Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.062
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Masalah-Masalah Hukum INTEGRALISTIK Language Circle : Journal of Language and Literature Jurnal Ius Constituendum English Language and Literature International Conference (ELLiC) Proceedings Etika Demokrasi Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdi Masyarakat Jurnal Abdi Insani Diseminasi : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW Walisongo Law Review (Walrev) Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Sinestesia IJORER : International Journal of Recent Educational Research Jurnal Abdimas Serawai Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Jurnal Abdimas Bina Bangsa Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Jurnal Kolaboratif Sains Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan (JHEK) Journal of Innovation Research and Knowledge Journal Legal Dialetics Innovative: Journal Of Social Science Research Integralistik Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan Jurnal Pendidikan MIPA
Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun
Universitas Terbuka
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
EFEKTIFITAS PERAN KEJAKSAAN DALAM HAL PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Isnaini Helvia Putri, Isnaini; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Ronald Jolly Pongantung
Journal Legal Dialectics Vol 4 No 2 (2025): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/jld.v4i2.63

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius yang mengancam stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik. Kejaksaan memegang peran penting sebagai penuntut umum sekaligus penyidik kasus korupsi, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, terdapat wacana untuk membatasi atau menghapus kewenangan penyidikan Kejaksaan karena alasan tumpang tindih kewenangan dan penguatan prinsip check and balances. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peran Kejaksaan dalam penyidikan korupsi dan dampak penghapusan kewenangan tersebut terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan metode yuridis normatif, data dikumpulkan melalui studi pustaka dari peraturan, doktrin hukum, dan pandangan ahli. Hasil menunjukkan Kejaksaan sangat berperan dalam pemberantasan korupsi, terbukti dari tingkat kepercayaan publik dan kinerja penyidikan yang baik. Penghapusan kewenangan ini berisiko melemahkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberantas korupsi.
Evaluasi Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Pada Usaha Mikro Adel Wella , Berta; Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun; Pongantung, Ronald Jolly
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12856

Abstract

  This study aims to evaluate the implementation of the risk-based business licensing policy through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) for micro-enterprises in Blora Regency and to formulate policy strengthening strategies to enhance the effectiveness and equity of licensing services for sustainable micro-enterprise empowerment. The research is motivated by the fact that many micro-entrepreneurs still lack legal business status, limiting their access to financing, training, and partnership opportunities. This study employs a descriptive qualitative method using primary and secondary data, documentation, and interviews with DPMPTSP officers and thirty micro-entrepreneurs. The findings indicate that the OSS-RBA has been effective, efficient, adequate, responsive, and accurate, as evidenced by a significant increase in Business Identification Numbers (NIB) from 1,118 in 2021 to 8,132 in 2023 and 6,257 in 2024, supported by the jemput bola outreach program that reached 541 micro-entrepreneurs across multiple districts. Nevertheless, equity remains a challenge due to limited human resources and technical disruptions at the central OSS system. Based on Dunn’s six dimensions of public policy evaluation, the OSS-RBA policy is considered substantively successful but requires strengthening in human resource capacity and system stability to ensure service sustainability and fairness. The study enriches the theoretical discourse on digital-based public policy evaluation and provides practical contributions to improving inclusive and sustainable risk-based business licensing governance for micro-enterprise development.   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) pada usaha mikro di Kabupaten Blora serta merumuskan strategi penguatan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan pemerataan layanan perizinan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro secara berkelanjutan. Latar belakang penelitian ini didorong oleh masih banyaknya pelaku usaha mikro yang belum memiliki legalitas, sehingga kesulitan mengakses pembiayaan, pelatihan, dan peluang kemitraan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui analisis data primer, sekunder, dokumentasi, dan wawancara dengan petugas DPMPTSP serta tiga puluh pelaku usaha mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi OSS-RBA telah berjalan efektif, efisien, cukup memadai, responsif, dan tepat sasaran, yang tercermin dari peningkatan signifikan jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) dari 1.118 pada 2021 menjadi 8.132 pada 2023 dan 6.257 pada 2024 melalui program jemput bola yang menjangkau 541 pelaku usaha. Namun, aspek pemerataan masih terhalang oleh keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan program yang belum merata, dan gangguan teknis sistem di tingkat pusat. Berdasarkan evaluasi enam dimensi kebijakan publik menurut Dunn, kebijakan OSS-RBA berhasil secara substantif namun masih memerlukan penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur digital untuk menjamin keberlanjutan serta pemerataan layanan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang efektivitas kebijakan perizinan digital di tingkat daerah melalui penerapan enam dimensi evaluasi Dunn secara komprehensif dan memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan tata kelola perizinan usaha mikro yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
The Urgency of Developing E-Law Consult Application for Legal Protection of Female Migrant Workers in Central Java Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Ronald Jolly Pongantung; Megafury Apriandhini
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5813

Abstract

Indonesian migrant workers often receive less than proper treatment and some of them are caught in several cases so that they are threatened with severe punishment and some are even sentenced to death. The essence of providing legal protection for Indonesian female migrant workers is protection against security guarantees from all forms of violence, both physical and psychological, or in other words to provide protection against arbitrary actions by an individual or group. The purpose of this study is to determine the urgency of the e-law consult application for legal protection of female migrant workers in Central Java. The e-law application is expected to help female migrant workers to communicate more easily with the migrant service. The results obtained from this study are based on the questionnaire that has been distributed to respondents, namely an average percentage of 90%, meaning that respondents strongly agree if the e-law consult application is made and designed according to respondent input. The idea of ​​developing an e-law consult application is classified as very good to make it easier for migrant workers to get information and communicate with the Manpower Office, Ministry of Manpower, BP2MI.
EFEKTIFITAS PERAN KEJAKSAAN DALAM HAL PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Ronald Jolly Pongantung; Isnaini Helvia Putri, Isnaini
Journal Legal Dialectics Vol 4 No 2 (2025): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/jld.v4i2.63

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius yang mengancam stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik. Kejaksaan memegang peran penting sebagai penuntut umum sekaligus penyidik kasus korupsi, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, terdapat wacana untuk membatasi atau menghapus kewenangan penyidikan Kejaksaan karena alasan tumpang tindih kewenangan dan penguatan prinsip check and balances. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peran Kejaksaan dalam penyidikan korupsi dan dampak penghapusan kewenangan tersebut terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan metode yuridis normatif, data dikumpulkan melalui studi pustaka dari peraturan, doktrin hukum, dan pandangan ahli. Hasil menunjukkan Kejaksaan sangat berperan dalam pemberantasan korupsi, terbukti dari tingkat kepercayaan publik dan kinerja penyidikan yang baik. Penghapusan kewenangan ini berisiko melemahkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberantas korupsi.
Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Kalangan Muda di Kabupaten Wonogiri Aziz Widhi Nugroho; Retno Eko Mardani; Rengga Kusuma Putra; Satriya Nugraha; Linda Ikawati; Bagus Hermanto; Sandra Leoni Prakasa Yakub; Dian Karisma; Sitta Saraya; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah
Dinamika Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Dinamika Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kese
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/dinsos.v2i4.2601

Abstract

A clear national insight can guarantee the achievement of national interests, both internally and externally. This means that national insight provides a clear picture and direction for the nation's survival, as well as the future development of the nation and state. The organization of national and state life must proceed on the basis of mutual agreement, namely Pancasila, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), and Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity). Indonesia's existence as a state based on the rule of law (rechtstaat) based on Pancasila and the 1945 Constitution requires the development of Pancasila ideology and national insight as instruments that serve as catalysts or drivers in strengthening national insight and spirit, love of the homeland, democracy, legal awareness, respect for diversity, and participation in building a Pancasila-based nation in Wonogiri, especially among intellectuals. In accordance with its function, the Pancasila Ideology and National Insight Development organizes national, democratic, legal, multicultural and citizenship education to support the realization of citizens who are aware of their rights and obligations, as well as intelligent, skilled and have character so that they can be relied upon to build the nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia.
Legal Protection Of Women Victim Online Gender-Based Violence (KBGO) Putra, Rengga Kusuma; Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun; Karisma, Dian; Idris, Maulana Fahmi; Pongantung, Ronald Jolly
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5250

Abstract

Violence today does not only occur in the real world, but with the development of internet technology, it opens up opportunities for perpetrators to commit acts of violence by utilizing the internet, known as online gender-based violence (GBV). KBGO is more vulnerable to women and children, which not only causes suffering for victims physically, psychologically and even economically. The rights of victims have been deprived and their interests have been harmed by the perpetrators, so victims really need legal protection so that their rights are restored and their interests can be protected. Legal protection for victims of violence is provided by considering the losses suffered by victims, namely in the form of material and immaterial losses. Legal protection for women victims of online gender-based violence (KBGO), not only imposes punishment on the perpetrators of violence in the form of imprisonment and/or fines, but also provides the rights of victims who have been deprived and whose interests have been harmed by the actions of the perpetrators. The punishment that can be imposed on the perpetrators of violence has been regulated in Law Number 12 of 2022, including in the provisions of Article 14 and Article 15, with imprisonment and/or fines, even restitution, imposition of additional punishment or measures in the form of rehabilitation for the perpetrators, as stipulated in Article 16 and Article 17 of Law Number 12 of 2022. For legal protection of the rights of victims of violence, among others, it is regulated in Article 66 to Article 70 of Law Number 12 of 2022, which includes the right to handling, the right to protection and the right to recovery.Keywords:KBGO, Legal Protection, Victims, Women
INOVASI PRODUK PUDING KELAPA MUDA MENUNJANG POTENSI KEKAYAAN ALAM DESA KALONGAN KABUPATEN SEMARANG Putri, Ratih Kurnia; Kariyono, Alfirrizqi Putra; Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun; Pongantung, Ronald Jolly
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): Inpress Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v7i2.56878

Abstract

Tujuan utama program adalah mengoptimalkan potensi lokal dengan mengembangkan produk kudapan inovatif "Puding Kelapa Muda COMEL" dan menumbuhkan kapabilitas wirausaha di kalangan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan pengembangan komunitas yang holistik melalui kerangka participatory action research. Terjadinya transformasi digital yang mengubah model pemasaran dari mulut ke mulut yang terbatas menjadi strategi pemasaran digital yang terintegrasi, mencakup penggunaan media sosial (Instagram), platform pesan-antar makanan (GoFood), dan sistem pembayaran digital (QRIS). Proses alih keterampilan dilakukan melalui pelatihan keterampilan dengan model 80% praktik dan 20% teori, memastikan peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menguasai eksekusi. Hasil program menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan sebuah Usaha Mikro Kreatif (UMK) baru yang mampu mentransformasi komoditas pertanian menjadi produk bernilai jual tinggi. Selain itu, terjadi transfer pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan yang efektif kepada masyarakat, serta perluasan akses pasar secara signifikan melalui adopsi platform digital. Dari sisi pemasaran, implementasi strategi digital berhasil memperluas jangkauan pasar secara signifikan, dan menjangkau konsumen yang lebih luas melalui platform daring. Antusiasme dan minat beli yang tinggi dari konsumen membuktikan bahwa produk inovatif ini diterima dengan baik oleh pasar. Melalui program ini menyimpulkan bahwa integrasi antara inovasi produk, pemberdayaan komunitas, dan transformasi digital merupakan strategi efektif untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan selaras dengan agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Co-Authors Achmad Fathoni Ade Daharis Adel Wella , Berta Aini Indriasih Andri Winjaya Laksana, Andri Winjaya Aprillia, Nabila Arifin Arifin Aulia Desy Nur Utomo Aulia Sholichah Iman Nurchotimah Aziz Widhi Nugroho Bagus Hermanto Bambang Sasmita Adi Putra Barokah Widuroyekti Binti Isrofin, Binti Cahyana Effendi, Muhammad Aldo Cynthia Maria Siwi Danggur Feliks Dian Karisma Dwikoranto E. Em Kurniasih Edi Prayitno Edi Prayitno, Edi Eem Kurniasih Enny Dwi Lestariningsih Enny Dwi Lestariningsih, Enny Dwi Enny Dwi Lestariningsing ETI FERAWATI Farisa Maulinam Amo Ferawati, Eti Handayani, Yusrina Hariyono, Mohamad Hascaryo Pramudibyanto Heri Budianto Hermanto, Bagus Idris, Maulana Fahmi Ismartoyo Ismartoyo Isnaini Helvia Putri, Isnaini Jahyu Hartanti Kalijunjung Hasibuan Karisma, Dian Kariyono, Alfirrizqi Putra Kurniawan, Siswandaru Kusuma Putra, Rengga Lestari, Enny Dwi Linda Ikawati Lita Tyesta Addy Listya Wardhani Lovinska, Arlyne Faza Lumbanraja, Anggita Doramia Lusi Rachmiazasi Lusi Rachmiazasi Masduki, Lusi Made Agus Mahendra Inggas Madiha Dzakiyyah Chairunnisa Megafury Apriandhini Milthree Saragih, Geofani Moh. Muzammil Moh. Muzammil Muhammad Zulhidayat Muzammil, Moh Muzammil, Moh. Nurma Khusna Khanifa Pongatung, Ronald Jolly Pukky Tetralian Bantining Ngastiti Pukky Tetralian Bantining Ngastiti Putra, Rengga Kusuma Putri, Ratih Kurnia Rengga Kusuma Putra Retno Eko Mardani Rizkiana, Rina Elsa Rochmani Rochmani Ronald Jolly Pongantung Sandra Leoni Prakasa Yakub Saraya, Sitta Satriya Nugraha SITTA SARAYA T Heru Nurgiansah Testiana Deni Wijayatiningsih testiana deni wijayatiningsih Wenny Megawati Wicaksono, Emirza Nur Wiwik Handayani Yeni Santi Yuli Haryati Yusak Suharno Yusof, Fablli