Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.258
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tadulako Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sociological Jurisprudence Journal Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI Transparansi Hukum Jurnal Abdi Insani Jurnal Hukum Sasana Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Darma Agung Randwick International of Social Science Journal LEGAL BRIEF Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan RIO LAW JURNAL Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) LUTUR Law Journal Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars Algebra : Jurnal Pendidikan Sosial dan Sains
Ni Putu Sawitri Nandari
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Antar Lembaga Perkreditan Desa (LPD): Studi Putusan PN Denpasar Nomor 573/Pdt.G/2024/PN Dps Ni Kadek Nadya Putri Maharani; I Nyoman Budiana; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Ni Putu Sawitri Nandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3819

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi yang melibatkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor/573/Pdt.G/2024/PN/Dps. Kajian ini didorong oleh semakin intensifnya kerja sama keuangan antar LPD yang memerlukan kepastian hukum, mengingat LPD beroperasi sebagai lembaga keuangan yang berbasis adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi LPD sebagai pihak kreditur serta menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam menyatakan adanya wanprestasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum utama meliputi Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Lembaga Perkreditan Desa, serta putusan pengadilan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi LPD sebagai kreditur diberikan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan dalam bentuk perjanjian simpanan berjangka yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan diperkuat oleh sistem tata kelola internal LPD. Perlindungan represif dilakukan melalui somasi, pengajuan gugatan perdata, proses pembuktian di persidangan, penerapan sita jaminan, serta putusan hakim yang mengembalikan hak kreditur. Majelis hakim menetapkan terjadinya wanprestasi melalui penilaian alat bukti, penerapan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, serta berlandaskan pada asas kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum memiliki peran penting dalam perjanjian keuangan antar LPD.
Legal Protection Due to Flight Delays Reviewed from Transportation Law in Indonesia Nandari, Ni Putu Sawitri; Yudas Swastika, I Gusti Bagus; Julia Mahadewi, Kadek; Suderana, I Wayan; Rusmana, I Putu Edi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5471

Abstract

As an air transport passenger, it is very important to know about the rights as consumers so that when there are irregularities or violations, passengers can demand their rights to be fulfilled. Currently, it is not uncommon in air transportation activities, airlines do not fulfill their obligations as business actors. The problem in this study is what is the legal protection due to flight delays in terms of transportation law in Indonesia? and what efforts can be made by passengers in minimizing flight delays? The research method used in this study is normative legal research with a statutory approach, a fact approach, and a conceptual approach. This research uses primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used in this study was obtained from literature research. In this study, the legal material analysis technique used is a juridical descriptive technique. Preventive legal protection in flight delays is regulated in Article 146 of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. Meanwhile, repressive legal protection in resolving disputes that have arisen due to flight delays is regulated in Article 9 paragraph 1 of the Minister of Transportation Regulation Number 89 of 2015 regulating flight delay compensation. Provisions related to administrative sanctions for business actors who have violated their obligations are regulated in Article 60 paragraph 2 of the Law. Efforts that passengers can make in minimizing delays are by choosing a reliable airline by paying attention to On Time Performance (OTP) as a service standard
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KERUSAKAN WAJAH DARI PENGGUNAAN KOSMETIK BERBAHAN MERKURI Sompie, Rebecca Mirella; Mahadewi, Kadek Julia; Sudharma, Kadek Januarsa Adi; Nandari, Ni Putu Sawitri
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1902

Abstract

ABSTRAKPenelitian Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa atas kerusakan wajah akibat penggunaan kosmetik berbahan merkuri melalui pendekatan hukum normatif. Kajian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen, standar keamanan kosmetik, larangan bahan berbahaya, serta tanggung jawab pelaku usaha. Analisis didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, ketentuan perdagangan, peraturan BPOM mengenai pelarangan merkuri, serta literatur dan putusan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran kosmetik bermerkuri merupakan pelanggaran hukum yang berdampak langsung pada kesehatan konsumen dan termasuk tindak pidana karena tidak memenuhi standar keamanan dan tidak memiliki izin edar. Perlindungan hukum diberikan secara preventif melalui pengaturan standar produk, kewajiban izin edar, pelabelan, dan pengawasan BPOM, serta secara represif melalui hak konsumen menuntut ganti rugi, penyelesaian sengketa melalui BPSK atau pengadilan, dan pemberian sanksi pidana bagi pelaku usaha. Keseluruhan kerangka hukum ini menunjukkan bahwa negara telah menyediakan instrumen perlindungan yang jelas bagi korban, meskipun peredaran produk ilegal masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.Kata Kunci: Kosmetik Berbahaya, Merkuri, Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa, Tanggung Jawab Pelaku Usaha.
Akibat Hukum Perjanjian Nominee Terhadap Hak Kepemilikan Atas Tanah Dalam Paradigma Kebebasan Berkontrak I Putu Wiswambhara Hari Kana; Ni Putu Sawitri Nandari
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak milik atas tanah merupakan hak waris terkuat dan hanya warga negara Indonesia yang boleh memilikinya berdasarkan UUPA. Individu asing secara teratur menghindari hukum ini dengan membuat perjanjian nominee dengan penduduk Indonesia berdasarkan kebebasan berkontrak, seperti yang ditunjukkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 68/Pdt/2021/PT.DPS. Tulisan ini mengkaji bagaimana undang-undang Indonesia melarang orang asing memiliki properti versus perjanjian nominee dan konsekuensi hukum dari perjanjian nominee atas tanah dalam konteks kebebasan berkontrak. Tulisan ini berupaya menganalisis dan menyelidiki undang-undang Indonesia yang melarang penduduk asing memiliki properti melalui perjanjian nominee dan akibat hukum dari perjanjian tersebut dalam konteks kebebasan berkontrak. Karya ini memadukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan, kasus, dan konseptual. Analisis menemukan UUPA mengimplementasikan pengertian kewarganegaraan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dengan melarang orang asing memiliki properti di Indonesia. Larangan ini bertujuan melindungi kedaulatan negara, kepentingan rakyat, dan mencegah penguasaan tanah oleh pihak asing. Kasus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 68/Pdt/2021/PT.DPS menegaskan asas kebebasan berkontrak bersifat terbatas dan tunduk pada ketentuan hukum, ketertiban umum, serta kesusilaan. Perjanjian nominee yang melanggar syarat sahnya perjanjian dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan larangan kepemilikan tanah oleh warga negara asing. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan hukum untuk menjaga kepentingan nasional dan memastikan keadilan dalam penguasaan sumber daya agraria di Indonesia.
Penyelesaian Litigasi Atas Sertifikat Ganda Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Putusan No: 139/Pdt.G/2020/Pn/Dps) Agung Arya Agung Arya Family; Ni Putu Sawitri Nandari
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemilikan tanah di Indonesia diatur dalam kerangka hukum nasional yang komprehensif, bermula dari UUD 1945 dan diperkuat oleh UUPA tahun 1960. Hukum tanah nasional memberikan landasan bagi individu dan badan hukum untuk memiliki dan memanfaatkan tanah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan sah melalui prosedur sistematis. Namun, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti munculnya sertifikat ganda yang berpotensi menimbulkan sengketa perdata. Pokok permasalahan penelitian ini adalah apa penyebab terjadinya sertifikat ganda dalam kepemilikan hak atas tanah dan bagaimana upaya litigasi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa sertfikat tanah ganda pada studi kasus Nomor: 139/Pdt.G/2020/PN Dps. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif analistis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer maupun sekunder. Informasi-informasi terkait bahan hukum diperoleh dari peraturan perundangan-undangan dan dan yurisprudensi putusan pengadilan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sertifikat ganda dalam kepemilikan tanah di Indonesia disebabkan oleh faktor internal, seperti ketidakpatuhan terhadap UndangUndang Pokok Agraria dan ketidaktelitian pejabat Kantor Pertanahan, serta faktor eksternal, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan ketidakseimbangan antara ketersediaan tanah dan permintaan. Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No: 139/Pdt.G/2020/PN DPS memutuskan bahwa Ni Made Rustini sebagai pemilik sah tanah seluas 600 m² dan 550 m², sementara sertifikat atas nama I Nyoman Sembar dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Penyelesaian sengketa melalui litigasi melibatkan proses gugatan yang menghasilkan keputusan yang mengikat dan memberikan kepastian hukum
SOSIALISASI PERAN SERTA GENERASI MILENIAL DALAM MEMBANGUN DESA WISATA KENDERAN TEGALALANG KABUPATEN GIANYAR Kadek Julia Mahadewi; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Bagus Gede Ari Rama; Ni Putu Sawitri Nandari; Dewa Krisna Prasada
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2023): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i3.1029-1034

Abstract

Pengabdian  Masayarakat  ini  mentitik  beratkan  pada adanya penyuluhan  tentang  peran  serta  Generasi  milineal  dalam  memajukan  Desa  Wisata  sebagai   pariwisata  yang  berkelanjutan  sehingga  mampu  menumbus  Dunia  Internasional. Keberadaan   pariwisata  Indonesia  yang  bertumpu  pada  keunikan  dan kekhasan  budaya  alam  serta  hubungan  antar  manusia. Pembangunan kepariwisataan  Indonesia  sebagai  bagian  intergral  dari pembangunan  nasional  yang  secara  berkelanjutan  bertujuan  mewujudkan  peningkatan  kepribadian  dan  kemampuan  manusia  dan  masyarakat  Indonesaia. ,  Peran  serta  generasi  Milineal  sangat  diperlukan  dalam  penyelenggaran  desa  wisata  ada  3  tahapan  yang  dilakukan  yaitu  Tahap producer, proses  dan  produk.Peran generasi milenial bekerjasama dengan pemerintah daerah yaitu salah satu dukungan pemerintah sebagai stakeholder pariwisata sangat dibutuhkan pada tahap ini. Pemerintah dan generasi milenial sebenarnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengembangan pariwisata. Dalam  kegiatan  ini  melibatkan   100  orang  ada  Masyarakat  Desa  Kenderaan,  Kepala  Desa  Kenderan,  Aparat  Desa  Kenderan  dan  Mahasiswa .Kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan  metode  pendampingan  secara  langsung  dengan  peserta. Hasil  dilangsungkan  kegiatan  ini  masyarakat  memahami perlunya  ada  Desa  Wisata  dalam  memajukan perwujudan  peningakatan  kehidupan  Desa
Keabsahan Hak Mewaris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Bali Di Kabupaten badung Paramitha, Ni Kadek Kenza Pradnya; Nandari, Ni Putu Sawitri; Antari, Putu Eva Ditayani; Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu
CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 02 (2025): CIVICS
Publisher : Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/civics.v10i02.11305

Abstract

Pengangkatan anak dalam masyarakat adat Bali merupakan praktik sosial yang memiliki implikasi hukum penting, khususnya dalam bidang pewarisan. Persoalan muncul ketika hak mewaris anak angkat dihadapkan pada sistem pewarisan hukum adat Bali yang berlandaskan prinsip purusa dan nilai-nilai religius Hindu. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan hak mewaris anak angkat menurut hukum adat Bali dan agama Hindu serta mengkaji dinamika praktik pewarisan anak angkat dan implikasinya di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis norma adat, doktrin hukum, hasil penelitian terdahulu, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak mewaris anak angkat tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada keabsahan proses pengangkatan anak secara adat dan keagamaan serta pelaksanaan kewajiban adat. Praktik pewarisan di Kabupaten Badung menunjukkan adanya fleksibilitas hukum adat yang dipengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan hukum nasional, namun tetap menyisakan potensi konflik dan ketidakpastian hukum.
Implikasi Pidana Terhadap Pergeseran Fungsi Tabuh Rah: Kajian Yuridis Kriminalisasi Perjudian Dalam Konteks Ritual Tabuh Rah di Bali Putu Divia Iswara; Ni Putu Sawitri Nandari; I Nyoman Budiana; Dewa Krisna Prasada
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.657

Abstract

Penelitian ini membahas konflik norma antara hukum positif dan hukum adat terkait pergeseran fungsi tabuh rah di Bali. Awalnya, tabuh rah merupakan ritual suci dalam upacara caru yang dilindungi UUD 1945 dan diatur dalam awig-awig desa adat, namun dalam praktik berkembang menjadi tajen yang mengandung unsur perjudian dan dikriminalisasi oleh KUHP serta UU Nomor 1 Tahun 2023. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan adanya kekaburan norma akibat ketiadaan regulasi daerah yang menetapkan batasan yuridis yang jelas, sehingga menyulitkan penegakan hukum dan memicu resistensi masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus yang membedakan tabuh rah ritual dari perjudian serta penguatan kewenangan desa adat guna mewujudkan harmonisasi hukum yang adil.
Kerugian Pengusaha Atas Rusaknya Peralatan Elektonik Akibat Pemadaman Listrik Widya Egi Pradnyani; Komang Satria Wibawa Putra; Ni Putu Sawitri Nandari; Kadek Julia Mahadewi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.659

Abstract

Pemadaman listrik mendadak berdampak signifikan terhadap pelaku usaha yang sangat bergantung pada peralatan elektronik. Gangguan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan barang, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi seperti terhentinya produksi dan hilangnya potensi pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum penyedia listrik, khususnya PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), terhadap kerugian pelaku usaha akibat pemadaman listrik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Ketenagalistrikan, UU BUMN, UU Perlindungan Konsumen, dan Permen ESDM 18/2019. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kedudukan sebagai konsumen yang berhak atas pelayanan listrik yang andal serta kompensasi atas kerugian, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum nasional. Namun, regulasi yang ada masih belum memberikan perlindungan secara proporsional terhadap sektor usaha, khususnya usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan skema kompensasi yang lebih inklusif, agar penyelenggaraan layanan publik oleh bumn dapat berjalan secara adil dan akuntabel. Kata kunci: Pemadaman Listrik, Peralatan Elektronik, Tanggung Jawab Hukum
Analisis Yuridis Kedudukan Perempuan dalam Hak Waris Rumah Tinggal Berdasarkan Hukum Adat Bajawa, Nusa Tenggara Timur Djaga, Maria Safira Age; Budiana, I Nyoman; Nandari, Ni Putu Sawitri; Prasada, Dewa Krisna
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 2 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i2.1999

Abstract

This study examines the legal position of women in inheriting residential houses under Bajawa customary law in Ngada Regency, East Nusa Tenggara. Although the Bajawa community follows a matrilineal system that places women at the center of lineage continuity, in practice their inheritance rights are not always absolute and may be influenced by various socio-cultural factors. This research aims to analyze women’s legal status in such inheritance and to identify factors that limit or shape the realization of these rights. An empirical juridical method was employed using factual and historical approaches. Primary data were obtained through in-depth interviews with customary leaders (mosalaki), community members, and relevant stakeholders, while secondary data were collected from legal documents and scholarly literature. The findings indicate that women, particularly the eldest daughter, hold primary genealogical rights over the family house as a symbol of lineage continuity. However, these rights are conditioned by social stratification, marital patterns, and customary recognition. The study highlights that Bajawa customary law provides strong social legitimacy for women’s inheritance rights, yet lacks formal legal certainty due to the absence of codification.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Agung Arya Agung Arya Family Anak Agung Ayu Intan Pupadewi Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Gede Mahendra, Anak Agung Gede Antari, Putu Eva Ditayani Ari Rama, Bagus Gede Artami, Ida Ayu Ketut Ayu Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Bellya Lulu'il Husna Budiana, I Nyoman Ceccilia Dewi, Ni Made Ayu Clara Tia Sukma Sari Debi Febrianti, Ni Putu Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Krisna Prasada Dewi, Kadek Vivi Prasanti Cita Dewi, Komang Aristia Sadia Dharma, I Made Wirya Diah Gayatri Sudibya Djaga, Maria Safira Age Dwisadewa, I Dewa Made Satya Ezra Valentino Gibran Haryanto Putra Finezea, Senja Fridayanthi, Putu Pande Nathasya Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini Herliana, Ni Putu Mirah Henny I Dewa Made Satya Dwisadewa I Gede Agus Kurniawan I Gusti Ayu Eviani Yuliantari i komang agus jefry wirawan I Made Suwitra I Made Suwitra, I Made I Made Wirya Darma I Nyoman Widnyana Wartama I Putu Edi Rusmana I Putu Wiswambhara Hari Kana I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Joniarta I Wayan Subawa I Wayan Subawa I Wayan Suderana I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Sadnyini Intan Puspadewi, Agung Ayu Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Kadek Vivi Prasanti Cita Dewi Kadek Yoga Naraditia Nesa Ketut Artami, Ida Ayu Ketut Elly Sutrisni Ketut Elly Sutrisni Komang Andro Aswindhu Luh Putu Niti Rahayu Maria Safira Age Djaga Ni Kadek Aria Carniva Rukmini Ni Kadek Lira Ayu Trisna Ni Kadek Nadya Putri Maharani Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Luh Made Ayu Nia Pradnya Paramitha Ni Made Putri Meitadewi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Eva Ditayani Antari Nuning Indah Pratiwi Paramitha, Ni Kadek Kenza Pradnya Pebrina, Ni Putu Prasada, Dewa Krisna Putra, Komang Satria Wibawa Putu Divia Iswara Putu Suparna putu suparna, putu Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Rizki, I Putu Ayanda Sabathian Poedjiarso, Benhard Okta Sadnyini, Ida Ayu Simanjutak, Evita Ai Takeshita Sompie, Rebecca Mirella Sukadana, Dewa Ayu Putri Tania Novelin Tania Novelin Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Wayan Suderana Widya Egi Pradnyani Yudas Swastika, I Gusti Bagus