p-Index From 2020 - 2025
11.927
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamis Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Teknik dan Sains SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Turbo : Jurnal Program Studi Teknik Mesin Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan The Southeast Asia Law Journal Jurnal Nuansa Kenotariatan DE'RECHTSSTAAT Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya APTEK Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Jurnal Hukum Sasana Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Jurnal Surya Teknika Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences JOURNAL of LEGAL RESEARCH Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Sosial dan Teknologi VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan International Journal of Social Service and Research Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Gagasan Hukum International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Journal Evidence Of Law Journal of Innovation Research and Knowledge SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah PENA LAW: International Journal of Law SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Hukum Non Diskriminatif ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Innovative: Journal Of Social Science Research International Journal of Scientific Multidisciplinary Research (IJSMR) MILRev: Metro Islamic Law Review Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Asian Journal of Social and Humanities SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum National Journal of Law
Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Online Terkait Penampilan Produk Makanan Diterima Tidak Sesuai Dengan Ditawarkan Dalam Aplikasi Nathalia, Tan; Yuhelson, Yuhelson; Julyani Tondy, Cicilia
Jurnal Hukum Non Diskriminatif Vol. 1 No. 2: Januari 2023
Publisher : PT. Bangun Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.749 KB) | DOI: 10.56854/jhdn.v1i2.150

Abstract

Dalam pembelian produk makanan melalui aplikasi online terdapat fenomena konsumen yang tidak menerima produk makanan sesuai dengan penawaran dalam aplikasi. Transaksi pesan antar makanan online merupakan variasi lain dari perjanjian jual beli, namun selain pelaku usaha (penjual) dan konsumen (pembeli), terdapat pihak lain turut serta dalam kegiatan penyelengaraan pesan antar makanan online melalui aplikasi, yaitu penyedia aplikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual dan analitis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, sistematis dan teleologis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh adalah apabila produk makanan yang diterima tidak sesuai dengan penawaran dalam aplikasi.
Settlement of Traffic Accident Crimes through the Principle of Restorative Justice in the Sorong City Area Triatmoko, Ryo Thunder; Sinaulan, Ramlani Lina; Yuhelson, Yuhelson
International Journal of Social Service and Research Vol. 3 No. 12 (2023): International Journal of Social Service and Research (IJSSR)
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v3i12.621

Abstract

This study focuses on the first problem of solving traffic accident criminal cases that have been applied in law enforcement and how to reconstruct the ideal traffic accident crime resolution based on a restorative justice approach. The method used in this study is normative juridical research with a research approach in the form of a normative approach. The result of this study is that direct involvement between perpetrators, victims, and communities in solving criminal cases is emphasized in the restorative justice approach. Criminal acts involving traffic accidents can be resolved in accordance with the principles of restorative justice. Because it serves the interests of victims and perpetrators based on two perspectives (victims and perpetrators) in terms of accident crimes, the use of restorative justice is essential. The application of restorative justice in solving criminal cases that prioritizes the interests of victims and perpetrators in finding solutions to crimes and their consequences has been outlined in a circular issued by the Indonesian National Police.  The traditional dynamic between local communities and their governments in fighting crime can be changed by the use of restorative justice in cases involving accidents. Customary institutions are still often used in Sorong City by local communities to resolve conflicts, but Law No. 22/2009 on Traffic and Road Transport has stipulated the threat of criminal penalties for those responsible for traffic accidents. Therefore, the police had to investigate the traffic accident even if the victim's family decided not to prosecute.
Eksistensi Harta Bersama Dalam Harta Pailit Terkait Dengan Tindakan Actio Pauliana Yang Diajukan Oleh Kurator Monica Yuniartha Naibaho; Yuhelson; Cicilia Julyani Tondy
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 02 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v4i2.12147

Abstract

Eksistensi harta bersama dalam harta pailit terkait dengan tindakan actio pauliana yang diajukan oleh kurator. Bahwa tidak adanya peraturan hukum yang memadai untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Oleh karenanya, rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut: Bagaimana akibat hukum harta bersama dalam kepailitan atas tindakan Actio Pauliana yang diajukan oleh curator? Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berbasis dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pendekan yang digunakan dalam analisis adalah metode yuridis normative. Hasil penelitian adalah bahwa ternyata Akibat hukum harta bersama dalam kepailitan atas tindakan actio pauliana yang diajukan oleh kurator adalah pembatalan terhadap perbuatan hukum pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan sehingga akan mengakibatkan kerugian kepada pihak.
Pengikatan Jaminan Pesawat Udara Terkait Dengan Ratifikasi Konvensi Cape Town 2001 Untuk Kepentingan Penerbangan Internasional Nanda Dwi Rizkia; Yuhelson; Ramlani Lina S
Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana: December 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v7i2.1237

Abstract

Exorbitant price of an airplane in Indonesia makes it inconvenient for domestic commercial airline companies to buy it in cash, therefore these airline companies need some firm bank and non-bank financial institutions for financial arrangement with a purpose of providing them credit payment with lease agreements, a venture with no option rights are unlikely found by bank or domestic financial institutions that responsible as creditor or lessor because aside from the excessive number of loans, the risk of default is high as well. Normative juridical research method, is a process to find the regulations, principles and doctrines of law in order to response and faced any legal issues, the outcome of research is domestic airlines inclined to choose leasing companies from abroad to get foreign creditors, the government of Indonesia has ratified the 2001 Cape Town Convention with the issuance of Law No. 1 of 2009 concerning Aviation which makes it easier for domestic commercial airlines to procure airplane under the SGU agreement because foreign creditors get legal warranty that have been acknowledged internationally. The convention regulates the creditor or the lessor of the airplane can withdraw directly from the debtor and operate the airplane as a leasing object without any options rights and procedures.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK ATAS DIBUATNYA AKTA KUASA MENJUAL YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG Noviana Indah Permata Fani Setiadi; Yuhelson; Putra Hutomo
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 11 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, November 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/ehkt8287

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ditujukan untuk menggantikan kedudukan hypotek  dan creditverband serta menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak akan pelunasan utangnya. Namun demikian masih saja pembuatan Akta Kuasa Menjual digunakan sebagai dasar peralihan hak milik atas tanah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah akibat hukum atas dibuatnya akta kuasa menjual yang dibuat dihadapan notaris dalam perjanjian utang piutang dan Bagaimanakah perlindungan hukum para pihak atas dibuatnya akta kuasa menjual tersebut. Adapun teori yang peneliti gunakan adalah Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon dan Teori Akibat Hukum dari R. Soeroso. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian normatif ysitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan analitis dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikan, penafsiran sistematis. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa kuasa menjual  melanggar unsur objektif syarat sah perjanjian Pasal 1320 huruf d KUHPerdata tentang sebab yang halal sehingga berakibat batal demi hukum. Kuasa menjual tidak memberikan perlindungan hukum sama sekali kepada para pihak karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Perlindungan hukum para pihak telah diatur dengan menggunakan lembaga jaminan sebagaimana Pasal 6, Pasal 14 dan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan. Notaris/PPAT yang terbukti membuatkan kuasa menjual dapat dituntut dengan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum.
Parate Execution Agianst Third Party Interest From Debtor Default and Creditor Breach Within The Framework Of National Security Law Pranowo, Yusuf; Yuhelson , Yuhelson; Akkapin, Supaphorn
Journal Evidence Of Law Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v3i3.922

Abstract

This research aims to analyse the implementation of parate execution in the legal system of property security in Indonesia, especially in relation to the protection of third-party rights. Although parate execution is a creditor's right that is legally regulated in legislation, its practice often raises issues of justice, legal certainty, and legal expediency. Third parties, such as heirs or auction buyers, often suffer losses because their rights are not properly considered or protected. This research uses a normative juridical approach by analysing parate execution cases involving conflicts between creditors, debtors, and third parties. The results show that there is injustice in the implementation of parate execution when the rights of third parties are ignored, as well as legal uncertainty due to inconsistent procedures and rules for execution. In addition, the current legal system has not been able to create optimal legal benefits, as third parties often do not receive adequate protection. Based on these findings, the study recommends clearer regulatory reforms and transparent procedures to protect the rights of third parties. This reform is needed to ensure that the implementation of parate execution is fair, provides legal certainty, and produces equitable benefits for all parties involved.
EFFECTIVENESS OF BUSINESS DISPUTE RESOLUTION THROUGH MEDIATION IN INDONESIA: EFFECTIVENESS OF BUSINESS DISPUTE RESOLUTION THROUGH MEDIATION IN INDONESIA Al, Bintang; Yuhelson, Yuhelson; Akkapin, Supaphorn
PENA LAW: International Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): September
Publisher : Yayasan Pusat Cendekiawan Intelektual Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56107/penalaw.v2i2.185

Abstract

This study investigates the effectiveness of mediation as a mechanism for resolving business disputes in Indonesia, focusing on its procedural efficiency and impact on the relationships between disputing parties. Employing a qualitative research approach with descriptive normative analysis, the research highlights the legal foundations of mediation established by laws such as Law No. 30 of 1999 and Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, which mandate mediation prior to litigation. The findings reveal that while mediation presents significant benefits, including faster resolution times and cost savings, its effectiveness is contingent on several factors: public awareness, the quality of mediators, and the parties' willingness to engage collaboratively. The study emphasizes the importance of confidentiality, neutrality, and mutual interest as key principles in ensuring a fair mediation process. Despite the challenges faced, such as a preference for litigation and uncertainties regarding the enforcement of mediated agreements, the research indicates that mediation has the potential to enhance business relationships and streamline dispute resolution processes. The insights gleaned from this study not only contribute to the understanding of mediation within the Indonesian legal context but also offer valuable lessons for other jurisdictions aiming to develop their alternative dispute resolution frameworks.
THE INFLUENCE OF BANKRUPTCY LAW IN THE SETTLEMENT OF PROBLEM DEBT LOANS RELATED TO INVESTMENT DEVELOPMENT IN INDONESIA: THE INFLUENCE OF BANKRUPTCY LAW IN THE SETTLEMENT OF PROBLEM DEBT LOANS RELATED TO INVESTMENT DEVELOPMENT IN INDONESIA YUHELSON, YUHELSON
PENA LAW: International Journal of Law Vol. 2 No. 3 (2025): JANUARY
Publisher : Yayasan Pusat Cendekiawan Intelektual Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56107/penalaw.v2i3.203

Abstract

This study aims to determine the extent of the influence of Bankruptcy law consisting of Bankruptcy statements and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), as one of the legal instruments in the settlement of problem loans in Indonesia consisting of management, peace, and/or settlement/sale of debtor assets carried out by the Curator in the bankruptcy process, or the Administrator in the PKPU process. The Bankruptcy declaration mechanism is based on a court decision which results in the execution having the same legal force as a court decision in general, so that the execution of bankrupt debtor assets must be carried out through public sales/auctions so that transparent, accountable, and accountable sales can be carried out. Meanwhile, the PKPU mechanism is intended to achieve peace so that debtors' debts and problematic credits can be restructured to creditors and so that the debtor's business can run again. Bankruptcy legal instruments are now a trend in resolving debt disputes or bad credit that is most in demand because of its faster resolution, considering that Bankruptcy law has a fast-dimensional legal system (speedy trial), so that the rights of creditors and debtors can be more guaranteed based on applicable law. Both through the Bankruptcy declaration mechanism and PKPU, both are intended to protect the interests of debtors and creditors.
Perlindungan Hukum terhadap Peralihan Hak Atas Kapal Bobot diatas 7 Gross Tonnage melalui Jual Beli Bawah Tangan Syahputra, Yudha; Yuhelson, Yuhelson; Halim, Anriz Nazaruddin
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 5 ISSUE 3, SEPTEMBER 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v5i3.49717

Abstract

In the reality that occurs in society which has become a customary law where it starts from the element of mutual trust and then agrees on the price and object, then the parties continue the sale and purchase agreement by buying and selling under the hand with receipts. So there was a levering of the transfer of ownership of the ship to the buyer. Related to Article 5 letter a of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 39 of 2017 concerning Registration and Nationality of Ships requires ships that are registered for ownership in Indonesia, namely ships with size 7 (Gross Tonnage). The method used in this study is normative juridical research, namely normative juridical research is an approach using a set of laws and regulations and other legal materials. The research approach used is to review laws and regulations as the main point of analysis in reviewing and discussing legal issues. From the results of the research, it is obtained that in order to avoid a dichotomy between government regulations that regulate a transfer of rights and notary deeds and the reality in the field, it is necessary that imperative provisions regarding the transfer of rights to ships with a weight of more than 7 gross tonnage are clearly regulated in the provisions that are included in the hierarchy of laws and regulations as per Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations.
Implementasi Hak Cipta Lagu Atau Musik Sebagai Objek Jaminan Fidusia Gunawan, Asep Hadi; Yuhelson, Yuhelson; Nainggolan, Bernand
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.373 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3899

Abstract

AbstrakHak Cipta Lagu atau Musik dapat menjadi Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, akan tetapi pada penerapannya belum ada hak cipta lagu atau musik yang menjadi Jaminan, sehingga Penolakan oleh Bank atas proses pinjaman yang berasal dari Jaminan Hak Cipta lagu dan musik sebagai objek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Masalahnya Hak Cipta Lagu atau Musik tidak dapat dijadikan objek Jaminan Utama terhadap Bank menimbulkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang didukung dengan pendekatan Analytical Approach, Statute approach dan Case Approach, dengan bersumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan serta interpretasi hasil wawancara yang kemudian penulis analisis dengan cara penafsiran analogi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan pengajuan pinjaman oleh Bank berawal dari objek jaminan hak cipta lagu atau musik yang tidak dapat dijaminkan kepada Bank dan hak cipta lagu atau musik jika dijaminkan hanya sebatas objek jaminan tambahan, Keseragaman penolakan pinjaman oleh Bank-Bank dalam proses pengajuan musisi untuk menjaminkan hak cipta lagu dan musik dapat dimungkinkan pelaksanaannya dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 yang mengatur secara limitative tentang benda-benda bergerak yang dapat dijadikan Jaminan Fidusia. Namun UUHC tidak memberikan batasan kriteria Seni hak cipta lagu atau musik hanya sebatas hak ekslusif sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada poin 4 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karena itu perlu dilakukan penerapan Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo (2010) terhadap UUHC agar dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas, tegas dan specifik.Kata Kunci: Lagu atau musik, Objek Jaminan dan Jaminan fidusia AbstractThe Copyright of songs or music can be a fiduciary guarantee as regulated in the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, and but in its application there is no copyright of songs or music that becomes collateral, so that the Bank's Rejection of the loan process originating from the guarantee Copyright of songs and music as objects of Fiduciary Guarantee as regulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking. The was problem is that Song or Music Copyright cannot be used as the object of the Main Guarantee against the Bank, giving rise to legal certainty as regulated in Law Number 7 of 1992 with Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 14/15/PBI/2012. The method used in this research is normative juridical which is supported by the analytical approach, statute approach and case approach, sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. the writer analyzes by interpreting the analogy. The are an results of this study indicate that the rejection of loan applications by the Bank originates from the object of guaranteeing the copyright of songs or music that cannot be guaranteed to the Bank and the copyright of songs or music if guaranteed is only limited to the object of additional guarantees. to guarantee the copyright of songs and music, it is possible to implement it by referring to the provisions of Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 14/15/PBI/2012 which regulates in a limitative manner regarding movable objects that can be used as Fiduciary Guarantees. However, UUHC does not limit the criteria for art, song or music copyright, only to the extent of exclusive rights as regulated in the provisions of Article 12 paragraph 1 of Law Number 28 of 2014 at point 4 which has created legal uncertainty, therefore it is necessary to implement Progressive Law according to Satjipto Rahardjo (2010) on UUHC in order to provide clearer, firmer and specific regulations.Keywords: Song or music, Object of Guarantee and Fiduciary Guarantee
Co-Authors . Maryano Abdul Rahmat Achmad Darodjat, Tubagus Akkapin , Suppaphorn Akkapin, Supaphorn Al, Bintang Aldi, Jupri Aldo Pratama Amry Aliya Sandra Dewi Ambri Ambri Andi Sunarti Anindya Shamara Arminawan Anriz Nazaruddin Halim Arbi, Imam Ardian Prasetyo , Dedy Arief Wibiesono Atmaja, Dhody Ar Bambang Utoyo Basuki Basuki Bernard Bernard, Bernard Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan, Bernard Berutu, Jundri R. Bustami Syam Cicilia Julyani Tondy Cicilia Julyani Tondy Cicilia Julyani Tondy Cicilia Julyani Tondy Cicilia Julyani Tondy Cynthia Kendati Darodjat, Tubagus Achmad Dedy Ardian Prasetyo Dewi Anggraeni Dodi Sugianto Erny Kencanawati Erny Kencanawati Erny Kencanawati Erny Kencanawati Esther Indah Pricilia Permatasari Sihombing Farel Ulrich Pardomuan Butarbutar Fauzie Yusuf Hasibuan Felicitas Sri Marniati Felicitas Sri Marniati Fensky Readel Sumandag Fernedy Fernedy Fiver, Ramjahif Pahisa Gorya Franciska, Wira Gunawan, Asep Hadi Hakim, Nur Halim, Anriz N. Halim, Anriz Nazaruddin Hara Dongan Simamora Hara Dongan Simamora Hedwig Adianto Mau Hutomo, Putra I Wayan Karya Ikhwansyah Isranuri Ilhaam Aditio Indra Hasan, Indra Januar Agung Saputera Japri Japri, Japri Jelly Nasseri Joko Sriwidodo Julyani Tondy, Cicilia Kencanawati, Erny Kendati, Cynthia Khalimi Khalimi Legisnal Hakim Lilik Mulyadi Lina Sinaulan, Ramlani Madeline Vanessa Audrey Marni Emmy Mustafa Marniati, Felicitas Sri Maryano, . Maryano, Maryano Mochamad Rafly Yudhaprawira Mohamad - Ismed Monica Yuniartha Naibaho Muhammad Iredenta Tania Muhammad Rizky Muzzaki Muhammad Yudistira Nainggolan, Bernand Nanda Dwi Rizkia Nanda Dwi Rizkia naryo, sunaryo Nathalia, Tan Nazaruddin Halim, Anriz Nofiyanti, Dwi Noviana Indah Permata Fani Setiadi Nur Hakim Nurhakim Nurhakim Nurhayati, Sitaresmi nurmajid, yazid Nursamsiah, Ely Poppy Poppy Pujiono Pranowo, Yusuf Prasetyo, Heny Prihartonoa, Eric Prijanto, Prijanto Puji, Ari Andriyas Puti Dwi Jayanti Putra Hutomo Putra Hutomo Putri Rosmala Dewi Putri, Andi Wika RAHMAT SETIAWAN Ramjahif Pahisa Gorya Fiver Ramlani Lina S Ramlani Lina S Ramlani Lina Sinaulan Ramos Rialdo Raysisca Elvide Rhika Purwaningsi Riki Rustandi Rinaldi Rizki Ridha Syamza Rulman Ignatius Rongkonusa Rustandi, Riki Ryo Guntur Triatmoko Sabila, Zulfia Salee , Atchara Sinaulan, Ramlani Lina Sri Mulyani Suasungnern, Sineerat Sudirman Sudirman Sukaria Sinullingga Sumual, Calvin Ulri Rompas Sunaryo Sunaryo Susanti, Christina Syahputra, Yudha Syarief, Vidi Galenso Tania, Muhammad Iredenta Tofik Yanuar Chandra Tondy, Cicilia Julyani Triatmoko, Ryo Guntur Triatmoko, Ryo Thunder Undrizon, Undrizon Wahyuny, Dian Weminto Suryadi White, Alan Robert Wongso, Sinta Yedija, Ignwer Toynbee Yohanes Yohanes Yohanes Yohanes Yoshi Erlina, Yoshi Yudha Pangesti, Wahyu Sandhya Yudistira, Muhammad Yuherman Yuherman Yusticia wicaksono Zulfia Sabila