Claim Missing Document
Check
Articles

Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas Ni Putu Sawitri Nandari; Dewa Krisna Prasada; Kadek Julia Mahadewi; Tania Novelin; Dewa Ayu Putri Sukadana
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Sasana: June 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v9i1.1350

Abstract

Legal obligation is an action that must be done by someone. Every action taken is a form of a sense of responsibility for the problems that are happening, be it legally or morally. Therefore, obligations will always be attached to human life in carrying out social activities. Rules regarding the obligation for fiduciary recipients to carry out fiduciary write-offs (roya) if the agreed debt has been paid off, but it is also necessary to know about the legal consequences if the obligation to write-off (roya) fiduciary guarantees is not carried out, it can result in losses for the fiduciary giver. In this case the problem arises "What are the legal consequences for not carrying out the elimination of (roya) fiduciary guarantees after the credit is paid off. The research method used is a juridical-normative type of research that places law as a system of norms in studying and analyzing the legal consequences of not eliminating (roya) fiduciary guarantees. The type of approach used is the statutory regulation approach and the legal concept analysis approach. The results of the discussion review related to the legal consequences of not carrying out the elimination (roya) of fiduciary guarantees found no strict rules regarding this matter, both in Law no. 42 of 1999, PP no. 21 of 2015, Permenkumham No. 9 of 2013, and Permenkumham No. 10 of 2013, because the things that are regulated are still limited to the obligation to remove (roya) fiduciary guarantees, so there is no threat of punishment or legal sanctions for violators. Meanwhile, legal remedies that can be taken by fiduciary providers who suffer losses due to the actions of fiduciary recipients who are negligent in carrying out the fiduciary guarantee elimination (roya) are by filing a lawsuit against the law (PMH).
Restructuring arrangements of state electricity company (persero) through the formation of subholdings in company law Nandari, Ni Putu Sawitri; Mahadewi, Kadek Julia; Rusmana, I Putu Edi; Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan
Journal of Law Science Vol. 6 No. 3 (2024): July : Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v6i3.5244

Abstract

Law Number 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies, which coincides with the lack of regulation of the legal force of a subholding, which is a holding company in which another holding company owns the dominant stake. The goal is to discover and investigate the regulation about restructuring of the formation of subholdings of PT PLN (Persero), as well as to discover and investigate the impact of restructuring of subholdings of PT PLN (Persero) on their human resources. The normative legal research approach was applied in this study. The findings of this study revealed that the implementation of holding-subholding by PT PLN (Persero) is legally valid because a corporate action carried out in the context of company restructuring and in response to the request of the Minister of BUMN as the government representative as the GMS. The restructuring of Subholding PT PLN (Persero) has no substantial influence on human resources, and theres no legal certainty with the argumentum per analogium technique owing to the lack of Subholding rules in law. A distinct and specific legislative product is required for future company development to govern Holdingization. The government, as a regulator, must be committed to monitoring the execution of industrial relations
SOSIALISASI PERAN KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN EKSISTENSI SEKAA TERUNA TERUNI DESA SIBANGGEDE ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG Suparna, Putu; Pratiwi, Nuning Indah; Nandari, Ni Putu Sawitri
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Mei-Agustus 2024
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v4i2.3408

Abstract

Sekaa Teruna Teruni (STT) sebagai organisasi berbasis adat yang memiliki motivasi kreatif merupakan wadah dalam mengembangkan kreativitas remaja juga diharapkan dapat menjadi tempat untuk melestarikan budaya dan tradisi setempat. STT merupakan organisasi tradisional bertugas membantu (ngayah) desa adat dalam menyelenggarakan kegiatan agama dan budaya di desa setempat. Kegiatan sosialisasi pada anggota organisasi sekaa teruna teruni Desa Sibanggede bertujuan menambah pengetahuan dan pemahaman tentang peran komunikasi organisasi dalam meningkatkan eksistensi sekaa teruna teruni. Metode pendekatan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu metode ceramah, games, diskusi.
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENATAGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN PERIZINAN BERUSAHA Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan; Mahadewi, Kadek Julia; Nandari, Ni Putu Sawitri
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 5 (2024): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i5.4788

Abstract

Pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya wajib memenuhi izin usaha, hal ini untuk mengatur dan mengontrol aktivitas usaha agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk melindungi kepentingan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi secara keseluruhan. Untuk mengontrol hal tersebut dalam kegiatan usaha, maka pertimbangan teknis sebagai salah satu syarat izin usaha. Terdapat aturan terbaru yaitu pada tahun 2021 peraturan Menteri ATR/BPN tentang pertimbangan teknis pertanahan. Adapun rumusan masalahannya yaitu bagaimana pengaturan pertimbangan teknis pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan dan bagaimanakah pengaturan pertimbangan teknis sebagai salah satu syarat izin berusaha. Untuk menjawab permasalahan menggunakan metode penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan, konsep dan analitis. Kesimpulan dalam artikel ini yaitu Pertimbangan teknis pertanahan dilakukan untuk mengetahui pengelolaan dan penggunaan lahan secara berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan pertimbangan teknis pertanahan untuk izin usaha agar memastikan bahwa izin usaha dapat diterbitkan dan kegiatan usaha dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT KETIMPANGAN GENDER Arsawati, Ni Nyoman Juwita; Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini; Darma, I Made Wirya; Nandari, Putu Sawitri
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i2.476

Abstract

Every child has the rights to survive, grow and develop and protection from violence and discrimination. The protection of children's rights still has not got attention from various parties, such as the case of the junior high school student of class 9 in Jehem Village, Tembuku sub-district, Bangli regency, who had to drop out of school due to pregnancy as a result of the sexual violence. The sexual violence shows that women are still placed in a marginal position because of their gentle nature exploited by men to vent their desires. It can occur in the domestic and public sectors. The sexual violence in children can occur in their environment like the cases in which the parents raping the biological or stepchild and the sibling brother raping his sister. This position makes the children powerless in facing the unprotected treatments. Bali which has increasing number of children violence every year in each regency positions the government to work on the protection in the form of regulations and the involvement of customary institutions which will stated in awig-awig or perarem in each  pakraman village. 
SOSIALISASI PEMBANGUNAN PARIWISATA DENGAN MEDIA SOSIAL DI DESA TARO GIANYAR Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan; Nandari, Ni Putu Sawitri
Jurnal Abdi Insani Vol 12 No 6 (2025): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v12i6.2525

Abstract

Desa Taro adalah desa yang memiliki banyak keindahan alam dan nilai budaya masyarakat yang tinggi. Keindahan alam dan udara yang sejuk membuat Desa Taro memiliki daya Tarik wisata.  Selain ini Desa Taro memiliki keunikan yaitu adanya lembu putih yang hanya ada satu-satunya di desa tersebut di Bali. Untuk meingkatkan daya Tarik wisata di Desa Taro, maka perlu adanya peningkatan promosi pariwisata dengan menggunaakan media sosial. Tujuan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Desa Taro melalui media sosial dengan melakukan promosi terkait keunikan yang dimiliki Desa Taro. Memperkenalkan kepada dunia melalui media sosial keindahan dan keunikan Desa Taro dengan konten yang lebih menarik wisatawan. Metode kegiatan yang digunakan yaitu Pendataan, Wawancara, Survey ke Desa Taro, evaluasi, Sosialisasi kegiatan pengabdian terkait pembangunan pariwisata dengan media sosial. Pendataan terkait sejarah Desa Taro, potensi wisata, jumlah penduduk, dan keunikan Desa Taro. Kemudian melaukan wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat desa, kemudian melalulan survey lokasi dan setelah itu melakukan kegiatan pengabdian. Adapun kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini yaitu potensi Desa Taro memiliki keindahan alam dan nilai budaya masyarakat. Untuk meningkatkan pariwisata di Desa Taro perlu adanya promosi pariwisata melalui media sosial, dengan membuat konten foto ataupun video dan diunggah di media sosial. 
Sacred Justice: The Autonomy of Traditional Villages in Resolving Customary Disputes in Bali Prasada, Dewa Krisna; Ni Putu Sawitri Nandari; Kadek Julia Mahadewi; Komang Satria Wibawa Putra
JUSTISI Vol. 11 No. 3 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i3.4326

Abstract

The aim of this study is a fundamental part of Indonesia's state structure, as it has existed since Indonesia's independence and has been recognized within the legal framework. This recognition is enshrined in Article 18B of the 1945 Constitution and reinforced by Law No. 6 of 2014 on Villages. In Bali, customary law communities, known as krama desa, have special rights, including autonomous governance over local affairs. This study focuses on the autonomy of customary villages in Bali, particularly in resolving customary disputes. The study method used is normative legal research with a legislative approach, analyzing the legal provisions governing customary villages and their dispute resolution mechanisms. The novelty of this research contributes to the discourse on legal certainty and justice for customary law communities by clarifying the extent of the authority of customary villages in resolving customary law violations. The results of the study indicate that customary villages in Bali have legal authority to resolve customary law violations, as stipulated in Article 104(d) of the Village Law and Article 24(l) of the Bali Customary Village Regulation. This affirms their role in maintaining order through customary law traditions. In conclusion traditional villages in Indonesia, including in Bali, are constitutionally recognized and granted autonomy in governance and dispute resolution. To enhance legal certainty, traditional villages should establish clear procedural guidelines (awig-awig) for resolving disputes through traditional deliberative assemblies (paruman adat). This approach can ensure justice while maintaining environmental and social harmony within the customary legal system.
SOSIALISASI PENERAPAN SAFETY RIDING BERKENDARA DI JALAN RAYA BERSAMA UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL Mahadewi, Kadek Julia; Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas; Nandari, Ni Putu Sawitri; Prasada, Dewa Krisna; Rama, Bagus Gede Ari
Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Ekalaya Journal
Publisher : Nindikayla Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57254/eka.v2i3.108

Abstract

Increasing the number of accidents every year in Indonesia has forced the government to make efforts to reduce the number of accidents that result in the loss of someone's life. The government, by using the Safety Riding method in driving on the highway, hopes to reduce the number of accidents that occur in the community by paying attention to completeness and safety in traffic on the highway. As for the problems that arise, how is Safety Riding implemented in rescue efforts in society? The aim of community service is through socialization carried out by the community, especially the younger generation, to be able to have awareness of driving on the highway by remembering the importance of safety for themselves and others as well as feeling safe and comfortable when driving. The use of Safety Riding cannot be separated from the role of the Government, Companies and the community in forming synergy in efforts to save traffic. The implementation of Safety Riding is present in society to prevent the number of accidents so that UULLAJ is implemented as a suggestion for legal protection in society.
Protection of Patient Data Confidentiality in Telemedicine Services In In-donesia: A Human Rights Perspective Ari Rama, Bagus Gede; Sawitri Nandari, Ni Putu; Mahadewi, Kadek Julia
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 2 (2025): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i2.1238

Abstract

The growth of telemedicine in Indonesia has become an innovative solution to improve access to health services, especially in remote areas, but accompanied by an increased risk of leakage of sensitive patient data. This problem is exacerbated by the uneven implementation of data protection regulations, despite the implementation of the Personal Data Protection Law (PDP Law) of 2022, Minister of Health Regulation No. 20 of 2019, and provisions in the Health Law. This study uses a normative legal approach with analysis of legal documents, legal literature, and a study of secondary data related to data leakage incidents in the telemedicine sector. The discussion focused on reviewing the legal provisions that regulate explicit approval, transparency, and information security systems in the management of medical data, as well as analyzing the application of these norms in the field. Furthermore, this study integrates legal theories such as informational self-determination and contextual integrity, as carried out by leading experts (Warren & Brandeis, Solove, Westin, Nissenbaum, and Kuner), to assess the impact of data leaks on human rights, especially the right to privacy and protection of personal information. The results show that although regulations have been legally enforced, implementation constraints such as inequality in digital infrastructure, differences in legal interpretation at the local level, and cross-sector coordination are still major obstacles. Therefore, synergy between strict regulation and a multidisciplinary approach is urgently needed to ensure that telemedicine innovation goes hand in hand with full respect for human rights.
Human Trafficking, Kejahatan Transnasional Dalam Prespektif Prinsip Nasional Aktif Di Indonesia Prasada, Dewa Krisna; Nandari, Ni Putu Sawitri; Ari Rama, Bagus Gede; Mahadewi, Kadek Julia
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.107

Abstract

Kejahatan transional sudah menjadi ancaman yang berskala besar di setiap negara-negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia sendiri. Kejahatan Transnasional lebih lanjut jikat dilihat dari Deklarasi ASEAN di Manila tahun 2017 mengkategorikan human trafficking sebagai salah satu kejahatan transional. Kajian ini berfokus pada metode yuridis normatif (normative legal research), dengan menelaah bahan-bahan yang bersumber pada bahan kepustakaan. Dalam kajian ini akan dilihat beberapa permasalahan yang perlu dibahas, antara lain apakah sudah ada ratifikasi trafficking in person atau human trafficking dalam hukum positif di Indonesia? dan bagaimana sanksi terhadap sindikat perdagangan manusia berdasarkan prinsip nasional aktif di Indonesia? Tujuan dari dibuatnya riset mengenai kejahatan transional dalam kejahatan perdagangan manusia ini jika dilihat secara arti luas agar masyarakat tau bentuk-bentuk modus sindikat-sindikat yang memberikan tawaran menjadi TKI yang legal namun dibalik itu terdapat niat jahat. Kajian ini berfokus pada metode yuridis normatif (normative legal research), dengan menelaah bahan-bahan yang bersumber pada bahan kepustakaan. Hasil pembahasan dari kajian ini yaitu Indonesia sebagai negara hukum sudah meratifikasi beberapa instrument hukum internasional ke dalam hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia). Dalam penerapan prinsip nasional aktif terhadap pelaku tindakan human trafficking Pasal 5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sudah menentukan bahwa Indonesia memeiliki kewenangan terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar wilayah yurisdiksinya.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Agung Arya Agung Arya Family Anak Agung Ayu Intan Pupadewi Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Gede Mahendra, Anak Agung Gede Antari, Putu Eva Ditayani Ari Rama, Bagus Gede Artami, Ida Ayu Ketut Ayu Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Bellya Lulu'il Husna Budiana, I Nyoman Ceccilia Dewi, Ni Made Ayu Clara Tia Sukma Sari Debi Febrianti, Ni Putu Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Krisna Prasada Dewi, Kadek Vivi Prasanti Cita Dewi, Komang Aristia Sadia Dharma, I Made Wirya Diah Gayatri Sudibya Djaga, Maria Safira Age Dwisadewa, I Dewa Made Satya Ezra Valentino Gibran Haryanto Putra Finezea, Senja Fridayanthi, Putu Pande Nathasya Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini Herliana, Ni Putu Mirah Henny I Dewa Made Satya Dwisadewa I Gede Agus Kurniawan I Gusti Ayu Eviani Yuliantari i komang agus jefry wirawan I Made Suwitra I Made Suwitra, I Made I Made Wirya Darma I Nyoman Widnyana Wartama I Putu Edi Rusmana I Putu Wiswambhara Hari Kana I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Joniarta I Wayan Subawa I Wayan Subawa I Wayan Suderana I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Sadnyini Intan Puspadewi, Agung Ayu Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Kadek Vivi Prasanti Cita Dewi Kadek Yoga Naraditia Nesa Ketut Artami, Ida Ayu Ketut Elly Sutrisni Ketut Elly Sutrisni Komang Andro Aswindhu Luh Putu Niti Rahayu Maria Safira Age Djaga Ni Kadek Aria Carniva Rukmini Ni Kadek Lira Ayu Trisna Ni Kadek Nadya Putri Maharani Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Luh Made Ayu Nia Pradnya Paramitha Ni Made Putri Meitadewi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Eva Ditayani Antari Nuning Indah Pratiwi Paramitha, Ni Kadek Kenza Pradnya Pebrina, Ni Putu Prasada, Dewa Krisna Putra, Komang Satria Wibawa Putu Divia Iswara Putu Suparna putu suparna, putu Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Rizki, I Putu Ayanda Sabathian Poedjiarso, Benhard Okta Sadnyini, Ida Ayu Simanjutak, Evita Ai Takeshita Sompie, Rebecca Mirella Sukadana, Dewa Ayu Putri Tania Novelin Tania Novelin Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Wayan Suderana Widya Egi Pradnyani Yudas Swastika, I Gusti Bagus