Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.418
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Bina Hukum Lingkungan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal on Education Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Revolusi Indonesia Jurnal Kewarganegaraan COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Prosiding Seri Seminar Nasional Bina Hukum Lingkungan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Innovative: Journal Of Social Science Research Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Journal of Law, Education and Business Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Rasji
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pandangan Naturalisme dan Positivisme dalam Filsafat Hukum Dengan Sebuah Analisis Perbandingan Rasji; Juwitha Putri Simanjuntak
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5412

Abstract

Abstrak Artikel ini mencoba menggali pemahaman mendalam tentang dua pendekatan besar dalam filsafat hukum, yaitu naturalisme dan positivisme. Naturalisme hukum menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum berasal dari alam semesta atau sifat dasar manusia dan bukan hasil dari kehendak manusia. Ini mengandung keyakinan bahwa ada hukum universal yang tidak berubah dan harus ditemukan daripada diciptakan. Sebaliknya, positivisme hukum percaya bahwa hukum berasal dari perintah manusia dan keputusan institusional, dengan sedikit atau tanpa kaitan dengan moralitas objektif atau prinsip universal. Analisis perbandingan antara kedua pandangan ini menyoroti perbedaan dalam asumsi dasar, metodologi, dan implikasi praktik hukum. Meskipun naturalisme menawarkan dasar moral untuk hukum, positivisme menyajikan pandangan yang lebih pragmatis dan konkret tentang sumber dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kedua pandangan ini telah mempengaruhi pemikiran hukum dan praktik hukum selama berabad-abad, dan pemahaman mendalam tentang keduanya adalah esensial untuk memahami dinamika serta evolusi sistem hukum di seluruh dunia. Kata Kunci: Naturalisme Hukum, Positivisme Hukum, Moralitas Objektif, Prinsip Universal, Sistem Hukum.
Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia Rasji; Melia
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5414

Abstract

Abstrak Saat ini indonesia sudah memasuki dunia digital dimana penggunaan alat elektronik semakin maju dengan adanya penggunaan digital ini melakukan kegiatan apapun dapat dipermudah. Pada saat ini berbelanja pun tidak seperti konvensional lagi melainkan dapat dilakukan secara online yang tidak merepotkan pengguna untuk berbelanja secara lansung serta membayar secara tunai Dengan adanya teknologi kini dapat dilakukan secara elektronik sebab munculnya pembayaran virtual. Salah satu jenis aset kripto (mata uang digital) yaitu bitcoin. Dengan ini penulis meneliti bagaimana analisis hukum terhadap penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran di indonesia? dan bagaimana tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia? Menjawab permasalahan dalam jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan jenis data primer, sekunder, dan tersier, menggunakan pendekatan undang-undang, data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari analisis ini nantinya akan menggambarkan bahwa penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia tidak sah dan aset kripto ini digunakan sebagai alat untuk investasi, oleh karena itu, pemerintah dapat dengan tegas memberikan peringatan/sanksi pada Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tidak hanya itu pemerintah harus bertanggung jawab dalam mengatur pengawasan dalam penggunaan aset kripto, tentang standar-standar misalnya Know Your Customer (KYC), pencucian uang, risiko-risiko yang dihadapi oleh masyarakat, dan standarisasi mengenai sistem keamanan. Kata Kunci: Aset Kripto, Alat Pembayaran, UU No 7 Tahun 2011
Keadilan Bagi Karyawan Perusahaan yang Karena Perintah Atasan Melakukan Tindak Pidana dengan Perbuatan Berlanjut Rasji; Tiffani Aprillya Purba
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5415

Abstract

Abstrak Karyawan perusahaan pada umumnya merupakan pekerja yang hanya menerima upah dan mempunyai kewajiban untuk mengikuti arahan atau perintah dari pemberi kerja. Dalam Putusan No. 5 K/Pid/2023 jo. 150/PID/2022/PT DKI jo. 346/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst terdakwa atas nama Wahyu Handoko sebagai karyawan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan, merupakan karyawan yang diberikan tugas untuk menginput beberapa data fiktif sebagaimana atas perintah pemberi kerja dan janji tanggung jawab pada pemberi kerja (atasannya). Atas perbuatan tersebut, Wahyu Handoko tidak ada niat serta tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun, sebaliknya pemberi kerja yang menyuruh melakukan mendapatkan keuntungan-keuntungan dari perbuatan tersebut. Adapun ketika perbuatan ini dipersidangkan hingga diputus dimana dalam putusan terdapat juga Pasal 64 KUHP (perbuatan berlanjut), total pidana penjara Wahyu Handoko lebih banyak daripada ketentuan dalam Pasal tindak pidana padahal tindakan yang dilakukan sama dan seharusnya sudah terabsorb (ketentuan Pasal 64 KUHP), serta pemberi kerja dipidana dengan penjara ringan. Hal ini dapat terjadi karena Hakim dalam Putusannya tidak mempertimbangkan keadilan dalam bidang pidana dan hukum yang digunakan untuk memutuskan disamaratakan tanpa melihat latar belakang atau feit dari terdakwa. Kata Kunci: Putusan Berkeadilan, Tindak Pidana Karena Perintah Atasan, Pasal 64 KUHP
Problematika Force Majeure Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 44/PDT.SUS-PHI/2022/PN.SRG) Rasji; Yoshep Vandeswan Kurnialim Hia
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5417

Abstract

Abstrak Salah satu Negara yang mengalami dampak dari wabah virus ini adalah Indonesia. Oleh karenanya, lewat adanya penyebaran wabah Covid-19 yang begitu cepat ini, tentu saja membawa dampak terhadap Perekonomian dan Ketenagakerjaan Indonesia. Disisi lain dengan banyaknya kebijakan sebagai upaya pencegahan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia tentu banyak sektor-sektor ekonomi tertentu yang terkena dampak negatif dari virus tersebut sehingga muncul suatu keadaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Peranan Undang-Undang menjadi sangat penting, yaitu memastikan perlindungan bagi Tenaga Kerja. Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif dan teknik pengolahan data yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan hubungan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/buruh dari Pengusaha. Mengenai akibat hukum yang akan timbul mengenai permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja karena Force Majeure sudah sangat jelas memiliki akibat hukum terhadap hubungan kerja antara Perusahaan dan Pekerja, dimana Pekerja sudah selayaknya mendapatkan hak-hak yang telah diterima selama bekerja di Perusahaan tersebut dan Perusahaan sudah selayaknya memberikan penghargaan kepada Pekerja walaupun terjadi keadaan memaksa atau keadaan yang tak terduga (Force Majeure). Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Efisiensi, Pandemi Covid-19.
Tinjauan Hukum terhadap Pengawasan dan Penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Rasji; Muhammad Arif Budiman
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5423

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Tinjauan Hukum terhadap Pengawasan dan Penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sektor keuangan Indonesia. OJK adalah lembaga independen yang memiliki peran kunci dalam mengawasi dan mengatur sektor keuangan guna memastikan stabilitas dan integritasnya. Dasar hukum utama yang mengatur OJK adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam melindungi kepentingan publik dan mempromosikan perkembangan sektor keuangan yang sehat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran OJK dalam pengawasan dan penyidikan di sektor keuangan Indonesia, serta tantangan dan implikasi hukum yang terkait. Dalam upaya menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan, rekomendasi dapat diambil untuk peningkatan integritas, transparansi, dan penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks tindak pidana keuangan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis. Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Pengawasan, Penyidikan, Otoritas Jasa Keuangan
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Layanan Grab Food Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Rasji; Alex Oktavian
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Salah satu perangkat hukum yang akan dikembangkan untuk membela hak-hak konsumen adalah perlindungan konsumen. Undang-undang No. 8 tahun 1999 mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Salah satu perangkat hukum yang akan dibentuk untuk melindungi hak-hak konsumen adalah perlindungan konsumen. Ketika konsumen membeli produk atau barang yang tidak sesuai dengan apa yang dijual dan tidak memenuhi persyaratan dari apa yang dijual, maka hal tersebut merupakan salah satu contoh dari perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen dan hubungannya dengan GrabFood, penelitian ini menyelidiki bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan layanan tersebut. Apa saja tantangan yang dihadapi aplikasi GrabFood dalam hal perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen? Penelitian terbuka ini menggunakan metodologi penelitian terbuka normatif. Kami menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta studi kepustakaan, termasuk buku-buku, jurnal, bibliografi, peraturan perundang-undangan, dan internet dalam penelitian terbuka ini. Berdasarkan hasil penelitian terbuka ini, proses layanan aplikasi GrabFood tidak berhasil dijalankan karena penyedia layanan terbuka kurang memiliki pemahaman dan pengetahuan, serta tidak ada saluran terbuka atau penyelesaian keluhan pelanggan secara terbuka. Selain itu, terdapat hambatan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap GrabFood yang dipengaruhi oleh beberapa variabel dan melanggar Pasal 4 Ayat 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Hak Konsumen Abstract One of the legal tools that will be developed to defend consumers' rights is consumer protection. Law No. o8 of 1999 regulates consumer protection in Indonesia. One legal operation that will be established in order to safeguard consumers' rights. When a customer purchases a product or items that are not in line with what is being sold and do not satisfy the requirements of what is being sold, that is one instance of a consumer protection operation. Based on Article 4 of Ayat 3 of Law No. 8 of Tahun 1999 regarding the operation of consumer protection and its relationship to GrabFood, this study investigates how the legal protection of consumers is related to the service. What are the challenges facing the GrabFood application in terms of consumer protection as stated in Article 4: Ayat 3: Law No. 8: Tahun 1999, Year 1999, concerning the operation of consumer protection? This open research employs a normative open research methodology. We use primary and secondary legal materials, as well as library studies, including books, journals, bibliographies, laws and regulations, and the Internet in this open research project. According to the findings of this open research, the GrabFood application's service process was not successfully executed because the open service provider lacked understanding and knowledge, and there was no open channeling or open settlement of customer complaints. Additionally, there are barriers to the operation of consumer protection against GrabFood, which are impacted by a number of variables and are in violation of Article 4 of the Ayat 3 Law No. 8 of 1999 concerning the protection of consumers. Keywords: Protection, Consumers, Consumer Rights
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PADA PEMILIHAN KUWU DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021 Rasji Rasji; Gunardi Gunardi
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v6i1.13523.2022

Abstract

Indonesia has the lowest government in rural areas which is called village administration. In Indramayu Regency, the village administration is led by a Kuwu. Kuwu is elected by the villagers through the kuwu election mechanism. The election of village heads has been regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In 2021 the Indramayu Regency Government will hold Kuwu elections for 171 villages. The election for kuwu in Indramayu Regency must refer to Law Number 6 of 2014 but its implementation is faced with the conditions of the Covid-19 pandemic. How is the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the Kuwu election in Indramayu Regency? This is the problem that is discussed and used in this article. The aim is to find out the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the Kuwu election in Indramayu Regency during the Covid-19 pandemic. These problems have been researched using empirical legal research methods through observations and interviews. The results showed that the Indramayu Regency government modified the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the Kuwu election in Indramayu Regency according to the Covid-19 pandemic conditions. The results of this study contribute to the development of village government laws and research programs organized by Tarumanagara University
Kontrak Kerja Sebagai Formalitas Administrasi: Penerapan dan Dampaknya pada Hubungan Ketenagakerjaan Rianza Naufalfalah Ilham; Akmal Risqi Yudhianto Pratama; Rasji Rasji
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1278

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran dan kontribusi kontrak kerja sebagai aspek formalitas administratif dalam konteks hubungan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kontrak kerja dalam berbagai konteks ketenagakerjaan serta dampaknya pada hubungan antara pengusaha dan pekerja. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan normatif dengan fokus pada analisis teoritis dan hukum terkait kontrak kerja. Dalam analisis ini, peneliti menggali informasi dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan, termasuk undang-undang, literatur hukum ketenagakerjaan, dan studi kasus. Studi ini mengungkapkan bahwa kontrak kerja, yang sering kali dianggap sebagai formalitas administratif dalam proses perekrutan, memiliki dampak yang signifikan pada hubungan ketenagakerjaan. Salah satu aspek utama yang dianalisis adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara pengusaha dan pekerja dalam perjanjian kerja. Kontrak kerja yang biasanya disusun oleh perusahaan dengan kepentingan utama adalah melindungi perusahaan, seringkali tidak memberikan pekerja posisi tawar yang kuat dalam bernegosiasi tentang persyaratan kerja.
Analisis Efektivitas Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Rasji Rasji; Anastasia Regita Rintan Sahara; Nabila Tiara Deviana
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1217

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengambil sebuah peran yang sangat penting dalam menunjang ekonomi suatu negara. UMKM mencakup berbagai bisnis yang memiliki dimensi dan kemampuan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan bisnis yang lebih besar. Metodologi yang digunakan ialah Pendekatan Yuridis, yang melibatkan penelitian hukum dengan mempelajari bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber primer. Pendekatan penelitian ini memerlukan pencarian yang komprehensif terhadap peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Efektivitas pengenaan PPh pada UMKM diukur dari sejauh mana kontribusi pajak terhadap pendapatan negara tanpa merusak pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Kebijakan perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dan karakteristik bisnis mereka menjadi kunci efektivitas tersebut. Diperlukan upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas, informasi, dan pelatihan perpajakan yang dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan UMKM.
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja di Bawah Umur Rasji Rasji; Anastasia Regita Rintan Sahara; Nabila Tiara Deviana
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1219

Abstract

Dalam masyarakat saat ini, anak-anak dianggap sebagai anugerah yang berharga, yang dipercayakan kepada kita oleh kekuatan yang lebih tinggi. Tugas kita sebagai orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk melindungi dan memelihara hak-hak mereka. Perlindungan hukum bagi pekerja di bawah umur merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa martabat, harga diri, dan hak-hak setiap anak sebagai manusia ditegakkan.Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif yang melibatkan pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach), analisis konsep hukum (Analytical and Conceptual Approach), serta penafsiran hukum.Untuk menjamin perlindungan anak sebagai pekerja, Konvensi ILO memuat sejumlah prinsip antara lain, Prinsip penghapusan pekerja anak yang tercantum dalam Pasal 1 mengharuskan setiap anggota untuk mengadopsi kebijakan nasional untuk memastikan penghapusan pekerja anak secara efektif. Setiap anggota juga wajib menambah batas usia minimal. Setiap anggota juga wajib menambah usia kerja minimum berdasarkan kebutuhan perkembangan fisik dan mental generasi muda. Perlunya penegasan perlindungan hukum seperti Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 182 dan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berisi pembatasan usia minimum untuk bekerja, jam kerja yang sesuai, upah yang adil, dan kondisi kerja yang aman.
Co-Authors Agatha Augustin Agung Valerama Agung Valerama Akmal Risqi Yudhianto Pratama Alex Oktavian Alexander Kevin Gorga Anastasia Regita Rintan Sahara Angelia Angelia Anggian Cassilas Arief Dermawan Singhs Arya Salwa Wardana Ayi Meidyna Sany Benny Djaja Benny Djaja Brilian Lawyer Briyan Dustin Calvita Calvita Christian Samuel Lodoe Haga Cindy Laurencia Clarissa Aurelia Susanto Daniel Hasudungan Nainggolan Dave Hamonangan Delvina Koniardy Dwi Indriyanie Ela Suryani Evaline Suhunan Evaline Suhunan Purba Evanie Estheralda Elizabeth Romauli Saragih Fellicia Angelica Kholim Fico Acchedya Wijaya Gevan Naufal Wala Giovanni Cornelia Grace Angelia Soenartho Graciella Azzura Putri Ananda Ivana Trixie Jeane Neltje Saly Jedyzha Azzariel Priliska Jety Widjaja John Michael Hizkia Joshua Anggie Bobby Juwitha Putri Simanjuntak Lena Mariana Sitorus Leo Leo Liumenti Liumenti Made Aubrey Josephine Angelina Marshella Cenvysta Maulida Syahrin Najmi Melia Moses Nathanael Muhammad Arif Budiman Nabila Tiara Deviana Nada Dwi Azhari Nadia Mardesya Narumi Bungas Gazali Natashya Natashya Nathalie Cristine Lumban Gaol Nathanael Telaumbanua Nigar Pandrianto Paramita, Sinta Pascal Amadeo Yapputro Patrick Vallerio Patrick Winson Salim Purba Made Aubrey Rahaditya Rheannen Cariena Rheina Aini Safa’at Rianza Naufalfalah Ilham Richard Gordon Surya Samantha Elizabeth Fitzgerald Sanny Nuyessy Putri Sherly Budiono Shintamy Nesyicha Syahril Shrishti Shrishti Sota James Sakila Stevania Stevania Sylviana Sylviana Tabitha Roulina Anastasya Tasya Patricia Winata Tiffani Aprillya Purba Timotius Djaja Saputra Tiyas Asri Putri Tundjung Herning Sitabuana Valencia Prasetyo Ningrum Viane Patricia Wilda Septi Liane Wilda Septi Liane Yoshep Vandeswan Kurnialim Hia Yuliya Safitri Yuwono Prianto Zahra Alsabilah