Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.206
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Masalah-Masalah Hukum INTEGRALISTIK Language Circle : Journal of Language and Literature Diktum Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi) English Language and Literature International Conference (ELLiC) Proceedings Etika Demokrasi Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI Abdi Masyarakat Jurnal Abdi Insani SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Diseminasi : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Walisongo Law Review (Walrev) Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Sinestesia IJORER : International Journal of Recent Educational Research Jurnal Abdimas Serawai Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Jurnal Abdimas Bina Bangsa Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Jurnal Kolaboratif Sains Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan (JHEK) Journal of Innovation Research and Knowledge Journal Legal Dialetics Innovative: Journal Of Social Science Research Dawuh: Islamic Communication Journal Integralistik Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan Jurnal Pendidikan MIPA Indonesia Media Law Review
Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun
Universitas Terbuka
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Menjahit Busana Gamis pada Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Srondol Kulon, Kota Semarang Eem Kurniasih; Dian ratu ayu Uswatun Khasanah; Ronald Jolly Pongantung; Pukky Tetralian Bantining N.
JURNAL ABDIMAS SERAWAI Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Abdimas Serawai (JAMS)
Publisher : Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu 

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jams.v6i1.10023

Abstract

Berdasarkan penilaian situasi yang telah dilakukan oleh tim Pengabdian, diperoleh informasi bahwa mayoritas ibu PKK di kelurahan Srondol Kulon RT 04/RW 07 Kec. Banyumanik, Semarang, cukup menguasai teknik dasar menjahit. Hasil penilaian yang lain saat wawancara sebelum kegiatan pengabdian didapatkan bahwa beberapa ibu-ibu PKK dahulu pernah belajar melalui pelatihan di LPK menjahit, sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan menjahit busana gamis menggunakan metode dressmaking. Selanjutnya, tim melaksanakan pendataan dan pendampingan untuk mendata siapa saja yang akan mengikuti kegiatan pengabdian. Program pendampingan keterampilan menjahit busana gamis dengan dressmaking ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ibu PKK. Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berlangsung selama delapan bulan. Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini yaitu teori dan praktik dengan komposisi 70% praktik dan 30% teori. Hasil yang telah dicapai dari program ini adalah bahwa ibu-ibu PKK telah mampu membuat busana gamis secara mandiri dengan metode dressmaking, Hasil gamis yang dibuat mitra sebanyak sepuluh buah dan sebagian gamis ada yang sudah dipasarkan melalui marketplace.
Kesenjangan Hukum dan Realitas Sosial Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Kamboja: Perspektif Yuridis dan Sosiologis Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Ronald Jolly Pongantung; Cynthia Maria Siwi
Integralistik Vol. 37 No. 2 (2026): July 2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v37i2.43663

Abstract

The increasing number of Indonesian illegal migrant workers, particularly from Central Java, reflects the socio-economic disparities in Southeast Asia, especially in relation to unequal opportunities for employment and wages between countries. The driving factors behind this illegal migration include high unemployment rates, poverty in rural areas, and strong social networks, which often encourage prospective workers to choose non-procedural pathways despite the high risks involved. This illegal migration involves informal recruitment by brokers and document falsification, which makes workers vulnerable to exploitation, violence, and human trafficking. Although Indonesia has a relatively comprehensive legal framework through Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers, the implementation of legal protection in practice remains far from satisfactory. Weak law enforcement, limited inter-agency coordination, and a lack of trust in official procedures have led many workers to choose illegal routes. This study identifies the gap between written laws and the social practices of illegal migration through a normative legal and socio-legal approach. The findings show that existing legal policies are not effectively followed in practice, leaving illegal migrant workers still vulnerable. To improve this situation, a more holistic approach is needed, including simplifying legal migration procedures, enforcing stricter laws against illegal recruitment, and strengthening legal education for prospective migrant workers. These findings are expected to contribute to the development of more effective migrant worker protection policies, bridging the gap between existing laws and the reality on the ground.
Urgency of Meaningful Participation in Law-Making Processes in the Digital Media Era Rengga Kusuma Putra; Retno Eko Mardani; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Bagus Hermanto; Satriya Nugraha
Indonesia Media Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): January-June, 2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/imrev.v5i1.48840

Abstract

Public participation is an essential element in democratic law-making, especially in the digital media era where information dissemination and public engagement occur rapidly. Despite the recognition of participation rights in Indonesia, meaningful engagement in legislative processes remains limited and largely procedural. This normative juridical study analyzes the urgency of institutionalizing meaningful public participation through the lens of digital media law. It examines the legal challenges and implications of digital participation in Indonesia. The findings reveal that while digital platforms have exponentially expanded public access to legislative discourse, current media regulations lack robust, legally binding mechanisms to ensure transparent and responsive public engagement. Consequently, digital participation is often rendered symbolic rather than substantive. The study concludes that reforming Indonesia's media law framework to establish strict digital participation standards is imperative. Strengthening these legal frameworks and digital mechanisms guarantees an inclusive, accountable, and truly meaningful democratic law-making process.
Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003: Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Danggur Feliks; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Megafury Apriandhini; Ronald Jolly Pongantung; Muhammad Zulhidayat
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i4.3812

Abstract

Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam menjalankan tugas atau profesi sebagai advokat, ada kode etik atau pedoman yang harus dijadikan pijakan oleh para advokat. Disamping itu juga ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh advokat dalam memberikan jasa bantuan atau pendampingan hukum bagi kliennya. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003. Diantara hak-hak seorang advokat yaitu memiliki hak independence, hak imunitas, hak meminta informasi, hak ingkar, hak untuk menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah indonesia, hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lainnya. hak memperoleh honorium dan melakukan retensi, hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien, hak memberikan somasi dan hak membuat legal coment atau legal opinion. Selain hak-hak tersebut, advokat memiliki kewajiban menjunjung kode etik profesinya, menegakkan hukum termasuk supremasi hukum dan hak asasi manusia dan bersungguh - sungguh melindungi dan membela kepentingan kliennya dalam hal jasa hukum tertentu yang telah mereka perjanjikan.
Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Bagi Jurnalis: Analysis of Law Number 40 of 1999 on Violent Crimes for Journalists Bambang Sasmita Adi Putra; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Yeni Santi; Achmad Fathoni; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 3: MARET 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i3.5161

Abstract

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 merupakan lexs spesialis yang mengatur tentang kebebasan dan perlindungan hukum bagi Pers atau jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada jurnalis ke dalam bentuk yang bersifat preventif atau tindakan yang mengurangi kejadian di masa depan maupun yang bersifat represif atau pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi suatu permasalahan. Perlindungan hukum jurnalis sesuatu yang terdiri dari hukum itu sendiri, konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Tindak pidana kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan baik oleh individu tau kelompok ataupun korporasi, itu dikenakan pasal berlapis, disamping Undang-undang Pers juga dapat dikenakan KUHP dan juga pelaku dinilai melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Mengimplementasi Hak Asasi Manusia.
Hak Asuh Anak Dibawah Umur Jika Ibunya Meninggal Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Kompilasi Hukum Islam: Custody of Underage Children if the Mother Dies Perspective of Law Number 23 of 2002 and Compilation of Islamic Law Ade Daharis; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Ronald Jolly Pongantung; Yeni Santi; Kalijunjung Hasibuan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i4.5197

Abstract

Dalam Islam pengasuhan anak disebut dengan hadhanah. Ulama fikih mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Jika terjadi perceraian dan pihak istri meningeal dunia dan sementara anak masih dibawah umur, maka berdasarkan perspektif Undang-undnag Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, apabila ibunya meningeal dunia, hak asuh anak tersebut jatuh kepada ayahnya selama dipandang sang ayah akan mampu mengasuh dan menjaga keselamatan anaknya. Akan tetapi jika sang ayah dipandang tidak mampu dengan beberapa alasan, maka hak asuh anak yang masih dibawah umur tersebut berada pada keluarganya. Sedangkan berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam, apabila ibunya telah meninggal dunia, maka hak asuh dapat dilimpahkan kepada selain ibu dengan memberi urutan yang berhak mengasuh anak adalah Wanita-wanita dari garis lurus ibu, ayah Wanita-wanita dari garis lurus ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, saudara perempuan sedarah dari garis samping ibu, dan saudara perempuan sedarah dari garis samping bapak.
Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat: The Existence of Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid for the Community Ronald Jolly Pongantung; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i4.5199

Abstract

Lembaga Bantuan Hukum merupakan lembaga non-profit yang pendiriannya bertujuan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu bahkan yang tidak mengerti hukum. Lembaga bantuan hukum berperan besar dalam access to justice bagi masyarakat yang tidak mampu karena berperan besar dalam memberikan solusi dari tingkat konsultasi, tingkat pendampingan bagi masyarakat di luar pengadilan (non-litigasi) hingga tingkat pendampingan bagi masyarakat di tingkat pengadilan (litigasi). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum ini sangat membantu bagi masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu secara finansila dan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan terhadap hukum, karena Lembaga Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum secara gratis atau tanpa imbalan dari masyarakat. Bahkan apabila ada Lembaga Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dengan denda paling banyak Rp50 juta.
Legal Protection Of Women Victim Online Gender-Based Violence (KBGO) Rengga Kusuma Putra; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Dian Karisma; Maulana Fahmi Idris; Ronald Jolly Pongantung
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5250

Abstract

Violence today does not only occur in the real world, but with the development of internet technology, it opens up opportunities for perpetrators to commit acts of violence by utilizing the internet, known as online gender-based violence (GBV). KBGO is more vulnerable to women and children, which not only causes suffering for victims physically, psychologically and even economically. The rights of victims have been deprived and their interests have been harmed by the perpetrators, so victims really need legal protection so that their rights are restored and their interests can be protected. Legal protection for victims of violence is provided by considering the losses suffered by victims, namely in the form of material and immaterial losses. Legal protection for women victims of online gender-based violence (KBGO), not only imposes punishment on the perpetrators of violence in the form of imprisonment and/or fines, but also provides the rights of victims who have been deprived and whose interests have been harmed by the actions of the perpetrators. The punishment that can be imposed on the perpetrators of violence has been regulated in Law Number 12 of 2022, including in the provisions of Article 14 and Article 15, with imprisonment and/or fines, even restitution, imposition of additional punishment or measures in the form of rehabilitation for the perpetrators, as stipulated in Article 16 and Article 17 of Law Number 12 of 2022. For legal protection of the rights of victims of violence, among others, it is regulated in Article 66 to Article 70 of Law Number 12 of 2022, which includes the right to handling, the right to protection and the right to recovery.Keywords:KBGO, Legal Protection, Victims, Women
Gender Dimension in Meaningful Public Participation: A Comparative Study of Village Regulation Formation in Indonesia and Poland Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Rengga Kusuma Putra; Ani Purwanti; Satriya Nugraha; Edvardas Juchnevicius
JUSTISI Vol. 12 No. 3 (2026): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i3.5493

Abstract

This study aims to analyze the gender dimension of meaningful public participation in the formulation of village regulations in Indonesia and Poland. Unlike previous studies, which generally addressed public participation, gender equality, or local governance separately and were limited to a single country, this study brings these three areas together in a cross-national comparison by assessing not only the presence of women but also their ability to influence decisions. The method of this study employs a qualitative approach with a normative-sociological comparative design. Secondary data in the form of legislation, scholarly articles, research reports, and policy documents were collected through a literature review and analyzed using document analysis, thematic analysis, and cross-national comparison. The novelty of this study lies in the development of a comparative framework linking four elements: legal guarantees, access to participation, women’s representation, and substantive influence on regulations. The results show that the legal frameworks of both countries have provided channels for local participation; however, provisions that tend to be gender-neutral have not yet guaranteed women’s substantive involvement. In Indonesia, village deliberations are more heavily influenced by social hierarchy, patriarchal norms, the dominance of the male elite, and women’s limited access to information and legal literacy, resulting in participation that is often merely procedural. In Poland, public consultations and local councils have more formal institutional structures and relatively more open access, but gender stereotypes and low representation of women in strategic positions still limit their influence on decision-making. Thus, the gap in Indonesia is primarily rooted in sociocultural barriers and participatory capacity, whereas the gap in Poland is more evident in political representation and institutional effectiveness. These differences underscore that legal recognition yields different qualities of participation when institutional contexts differ. This study concludes that meaningful participation requires gender-responsive consultation designs, the strengthening of women’s organizations, legal literacy, political education, affirmative action policies, and institutional support tailored to each country’s context.
PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG TAK TERTAGIH PADA USAHA GROSIR SEMBAKO : (STUDI KASUS WANMART) Alif Luthfia Nurrohmah; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah
Jurnal Maneksi Vol. 15 No. 3 (2026): Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)
Publisher : Politeknik Negeri Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31959/jm.v15i3.4041

Abstract

Introduction: Wanmart, a small grocery store in Banyuringin Village, faces critical sustainability challenges stemming from the practice of extending credit to customers without adequate recording and monitoring systems, resulting in accumulated uncollectible debts. This research investigates how the business owner manages these risks through internal control mechanisms and explores the underlying causes of uncollectible receivables and their impact on business continuity. The study aims to develop practical internal control strategies tailored for small-scale informal businesses. The unique contribution lies in examining rural grocery stores operating within high social trust contexts, a situation that remains largely understudied compared to existing research on formal micro, small, and medium enterprises.Methods: This qualitative case study was conducted in Banyuringin Village using three primary data collection techniques: in-depth interviews with key informants, direct observations of daily store operations, and document analysis of accounts receivable records and sales reports. Data analysis employed an interactive model comprising data reduction, data display, and conclusion drawing, followed by verification. Data triangulation across multiple sources and complementary collection techniques ensured research reliability.Results: The research identified four essential internal control elements currently lacking in the store's operations: systematic daily transaction recording, formalized credit limit establishment, scheduled billing procedures, and periodic monitoring activities. These mechanisms revealed how informal social trust-based systems, while facilitating customer relationships, created vulnerability to bad debts without structured oversight. The analysis demonstrated the practical feasibility of implementing these control elements within the informal operational context. Academically, this research expands understanding of financial management in small informal businesses. Practically, it provides rural micro-enterprise owners with simple, actionable strategies to reduce bad debt risk and enhance business sustainability through a framework specifically designed for implementation without formal accounting infrastructure. Keywords: Accounts Receivable, Bad Debt, Internal Control, Legal Protection, Wholesale MSMEs
Co-Authors Achmad Fathoni Ade Daharis Afriyani Aini Indriasih Alfirrizqi Putra Kariyono Alif Luthfia Nurrohmah Andri Winjaya Laksana, Andri Winjaya Ani Purwanti Aprillia, Nabila Arifin Arifin Ariyanti, Lukita Aulia Desy Nur Utomo Aulia Sholichah Iman Nurchotimah Aziz Widhi Nugroho Bagus Hermanto Bagus Hermanto Bambang Sasmita Adi Putra Barokah Widuroyekti Binti Isrofin, Binti Binti Muflikah Bustomi Cahyana Effendi, Muhammad Aldo Cynthia Maria Siwi Cynthia Maria Siwi Danggur Feliks Dian Karisma Dian Karisma Dwikoranto E. Em Kurniasih Edi Prayitno Edi Prayitno, Edi Edvardas Juchnevicius Eem Kurniasih Enny Dwi Lestariningsih Enny Dwi Lestariningsih, Enny Dwi Enny Dwi Lestariningsing ETI FERAWATI Farisa Maulinam Amo Ferawati, Eti Handayani, Yusrina Hariyono, Mohamad Hascaryo Pramudibyanto Heri Budianto Heriyanni Mashithoh Hermanto, Bagus Ismartoyo Ismartoyo Isnaini Helvia Putri, Isnaini Jahyu Hartanti Kalijunjung Hasibuan Kurniawan, Siswandaru Kusuma Putra, Rengga Lestari, Enny Dwi Linda Ikawati Lita Tyesta Addy Listya Wardhani Lovinska, Arlyne Faza Lusi Rachmiazasi Lusi Rachmiazasi Masduki, Lusi Made Agus Mahendra Inggas Madiha Dzakiyyah Chairunnisa Maulana Fahmi Idris Megafury Apriandhini Megafury Apriandhini Milthree Saragih, Geofani Moh. Muzammil Moh. Muzammil Muhammad Zulhidayat Muzammil, Moh Muzammil, Moh. Nurma Khusna Khanifa Nurmawati Nurmawati Pukky Tetralian Bantining N. Pukky Tetralian Bantining Ngastiti Pukky Tetralian Bantining Ngastiti Ratih Kurnia Putri Rengga Kusuma Putra Rengga Kusuma Putra Rengga Kusuma Putra Retno Eko Mardani Retno Eko Mardani Rizkiana, Rina Elsa Rochmani Rochmani Ronald Jolly Pongantung Ronald Jolly Pongantung Saraya, Sitta Satriya Nugraha Siswandaru Kurniawan SITTA SARAYA Sri SUMIYATI T Heru Nurgiansah Testiana Deni Wijayatiningsih Titi Darmi Wenny Megawati Wicaksono, Emirza Nur Wiwik Handayani Yakub, Sandra Leoni Prakasa Yeni Santi Yeni Santi Yuli Haryati Yuliani, Hafri Yusak Suharno Yusof, Fablli