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai batas nilai jual/limit obyek jaminan dan melindungi debitur sesuai aturan yg berlaku. Pada penelitian ini Pengaturan mengenai batas nilai jual/limit obyek jaminan dalam eksekusi lelang hak tanggungan di laksanakan sesuai hukum yang berlaku . Namun kenyataanya, terjadi penetapkan batasan di bawah harga pasar yang merugikan debitur sehingga adanya fenomena hukum antara debitur dengan kreditur terhadap pelaksanan lelang tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum tersebut belum dapat tercapai terlihat dari adanya gugatan-gugatan kepada Kreditur (Bank). Debitur melakukan proses hukum Untuk melindungi harta debitur sebagai jaminan atas hipotek yang dilaksanakan sesuai dengan nilai batas yg di tentukan dapat di lakukan di pengadilan yg berwenang dalam melayangkan gugatan terhadap kreditur (bank) sesuai dengan Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) PMK 27/2016 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf k-l PMK 213/2020.
SINERGITAS BEA CUKAI DAN BAHARKAM POLRI DALAM MENGATASI PEREDARAN BARANG-BARANG ILLEGAL DAN BERBAHAYA Prasetyo, Heny; Yuhelson, Yuhelson; Dedy Ardian Prasetyo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 1: Juni 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i1.7847

Abstract

Maraknya peredaran barang-barang illegal dan berbahaya, dalam konteks ini adalah peredaran rokok illegal yang banyak beredar dan berproduksi di berbagai daerah di wilayah Indonesia dan diedarkan pada beberapa kota besar terutama kota Jakarta, merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Cukai dan Undang-Undang Kesehatan. Di sisi lain, maraknya peredaran rokok illegal dapat merugikan keuangan negara atau setidak-tidaknya menurunkan pendapatan negara dari pajak karena pajak dari cukai ataupun tembakau memberikan hasil yang menunjang pembangunan di Indonesia. Untuk menekan maraknya peredaran rokok illegal ini diperlukan sinergitas yang kontinu antar aparat penegak hukum, terutama Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Baharkam Polri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme kerjasama antara Bea Cukai dan Baharkam Polri dalam menekan peredaran rokok illegal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang saling bersinergi dengan kuat dan berkomitmen tinggi antara Bea Cukai dan Baharkam Polri, memperoleh hasil yang maksimal dengan digagalkannya penyelundupan dan peredaran rokok illegal sebanyak 9,4 juta batang rokok yang disita dari berbagai wilayah di Indonesia terutama Jawa Timur. Keberhasilan ini ditunjang dengan adanya MoU yang merupakan perpanjangan kedua dari kerjasama sebelumnya. Selain itu, keberhasilan ini ditunjang dengan adanya pengawasan yang optimal terhadap peredaran rokok illegal yang beredar di lingkungan masyarakat. Selain itu, untuk menekan peredaran rokok illegal ini, Bea Cukai dan Baharkam Polri serta instansi samping lainnya, melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat terutama para pedagang rokok eceran ataupun agen rokok terkait dengan sanksi pidana penjara dan denda yang akan diberlakukan bagi masyarakat yang melanggar Undang-Undang Cukai dan Undang-Undang Kesehatan.
EKSISTENSI MUATAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Prijanto, Prijanto; Yuhelson, Yuhelson; Hedwig Adianto Mau
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 8: Januari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i8.9418

Abstract

Sejak awal UUD 1945 diamandemen tahun 1999-2002, telah mendapat tentangan dari kalangan negarawan, politisi, akademisi, punawirawan TNI/Polri yang tergabung dalam Front Pembela Proklamasi ’45 (FPP ’45), bahkan kini aktivis pencinta konstitusi pun ikut menentang, sehingga pada peringatan 25 tahun reformasi, Ketua MPR RI Bamsoet menyampaikan adanya diskursus tentang konstitusi di masyarakat, yaitu: (1) mempertahankan hasil amandemen, atau UUD 2002 (2) kaji ulang UUD 2002, (3) melakukan amandemen ke-5, dan (4) kembali ke UUD 1945 untuk disempurnakan dengan adendum. Dengan adanya diskurus tersebut, maka untuk mendapatkan pilihan terbaik, salah satunya perlu dilakukan penelitian terhadap ‘’Eksistensi Muatan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945’’, khusus Pasal 6 ayat (1) dan (2) UUD 1945, dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD 2002, serta Pasal 16, dalam UUD 1945 dan UUD 2002, dengan rumusan masalah apakah pasal-pasal tersebut sesuai dengan pemikiran Founding fathers and mothers Indonesia dan Pembukaan UUD 1945, serta bagaimana seharusnya sikap bangsa Indonesia terhadap diskursus tersebut. Jenis penelitian dipilih yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute Approach), sejarah (Historical Approach), analisis (Analytical Approach) dan perbandingan (Comparative Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Pasal 16 UUD 1945 sesuai dengan pemikiran Founding fathers and mothers Indonesia dan Pembukaan UUD 1945; sedangkan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan (2) serta Pasal 16 UUD 2002 tidak sesuai dengan pemikiran Founding fathers and mothers Indonesia dan Pembukaan UUD 1945, karena pembentukannya ada intervensi asing, sehingga muatan bersifat liberalis, individualistis dan kapitalistis; yang outcome dari Pemilu yang diciptakan tidak saja mahal dalam ukuran rupiah, tetapi mahal karena rusaknya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, seperti pembelahan persatuan bangsa, KKN, lahirnya buzzer dan influencer politik yang brutal, melahirkan oligarki, menjamurnya ketidakjujuran dan ketidakadilan, turunnya kualitas kepemimpinan dan peraturan perundang-undangan sehingga lemahnya check and balance yang mengakibatkan hutang Indonesia tak terkontrol, yang kesemuanya merupakan indikator adanya kegentingan negara, dan oleh karena itu bangsa Indonesia diharapkan segera kembali ke UUD 1945 untuk disempurnakan dengan adendum, sebelum Indonesia punah.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS PASCA BERAKHIRNYA KEPAILITAN Sumual, Calvin Ulri Rompas; Yuhelson, Yuhelson; Tondy, Cicilia Julyani
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 8 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Agustus 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/xm3d6981

Abstract

This research aims to review and analyze the legal certainty of Limited Liability Companies (PT) after the end of bankruptcy, a condition in which the company is declared unable to fulfill its obligations to creditors in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Bankruptcy often brings complex legal consequences, both for the entity concerned and the creditors. In this context, legal certainty plays an important role to ensure that the legal rights of all parties involved are protected and respected. This research uses a normative juridical approach to evaluate how existing laws provide legal certainty for Limited Liability Companies after the end of bankruptcy. The findings in this study show that although there are fairly clear rules regarding the bankruptcy process, there are deficiencies in the regulations related to the restoration of the legal and operational status of Limited Liability Companies after bankruptcy is declared over. These deficiencies can lead to legal uncertainty, which has the potential to hamper the recovery and continuity of the Limited Liability Company's business, as well as pose a risk of further legal disputes. The results of this study indicate the need to strengthen the legal framework to ensure that after bankruptcy, Limited Liability Companies can resume operations with clear legal certainty. More detailed regulations and appropriate implementation guidelines are needed to ensure that Limited Liability Companies, as legal entities, have a solid foundation to continue their business activities without facing ongoing legal uncertainty. Thus, legal certainty becomes a key element in supporting post-bankruptcy business stability and sustainability
Regulatory Shifts and Legal Certainty in Cryptocurrency Trading: Towards an Integrated Supervision Model in Indonesia Berutu, Jundri R.; Yuhelson, Yuhelson; Prasetyo , Dedy Ardian
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 3 No. 9 (2025): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v3i9.578

Abstract

The rapid growth of cryptocurrency trading in Indonesia reflects the increasing integration of digital assets into the national economy. Initially classified as tradeable commodities under the supervision of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI), cryptocurrencies have recently been repositioned within the financial sector's regulatory framework, following the enactment of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (UU PPSK). This study analyzes the legal and institutional implications of shifting supervisory authority to Indonesia's Financial Services Authority (OJK) and examines the regulatory challenges in ensuring legal certainty within this evolving digital asset landscape. Using a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches, the findings reveal that Indonesia’s regulatory landscape remains fragmented and transitional. The absence of a unified and substantive legal framework, combined with institutional overlap and limited technological oversight capacity, undermines investor protection and market integrity. This paper recommends the formulation of a dedicated cryptocurrency law, the adoption of digital supervision mechanisms, and strengthened inter-agency coordination to build a coherent and future-proof legal regime. The novelty of this research lies in its critical examination of Indonesia’s regulatory transition and its proposal for a unified digital asset governance model. The study contributes to the growing body of scholarship on digital financial regulation in emerging markets and offers practical guidance for policymakers navigating the complexities of crypto-asset supervision.
The Existence of a Stay Period in Bankruptcy That Begins with Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) Aliya Sandra Dewi; Yuhelson; Dewi Anggraeni
International Journal of Scientific Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 6 (2024): June 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ijsmr.v2i6.9920

Abstract

In reference to bankruptcy and PKPU, Article 290 of Law No. 37 of 2004 is in conflict with the existence of Supreme Court Circular Letter Number 5 of 2021. This study tackles the problem of putting the stay period in place for the execution of collateral in bankruptcy, which results from the refusal of peace in the form of deferring debt payments. It also looks at the stay period that surrounds collateral execution in bankruptcy and its implications for potential changes to the Bankruptcy Law in the future. The Contractarian Approach Theory serves as the Applied Theory, Bankruptcy Law Theory as the Middle Range Theory, and Legal Certainty Theory as the Grand Theory in this study. It employs a normative juridical research methodology with a statutory approach as its main focus. This method entails looking at and dissecting Law No. 37 of 2004's provisions regarding PKPU and bankruptcy. Secondary data, comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, is the type of data utilized. Qualitative juridical analysis is used in the data analysis. According to Since there is no regulation regarding the suspension period for debtors declared bankrupt due to the Panel of Judges' rejection of a postponement of debt payment obligations, the theory of legal certainty has not been satisfied by the provisions regarding the suspension period (stay period) in Article 56, paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU
Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Korban Pernikahan Dini di Gorontalo Yuhelson, Yuhelson; Lina Sinaulan, Ramlani; Rahmat, Abdul
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol. 4 No. 1 (2020): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jpm.2020.041-10

Abstract

This study explores the dynamic of early-age marriage and implementing social protection concepts for households’ women victims in Gorontalo. This research uses qualitative method with explorative-inductive approaches. We were collected data by interviews, observation, and documentation. Resulting studies that early-age marriage cases in Gorontalo effected by low education, patriarchy system, domestic violence, divorced, and multi-dimensional poverty. For that, this study recommended that social control be worked fine, where the role of parent’, education, and community—create a social safety net for getting better—this role of parents and educational institutions in implementing the protection concept as a social policy reformulation material.Studi ini mengeksplorasi dinamika pernikahan dini dan skema perlindungan sosial yang tepat bagi perempuan korban kekerasan dalam ruamh tangga di Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif-induktif. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil studi menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini di Gorontalo disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, budaya patriarkhi, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan kemiskinan multidimensi. Untuk itu, studi ini merekomendasikan agar kontrol sosial dapat berfungsi dengan baik—peran orang tua, sekolah, dan komunitas—agar social safety net berjalan dengan baik. Peran ini tercermin dalam konsep perlindungan sebagai bahan untuk reformulasi kebijakan sosial. 
Co-Authors . Maryano Abdul Rahmat Achmad Darodjat, Tubagus Akkapin , Suppaphorn Akkapin, Supaphorn Al, Bintang Aldi, Jupri Aldo Pratama Amry Aliya Sandra Dewi Ambri Ambri Andi Sunarti Anindya Shamara Arminawan Anriz Nazaruddin Halim Arbi, Imam Ardian Prasetyo , Dedy Arief Wibiesono Atmaja, Dhody Ar Bambang Utoyo Basuki Basuki Bernard Bernard, Bernard Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan, Bernard Berutu, Jundri R. Bustami Syam Cicilia Julyani Tondy Cicilia Julyani Tondy Cicilia Julyani Tondy Cicilia Julyani Tondy Cicilia Julyani Tondy Cynthia Kendati Darodjat, Tubagus Achmad Dedy Ardian Prasetyo Dewi Anggraeni Dodi Sugianto Erny Kencanawati Erny Kencanawati Erny Kencanawati Erny Kencanawati Esther Indah Pricilia Permatasari Sihombing Farel Ulrich Pardomuan Butarbutar Fauzie Yusuf Hasibuan Felicitas Sri Marniati Felicitas Sri Marniati Fensky Readel Sumandag Fernedy Fernedy Fiver, Ramjahif Pahisa Gorya Franciska, Wira Gunawan, Asep Hadi Hakim, Nur Halim, Anriz N. Halim, Anriz Nazaruddin Hara Dongan Simamora Hara Dongan Simamora Hedwig Adianto Mau Hutomo, Putra I Wayan Karya Ikhwansyah Isranuri Ilhaam Aditio Indra Hasan, Indra Januar Agung Saputera Japri Japri, Japri Jelly Nasseri Joko Sriwidodo Julyani Tondy, Cicilia Kencanawati, Erny Kendati, Cynthia Khalimi Khalimi Legisnal Hakim Lilik Mulyadi Lina Sinaulan, Ramlani Madeline Vanessa Audrey Marni Emmy Mustafa Marniati, Felicitas Sri Maryano, . Maryano, Maryano Mochamad Rafly Yudhaprawira Mohamad - Ismed Monica Yuniartha Naibaho Muhammad Iredenta Tania Muhammad Rizky Muzzaki Muhammad Yudistira Nainggolan, Bernand Nanda Dwi Rizkia Nanda Dwi Rizkia naryo, sunaryo Nathalia, Tan Nazaruddin Halim, Anriz Nofiyanti, Dwi Noviana Indah Permata Fani Setiadi Nur Hakim Nurhakim Nurhakim Nurhayati, Sitaresmi nurmajid, yazid Nursamsiah, Ely Poppy Poppy Pujiono Pranowo, Yusuf Prasetyo, Heny Prihartonoa, Eric Prijanto, Prijanto Puji, Ari Andriyas Puti Dwi Jayanti Putra Hutomo Putra Hutomo Putri Rosmala Dewi Putri, Andi Wika RAHMAT SETIAWAN Ramjahif Pahisa Gorya Fiver Ramlani Lina S Ramlani Lina S Ramlani Lina Sinaulan Ramos Rialdo Raysisca Elvide Rhika Purwaningsi Riki Rustandi Rinaldi Rizki Ridha Syamza Rulman Ignatius Rongkonusa Rustandi, Riki Ryo Guntur Triatmoko Sabila, Zulfia Salee , Atchara Sinaulan, Ramlani Lina Sri Mulyani Suasungnern, Sineerat Sudirman Sudirman Sukaria Sinullingga Sumual, Calvin Ulri Rompas Sunaryo Sunaryo Susanti, Christina Syahputra, Yudha Syarief, Vidi Galenso Tania, Muhammad Iredenta Tofik Yanuar Chandra Tondy, Cicilia Julyani Triatmoko, Ryo Guntur Triatmoko, Ryo Thunder Undrizon, Undrizon Wahyuny, Dian Weminto Suryadi White, Alan Robert Wongso, Sinta Yedija, Ignwer Toynbee Yohanes Yohanes Yohanes Yohanes Yoshi Erlina, Yoshi Yudha Pangesti, Wahyu Sandhya Yudistira, Muhammad Yuherman Yuherman Yusticia wicaksono Zulfia Sabila