Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.969
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tadulako Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sociological Jurisprudence Journal Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI Transparansi Hukum Jurnal Abdi Insani Jurnal Hukum Sasana Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Darma Agung Randwick International of Social Science Journal LEGAL BRIEF Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum RIO LAW JURNAL Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia LUTUR Law Journal Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Ni Putu Sawitri Nandari
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
LEGAL STRENGTH OF POWER OF ATTORNEY OF IMPOSING GUARANTEE RIGHTS REGARDING THE ISSUANCE OF REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL LAND AGENCY NUMBER 8 OF 2012 Ni Putu Sawitri Nandari; Ketut Elly Sutrisni; Wayan Suderana
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3789

Abstract

The Power of Attorney for Imposing Mortgage is a special power of attorney, does not contain the power to take other legal actions other than imposing Mortgage as stipulated in chapter 15 of Law no. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land (UUHT). Notary as a Public Official who is authorized to make authentic deeds is also authorized to make a Power of Attorney to impose Mortgage in accordance with the provisions stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (UUJN). However, in its development the process of making a Power of Attorney for Imposing Mortgage by a Notary experienced obstacles which became a problem in writing this thesis which was related to the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 8 of 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning provisions for the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. This research is a normative research, namely by looking for legal materials based on library research. Legal materials obtained from library research will be analyzed using a qualitative descriptive method. The type of approach used is the legal concept analysis approach and the approach through laws and regulations. The results of the study show that the Power of Attorney for Imposing Mortgage made by a Notary after the issuance of Regulation of the Head of the National Land Agency Number 8 of 2012 has permanent legal force. Notaries have their own legal umbrella within their authority to make a Power of Attorney to impose Mortgage as stipulated in UUJN. Therefore, the provisions contained in the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 8 of 2012 cannot be applied to Notaries. 
Implikasi Pidana Terhadap Pergeseran Fungsi Tabuh Rah: Kajian Yuridis Kriminalisasi Perjudian Dalam Konteks Ritual Tabuh Rah di Bali Iswara, Putu Divia; Sawitri Nandari, Ni Putu; Budiana , I Nyoman; Prasada , Dewa Krisna
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.657

Abstract

Penelitian ini membahas konflik norma antara hukum positif dan hukum adat terkait pergeseran fungsi tabuh rah di Bali. Awalnya, tabuh rah merupakan ritual suci dalam upacara caru yang dilindungi UUD 1945 dan diatur dalam awig-awig desa adat, namun dalam praktik berkembang menjadi tajen yang mengandung unsur perjudian dan dikriminalisasi oleh KUHP serta UU Nomor 1 Tahun 2023. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan adanya kekaburan norma akibat ketiadaan regulasi daerah yang menetapkan batasan yuridis yang jelas, sehingga menyulitkan penegakan hukum dan memicu resistensi masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus yang membedakan tabuh rah ritual dari perjudian serta penguatan kewenangan desa adat guna mewujudkan harmonisasi hukum yang adil.
Kerugian Pengusaha Atas Rusaknya Peralatan Elektonik Akibat Pemadaman Listrik Pradnyani, Widya Egi; Wibawa Putra, Komang Satria; Nandari, Ni Putu Sawitri; Mahadewi, Kadek Julia
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.659

Abstract

Pemadaman listrik mendadak berdampak signifikan terhadap pelaku usaha yang sangat bergantung pada peralatan elektronik. Gangguan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan barang, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi seperti terhentinya produksi dan hilangnya potensi pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum penyedia listrik, khususnya PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), terhadap kerugian pelaku usaha akibat pemadaman listrik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Ketenagalistrikan, UU BUMN, UU Perlindungan Konsumen, dan Permen ESDM 18/2019. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kedudukan sebagai konsumen yang berhak atas pelayanan listrik yang andal serta kompensasi atas kerugian, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum nasional. Namun, regulasi yang ada masih belum memberikan perlindungan secara proporsional terhadap sektor usaha, khususnya usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan skema kompensasi yang lebih inklusif, agar penyelenggaraan layanan publik oleh bumn dapat berjalan secara adil dan akuntabel. Kata kunci: Pemadaman Listrik, Peralatan Elektronik, Tanggung Jawab Hukum
MEKANISME PENANGANAN PERKARA PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEWAKILI BPJS KETENAGAKERJAAN Ni Kadek Aria Carniva Rukmini; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Komang Satria Wibawa Putra; Ni Putu Sawitri Nandari
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7361

Abstract

ABTRAKPenelitian ini membahas mekanisme penanganan perkara perdata oleh JaksaPengacara Negara (JPN) dalam mewakili BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalahuntuk mengetahui peran, kewenangan, serta prosedur hukum yang dilakukan JPNdalam menegakkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban jaminan sosialtenaga kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif denganmetode studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis peraturanperundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwaJPN berwenang bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkanPasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 jo. UU Nomor 11 Tahun 2021 tentangKejaksaan Republik Indonesia, termasuk dalam menangani sengketa hukum BPJSKetenagakerjaan baik secara litigasi maupun non-litigasi. Keberadaan JPNberperan penting dalam melindungi kepentingan hukum negara serta memastikanterlaksananya program jaminan sosial ketenagakerjaan secara adil dan berkeadilan.Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, BPJS Ketenagakerjaan, Perkara Perdata,Jaminan Sosial.
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Umum Ni Made Putri Meitadewi; Ni Putu Sawitri Nandari; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Anak Agung Ayu Intan Pupadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2759

Abstract

Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak untuk kepentingan  umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah serta menelaah mekanisme dan akibat hukum dari alih fungsi tanah menjadi jalan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang hak atas tanah yaitu penetapan ganti rugi yang layak dan adil didasarkan atas musyawarah, serta masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah ke Pengadilan Negeri setempat dan Mekanisme pengadaan tanah meliputi tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Secara hukum, hak milik atas tanah berakhir dan beralih menjadi tanah negara setelah ganti rugi dibayarkan, dengan kewajiban pemerintah menjamin kompensasi yang layak serta perlindungan terhadap hak masyarakat terdampak.
Penegakan Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Parkir di Kota Denpasar Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen dan Peraturan Wali Kota No. 64 Tahun 2023 Ni Kadek Lira Ayu Trisna; Ni Putu Sawitri Nandari; I Nyoman Budiana; Ni Putu Eva Ditayani Antari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2897

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum konsumen dalam sistem parkir di Denpasar, terlebih terkait tanggung jawab pengelola parkir pada kehilangan kendaraan. Peningkatan pesat kepemilikan kendaraan di wilayah perkotaan seperti Denpasar menyebabkan permintaan yang semakin tinggi pada ruang parkir, tetapi juga meningkatkan risiko kehilangan kendaraan, terlebih di area parkir terbuka. Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi efektivitas Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 64 Tahun 2023 terkait perlindungan konsumen dan tanggung jawab pengelola parkir dalam hal kehilangan kendaraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan wawancara pada sejumlah pihak terkait, termasuk pengelola parkir, pengguna jasa, dan instansi yang berwenang. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa meskipun Perwali ini mengatur kewajiban pengelola parkir untuk memberikan karcis parkir dan memberikan ganti rugi atas kehilangan kendaraan, implementasinya di lapangan masih belum konsisten. Banyak pengelola parkir yang tidak memberikan karcis, yang mengurangi posisi hukum konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas peraturan ini dalam melindungi konsumen terbatas, terlebih sebab kurangnya penegakan hukum yang ketat dan pelatihan bagi petugas parkir.
Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Merek Terdaftar di Indonesia Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Dwisadewa, I Dewa Made Satya; Dewa Ayu Putri Sukadana; Kurniawan, I Gede Agus; Nandari, Ni Putu Sawitri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3075

Abstract

Perlindungan merek dagang terdaftar sangat penting untuk menjaga persaingan bisnis yang adil dan melindungi kepentingan keuangan pemegang hak. Undang-undang utama yang mengatur perlindungan merek dagang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dagang dan menyediakan mekanisme penegakan hukum perdata, administratif, dan pidana terhadap pelanggaran. Pelanggaran merek dagang tetap ada meskipun kerangka peraturan ini luas, terutama ketika menyangkut merek yang dikenal secara global seperti Arc'teryx. Proliferasi barang Arc'teryx palsu di pasar fisik dan online menunjukkan betapa sulitnya menghentikan penggunaan merek dagang terdaftar yang tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan mengkaji berbagai bentuk pelanggaran merek terhadap Arc'teryx yang berada dalam lingkup hukum positif Indonesia. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang relevan dan mengevaluasi kesenjangan antara hukum secara teori dan penerapannya menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum untuk perlindungan merek dagang sudah cukup, pengawasan yang buruk, sedikit kerja sama antarlembaga, dan kesadaran publik yang rendah terus menghambat proses penegakan hukum. Untuk menjamin perlindungan merek dagang yang lebih efektif di Indonesia, taktik penegakan hukum harus diperkuat, sinergi kelembagaan harus ditingkatkan, dan literasi hukum publik harus ditingkatkan.
Tanggung Jawab Hukum Platform Digital Worldapp Terhadap Pelanggaran Perlindungan Kerahasiaan Data Biometrik Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia Rizki, I Putu Ayanda; Rama, Bagus Gede Ari; Nandari, Ni Putu Sawitri; Putra, Komang Satria Wibawa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3740

Abstract

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum platform digital WorldApp terhadap pelanggaran perlindungan kerahasiaan data biometrik di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Era revolusi digital telah membawa transformasi fundamental dalam pengelolaan data pribadi, khususnya data biometrik yang memiliki karakteristik unik, permanen, dan tidak dapat diubah. Kasus WorldApp yang menawarkan kompensasi finansial untuk pemindaian iris mata warga negara Indonesia telah menimbulkan kontroversi serius terkait perlindungan privasi dan keamanan data biometrik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh WorldApp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WorldApp melakukan berbagai pelanggaran substantif terhadap UU PDP, meliputi: pelanggaran kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, pelanggaran prinsip persetujuan (consent) yang tidak memenuhi standar informed consent, pelanggaran prinsip pembatasan tujuan dalam pengumpulan data biometrik, pelanggaran kewajiban perlindungan dan keamanan data, serta kegagalan melaksanakan Penilaian Dampak Perlindungan Data Pribadi (Data Protection Impact Assessment). Kualifikasi pelanggaran-pelanggaran ini menciptakan tanggung jawab hukum baik administratif, perdata, maupun pidana bagi platform WorldApp. Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman mengenai implementasi UU PDP dalam menghadapi tantangan teknologi biometrik yang berkembang pesat, serta pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk melindungi data pribadi warga negara di era digital.
Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Antar Lembaga Perkreditan Desa (LPD): Studi Putusan PN Denpasar Nomor 573/Pdt.G/2024/PN Dps Ni Kadek Nadya Putri Maharani; I Nyoman Budiana; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Ni Putu Sawitri Nandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3819

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi yang melibatkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor/573/Pdt.G/2024/PN/Dps. Kajian ini didorong oleh semakin intensifnya kerja sama keuangan antar LPD yang memerlukan kepastian hukum, mengingat LPD beroperasi sebagai lembaga keuangan yang berbasis adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi LPD sebagai pihak kreditur serta menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam menyatakan adanya wanprestasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum utama meliputi Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Lembaga Perkreditan Desa, serta putusan pengadilan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi LPD sebagai kreditur diberikan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan dalam bentuk perjanjian simpanan berjangka yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan diperkuat oleh sistem tata kelola internal LPD. Perlindungan represif dilakukan melalui somasi, pengajuan gugatan perdata, proses pembuktian di persidangan, penerapan sita jaminan, serta putusan hakim yang mengembalikan hak kreditur. Majelis hakim menetapkan terjadinya wanprestasi melalui penilaian alat bukti, penerapan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, serta berlandaskan pada asas kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum memiliki peran penting dalam perjanjian keuangan antar LPD.
Legal Protection Due to Flight Delays Reviewed from Transportation Law in Indonesia Nandari, Ni Putu Sawitri; Yudas Swastika, I Gusti Bagus; Julia Mahadewi, Kadek; Suderana, I Wayan; Rusmana, I Putu Edi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5471

Abstract

As an air transport passenger, it is very important to know about the rights as consumers so that when there are irregularities or violations, passengers can demand their rights to be fulfilled. Currently, it is not uncommon in air transportation activities, airlines do not fulfill their obligations as business actors. The problem in this study is what is the legal protection due to flight delays in terms of transportation law in Indonesia? and what efforts can be made by passengers in minimizing flight delays? The research method used in this study is normative legal research with a statutory approach, a fact approach, and a conceptual approach. This research uses primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used in this study was obtained from literature research. In this study, the legal material analysis technique used is a juridical descriptive technique. Preventive legal protection in flight delays is regulated in Article 146 of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. Meanwhile, repressive legal protection in resolving disputes that have arisen due to flight delays is regulated in Article 9 paragraph 1 of the Minister of Transportation Regulation Number 89 of 2015 regulating flight delay compensation. Provisions related to administrative sanctions for business actors who have violated their obligations are regulated in Article 60 paragraph 2 of the Law. Efforts that passengers can make in minimizing delays are by choosing a reliable airline by paying attention to On Time Performance (OTP) as a service standard
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Agung Arya Agung Arya Family Anak Agung Ayu Intan Pupadewi Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Ari Rama, Bagus Gede Artami, Ida Ayu Ketut Ayu Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana , I Nyoman Budiana, I Nyoman Ceccilia Dewi, Ni Made Ayu Clara Tia Sukma Sari Debi Febrianti, Ni Putu Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana Dewi, Kadek Vivi Prasanti Cita Diah Gayatri Sudibya Dwisadewa, I Dewa Made Satya Ezra Valentino Gibran Haryanto Putra Finezea, Senja Fridayanthi, Putu Pande Nathasya Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini I Gede Agus Kurniawan I Gusti Ayu Eviani Yuliantari i komang agus jefry wirawan I Made Suwitra, I Made I Made Wirya Darma I Nyoman Widnyana Wartama I Putu Edi Rusmana I Putu Wiswambhara Hari Kana I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Joniarta I Wayan Subawa I Wayan Subawa I Wayan Suderana I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Sadnyini Intan Puspadewi, Agung Ayu Iswara, Putu Divia Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Kadek Vivi Prasanti Cita Dewi Kadek Yoga Naraditia Nesa Ketut Artami, Ida Ayu Ketut Elly Sutrisni Ketut Elly Sutrisni Komang Andro Aswindhu Luh Putu Niti Rahayu Made Sinthia Sukmayanti Maria Safira Age Djaga Ni Kadek Aria Carniva Rukmini Ni Kadek Lira Ayu Trisna Ni Kadek Nadya Putri Maharani Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Luh Made Ayu Nia Pradnya Paramitha Ni Made Putri Meitadewi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Eva Ditayani Antari Nuning Indah Pratiwi Pebrina, Ni Putu Pradnyani, Widya Egi Prasada , Dewa Krisna Prasada, Dewa Krisna Puspadewi, Anak Agung Intan Putra, Komang Satria Wibawa putu suparna, putu Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Rizki, I Putu Ayanda Sabathian Poedjiarso, Benhard Okta Sadnyini, Ida Ayu Sompie, Rebecca Mirella Tania Novelin Tania Novelin Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Veronica, Ni Putu Nadhea Fernanda Wayan Suderana Yudas Swastika, I Gusti Bagus