Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENDAPATAN NEGARA Rasji Rasji; Wilda Septi Liane; Daniel Hasudungan Nainggolan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2323-2332

Abstract

Kebijakan Penurunan Tarif pajak penghasilan Badan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam tujuan tidak lain adalah untuk pemulihan ekonomi nasional. Kendati hal tersebut ditujukan untuk pemulihan daya beli masyarakat yang secara langsung akan memicu pergerakan ekonomi pasca pandemi covid-19, namun masih terdapat permasalah berupa kurangnya instrumen hukum yang mengatur landasan kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah tersebut. Dalam penelitian hukum normatif ini akan diteliti mengenai landasan yuridis dari pemberlakuan penurunan tarif pajak penghasilan Badan yang dilakukan oleh pemerintah atas dasar pemulihan ekonomi nasional. Lebih lanjut di dalam penelitian ini juga akan menganalisis terkait pengaruh penurunan tarif pajak penghasilan badan terhadap pendapatan Negara.
Implementation of justice Related to Discrimination Against Women in the Form of Sexual Harassment According to Law No. 39 of 1999 Rasji Rasji; Agatha Augustin; Lena Mariana Sitorus
JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 2, No 2 (2023): September 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v2i2.810

Abstract

The issue of gender is common, and long ago the injustices against women have been simulated. Women often become objects of violence, both physically and psychologically. Women become objects of sexual exploitation and violence. Therefore, Indonesia as a country of the law based on pancasila, has an obligation to provide gender justice and protection against women. As a form of protection, Indonesia has passed legislation related to efforts to provide justice and protection against women, the bill on human rights. With the regulation introduced in Indonesia, it is expected to provide gender justice and protection against women.
Implementation of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 2 of 2019 concerning the Resolution of Disharmony of Laws and Regulations through Mediation Against the Examination of Laws and Regulations in Indonesia Tundjung Herning Sitabuana; Jeane Neltje Saly; Rasji Rasji; Nada Dwi Azhari
JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 2, No 2 (2023): September 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v2i2.778

Abstract

The disharmony of legislation occurs because of the existing of the selfishness at ministry/institution sector in the planning process the creation of law. The hierarchy of legislation aims to determine its own degrees in order to create the harmonic legislation system. In fact, the contradiction inter legislation still becomes one of the legal issues in Indonesia which never been closed. The other problems are many dispute resolutions of legislation not infrequently a rule under the legislation whom it must be sourced from. The existence of the regulation from Ministry of Law and Human Rights No. 2 in 2019 about the disharmony resolution of legislation is assumed as a change effort in seeking an alternative resolution out of the court if the norm conflicts happen inter legislation. This mediation comes out as an answer because of not satisfaction with dispute resolution in court that takes a long time, needs much money the decision which is resulted by the court often make dissatisfaction for the parties. They cause a case, namely how is the authority of the Ministry of Law and Human Rights in resolving the disharmony of legislation through mediation based on its legislation? The method which is used in this research is normative legal. The result shows that the mediation gives new hopes for new institutions in resolving a dispute of legislation in Indonesia. However; the delegation of ministerial regulation should be given some clear limitations to avoid overlapping rules, so it doesn’t bring confusion in its implementation. 
Analysis of Child Exploitation Cases According to Law 35 of 2014 concerning Child Protection (Case Study of Supreme Court Decision Number (58/Pid. Sus/2013/PN Pti) Ivana Trixie; Rasji Rasji
JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 2, No 2 (2023): September 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v2i2.808

Abstract

According to the Provisional Population Projection Results for 2022–2023 published by the Central Statistics Agency, there are 94,377.6 children between the ages of 0 and 19. Children are a responsibility and a gift from God Almighty that must be preserved since children are born with intrinsic human dignity. Children under the age of 18 are supposedly prohibited from understanding what labor is. The responsibility of the kid is to obtain the right to education and instruction in order to advance their level of intelligence and in line with their interests and abilities.
Penerapan Asas Equality dalam Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Patrick Winson Salim; Sota James Sakila; Rasji Rasji
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.4582

Abstract

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 11% adalah langkah yang bertujuan untuk memperkuat pilar keuangan negara. PPN yang dikenakan pada setiap transaksi memiliki peran penting dalam mendanai program-program pemerintah, termasuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai akan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2025. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan penerapan asas equality dalam pemungutan pajak. Riset bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang “Bagaimana asas equality dalam perpajakan dapat diartikan dan diimplementasikan dalam kebijakan kenaikan PPN?”. Studi ini mengadopsi riset kualitatif dengan jenis penelitian berbasis perpustakaan (library research). Hasil riset menegaskan bahwa asas equality memiliki peran yang penting dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemungutan pajak tidak memberatkan masyarakat. Pajak harus diterapkan dengan prinsip menjaga keseimbangan antara kemampuan ekonomi masyarakat dan kebutuhan mereka, terutama saat negara sedang dalam fase pemulihan ekonomi. Oleh karenanya, kebijakan kenaikan tarif PPN seharusnya tidak menimbulkan beban tambahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
Proses Penentuan Upah dan Perlindungan Hukum Hak Pekerja di Indonesia Rasji Rasji; Clarissa Aurelia Susanto
JLEB: Journal of Law, Education and Business Vol 1, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v1i2.1177

Abstract

Upah bagi para pekerja merupakan faktor penting karena merupakan sumber untuk membiayai dirinya dan keluarganya. Rumusan masalahnya bagaimana proses penentuan upah dan system pengupahan di Indonesia? dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pekerja didalam ketenagakerjaan di Indonesia. Kesimpulannya adalah proses pengupahan di Indonesia terdiri dari analisis jabatan atau tugas, Evaluasi jabatan atau tugas, Survei upah dan Penentuan upah atau mengidentifikasi dan mempelajari jabatan-jabatan melalui analisis jabatan, melakukan internal equity melalui penilaian jabatan, melakukan survei untuk menetapkan upah dan menetapkan upah dengan mengkombinasikan antara penilaian jabatan dengan survei upah. System pengupahan di Indonesia yaitu dilakukan dengan aSistem Upah Jangka Waktu, Sistem Upah Potongan, Sistem Upah Permufakatan, Sistem Skala Upah Berubah, Sistem Upah Indeks, Sistem Pembagian Keuntungan, Sistem upah Borongan dan Sistem upah premi. Perlindungan terhadap pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku. Secara umum ada beberapa hak pekerja yang harus dilindungi, diantaranya: Hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, hak atas kebebasan suara hati. Untuk mewujudkan perlindungan hak-hak pekerja dapat juga dilakukan melalui pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kredit Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 24 Rasji Rasji; Clarissa Aurelia Susanto; Liumenti Liumenti
JLEB: Journal of Law, Education and Business Vol 1, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v1i2.1178

Abstract

Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan kekayaan negara yang sangat penting. Rumusan masalahnya Bagaimana penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri? Dan Bagaimana mekanisme pengkreditan atas pajak tahunan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kesimpulannya penggabungan Penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut (accrual basis), Penggabungan Penghasilan lainnya (seperti sewa, bunga, royalti, dan lain-lain) dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (cash basis), dan untuk penghasilan berupa dividen, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Apabila terjadi kerugian di luar negeri maka kerugian tersebut tidak diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak dan tidak dapat dikompensasikan. Apabila Penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan PPh dilakukan untuk masing-masing Negara (Per Country Limitation). kemudian Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas semua penghasilan dari manapun diperoleh, termasuk penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di luar negeri. Untuk mengurangi beban pajak berganda yang mungkin timbul dari pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, maka Negara menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan penghitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan dari pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Jumlahnya tidak boleh melebihi besarnya pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang pajak penghasilan.
Pengaruh Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Pekerja Patrick Winson Salim; John Michael Hizkia; Rasji
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5383

Abstract

Abstract Wage determination is a crucial element in ensuring workers' rights, including their right to achieve a decent standard of living in line with human dignity. In alignment with this, the presence of the Job Creation Law represents a significant change in a country's labor law framework, aimed at promoting investment and economic growth. However, these changes also potentially impact worker wages, especially concerning the setting of minimum wages that depend on economic and labor market conditions. In this context, the determination of minimum wages must adhere to specific criteria. The conduct of this research aims to address the main issue, "How can the implementation of the Omnibus Law on Job Creation affect workers' wage compliance?". The type of research used is the juridical-normative method, which essentially involves the analysis of literature review. Findings from the research indicate that the uneven minimum wage levels among provinces and regencies/cities in the Job Creation Law drive employers to seek regions with lower minimum wages for investment. Consequently, workers are forced to accept lower wages than their counterparts in other regions, potentially widening wage disparities. Keywords: Job Creation Law; Fulfillment of Minimum Wage; Workers Abstrak Pengupahan merupakan unsur yang sangat krusial dalam memastikan hak-hak pekerja, termasuk hak mereka untuk mencapai standar hidup yang pantas dan sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Sejalan dengan itu, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja merupakan perubahan signifikan dalam kerangka hukum ketenagakerjaan suatu negara, yang bertujuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, perubahan tersebut juga membawa dampak yang berpotensi memengaruhi pengupahan pekerja, terutama dalam hal penetapan upah minimum yang bergantung pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, penetapan upah minimum harus mematuhi kriteria tertentu. Dilakukannya riset ini untuk menjawab permasalahan utama, yaitu "Bagaimana penerapan Undang-Undang Cipta Kerja dapat mempengaruhi pemenuhan upah bagi pekerja?". Tipe penelitian yang dipakai yaitu Metode yuridis-normatif, yang esensinya melibatkan analisis studi kepustakaan. Temuan dari riset menunjukkan bahwa perbedaan tingkat upah minimum antar provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak seragam dalam UU Cipta Kerja mendorong pengusaha mencari wilayah dengan upah minimum lebih rendah untuk investasi. Akibatnya, pekerja terpaksa menerima upah yang lebih rendah daripada rekan-rekan mereka di wilayah lain, dan ini dapat memperlebar kesenjangan pengupahan. Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja; Pemenuhan Upah Minimum; Pekerja
Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Bagi Pemegang Saham Emiten Dalam Perspektif Keadilan Rasji; Dwi Indriyanie
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5407

Abstract

Abstrak Pada tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham (POJK 22/2021). POJK ini mengatur penerapan saham dengan hak suara multipel yaitu klasifikasi saham dimana satu saham memberikan lebih dari satu hak suara kepada pemegang saham yang memenuhi persyaratan atau Multiple Voting Shares (MVS). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melakukan analisa hukum terkait bagaimana posisi pemegang saham biasa yang merupakan pemegang saham mayoritas pada emiten yang menerapkan MVS di pasar modal Indonesia dalam perspektif keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu menguraikan, menjelaskan, dan menganalisis kebijakan opsional yang dikeluarkan oleh OJK melalui POJK 22/2021. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang diawali dengan mengumpulkan bahan hukum, mengkualifikasikannya, menghubungkan teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, menarik kesimpulan untuk menentukan hasil, saran dan rekomendasinya. Hasil penelitian ini menunjukan posisi ketidakadilan bagi pemegang saham biasa yang merupakan pemegang saham mayoritas pada Emiten yang menerapkan MVS, dimana pemegang saham mayoritas tidak dapat memiliki kewenangan untuk menentukan arah strategis perusahaan, namun apabila terdapat kerugian yang dialami Emiten dimasa yang akan datang, pemegang saham biasa yang merupakan pemegang saham mayoritaslah yang akan menderita kerugian terbesar. Kata Kunci: Saham; Hak Suara Multipel; Pemegang Saham Biasa; Pasar Modal; Keadilan.
Implementasi Langkah Preventif Pencegahan Kejahatan Terosisme Berskala Transnasional Dianalisis Melalui Implementasi Pengawasan Keimigrasian Rasji; Joshua Anggie Bobby; Jeane Neltje Saly
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5411

Abstract

Abstrak Ancaman terorisme di dunia semakin meningkat dan perubahan taktik serta strategi yang digunakan oleh kelompok teroris menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi terorisme. Indonesia sebagai negara dengan letak geografis strategis dan sumber daya alam yang melimpah juga menghadapi ancaman terorisme. Gerakan organisasi radikal seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Jamaah Islamiyah telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu target penyebaran faham radikal di dalam negeri. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi memainkan peran penting dalam mengendalikan potensi radikalisme dan terorisme. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi kedaulatan dan menjaga integritas nasional dari ancaman baik dari dalam maupun luar. Imigrasi sebagai bagian dari pemerintah memiliki peran dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Dalam konteks keimigrasian, pengawasan yang ketat terhadap pergerakan orang asing sangat penting dalam menghadapi ancaman terorisme. Kata Kunci: Terorisme; Imigrasi; Pengawasan
Co-Authors Agatha Augustin Agung Valerama Agung Valerama Akhirudin Akmal Risqi Yudhianto Pratama Alex Oktavian Alexander Kevin Gorga Anastasia Regita Rintan Sahara Angelia Angelia Anggian Cassilas Arief Dermawan Singhs Arya Salwa Wardana Ayi Meidyna Sany Baehaqi Benny Djaja Benny Djaja Brilian Lawyer Briyan Dustin Calvita Calvita Charisse Evania Tansir Christian Samuel Lodoe Haga Cindy Laurencia Clarissa Aurelia Susanto Daniel Hasudungan Nainggolan Dave Hamonangan Delvina Koniardy Destiana Vani Candra Devika Graciella Gunawan Doni Hafendi Dwi Indriyanie Ela Suryani Erick Darmansyah Evaline Suhunan Evaline Suhunan Purba Evanie Estheralda Elizabeth Romauli Saragih Fellicia Angelica Kholim Fico Acchedya Wijaya Gevan Naufal Wala Giovanni Cornelia Grace Angelia Soenartho Graciella Azzura Putri Ananda Ivana Trixie Jeane Neltje Saly Jedyzha Azzariel Priliska Jety Widjaja John Michael Hizkia Joshua Anggie Bobby Juwitha Putri Simanjuntak Kaniko Dyon Geraldi Lena Mariana Sitorus Leo Leo Liumenti Liumenti Made Aubrey Josephine Angelina Marcellius Kirana Hamonangan Marshella Cenvysta Maulida Syahrin Najmi Melia Michael Kalep Simarmata Michelle Abigail Suganda Moses Nathanael Muhammad Arif Budiman Muhammad Wildan Ichsandi Muhammad Yogi Septiyan Priyono Nabila Tiara Deviana Nada Dwi Azhari Nadia Mardesya Namira Diffany Nuzan Narumi Bungas Gazali Natashya Natashya Nathalie Cristine Lumban Gaol Nathanael Telaumbanua Nigar Pandrianto Paramita, Sinta Pascal Amadeo Yapputro Patrick Vallerio Patrick Winson Salim Purba Made Aubrey Putri Meilika Nadilatasya Rafael Christian Djaja Rahaditya Renggi Pramita Rheannen Cariena Rheina Aini Safa’at Rianza Naufalfalah Ilham Richard Gordon Surya Samantha Elizabeth Fitzgerald Sanny Nuyessy Putri Sherley Lie Sherly Budiono Shindy Veronica Shintamy Nesyicha Syahril Shrishti Shrishti Silvia Evelyn Sota James Sakila Stevania Stevania Sylviana Sylviana Tabitha Roulina Anastasya Tasya Patricia Winata Tiffani Aprillya Purba Timotius Djaja Saputra Tiyas Asri Putri Tundjung Herning Sitabuana Valencia Prasetyo Ningrum Viane Patricia Wilda Septi Liane Wilda Septi Liane William Chandra Yanuar Putra Erwin Yofi Permatasari Yoshep Vandeswan Kurnialim Hia Yudha Aditya Pradana Yuliya Safitri Yuwono Prianto Zahra Alsabilah