Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.258
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tadulako Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sociological Jurisprudence Journal Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI Transparansi Hukum Jurnal Abdi Insani Jurnal Hukum Sasana Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Darma Agung Randwick International of Social Science Journal LEGAL BRIEF Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan RIO LAW JURNAL Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) LUTUR Law Journal Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars Algebra : Jurnal Pendidikan Sosial dan Sains
Ni Putu Sawitri Nandari
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Rekrutmen Terbuka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Berbasis Sistem Merit Pada Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Keadilan Budiana, I Nyoman; Sabathian Poedjiarso, Benhard Okta; Joniarta, I Wayan; Nandari, Ni Putu Sawitri
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i10.61782

Abstract

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kelancaran pemerintahan di suatu negara. Penyelenggaraan manajemen ASN di Indonesia menggunakan prinsip meritokrasi atau sistem merit. Melalui penetapan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana prinsip meritrokrasi sebagai dasar penyelenggaraan manajemen ASN. Prinsip meritokrasi adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN diatur bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas yang salah satunya adalah keterbukaan. Asas keterbukaan adalah penyelenggaraan manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas keterbukaan juga digunakan pada seleksi jabatan pimpinan tinggi yaitu dalam mengawasi proses pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai “perubahan besar” di dalam mewujudkan prinsip meritrokasi. Namun dalam pembobotan dalam sistem seleksi terbuka dalam pengisian Jabatan Tinggi pada ASN berpotensi terjadi subyektifitas dalam pengisian jabatan tinggi tersebut. Prinsip meritrokasi sangat erat dengan keadilan, sehingga dalam penelitian ini untuk mengkaji terpenuhi atau tidaknya sistem seleksi terbuka dalam pengisian jabatan tinggi berkenaan dengan asas-asas dalam keadilan.
Customary law in the digital era: Safeguarding indigenous sovereignty in cyberspace Nandari, Ni Putu Sawitri; Rama, Bagus Gede Ari
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1497

Abstract

This study examines the adaptation of customary law in the digital era and the legal protection of indigenous digital rights. Despite constitutional recognition in Article 18B(2) of the 1945 Constitution, the absence of specific regulations on communal digital data ownership exposes indigenous communities to risks of exploitation and marginalization. Using a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study analyzes national and international legal frameworks, including UNDRIP (2007) and ILO Convention No. 169, while comparing regulatory models from Canada, New Zealand, and Australia. Findings indicate that while digitalization facilitates the preservation of customary law, it also enables unauthorized data use and limits indigenous participation in digital policymaking. Solutions such as blockchain-based documentation and community-driven licensing offer potential legal safeguards. This study concludes that legal reforms are needed to ensure explicit recognition of communal digital rights, integration of indigenous dispute resolution in digital law, and stronger indigenous participation in digital policymaking, reinforcing legal pluralism in the digital era.
Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Ekonomi Akibat Pertamax Oplosan Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Luh Putu Niti Rahayu; Kadek Julia Mahadewi; Ketut Elly Sutrisni; Ni Putu Sawitri Nandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2231

Abstract

Fenomena pengoplosan bahan bakar minyak jenis Pertamax yang marak terjadi di berbagai SPBU telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat peredaran Pertamax oplosan dalam perspektif hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan doktrin hukum terkait perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak-hak konsumen telah dijamin secara normatif, implementasinya masih lemah, terutama pada aspek preventif berupa pengawasan mutu dan distribusi. Perlindungan hukum yang diberikan selama ini lebih bersifat represif melalui pemberian ganti rugi setelah kerugian terjadi. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya pembentukan regulasi turunan dan sistem pengawasan yang lebih transparan untuk menjamin hak konsumen atas barang yang sesuai standar serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelaku usaha.
Penguatan Kesadaran Hukum Lingkungan Warga Sekitar Kawasan Danau Beratan: Penelitian Bagus Gede Ari Rama; Dewa Krisna Prasada; Ni Putu Sawitri Nandari; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3118

Abstract

Lake Beratan in Bedugul, Bali, faces the threat of pollution due to environmentally unfriendly tourism and agricultural activities. This community service program aims to raise environmental legal awareness among local residents through legal education and advocacy. The program was conducted in three stages: observing the lake's condition and resident behavior, developing environmental law outreach materials, and implementing activities such as outreach, discussions, and waste management practices. The results showed a significant increase in residents' legal understanding; more than 80% of participants understood their rights and obligations and began implementing environmentally friendly behaviors such as sorting waste and reducing chemical use. These changes reflect the application of the concepts of Environmental Compliance, the precautionary principle, and sustainable development, where residents consciously maintain environmental sustainability based on legal, moral, and social understanding. This program emphasizes the importance of environmental legal education and advocacy as an effective strategy for building legal awareness and social responsibility to preserve Lake Beratan as a sustainable natural and cultural heritage.
KEPASTIAN HUKUM AKTA PENGANGKATAN ANAK TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM PERDATA Ceccilia Dewi, Ni Made Ayu; Nandari, Ni Putu Sawitri; Prasada, Dewa Krisna; Intan Puspadewi, Agung Ayu
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.774

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum akta pengangkatan anak dalam kaitannya dengan tuntutan hak waris menurut hukum perdata di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana regulasi, doktrin, serta praktik peradilan memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi anak angkat dalam pembagian harta warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis untuk mengkaji norma, asas, teori hukum, serta penerapannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, akta pengangkatan anak yang dibuat secara sah memiliki kedudukan kuat sebagai dasar kepastian hukum bagi anak angkat untuk memperoleh hak waris setara dengan anak kandung. Namun, pluralisme hukum di Indonesia menimbulkan perbedaan penerapan. Hukum Islam hanya mengakui hak anak angkat melalui wasiat wajibah, sedangkan hukum adat bervariasi sesuai tradisi setempat. Praktik peradilan pun menunjukkan inkonsistensi, meskipun pada umumnya akta pengangkatan anak tetap dijadikan dasar pengakuan. Simpulan penelitian ini adalah bahwa secara normatif hukum perdata telah memberikan kepastian hukum bagi anak angkat, tetapi pluralisme hukum masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, disarankan adanya harmonisasi hukum waris nasional serta peningkatan sosialisasi pentingnya akta pengangkatan anak agar dapat berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan hukum dan keadilan.Kata kunci: akta pengangkatan anak, kepastian hukum, warisan.
SOSIALISASI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PROMOSI OBJEK WISATA LEMBU PUTIH DESA TARO KABUPATEN GIANYAR Julia Mahadewi, Kadek; Ayu Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung; Ketut Artami, Ida Ayu; Sawitri Nandari, Ni Putu; Sadnyini, Ida Ayu
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 7 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i7.2535-2543

Abstract

Kegiatan  pengabdian  masyarakat  saat  ini  dilakukan  oleh  Fakultas  Hukum  dengan  bersinergi  dengan  UKM  I SEE  Universitas  Pendidikan  Nasional  yang berlangsung  pada  Sabtu  25  Mei  2024  di  kawasan   Lembu  Putih,  Desa  Taro, Kecamatan  Tegalalang   Kabupaten  Gianyar.Dalam  Kegiatan  ini  berjudul  Penggunaan Media  Sosial  Dalam  Pemanfaatan  Promosi Objek  Wisata  Lembu  Putih  Desa  Taro  Kabupaten  Gianyar .  Melihat  keberadaan lembu  putih  ini  merupakan  salah  satu  hewan  yang  langka  keberadaanya  hanya  ada  di  Desa  Taro  serta  jika  kita  lihat  dalam  sosial  budaya  yang  tercermin di  Bali  Lembu  merupakan  hewan yang  disucikan  di Bali  yang  dimana  dipergunakan  saat  upacara  dan  penggunaanya  untuk  orang  yang  berkasta.  Hal  ini  tentu  menjadi  daya  tarik  yang  ada  dalam  Desa  Taro  sendiri  dimana  keberadaan  Lembu  Putih  hanya  berada  pada  wilayah  ini  saja. Dalam  kaitanya  dengan  kemajuan  teknologi  perlunya  ada  pemnfaatan  sosial  media  dipergunakan sebagai  saran  promosi  objek  wista  sebagai  sarana  informasi  yang  nantinya  sebagai  sarana edukasi.  Adapun  rumusan  masalah  diperoleh  dalam  laporan  ini ,  pertama  Bagaimana  Peran  Media  sosial  dalam  sosial  branding  objek  wisata  lembu  putih ?  Metode  yang  dipergunakn  dalam  laporan  ini  adalah  dengan  menggunakan  sosialisasi  yang  dilakukan  dalam  pemberian  informasi  yang  diberikan  dalam  menjawab  tantangan  akan  kemajuan  teknologi  dalam  pemnfaatan  objek  wista.  Objek  Lembu  Putih  ini  masih  perlu  dilakukan  peran  serta  pemerintah  dan  masyarakat  agar  dapat  berkelanjutan.
Penerapan Asas First To File Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Denza: Studi Kasus BYD vs PT WNA Finezea, Senja; Mahadewi, Kadek Julia; Nandari, Ni Putu Sawitri; Sudharma, Kadek Januarsa Adi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2269

Abstract

Sengketa merek dagang antara BYD Company Limited dan PT Worcas Nusantara Abadi (PT WNA) mengenai merek DENZA menggambarkan kompleksitas penerapan asas first to file dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas first to file dalam penyelesaian sengketa merek, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan kasus konkret BYD vs PT WNA. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas first to file memberikan kepastian hukum bagi pendaftar pertama, tetapi mengabaikan prinsip perlindungan merek terkenal sebagaimana diatur dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kewajiban internasional Indonesia dan implementasi hukum nasional. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan hukum merek agar dapat menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik merek terkenal
EDUKASI STRATEGI DIGITAL MARKETING SEBAGAI UPAYA MENUJU DESA WISATA MANDIRI DI DESA WISATA TARO KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR Ari Rama, Bagus Gede; Edi Rusmana, I Putu; Julia Mahadewi, Kadek; Intan Puspadewi, Anak Agung Ayu; Amalia, Rafika; Sawitri Nandari, Ni Putu
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.30841

Abstract

Desa Wisata Taro di Kabupaten Gianyar, Bali, mengembangkan potensi pariwisata untuk meningkatkan ekonomi mikro dan melestarikan budaya lokal. Meskipun memiliki potensi alam yang menarik dan warisan budaya yang kaya, desa ini menghadapi tantangan kurangnya pengenalan oleh wisatawan karena pemasaran digital yang terbatas. Penelitian ini fokus pada syarat-syarat menjadi Desa Wisata Mandiri dan strategi digital marketing untuk meningkatkan promosi desa. Hasilnya menunjukkan perlunya inovasi produk wisata, aksesibilitas yang ramah lingkungan, dan peningkatan kompetensi SDM dalam manajemen dan promosi. Implementasi strategi digital marketing seperti penggunaan media sosial dan SEO yang tepat dapat meningkatkan visibilitas Desa Wisata Taro secara global, menarik lebih banyak wisatawan, dan menjaga daya tarik desa dalam jangka panjang
Model Pengaturan Perlindungan Hukum Pementasaan Tari Kecak Dalam Pengembangan Kepariwisataan Bali Kadek Julia Mahadewi; Ni Putu Sawitri Nandari; Dewa Krisna Prasada; Bagus Gede Ari Rama; Rafika Amalia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2465

Abstract

Penulisan  jurnal  ini  bertujuan  agar  masyarakat tau  perkembangan  warisan  budaya  dalam  pementasan  tari  merupakan  salah  satu  bentuk  atraksi  kebudayaan  yang  dimana  dalam  hal  ini tari  kecak  merupakan  tari  trasidonal  di  Bali  yang  dalam  kaitannya  dalam  pariwisata  sebagai  bentuk  pementasan budaya  perlu  dilindungi,  Metode  penulisan  ini  menggunkan  Penulisan  hukum  Normatif  beranjak  pada  aturan  hukum  yang  ada  dalam  pengaturanya menimbulkan  norma kabur  perlu  diberikan  analisis  kritis,  pendekatan  yang  dilakukan  pendekatan  perundang-undang,  sumber  bahan  hukum ada  primer dan  sukendar, teknik  pengumpulan  menggunakan teknik  dokumen  dan Teknik  analiasi bahan  hukum deksriptif yuridis memberikana analisa akan  permasalahan  yang  terjadi.  Hasil  penelitian hakikat perlindungan hukum preventif terhadap pementasan Tari Kecak sebagai warisan budaya dalam konteks pengembangan kepariwisataan di Bali dapat dilihat melalui upaya pencegahan pelanggaran. Perlindungan ini bersandar pada Undang-Undang Kepariwisataan, khususnya Pasal 5 huruf b yang memuat prinsip menjunjung tinggi hak asasi, keragaman budaya, dan kearifan lokal, serta Pasal 14 ayat (1) huruf g terkait bentuk usaha pariwisata
Strategi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Manipulasi Label Makanan Kedaluwarsa Debi Febrianti, Ni Putu; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Ni Putu Sawitri Nandari; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2525

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan kedaluwarsa tanpa label tanggal kedaluwarsa serta mengkaji pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan meninjau undang-undang, doktrin, dan asas-asas hukum yang mengatur perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peredaran makanan tanpa label tanggal kedaluwarsa menyimpang dari hak konsumen untuk menerima data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta bertentangan dengan ketentuan mengenai pelabelan pangan olahan. Perlindungan hukum terhadap konsumen terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan yang mewajibkan pelabelan pangan, edukasi kepada masyarakat, dan pengawasan terhadap peredaran produk. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian ganti rugi kepada konsumen dan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Pertanggungjawaban pelaku usaha dapat ditinjau dari segi perdata, pidana, dan administratif, di mana pelaku usaha dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian konsumen, dijatuhi sanksi pidana, serta dikenai tindakan administratif seperti penarikan produk atau pencabutan izin edar. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan yang konsisten, penerapan sanksi yang tegas, serta peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat guna membangun mekanisme perlindungan konsumen yang efisien dan berkeadilan
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Agung Arya Agung Arya Family Anak Agung Ayu Intan Pupadewi Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Gede Mahendra, Anak Agung Gede Antari, Putu Eva Ditayani Ari Rama, Bagus Gede Artami, Ida Ayu Ketut Ayu Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Bellya Lulu'il Husna Budiana, I Nyoman Ceccilia Dewi, Ni Made Ayu Clara Tia Sukma Sari Debi Febrianti, Ni Putu Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Krisna Prasada Dewi, Kadek Vivi Prasanti Cita Dewi, Komang Aristia Sadia Dharma, I Made Wirya Diah Gayatri Sudibya Djaga, Maria Safira Age Dwisadewa, I Dewa Made Satya Ezra Valentino Gibran Haryanto Putra Finezea, Senja Fridayanthi, Putu Pande Nathasya Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini Herliana, Ni Putu Mirah Henny I Dewa Made Satya Dwisadewa I Gede Agus Kurniawan I Gusti Ayu Eviani Yuliantari i komang agus jefry wirawan I Made Suwitra I Made Suwitra, I Made I Made Wirya Darma I Nyoman Widnyana Wartama I Putu Edi Rusmana I Putu Wiswambhara Hari Kana I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Joniarta I Wayan Subawa I Wayan Subawa I Wayan Suderana I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Sadnyini Intan Puspadewi, Agung Ayu Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Kadek Vivi Prasanti Cita Dewi Kadek Yoga Naraditia Nesa Ketut Artami, Ida Ayu Ketut Elly Sutrisni Ketut Elly Sutrisni Komang Andro Aswindhu Luh Putu Niti Rahayu Maria Safira Age Djaga Ni Kadek Aria Carniva Rukmini Ni Kadek Lira Ayu Trisna Ni Kadek Nadya Putri Maharani Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Luh Made Ayu Nia Pradnya Paramitha Ni Made Putri Meitadewi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Eva Ditayani Antari Nuning Indah Pratiwi Paramitha, Ni Kadek Kenza Pradnya Pebrina, Ni Putu Prasada, Dewa Krisna Putra, Komang Satria Wibawa Putu Divia Iswara Putu Suparna putu suparna, putu Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Rizki, I Putu Ayanda Sabathian Poedjiarso, Benhard Okta Sadnyini, Ida Ayu Simanjutak, Evita Ai Takeshita Sompie, Rebecca Mirella Sukadana, Dewa Ayu Putri Tania Novelin Tania Novelin Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Wayan Suderana Widya Egi Pradnyani Yudas Swastika, I Gusti Bagus