Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.36
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Bina Hukum Lingkungan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal on Education Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Revolusi Indonesia Jurnal Kewarganegaraan COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Prosiding Seri Seminar Nasional Bina Hukum Lingkungan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Innovative: Journal Of Social Science Research Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Journal of Law, Education and Business Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Rasji
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
PERLINDUNGAN PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DALAM HAK UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN DI INDONESIA Alexander Kevin Gorga; Rasji
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i2.352

Abstract

Pekerja penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh pekerjaan. Kendala tersebut antara lain diskriminasi, minimnya aksesibilitas, serta persepsi negatif dari masyarakat dan perusahaan. Dalam jurnal ilmiah ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang melindungi hak pekerja penyandang disabilitas, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya. Selain itu, penulis juga menemukan beberapa kebijakan dan inisiatif yang telah diterapkan untuk mempromosikan inklusi pekerja penyandang disabilitas di pasar kerja. Munculnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dapat dikatan bahwa pembuat undang-undang di Indonesia sudah mulai peduli terhadap para pekerja yang menyandang disabilitas Namun, masih diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk memastikan hak-hak pekerja penyandang disabilitas terlindungi secara optimal dan terpenuhi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada perlindungan hukum dan kebijakan yang diterapkan, implementasi tindakan ini masih belum memadai, sehingga menghasilkan peluang kerja yang terbatas dan perlakuan diskriminatif yang tidak adil bagi pekerja penyandang disabilitas.
Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Richard Gordon Surya; Rasji Rasji
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 2 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i2.1292

Abstract

Penelitian ini berjudul "Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Kekerasan dalam rumah tangga merupakan isu serius yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup faktor sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yang mengombinasikan analisis terhadap aturan hukum dengan kajian sosial. Data diperoleh melalui studi literatur, wawancara, serta analisis dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, seperti ketidakstabilan finansial, menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, nilai-nilai budaya yang mendukung dominasi laki-laki dalam keluarga turut meningkatkan risiko kekerasan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pencegahan kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan pendekatan multi-aspek yang melibatkan edukasi masyarakat, penguatan perlindungan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi perumusan kebijakan dan program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.
Penyelesaian Hukum Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Skala Besar (Kasus PT Sritex) Rasji Rasji; Jety Widjaja
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 12 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i12.3056

Abstract

Kasus kebangkrutan PT Sritex pada tahun 2024 menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan pekerja, yang memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja yang terdampak PHK massal serta mengevaluasi efektivitas kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam memenuhi hak-hak pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus pada PT Sritex, serta menganalisis perundang-undangan yang relevan terkait ketenagakerjaan dan kebijakan JKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang ada memberikan dasar hukum untuk perlindungan pekerja, implementasinya masih menghadapi kendala dalam memastikan hak-hak pekerja, seperti pesangon, jaminan sosial, dan program JKP. Kebijakan JKP yang baru saja diterapkan memerlukan pengawasan lebih lanjut dari pemerintah untuk memastikan bahwa hak pekerja yang kehilangan pekerjaan dipenuhi dengan baik. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum ketenagakerjaan dan penegakan yang lebih optimal terhadap kebijakan JKP, guna mengatasi permasalahan PHK massal dan krisis sosial ekonomi yang dapat muncul. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak pekerja di masa depan.
VALIDITAS PERJANJIAN NON – AUTHENTIC SEBAGAI DASAR GUGATAN WANPRESTASI Renggi Pramita; Rasji
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p14

Abstract

Perjanjian non-otentik merupakan bentuk perjanjian yang sering digunakan masyarakat karena sifatnya yang sederhana dan efisien. Meskipun tidak dibuat di hadapan pejabat umum, perjanjian ini tetap menimbulkan akibat hukum apabila memenuhi unsur sahnya perjanjian. Permasalahan muncul ketika perjanjian non-otentik dijadikan dasar gugatan wanprestasi karena kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian non-otentik memiliki validitas hukum yang diakui selama memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan dibuat dengan itikad baik. Dalam praktik peradilan, hakim tetap dapat menerima perjanjian di bawah tangan sebagai dasar gugatan apabila didukung bukti lain yang sah. Dengan demikian, keberadaan perjanjian non-otentik mencerminkan penerapan asas kebebasan berkontrak dan keadilan substantif yang menempatkan isi kesepakatan di atas formalitas hukum. Non-authentic agreements are a form of agreement frequently used by the public due to their simplicity and efficiency. Even though they are not made before a public official, these agreements still have legal consequences if they meet the elements of a valid agreement. Problems arise when non-authentic agreements are used as the basis for a lawsuit for breach of contract because their evidentiary force is not as strong as an authentic deed. This research uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results show that non-authentic agreements have legal validity as long as they comply with the provisions of Article 1320 of the Civil Code and are made in good faith. In judicial practice, judges may still accept private agreements as the basis for a lawsuit if supported by other valid evidence. Thus, the existence of non-authentic agreements reflects the application of the principles of freedom of contract and substantive justice, which place the content of the agreement above legal formalities.
PENGATURAN BENTUK DAN KUALIFIKASI WANPRESTASI AKIBAT KETIDAKSESUAIAN OBJEK TANAH DALAM PERJANJIAN JUAL BELI Michelle Abigail Suganda; Rasji
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p06

Abstract

Penelitian ini membahas bentuk dan kualifikasi wanprestasi yang timbul akibat ketidaksesuaian objek tanah dalam perjanjian jual beli, serta akibat hukum yang muncul terhadap para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian objek tanah—baik terkait luas, batas, maupun status hukumnya—merupakan pelanggaran terhadap kewajiban penjual yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Penjual yang lalai atau beritikad buruk dapat dikenai tanggung jawab hukum berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya penerapan asas itikad baik dan kepastian hukum dalam setiap perjanjian jual beli tanah, guna memberikan perlindungan hukum bagi pembeli dan mencegah terjadinya sengketa pertanahan di kemudian hari. This study examines the forms and qualifications of breach of contract arising from non-conformity of the land object in a sale and purchase agreement, as well as the resulting legal consequences for the parties. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, focusing on the analysis of laws and regulations, legal doctrine, and court decisions. The results indicate that non-conformity of the land object—whether related to its area, boundaries, or legal status—constitutes a violation of the seller's obligations and can be categorized as breach of contract. Negligent or bad-faith sellers can be subject to legal liability in the form of performance, compensation, or cancellation of the agreement, as stipulated in Article 1243 of the Civil Code. This study also emphasizes the importance of implementing the principles of good faith and legal certainty in every land sale and purchase agreement to provide legal protection for buyers and prevent future land disputes.
Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak dengan Perjanjian Kerja Kemitraan Menurut Hukum Ketenagakerjaan Michael Kalep Simarmata; Rasji
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 5 (2024): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arbitration is increasingly recognized as an effective forum for dispute resolution. One of the key advantages of arbitration is its principle of finality and binding nature, which limits the availability of legal remedies. However, Article 70 of the Indonesian Arbitration Act paves the way for parties to submit an application for annulment of arbitral awards to the District Court, but only on specific, limited grounds. Furthermore, a party may appeal to the Supreme Court regarding the annulment of arbitration awards issued by the District Court, positioning the Supreme Court as the final arbiter in such cases. In practice, there have been instances where the Supreme Court has misapplied the law, seemingly disregarding evidence acknowledged by the District Court. This has led to significant legal uncertainty. This study aims to identify the legal misapplications made by the Supreme Court during the appeal process for annulment of arbitral awards. Utilizing a normative research methodology, this research analyzes existing laws and regulations to address these issues. The findings conclude that one of the legal standards applied by the Supreme Court during the appeal stage contradict Indonesia's arbitration law, undermining the integrity of the arbitration process.
Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat: (Studi Putusan No 297/PID.B/2023/PN JKT.SEL) Shindy Veronica; Rasji
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Assault can be defined as an intentional act carried out to inflict pain, suffering, or injury upon another person's body. Accordingly, assault is categorized as a criminal offense regulated under criminal law. Based on the provisions of Article 351 paragraph (1) of the Indonesian Penal Code (KUHP), assault that results in serious injury to the victim, whether perpetrated against an individual or certain objects, constitutes an act that must be legally accounted for by the offender. Criminal liability in this context is intended to assess and determine whether a suspect or defendant can be held accountable for the criminal act they have committed, in accordance with applicable legal provisions. The type of research employed in this study is the normative juridical research method. This method focuses on collecting and analyzing legal materials derived from primary sources, such as statutory regulations, legal norms, and principles of law relevant to the topic under discussion. The findings of this research indicate that perpetrators of assault who possess the capacity to be held accountable for their actions can be subjected to penalties commensurate with their conduct. Thus, the imposition of criminal sanctions against perpetrators of assault aims primarily to provide fair and adequate restitution for the rights of victims who have suffered harm as a result of the perpetrator's actions. This includes efforts to ensure justice for the victims, whether in the form of compensation for the damages sustained or as a means of legal protection for the rights violated by the offender.
Penerapan Teori Positivisme Hukum dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia Yofi Permatasari; Rasji
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 10 (2024): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i10.867

Abstract

This research aims to find out the concept of legal positivism theory in the Indonesian legal system along with its application in bankruptcy cases in Indonesia. The research method used is a literature study with the nature of descriptive research and the type of data used is secondary data through qualitative analysis. The results of the study show that legal certainty is able to provide guarantees to the community of the rights they have in order to realize a fair and proportionate law. In bankruptcy, there is the influence of positivism through Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations has applied several principles, namely the principle of balance, the principle of business continuity, the principle of justice and the principle of integrity.
Netralitas Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dalam Menegakkan Kode Etik Hakim: Kajian Perbandingan dengan Komisi Yudisial Rasji; Namira Diffany Nuzan; Putri Meilika Nadilatasya; Sherley Lie
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 10 (2024): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i10.932

Abstract

The Indonesian state is a state of law that actually prioritizes law over politics. The Indonesian state in regulating the structure of the state administration and the actions of its people always prioritizes the laws that have been compiled and made by the government and must also be implemented. In its implementation, the State of Indonesia has set up a judicial institution which specializes in overseeing the code of ethics of a Judge who will decide the case, namely the Judicial Commission. The purpose of this study is to determine the neutrality of an independent institution, namely the Honorary Council of the Constitutional Court in carrying out its duties using a research method approach to legislation or pre-existing literature. In the discussion of this paper, several new facts were found regarding the supervision carried out by the Judicial Commission as a judicial supervisory institution that only supervises Supreme Court Judges but does not supervise Constitutional Judges. Indeed, if the Constitution conducts direct supervision of Constitutional Judges, it will certainly lead to non-neutrality in the implementation of such supervision.
Demokrasi yang Tergerus Oleh Dominasi Negara Atas Rakyat dalam Politik Rasji; Destiana Vani Candra; Devika Graciella Gunawan; Kaniko Dyon Geraldi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 10 (2024): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i10.940

Abstract

According to Article 1(3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Indonesia is a rule of law state, meaning that governance must be conducted based on legal principles. The concept of a rule of law state is closely related to the democratic system implemented in Indonesia. Democracy is a system of government that emphasizes the principle of popular sovereignty, in which the people hold the highest power in state governance. However, despite the people's fundamental role in shaping and directing the country, Indonesia's democracy index has shown a decline. This study aims to analyze the causes of democratic decline in Indonesia and the consequences of democratic erosion. The research adopts a normative legal approach, utilizing secondary data from journals, articles, and legislation. The findings reveal that, in practice, democracy often experiences distortions. As a result, Indonesia's democracy has significantly deteriorated, dropping three places in 2024 to rank 59. To address this issue, several solutions can be implemented. First, the government must ensure freedom of speech, expression, and the press to uphold democratic values. Second, public access to government information must be improved to promote transparency and accountability. Third, it is essential to strengthen the performance of government institutions, including the legislative, executive, and judicial branches, to prevent the concentration of power in a single entity. Lastly, enhancing the legal framework is necessary to impose stricter deterrents against violations of democratic principles. Thus, to prevent further democratic decline and safeguard Indonesia's democratic integrity, the government must evaluate its governance practices and ensure that democracy remains a true reflection of the people's sovereignty rather than a system dominated by the state.
Co-Authors Agatha Augustin Agung Valerama Agung Valerama Akhirudin Akmal Risqi Yudhianto Pratama Alex Oktavian Alexander Kevin Gorga Anastasia Regita Rintan Sahara Angelia Angelia Anggian Cassilas Arief Dermawan Singhs Arya Salwa Wardana Ayi Meidyna Sany Baehaqi Benny Djaja Benny Djaja Brilian Lawyer Briyan Dustin Calvita Calvita Charisse Evania Tansir Christian Samuel Lodoe Haga Cindy Laurencia Clarissa Aurelia Susanto Daniel Hasudungan Nainggolan Dave Hamonangan Delvina Koniardy Destiana Vani Candra Devika Graciella Gunawan Doni Hafendi Dwi Indriyanie Ela Suryani Erick Darmansyah Evaline Suhunan Evaline Suhunan Purba Evanie Estheralda Elizabeth Romauli Saragih Fellicia Angelica Kholim Fico Acchedya Wijaya Gevan Naufal Wala Giovanni Cornelia Grace Angelia Soenartho Graciella Azzura Putri Ananda Ivana Trixie Jeane Neltje Saly Jedyzha Azzariel Priliska Jety Widjaja John Michael Hizkia Joshua Anggie Bobby Juwitha Putri Simanjuntak Kaniko Dyon Geraldi Lena Mariana Sitorus Leo Leo Liumenti Liumenti Made Aubrey Josephine Angelina Marcellius Kirana Hamonangan Marshella Cenvysta Maulida Syahrin Najmi Melia Michael Kalep Simarmata Michelle Abigail Suganda Moses Nathanael Muhammad Arif Budiman Muhammad Wildan Ichsandi Muhammad Yogi Septiyan Priyono Nabila Tiara Deviana Nada Dwi Azhari Nadia Mardesya Namira Diffany Nuzan Narumi Bungas Gazali Natashya Natashya Nathalie Cristine Lumban Gaol Nathanael Telaumbanua Nigar Pandrianto Paramita, Sinta Pascal Amadeo Yapputro Patrick Vallerio Patrick Winson Salim Purba Made Aubrey Putri Meilika Nadilatasya Rafael Christian Djaja Rahaditya Renggi Pramita Rheannen Cariena Rheina Aini Safa’at Rianza Naufalfalah Ilham Richard Gordon Surya Samantha Elizabeth Fitzgerald Sanny Nuyessy Putri Sherley Lie Sherly Budiono Shindy Veronica Shintamy Nesyicha Syahril Shrishti Shrishti Silvia Evelyn Sota James Sakila Stevania Stevania Sylviana Sylviana Tabitha Roulina Anastasya Tasya Patricia Winata Tiffani Aprillya Purba Timotius Djaja Saputra Tiyas Asri Putri Tundjung Herning Sitabuana Valencia Prasetyo Ningrum Viane Patricia Wilda Septi Liane Wilda Septi Liane William Chandra Yanuar Putra Erwin Yofi Permatasari Yoshep Vandeswan Kurnialim Hia Yudha Aditya Pradana Yuliya Safitri Yuwono Prianto Zahra Alsabilah