p-Index From 2020 - 2025
10.871
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamis Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Teknik dan Sains SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Turbo : Jurnal Program Studi Teknik Mesin Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan The Southeast Asia Law Journal Jurnal Nuansa Kenotariatan DE'RECHTSSTAAT Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya APTEK Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Jurnal Hukum Sasana Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Jurnal Surya Teknika Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences JOURNAL of LEGAL RESEARCH Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Sosial dan Teknologi VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan International Journal of Social Service and Research Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Gagasan Hukum International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Journal Evidence Of Law Journal of Innovation Research and Knowledge SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah PENA LAW: International Journal of Law SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Hukum Non Diskriminatif International Journal of Scientific Multidisciplinary Research (IJSMR) MILRev: Metro Islamic Law Review Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Asian Journal of Social and Humanities SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum National Journal of Law
Claim Missing Document
Check
Articles

Legal Protection for Directors Related to Agreements with Third Parties that Cause Losses to the Company Rahmat Setiawan; Yuhelson Yuhelson
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v4i6.1256

Abstract

The Board of Directors is obliged to take responsibility for its actions on the employment contract agreement of any responsibility born of any transaction or employment contract activity carried out by it in accordance with the duties and responsibilities given by the board of commissioners to it as a director of the company, with the consideration that the activity has been carried out with due regard to prudential standards and good faith from the duties and functions as a director. The research method used is normative juridical research using primary, secondary, and tertiary legal materials and research places, data collection techniques in this research are literature studies and document studies and interviews, data analysis is carried out by collecting, classifying, and analysing based on the results of literature study research and studies in several companies, the results of the study show that the legal protection of the Board of Directors on agreements with third parties that harm the company so that if something undesirable happens, the sanctions for violations of the Board of Directors in their position as budget users will face criminal, civil and administrative sanctions. So that directors who get authority based on applicable laws and regulations in carrying out a work contract activity either obtained through delegation of authority, then have fulfilled the criteria in each agreement.
Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Pembangunan Infrastruktur dalam Mendukung Industri Strategis untuk Kesejahteraan Nasional Undrizon Undrizon; Yuhelson Yuhelson; Dedy Ardian Prasetyo
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v4i6.1262

Abstract

Pertanyaan yang cukup penting tentang pembangunan infrastruktur ialah bagaimana agar fasilitas dalam memajukan ekonomi nasional selalu dapat mendukung tumbuh-kembang daya saing bisnis dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat (hajat hidup orang banyak), bangsa, dan negara. Apabila Infrastruktur Nasional masih lemah tentunya akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi domestik. Karena ia akan mengoreksi secara signifikan terhadap efisiensi serta produktivitas di berbagai sektor bisnis terkait, antara lain beban biaya logistik yang tinggi, sehingga berimbas pada rendahnya kemampuan distribusi barang dan jasa bagi pemenuhan kepentingan umum. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dan lebih dominan menggunakan pendekatan deduktif kualitatif deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan Data Sekunder yang diperkuat dari Bahan Hukum yang bersifat Primer, Sekunder, dan Tertier, yakni UUD Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta berbagai pemikiran konsepsionalitas dari para ahli di bidangnya. Hasil penelitian adalah pembangunan nasional tetap membutuhkan kesadaran penuh bagi para pengambil keputusan dan kebijakan terkait agar tidak tersesat, terjebak, dan tetaplah bertindak atas dasar berbagai prinsip keadilan serta normatif hukum dengan menempatkan nilai-nilai yang luhur (kepatutan), itikad-baik, properly discretion, rasionalitas yang konstruktif, kreativitas serta inovasi yang produktif, terkait dengan segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam tatanan NKRI. Sedangkan Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah konstruksi Infrastruktur mestinya mampu memperkuat karakter dan menjadi cerminan kemajuan peradaban serta budaya yang luhur bangsa dan negara Republik Indonesia. Bahwa, konflik kepentingan harus diselesaikan menurut hukum secara tepat, agar mampu menghindari konflik horizontal maupun kekerasan struktural.
Existence of Banking Credit Agreement with Standard Clauses Related to the Implementation of Consumer Law Protection in Indonesia Ramjahif Pahisa Gorya Fiver; Yuhelson Yuhelson; Dedy Ardian Prasetyo
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 05 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i05.1118

Abstract

This study examines the existence of banking credit agreements with standard clauses in the context of the implementation of consumer law protection in Indonesia. Standard clauses are often used by banks to regulate the legal relationship between banks and customers. However, the use of this clause often causes problems because it is considered detrimental to consumers. An agreement made by debtors and creditors is a complex series of laws, the emergence of conditions in an agreement that is still standard made unilaterally by business actors in this case, is banking where consumers have to submit and comply with the agreement there are standards clauses contained in a contract in the future making the consumer's position disadvantaged so that The situation possessed by debtors and creditors or business actors and consumers is not equal. This legal situation makes consumer protection law take many roles against violations or unlawful acts committed by debtors or, in this case, business actors. Legal protection for consumers in Indonesia is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Renewal in Law Number 4 of 2023. This study aims to analyze the extent to which standard clauses in banking credit agreements affect consumer rights and how the implementation of consumer law protection in Indonesia. The research method used is juridical normative with a qualitative approach. The results showed that although standard clauses aim for efficiency, they often contain unbalanced provisions that harm consumers. Therefore, tighter supervision and clear regulation are needed to ensure better consumer legal protection in banking credit agreements.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Online Terkait Penampilan Produk Makanan Diterima Tidak Sesuai Dengan Ditawarkan Dalam Aplikasi Nathalia, Tan; Yuhelson, Yuhelson; Julyani Tondy, Cicilia
Jurnal Hukum Non Diskriminatif Vol. 1 No. 2: Januari 2023
Publisher : PT. Bangun Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.749 KB) | DOI: 10.56854/jhdn.v1i2.150

Abstract

Dalam pembelian produk makanan melalui aplikasi online terdapat fenomena konsumen yang tidak menerima produk makanan sesuai dengan penawaran dalam aplikasi. Transaksi pesan antar makanan online merupakan variasi lain dari perjanjian jual beli, namun selain pelaku usaha (penjual) dan konsumen (pembeli), terdapat pihak lain turut serta dalam kegiatan penyelengaraan pesan antar makanan online melalui aplikasi, yaitu penyedia aplikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual dan analitis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, sistematis dan teleologis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh adalah apabila produk makanan yang diterima tidak sesuai dengan penawaran dalam aplikasi.
Settlement of Traffic Accident Crimes through the Principle of Restorative Justice in the Sorong City Area Triatmoko, Ryo Thunder; Sinaulan, Ramlani Lina; Yuhelson, Yuhelson
International Journal of Social Service and Research Vol. 3 No. 12 (2023): International Journal of Social Service and Research (IJSSR)
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v3i12.621

Abstract

This study focuses on the first problem of solving traffic accident criminal cases that have been applied in law enforcement and how to reconstruct the ideal traffic accident crime resolution based on a restorative justice approach. The method used in this study is normative juridical research with a research approach in the form of a normative approach. The result of this study is that direct involvement between perpetrators, victims, and communities in solving criminal cases is emphasized in the restorative justice approach. Criminal acts involving traffic accidents can be resolved in accordance with the principles of restorative justice. Because it serves the interests of victims and perpetrators based on two perspectives (victims and perpetrators) in terms of accident crimes, the use of restorative justice is essential. The application of restorative justice in solving criminal cases that prioritizes the interests of victims and perpetrators in finding solutions to crimes and their consequences has been outlined in a circular issued by the Indonesian National Police.  The traditional dynamic between local communities and their governments in fighting crime can be changed by the use of restorative justice in cases involving accidents. Customary institutions are still often used in Sorong City by local communities to resolve conflicts, but Law No. 22/2009 on Traffic and Road Transport has stipulated the threat of criminal penalties for those responsible for traffic accidents. Therefore, the police had to investigate the traffic accident even if the victim's family decided not to prosecute.
Eksistensi Harta Bersama Dalam Harta Pailit Terkait Dengan Tindakan Actio Pauliana Yang Diajukan Oleh Kurator Monica Yuniartha Naibaho; Yuhelson; Cicilia Julyani Tondy
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 02 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v4i2.12147

Abstract

Eksistensi harta bersama dalam harta pailit terkait dengan tindakan actio pauliana yang diajukan oleh kurator. Bahwa tidak adanya peraturan hukum yang memadai untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Oleh karenanya, rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut: Bagaimana akibat hukum harta bersama dalam kepailitan atas tindakan Actio Pauliana yang diajukan oleh curator? Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berbasis dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pendekan yang digunakan dalam analisis adalah metode yuridis normative. Hasil penelitian adalah bahwa ternyata Akibat hukum harta bersama dalam kepailitan atas tindakan actio pauliana yang diajukan oleh kurator adalah pembatalan terhadap perbuatan hukum pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan sehingga akan mengakibatkan kerugian kepada pihak.
Pengikatan Jaminan Pesawat Udara Terkait Dengan Ratifikasi Konvensi Cape Town 2001 Untuk Kepentingan Penerbangan Internasional Nanda Dwi Rizkia; Yuhelson; Ramlani Lina S
Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana: December 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v7i2.1237

Abstract

Exorbitant price of an airplane in Indonesia makes it inconvenient for domestic commercial airline companies to buy it in cash, therefore these airline companies need some firm bank and non-bank financial institutions for financial arrangement with a purpose of providing them credit payment with lease agreements, a venture with no option rights are unlikely found by bank or domestic financial institutions that responsible as creditor or lessor because aside from the excessive number of loans, the risk of default is high as well. Normative juridical research method, is a process to find the regulations, principles and doctrines of law in order to response and faced any legal issues, the outcome of research is domestic airlines inclined to choose leasing companies from abroad to get foreign creditors, the government of Indonesia has ratified the 2001 Cape Town Convention with the issuance of Law No. 1 of 2009 concerning Aviation which makes it easier for domestic commercial airlines to procure airplane under the SGU agreement because foreign creditors get legal warranty that have been acknowledged internationally. The convention regulates the creditor or the lessor of the airplane can withdraw directly from the debtor and operate the airplane as a leasing object without any options rights and procedures.
SINERGITAS BEA CUKAI DAN BAHARKAM POLRI DALAM MENGATASI PEREDARAN BARANG-BARANG ILLEGAL DAN BERBAHAYA Heny Prasetyo; Yuhelson Yuhelson; Dedy Ardian Prasetyo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 1: Juni 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya peredaran barang-barang illegal dan berbahaya, dalam konteks ini adalah peredaran rokok illegal yang banyak beredar dan berproduksi di berbagai daerah di wilayah Indonesia dan diedarkan pada beberapa kota besar terutama kota Jakarta, merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Cukai dan Undang-Undang Kesehatan. Di sisi lain, maraknya peredaran rokok illegal dapat merugikan keuangan negara atau setidak-tidaknya menurunkan pendapatan negara dari pajak karena pajak dari cukai ataupun tembakau memberikan hasil yang menunjang pembangunan di Indonesia. Untuk menekan maraknya peredaran rokok illegal ini diperlukan sinergitas yang kontinu antar aparat penegak hukum, terutama Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Baharkam Polri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme kerjasama antara Bea Cukai dan Baharkam Polri dalam menekan peredaran rokok illegal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang saling bersinergi dengan kuat dan berkomitmen tinggi antara Bea Cukai dan Baharkam Polri, memperoleh hasil yang maksimal dengan digagalkannya penyelundupan dan peredaran rokok illegal sebanyak 9,4 juta batang rokok yang disita dari berbagai wilayah di Indonesia terutama Jawa Timur. Keberhasilan ini ditunjang dengan adanya MoU yang merupakan perpanjangan kedua dari kerjasama sebelumnya. Selain itu, keberhasilan ini ditunjang dengan adanya pengawasan yang optimal terhadap peredaran rokok illegal yang beredar di lingkungan masyarakat. Selain itu, untuk menekan peredaran rokok illegal ini, Bea Cukai dan Baharkam Polri serta instansi samping lainnya, melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat terutama para pedagang rokok eceran ataupun agen rokok terkait dengan sanksi pidana penjara dan denda yang akan diberlakukan bagi masyarakat yang melanggar Undang-Undang Cukai dan Undang-Undang Kesehatan.
Legal Review of Adopted Children's Inheritance Rights from the Perspective of Civil Law in Indonesia Yuhelson Yuhelson
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): New Edition of Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.4268

Abstract

Adopted children are often a complex subject in the inheritance law system, because of their position between two families, namely the biological family and the adoptive family. This research will examine the legal framework governing the inheritance rights of adopted children, evaluate conflicts that may arise between civil law and social practice, and offer legal solutions or recommendations that can balance the interests involved. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The research results show that adoption has a major impact on the position of adopted children's inheritance rights in civil law. Although the adoption process through the courts can provide stronger legal certainty regarding the inheritance rights of adopted children, there are variations in local legal provisions that influence the recognition and allocation of inheritance rights of adopted children. The importance of a clear and official legal process in regulating the status of adopted children is emphasized to ensure legal certainty and protection of their inheritance rights. Apart from that, gifts and wills also play an important role in the distribution of inheritance, but the calculation of legitimacy must be taken into account to ensure fairness in inheritance allocation. Thus, protection of the inheritance rights of adopted children needs to be strengthened by considering various legal aspects related to the inheritance process, to maintain justice, sustainability and peace in inherited families.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS PASCA BERAKHIRNYA KEPAILITAN Calvin Ulri Rompas Sumual; Yuhelson Yuhelson; Cicilia Julyani Tondy
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 8 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Agustus 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/xm3d6981

Abstract

This research aims to review and analyze the legal certainty of Limited Liability Companies (PT) after the end of bankruptcy, a condition in which the company is declared unable to fulfill its obligations to creditors in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Bankruptcy often brings complex legal consequences, both for the entity concerned and the creditors. In this context, legal certainty plays an important role to ensure that the legal rights of all parties involved are protected and respected. This research uses a normative juridical approach to evaluate how existing laws provide legal certainty for Limited Liability Companies after the end of bankruptcy. The findings in this study show that although there are fairly clear rules regarding the bankruptcy process, there are deficiencies in the regulations related to the restoration of the legal and operational status of Limited Liability Companies after bankruptcy is declared over. These deficiencies can lead to legal uncertainty, which has the potential to hamper the recovery and continuity of the Limited Liability Company's business, as well as pose a risk of further legal disputes. The results of this study indicate the need to strengthen the legal framework to ensure that after bankruptcy, Limited Liability Companies can resume operations with clear legal certainty. More detailed regulations and appropriate implementation guidelines are needed to ensure that Limited Liability Companies, as legal entities, have a solid foundation to continue their business activities without facing ongoing legal uncertainty. Thus, legal certainty becomes a key element in supporting post-bankruptcy business stability and sustainability
Co-Authors . Maryano Abdul Rahmat Akkapin , Suppaphorn Akkapin, Supaphorn Al, Bintang Aldi, Jupri Aldo Pratama Amry Aliya Sandra Dewi Ambri Ambri Andi Sunarti Anindya Shamara Arminawan Anriz Nazaruddin Halim Arbi, Imam Arief Wibiesono Bambang Utoyo Basuki Basuki Bernard Bernard, Bernard Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan, Bernard Berutu, Jundri R. Bustami Syam Calvin Ulri Rompas Sumual Cicilia Julyani Tondy Cicilia Julyani Tondy Cicilia Julyani Tondy Cicilia Julyani Tondy Cicilia Julyani Tondy Cynthia Kendati Darodjat, Tubagus Achmad Dedy Ardian Prasetyo Dewi Anggraeni Dhody Ar Atmaja Dodi Sugianto Eric Prihartonoa Erny Kencanawati Erny Kencanawati Erny Kencanawati Erny Kencanawati Esther Indah Pricilia Permatasari Sihombing Farel Ulrich Pardomuan Butarbutar Fauzie Yusuf Hasibuan Felicitas Sri Marniati Felicitas Sri Marniati Fensky Readel Sumandag Fernedy Fernedy Gunawan, Asep Hadi Hakim, Nur Halim, Anriz N. Halim, Anriz Nazaruddin Hara Dongan Simamora Hara Dongan Simamora Heny Prasetyo Hutomo, Putra I Wayan Karya Ikhwansyah Isranuri Ilhaam Aditio Indra Hasan, Indra Januar Agung Saputera Japri Japri, Japri Jelly Nasseri Joko Sriwidodo Julyani Tondy, Cicilia Khalimi Khalimi Legisnal Hakim Lilik Mulyadi Madeline Vanessa Audrey Marni Emmy Mustafa Marniati, Felicitas Sri Maryano, . Mochamad Rafly Yudhaprawira Mohamad - Ismed Monica Yuniartha Naibaho Muhammad Iredenta Tania Muhammad Iredenta Tania Muhammad Rizky Muzzaki Muhammad Yudistira Nainggolan, Bernand Nanda Dwi Rizkia Nanda Dwi Rizkia naryo, sunaryo Nathalia, Tan Nazaruddin Halim, Anriz Nofiyanti, Dwi Noviana Indah Permata Fani Setiadi Nur Hakim Nurhayati, Sitaresmi nurmajid, yazid Nursamsiah, Ely Poppy Poppy Pujiono Pranowo, Yusuf Puji, Ari Andriyas Puti Dwi Jayanti Putra Hutomo Putra Hutomo Putra Hutomo Putri Rosmala Dewi Putri, Andi Wika Rahmat Setiawan Ramjahif Pahisa Gorya Fiver Ramlani Lina S Ramlani Lina S Ramlani Lina Sinaulan Ramos Rialdo Raysisca Elvide Rhika Purwaningsi Riki Rustandi Rinaldi Rizki Ridha Syamza Rulman Ignatius Rongkonusa Ryo Guntur Triatmoko Sabila, Zulfia Sinaulan, Ramlani Lina Sri Mulyani Suasungnern, Sineerat Sudirman Sudirman Sukaria Sinullingga Sunaryo Sunaryo Susanti, Christina Syahputra, Yudha Tofik Yanuar Chandra Triatmoko, Ryo Guntur Triatmoko, Ryo Thunder Tubagus Achmad Darodjat Undrizon Undrizon Wahyuny, Dian Weminto Suryadi White, Alan Robert Wira Franciska Wongso, Sinta Yohanes Yohanes Yohanes Yohanes Yoshi Erlina, Yoshi Yudha Pangesti, Wahyu Sandhya Yuherman Yuherman Yusticia wicaksono Zulfia Sabila