Articles
<![CDATA[KOPERASI SEBAGAI PENGGERAK DALAM MENGATASI PENGANGGURAN AKIBAT DAMPAK COVID-19 DI DESA ADAT KUTRI SINGAPADU TENGAH ]]>
<![CDATA[Kadek Yoga Naraditia Nesa]]>;
<![CDATA[Ni Putu Sawitri Nandari]]>
<![CDATA[ Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (340.869 KB)
|
DOI: 10.38043/parta.v2i1.2581
<![CDATA[Pengabdian Masyarakat adalah suatu kegiatan yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi.yakni Pendidikan,Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di desa adat Kutri Banjar Kutri desa Singapadu Tengah, yang dimana membahas pokok permasalahan ekononomi yang terdampak akibat dari Covid-19 dan bagaimana peran penulis untuk membantu memberikan jalan keluar atas permasalahan tersebut tanpa mengurangi esensi dari sosial dan budaya dengan metode observasi atau penelitian dan diskusi yang dilakukan dengan perangkat desa sehingga mendapatkan solusi yang berdasarkan dari potensi masyarakat desa dan memaksimalkan peranan pokok koperasi sebagai wadah dalam pelaksanaan kegiatan.Kata Kunci: Koperasi, Penggerak, Mengatasi, Pengangguran, Dampak, Covid-19.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI PERAN SERTA GENERASI MILENIAL DALAM MEMBANGUN DESA WISATA KENDERAN TEGALALANG KABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[Kadek Julia Mahadewi]]>;
<![CDATA[Ni Nyoman Juwita Arsawati]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>;
<![CDATA[Ni Putu Sawitri Nandari]]>;
<![CDATA[Dewa Krisna Prasada]]>
<![CDATA[ Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2023): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v6i3.1029-1034
<![CDATA[Pengabdian Masayarakat ini mentitik beratkan pada adanya penyuluhan tentang peran serta Generasi milineal dalam memajukan Desa Wisata sebagai pariwisata yang berkelanjutan sehingga mampu menumbus Dunia Internasional. Keberadaan pariwisata Indonesia yang bertumpu pada keunikan dan kekhasan budaya alam serta hubungan antar manusia. Pembangunan kepariwisataan Indonesia sebagai bagian intergral dari pembangunan nasional yang secara berkelanjutan bertujuan mewujudkan peningkatan kepribadian dan kemampuan manusia dan masyarakat Indonesaia. , Peran serta generasi Milineal sangat diperlukan dalam penyelenggaran desa wisata ada 3 tahapan yang dilakukan yaitu Tahap producer, proses dan produk.Peran generasi milenial bekerjasama dengan pemerintah daerah yaitu salah satu dukungan pemerintah sebagai stakeholder pariwisata sangat dibutuhkan pada tahap ini. Pemerintah dan generasi milenial sebenarnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengembangan pariwisata. Dalam kegiatan ini melibatkan 100 orang ada Masyarakat Desa Kenderaan, Kepala Desa Kenderan, Aparat Desa Kenderan dan Mahasiswa .Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pendampingan secara langsung dengan peserta. Hasil dilangsungkan kegiatan ini masyarakat memahami perlunya ada Desa Wisata dalam memajukan perwujudan peningakatan kehidupan Desa]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas ]]>
<![CDATA[Ni Putu Sawitri Nandari]]>;
<![CDATA[Dewa Krisna Prasada]]>;
<![CDATA[Kadek Julia Mahadewi]]>;
<![CDATA[Tania Novelin]]>;
<![CDATA[Dewa Ayu Putri Sukadana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v9i1.2249
<![CDATA[Kewajiban hukum adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. Oleh sebab itu, kewajiban akan selalu melekat pada kehidupan manusia dalam melakukan sosial bermasyarakat. Aaturan mengenai kewajiban bagi penerima fidusia untuk melakukan penghapusan (roya) fidusia apabila hutang yang telah diperjanjikan sudah lunas, namun perlu diketahui juga mengenai akibat hukum apabila kewajiban penghapusan (roya) jaminan fidusia tersebut tidak dilaksanakan maka dapat mengakibatkan kerugian bagi pemberi fidusia. Dalam hal ini muncul permasalahan “Bagaimana akibat hukum terhadap tidak dilakukannya penghapusan (roya) jaminan fidusia setelah kredit lunas. Metode penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian yuridis-normatif yaitu yang menempatkan hukum sebagai sistem norma dalam mengkaji dan menganalisis akibat hukum tidak dilakukannya penghapusan (roya) jaminan fidusia. Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari kajian pembahasan terkait akibat hukum tidak dilakukannya penghapusan (roya) jaminan fidusia tidak ditemukan aturan yang tegas terkait hal tersebut, baik pada UU No. 42 Tahun 1999, PP No. 21 Tahun 2015, Permenkumham No. 9 Tahun 2013, dan Permenkumham No. 10 Tahun 2013, karena hal yang diatur masih sebatas kewajiban untuk melakukan penghapusan (roya) jaminan fidusia, sehingga tidak ada ancaman hukuman atau sanksi hukum bagi pelanggarnya secara tegas. Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh pemberi fidusia yang mengalami kerugian atas tindakan penerima fidusia yang lalai dalam melakukan penghapusan (roya) jaminan fidusia tersebut adalah dengan cara mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).]]>
<![CDATA[Human Trafficking, Kejahatan Transnasional Dalam Prespektif Prinsip Nasional Aktif Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dewa Krisna Prasada]]>;
<![CDATA[Ni Putu Sawitri Nandari]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>;
<![CDATA[Kadek Julia Mahadewi]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v12i1.107
<![CDATA[Kejahatan transional sudah menjadi ancaman yang berskala besar di setiap negara-negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia sendiri. Kejahatan Transnasional lebih lanjut jikat dilihat dari Deklarasi ASEAN di Manila tahun 2017 mengkategorikan human trafficking sebagai salah satu kejahatan transional. Kajian ini berfokus pada metode yuridis normatif (normative legal research), dengan menelaah bahan-bahan yang bersumber pada bahan kepustakaan. Dalam kajian ini akan dilihat beberapa permasalahan yang perlu dibahas, antara lain apakah sudah ada ratifikasi trafficking in person atau human trafficking dalam hukum positif di Indonesia? dan bagaimana sanksi terhadap sindikat perdagangan manusia berdasarkan prinsip nasional aktif di Indonesia? Tujuan dari dibuatnya riset mengenai kejahatan transional dalam kejahatan perdagangan manusia ini jika dilihat secara arti luas agar masyarakat tau bentuk-bentuk modus sindikat-sindikat yang memberikan tawaran menjadi TKI yang legal namun dibalik itu terdapat niat jahat. Kajian ini berfokus pada metode yuridis normatif (normative legal research), dengan menelaah bahan-bahan yang bersumber pada bahan kepustakaan. Hasil pembahasan dari kajian ini yaitu Indonesia sebagai negara hukum sudah meratifikasi beberapa instrument hukum internasional ke dalam hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia). Dalam penerapan prinsip nasional aktif terhadap pelaku tindakan human trafficking Pasal 5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sudah menentukan bahwa Indonesia memeiliki kewenangan terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar wilayah yurisdiksinya.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas ]]>
<![CDATA[Ni Putu Sawitri Nandari]]>;
<![CDATA[Dewa Krisna Prasada]]>;
<![CDATA[Kadek Julia Mahadewi]]>;
<![CDATA[Tania Novelin]]>;
<![CDATA[Dewa Ayu Putri Sukadana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Sasana: June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v9i1.1350
<![CDATA[Legal obligation is an action that must be done by someone. Every action taken is a form of a sense of responsibility for the problems that are happening, be it legally or morally. Therefore, obligations will always be attached to human life in carrying out social activities. Rules regarding the obligation for fiduciary recipients to carry out fiduciary write-offs (roya) if the agreed debt has been paid off, but it is also necessary to know about the legal consequences if the obligation to write-off (roya) fiduciary guarantees is not carried out, it can result in losses for the fiduciary giver. In this case the problem arises "What are the legal consequences for not carrying out the elimination of (roya) fiduciary guarantees after the credit is paid off. The research method used is a juridical-normative type of research that places law as a system of norms in studying and analyzing the legal consequences of not eliminating (roya) fiduciary guarantees. The type of approach used is the statutory regulation approach and the legal concept analysis approach. The results of the discussion review related to the legal consequences of not carrying out the elimination (roya) of fiduciary guarantees found no strict rules regarding this matter, both in Law no. 42 of 1999, PP no. 21 of 2015, Permenkumham No. 9 of 2013, and Permenkumham No. 10 of 2013, because the things that are regulated are still limited to the obligation to remove (roya) fiduciary guarantees, so there is no threat of punishment or legal sanctions for violators. Meanwhile, legal remedies that can be taken by fiduciary providers who suffer losses due to the actions of fiduciary recipients who are negligent in carrying out the fiduciary guarantee elimination (roya) are by filing a lawsuit against the law (PMH).]]>
<![CDATA[Restructuring arrangements of state electricity company (persero) through the formation of subholdings in company law ]]>
<![CDATA[Nandari, Ni Putu Sawitri]]>;
<![CDATA[Mahadewi, Kadek Julia]]>;
<![CDATA[Rusmana, I Putu Edi]]>;
<![CDATA[Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan]]>
<![CDATA[ Journal of Law Science Vol. 6 No. 3 (2024): July : Law Science ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute Of computer Science (IOCS) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35335/jls.v6i3.5244
<![CDATA[Law Number 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies, which coincides with the lack of regulation of the legal force of a subholding, which is a holding company in which another holding company owns the dominant stake. The goal is to discover and investigate the regulation about restructuring of the formation of subholdings of PT PLN (Persero), as well as to discover and investigate the impact of restructuring of subholdings of PT PLN (Persero) on their human resources. The normative legal research approach was applied in this study. The findings of this study revealed that the implementation of holding-subholding by PT PLN (Persero) is legally valid because a corporate action carried out in the context of company restructuring and in response to the request of the Minister of BUMN as the government representative as the GMS. The restructuring of Subholding PT PLN (Persero) has no substantial influence on human resources, and theres no legal certainty with the argumentum per analogium technique owing to the lack of Subholding rules in law. A distinct and specific legislative product is required for future company development to govern Holdingization. The government, as a regulator, must be committed to monitoring the execution of industrial relations]]>
<![CDATA[SOSIALISASI PERAN KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN EKSISTENSI SEKAA TERUNA TERUNI DESA SIBANGGEDE ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Suparna, Putu]]>;
<![CDATA[Pratiwi, Nuning Indah]]>;
<![CDATA[Nandari, Ni Putu Sawitri]]>
<![CDATA[ E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Mei-Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M STP Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47492/eamal.v4i2.3408
<![CDATA[Sekaa Teruna Teruni (STT) sebagai organisasi berbasis adat yang memiliki motivasi kreatif merupakan wadah dalam mengembangkan kreativitas remaja juga diharapkan dapat menjadi tempat untuk melestarikan budaya dan tradisi setempat. STT merupakan organisasi tradisional bertugas membantu (ngayah) desa adat dalam menyelenggarakan kegiatan agama dan budaya di desa setempat. Kegiatan sosialisasi pada anggota organisasi sekaa teruna teruni Desa Sibanggede bertujuan menambah pengetahuan dan pemahaman tentang peran komunikasi organisasi dalam meningkatkan eksistensi sekaa teruna teruni. Metode pendekatan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu metode ceramah, games, diskusi.]]>
<![CDATA[LEGAL STRENGTH OF POWER OF ATTORNEY OF IMPOSING GUARANTEE RIGHTS REGARDING THE ISSUANCE OF REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL LAND AGENCY NUMBER 8 OF 2012 ]]>
<![CDATA[Ni Putu Sawitri Nandari]]>;
<![CDATA[Ketut Elly Sutrisni]]>;
<![CDATA[Wayan Suderana]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 3 (2023): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v22i3.3789
<![CDATA[The Power of Attorney for Imposing Mortgage is a special power of attorney, does not contain the power to take other legal actions other than imposing Mortgage as stipulated in chapter 15 of Law no. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land (UUHT). Notary as a Public Official who is authorized to make authentic deeds is also authorized to make a Power of Attorney to impose Mortgage in accordance with the provisions stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (UUJN). However, in its development the process of making a Power of Attorney for Imposing Mortgage by a Notary experienced obstacles which became a problem in writing this thesis which was related to the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 8 of 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning provisions for the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. This research is a normative research, namely by looking for legal materials based on library research. Legal materials obtained from library research will be analyzed using a qualitative descriptive method. The type of approach used is the legal concept analysis approach and the approach through laws and regulations. The results of the study show that the Power of Attorney for Imposing Mortgage made by a Notary after the issuance of Regulation of the Head of the National Land Agency Number 8 of 2012 has permanent legal force. Notaries have their own legal umbrella within their authority to make a Power of Attorney to impose Mortgage as stipulated in UUJN. Therefore, the provisions contained in the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 8 of 2012 cannot be applied to Notaries. ]]>
<![CDATA[EDUKASI STRATEGI DIGITAL MARKETING SEBAGAI UPAYA MENUJU DESA WISATA MANDIRI DI DESA WISATA TARO KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>;
<![CDATA[I Putu Edi Rusmana]]>;
<![CDATA[Kadek Julia Mahadewi]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ayu Intan Puspadewi]]>;
<![CDATA[Rafika Amalia]]>;
<![CDATA[Ni Putu Sawitri Nandari]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v5i4.30841
<![CDATA[Desa Wisata Taro di Kabupaten Gianyar, Bali, mengembangkan potensi pariwisata untuk meningkatkan ekonomi mikro dan melestarikan budaya lokal. Meskipun memiliki potensi alam yang menarik dan warisan budaya yang kaya, desa ini menghadapi tantangan kurangnya pengenalan oleh wisatawan karena pemasaran digital yang terbatas. Penelitian ini fokus pada syarat-syarat menjadi Desa Wisata Mandiri dan strategi digital marketing untuk meningkatkan promosi desa. Hasilnya menunjukkan perlunya inovasi produk wisata, aksesibilitas yang ramah lingkungan, dan peningkatan kompetensi SDM dalam manajemen dan promosi. Implementasi strategi digital marketing seperti penggunaan media sosial dan SEO yang tepat dapat meningkatkan visibilitas Desa Wisata Taro secara global, menarik lebih banyak wisatawan, dan menjaga daya tarik desa dalam jangka panjang]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENATAGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN PERIZINAN BERUSAHA ]]>
<![CDATA[Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan]]>;
<![CDATA[Mahadewi, Kadek Julia]]>;
<![CDATA[Nandari, Ni Putu Sawitri]]>
<![CDATA[ JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 5 (2024): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/ojsuda.v32i5.4788
<![CDATA[Pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya wajib memenuhi izin usaha, hal ini untuk mengatur dan mengontrol aktivitas usaha agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk melindungi kepentingan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi secara keseluruhan. Untuk mengontrol hal tersebut dalam kegiatan usaha, maka pertimbangan teknis sebagai salah satu syarat izin usaha. Terdapat aturan terbaru yaitu pada tahun 2021 peraturan Menteri ATR/BPN tentang pertimbangan teknis pertanahan. Adapun rumusan masalahannya yaitu bagaimana pengaturan pertimbangan teknis pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan dan bagaimanakah pengaturan pertimbangan teknis sebagai salah satu syarat izin berusaha. Untuk menjawab permasalahan menggunakan metode penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan, konsep dan analitis. Kesimpulan dalam artikel ini yaitu Pertimbangan teknis pertanahan dilakukan untuk mengetahui pengelolaan dan penggunaan lahan secara berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan pertimbangan teknis pertanahan untuk izin usaha agar memastikan bahwa izin usaha dapat diterbitkan dan kegiatan usaha dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.]]>
