Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.153
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tadulako Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sociological Jurisprudence Journal Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI Jurnal Abdi Insani Jurnal Hukum Sasana Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Darma Agung Randwick International of Social Science Journal LEGAL BRIEF Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan RIO LAW JURNAL Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Media Administrasi Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Ni Putu Sawitri Nandari
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Penyelesaian Litigasi Atas Sertifikat Ganda Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Putusan No: 139/Pdt.G/2020/Pn/Dps) Agung Arya Agung Arya Family; Ni Putu Sawitri Nandari
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemilikan tanah di Indonesia diatur dalam kerangka hukum nasional yang komprehensif, bermula dari UUD 1945 dan diperkuat oleh UUPA tahun 1960. Hukum tanah nasional memberikan landasan bagi individu dan badan hukum untuk memiliki dan memanfaatkan tanah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan sah melalui prosedur sistematis. Namun, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti munculnya sertifikat ganda yang berpotensi menimbulkan sengketa perdata. Pokok permasalahan penelitian ini adalah apa penyebab terjadinya sertifikat ganda dalam kepemilikan hak atas tanah dan bagaimana upaya litigasi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa sertfikat tanah ganda pada studi kasus Nomor: 139/Pdt.G/2020/PN Dps. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif analistis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer maupun sekunder. Informasi-informasi terkait bahan hukum diperoleh dari peraturan perundangan-undangan dan dan yurisprudensi putusan pengadilan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sertifikat ganda dalam kepemilikan tanah di Indonesia disebabkan oleh faktor internal, seperti ketidakpatuhan terhadap UndangUndang Pokok Agraria dan ketidaktelitian pejabat Kantor Pertanahan, serta faktor eksternal, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan ketidakseimbangan antara ketersediaan tanah dan permintaan. Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No: 139/Pdt.G/2020/PN DPS memutuskan bahwa Ni Made Rustini sebagai pemilik sah tanah seluas 600 m² dan 550 m², sementara sertifikat atas nama I Nyoman Sembar dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Penyelesaian sengketa melalui litigasi melibatkan proses gugatan yang menghasilkan keputusan yang mengikat dan memberikan kepastian hukum
SOSIALISASI PERAN SERTA GENERASI MILENIAL DALAM MEMBANGUN DESA WISATA KENDERAN TEGALALANG KABUPATEN GIANYAR Kadek Julia Mahadewi; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Bagus Gede Ari Rama; Ni Putu Sawitri Nandari; Dewa Krisna Prasada
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2023): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i3.1029-1034

Abstract

Pengabdian  Masayarakat  ini  mentitik  beratkan  pada adanya penyuluhan  tentang  peran  serta  Generasi  milineal  dalam  memajukan  Desa  Wisata  sebagai   pariwisata  yang  berkelanjutan  sehingga  mampu  menumbus  Dunia  Internasional. Keberadaan   pariwisata  Indonesia  yang  bertumpu  pada  keunikan  dan kekhasan  budaya  alam  serta  hubungan  antar  manusia. Pembangunan kepariwisataan  Indonesia  sebagai  bagian  intergral  dari pembangunan  nasional  yang  secara  berkelanjutan  bertujuan  mewujudkan  peningkatan  kepribadian  dan  kemampuan  manusia  dan  masyarakat  Indonesaia. ,  Peran  serta  generasi  Milineal  sangat  diperlukan  dalam  penyelenggaran  desa  wisata  ada  3  tahapan  yang  dilakukan  yaitu  Tahap producer, proses  dan  produk.Peran generasi milenial bekerjasama dengan pemerintah daerah yaitu salah satu dukungan pemerintah sebagai stakeholder pariwisata sangat dibutuhkan pada tahap ini. Pemerintah dan generasi milenial sebenarnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengembangan pariwisata. Dalam  kegiatan  ini  melibatkan   100  orang  ada  Masyarakat  Desa  Kenderaan,  Kepala  Desa  Kenderan,  Aparat  Desa  Kenderan  dan  Mahasiswa .Kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan  metode  pendampingan  secara  langsung  dengan  peserta. Hasil  dilangsungkan  kegiatan  ini  masyarakat  memahami perlunya  ada  Desa  Wisata  dalam  memajukan perwujudan  peningakatan  kehidupan  Desa
Keabsahan Hak Mewaris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Bali Di Kabupaten badung Paramitha, Ni Kadek Kenza Pradnya; Nandari, Ni Putu Sawitri; Antari, Putu Eva Ditayani; Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu
CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 02 (2025): CIVICS
Publisher : Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/civics.v10i02.11305

Abstract

Pengangkatan anak dalam masyarakat adat Bali merupakan praktik sosial yang memiliki implikasi hukum penting, khususnya dalam bidang pewarisan. Persoalan muncul ketika hak mewaris anak angkat dihadapkan pada sistem pewarisan hukum adat Bali yang berlandaskan prinsip purusa dan nilai-nilai religius Hindu. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan hak mewaris anak angkat menurut hukum adat Bali dan agama Hindu serta mengkaji dinamika praktik pewarisan anak angkat dan implikasinya di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis norma adat, doktrin hukum, hasil penelitian terdahulu, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak mewaris anak angkat tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada keabsahan proses pengangkatan anak secara adat dan keagamaan serta pelaksanaan kewajiban adat. Praktik pewarisan di Kabupaten Badung menunjukkan adanya fleksibilitas hukum adat yang dipengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan hukum nasional, namun tetap menyisakan potensi konflik dan ketidakpastian hukum.
Implikasi Pidana Terhadap Pergeseran Fungsi Tabuh Rah: Kajian Yuridis Kriminalisasi Perjudian Dalam Konteks Ritual Tabuh Rah di Bali Putu Divia Iswara; Ni Putu Sawitri Nandari; I Nyoman Budiana; Dewa Krisna Prasada
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.657

Abstract

Penelitian ini membahas konflik norma antara hukum positif dan hukum adat terkait pergeseran fungsi tabuh rah di Bali. Awalnya, tabuh rah merupakan ritual suci dalam upacara caru yang dilindungi UUD 1945 dan diatur dalam awig-awig desa adat, namun dalam praktik berkembang menjadi tajen yang mengandung unsur perjudian dan dikriminalisasi oleh KUHP serta UU Nomor 1 Tahun 2023. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan adanya kekaburan norma akibat ketiadaan regulasi daerah yang menetapkan batasan yuridis yang jelas, sehingga menyulitkan penegakan hukum dan memicu resistensi masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus yang membedakan tabuh rah ritual dari perjudian serta penguatan kewenangan desa adat guna mewujudkan harmonisasi hukum yang adil.
Kerugian Pengusaha Atas Rusaknya Peralatan Elektonik Akibat Pemadaman Listrik Widya Egi Pradnyani; Komang Satria Wibawa Putra; Ni Putu Sawitri Nandari; Kadek Julia Mahadewi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.659

Abstract

Pemadaman listrik mendadak berdampak signifikan terhadap pelaku usaha yang sangat bergantung pada peralatan elektronik. Gangguan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan barang, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi seperti terhentinya produksi dan hilangnya potensi pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum penyedia listrik, khususnya PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), terhadap kerugian pelaku usaha akibat pemadaman listrik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Ketenagalistrikan, UU BUMN, UU Perlindungan Konsumen, dan Permen ESDM 18/2019. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kedudukan sebagai konsumen yang berhak atas pelayanan listrik yang andal serta kompensasi atas kerugian, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum nasional. Namun, regulasi yang ada masih belum memberikan perlindungan secara proporsional terhadap sektor usaha, khususnya usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan skema kompensasi yang lebih inklusif, agar penyelenggaraan layanan publik oleh bumn dapat berjalan secara adil dan akuntabel. Kata kunci: Pemadaman Listrik, Peralatan Elektronik, Tanggung Jawab Hukum
Analisis Yuridis Kedudukan Perempuan dalam Hak Waris Rumah Tinggal Berdasarkan Hukum Adat Bajawa, Nusa Tenggara Timur Maria Safira Age Djaga; Budiana, I Nyoman; Nandari, Ni Putu Sawitri; Prasada, Dewa Krisna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4969

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perempuan dalam memperoleh hak waris atas rumah tinggal menurut hukum adat Bajawa di Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dan membatasi hak waris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan sejarah. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat (mosalaki), tokoh agama, kepala desa, serta perempuan yang pernah menerima warisan rumah tinggal. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Bajawa menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan, khususnya anak perempuan pertama, sebagai penerus utama rumah tinggal keluarga. Perempuan memiliki hak genealogis atas rumah adat, sementara laki-laki berperan dalam pengelolaan dan perlindungan rumah adat tersebut. Namun demikian, hak tersebut tidak bersifat mutlak karena dipengaruhi oleh faktor sosial seperti sistem stratifikasi sosial (rang), perkawinan endogami, pengakuan keluarga, serta legitimasi adat. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan anak di luar kawin dalam pewarisan rumah tinggal. Secara keseluruhan, hukum adat Bajawa memberikan legitimasi sosial yang kuat terhadap hak perempuan atas rumah tinggal, meskipun belum memiliki kepastian hukum formal karena tidak dikodifikasi secara tertulis.
STRENGTHENING BALI TRADITIONAL LAW THROUGH WRITTING CUSTOMARY LAW OF TRADITIONAL VILLAGE I Made Suwitra; I Wayan Wesna Astara; I Ketut Kasta Arya Wijaya; I Wayan Arthanaya; Ni Putu Sawitri Nandari
Journal Equity of Law and Governance Vol. 1 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.1.2.3851.135-142

Abstract

The formulation of customary law norms for marriage and inheritance needs to be constructed through Awig-Awig (customary law) formulation to ensure legal certainty in strengthening Balinese customary law. The Awig-Awig formulation is a form of codification of Balinese customary law, which regulates traditional village members and their various activities, Parhyangan (temple) as a forum for village members to connect with Ida Sang Hyang Widi Wasa (God Almighty) and at the same time as a means of preserving Balinese culture, Palemahan (land) as a manifestation of the territory and at the same time as an area that becomes the foundation of the source of life and a foothold in living life until death in a harmonious relationship. In the development of the life of village members, which are always in process, it is necessary to confirm the arrangement through Awig-Awig formulation, such as in the field of membership of village members with their rights and obligations, marriage, inheritance with the intention of being enforced consistently and dynamically according to appropriate values ​​in a society that is always developing.
Law Enforcement in Building Community Trust to Positive Legal Quality Ni Putu Sawitri Nandari
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 1 No. 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.1.1.431.62-66

Abstract

Law enforcement is done to restore the balance between the rights and obligations of the people, in realizing order and security for the members of the community.In a state of law, the rule of law must be manifestly realized, so that when there is a violation of law then the law must be enforced. The decline in the authority of the law is not solely due to the weakness of law enforcement, but there are many factors that cause the dissolution of public confidence in the existence of positive law in Indonesia, among others from the aspects of society itself, legal aspects, both material law and formal law and law enforcement aspects. Law enforcers must be able to portray their respective roles in upholding the law, justice and truth according to the sense of community justice. Through this enforcement, the law is actually implemented so that it can add the image and legal authority and can build public trust on the quality of positive law of Indonesia.
Appointment of Children Based on Government Regulation Number 54 Year 2007 in Human Rights Perspective Ida Ayu Sadnyini; Ni Putu Sawitri Nandari; Ida Ayu Ketut Artami; Clara Tia Sukma Sari
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 5 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.5.1.2022.17-24

Abstract

Adoption in general is an act of taking someone else's child based on legal provisions that apply to the community concerned. Based on the determination number: 597/Pdt.P/2020/PN Dps and number: 924/Pdt.P/2019/PN Jkt Sel. It is known that there are adoptive parents who already have two biological children, this of course is not in accordance with Government Regulation Number 54 ofx2007 concerning the Implementation of Adoption. The problem in this research is that the cause of adoption is not in accordance with Government Regulation No. 54 ofx2007 and adoption from the perspective of Human Rights. The theory used in the analysis is the theory of justice, distributive justice, which is the balance between what a person gets and what he deserves. This type of research used in this paper is a type ofxnormative legal approach. The cause ofxado ption in this case is because the biological parents cannot fulfill the child's rights, so that the adoption of the child is carried out so that the fulfillment of the child's rights is fulfilled by the adoptive parents. Children's rights have a relationship with human rights and are regulated by the state.Therefore, there needs to be good cooperation between the government and the community through outreach, counseling and assistance activities in order to increase understanding of the requirements, procedures and fulfillment of children's rights in the implementation of adoption. The implementation of adoption explains that one of the requirements for prospective adoptive parents is not having children or only having one child, However, in its implementation, there was a judge's decision that allowed prospective adoptive parents who had biological children before adopting a child. So, There needs to be an update or amendment to the regulations regarding the requirements for adoption, which should prioritize the fulfillment of children's rights.
Legal Responsibilities of Online Delivery Service Entrepreneurs as Intermediate Consumers for Obscurity Concert Ticket Information Ni Putu Sawitri Nandari; Ida Ayu Sadnyini; Dewa Krisna Prasada; Kadek Julia Mahadewi; Bellya Lulu'il Husna
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.7.2.2024.75-83

Abstract

In the current era of digitalization, where information technology continues to develop, accompanied by the competitive demands of the technology-based business world, new business ideas are being seen which are seen as great opportunities by business people. One of the businesses that is currently very popular is the online entrustment service business for purchasing concert tickets via Instagram. The purpose of this research is to determine and analyze the legal responsibility of online entrustment service entrepreneurs who default on consumers due to unclear concert ticket information and related forms of legal protection for consumers for unclear information by online entrustment service entrepreneurs in purchasing concert tickets via Instagram. The research method used is normative juridical using legal materials obtained from primary, secondary and tertiary legal materials. The existence of a breach of contract regarding unclear concert ticket information carried out by online entrustment service entrepreneurs on Instagram means that jastip entrepreneurs who violate the agreement can be held responsible for compensating consumers for losses with sanctions as regulated in the relevant regulations. Therefore, this creates the creation of consumers' rights to obtain legal protection, both preventively and repressively, where in order to realize this legal protection it is also necessary to have joint synergy between the government, society, institutions and related parties.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Agung Arya Agung Arya Family Anak Agung Ayu Intan Pupadewi Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Ari Rama, Bagus Gede Artami, Ida Ayu Ketut Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Bellya Lulu'il Husna Budiana, I Nyoman Clara Tia Sukma Sari Debi Febrianti, Ni Putu Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Krisna Prasada Dewi, Kadek Vivi Prasanti Cita Diah Gayatri Sudibya Dwisadewa, I Dewa Made Satya Evita Ai Takeshita Simanjutak Ezra Valentino Gibran Haryanto Putra Finezea, Senja Fridayanthi, Putu Pande Nathasya Gede Teguh Rendra Pramudawardana Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gracia Magdalena I Dewa Made Satya Dwisadewa I Gede Agus Kurniawan I Gusti Ayu Eviani Yuliantari i komang agus jefry wirawan I Made Suwitra I Made Suwitra, I Made I Made Wirya Darma I Nyoman Widnyana Wartama I Putu Edi Rusmana I Putu Wiswambhara Hari Kana I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Joniarta I Wayan Subawa I Wayan Subawa I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Sadnyini Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Kadek Vivi Prasanti Cita Dewi Kadek Yoga Naraditia Nesa Ketut Artami, Ida Ayu Ketut Elly Sutrisni Ketut Elly Sutrisni Komang Andro Aswindhu Komang Aristia Sadia Dewi Luh Putu Niti Rahayu Maria Safira Age Djaga Maria Safira Age Djaga Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari Ni Kadek Lira Ayu Trisna Ni Kadek Nadya Putri Maharani Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Luh Made Ayu Nia Pradnya Paramitha Ni Made Putri Meitadewi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Eva Ditayani Antari Ni Putu Mirah Henny Herliana Nuning Indah Pratiwi Paramitha, Ni Kadek Kenza Pradnya Prasada, Dewa Krisna Putra, Komang Satria Wibawa Putu Divia Iswara Putu Suparna putu suparna, putu Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Rizki, I Putu Ayanda Sabathian Poedjiarso, Benhard Okta Sadnyini, Ida Ayu Sompie, Rebecca Mirella Tania Novelin Tania Novelin Wayan Suderana Widya Egi Pradnyani