Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.153
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tadulako Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sociological Jurisprudence Journal Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI Jurnal Abdi Insani Jurnal Hukum Sasana Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Darma Agung Randwick International of Social Science Journal LEGAL BRIEF Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan RIO LAW JURNAL Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Media Administrasi Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Ni Putu Sawitri Nandari
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Mengapa ASEAN Perlu Memperkuat Mekanisme Pengawasan Pekerja Migran Ezra Valentino Gibran Haryanto Putra; Komang Satria Wibawa Putra; Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda; Ni Putu Sawitri Nandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2363

Abstract

Pekerja migran merupakan salah satu aktor penting dalam pembangunan ekonomi kawasan ASEAN melalui kontribusi remitansi dan peran mereka di sektor domestik, manufaktur, maupun agrikultur. Namun, kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan, terutama diskriminasi, jam kerja panjang, gaji yang tidak dibayar, penyitaan dokumen, hingga kesulitan mengakses mekanisme hukum. Instrumen hukum yang ada, baik internasional seperti Konvensi ILO maupun regional seperti ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (2017), masih bersifat lemah karena tidak mengikat dan tidak dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menelaah instrumen hukum internasional dan regional, serta data empiris terkait kontribusi dan kerentanan pekerja migran. Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan antara kontribusi ekonomi pekerja migran dengan perlindungan hukum yang tersedia. Oleh karena itu, ASEAN perlu memperkuat mekanisme pengawasan pekerja migran agar sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional, menjamin keadilan sosial, serta mendukung integrasi ekonomi kawasan
Bentuk Tanggung Jawab Pengelola Obyek Wisata terhadap Kecelakaan Wisatawan di Sungai Telaga Waja Kabupaten Karangasem Ni Luh Made Ayu Nia Pradnya Paramitha; Ni Putu Sawitri Nandari; Putu Eva Ditayani Antari; Kadek Julia Mahadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2757

Abstract

Aktivitas arung jeram merupakan salah satu bentuk wisata petualangan yang menawarkan sensasi menantang bagi wisatawan, namun memiliki tingkat risiko tinggi, mulai dari cedera ringan hingga risiko kematian. Kondisi ini menuntut adanya standar keselamatan yang memadai serta tanggung jawab dari pengelola objek wisata untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen dalam kegiatan wisata berisiko. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu landasan pengaturan keselamatan wisatawan pada kawasan objek wisata dan bentuk tanggung jawab pengelola objek wisata atas kecelakaan arung jeram di Sungai Telaga Waja, Kabupaten Karangasem, Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep tanggung jawab pelaku usaha pariwisata dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wisatawan yang mengalami kerugian, menganalisis dasar hukum yang mengatur keselamatan wisatawan, serta mengidentifikasi bentuk tanggung jawab pengelola terhadap insiden kecelakaan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan fakta. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan keselamatan wisatawan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025. Penerapan regulasi oleh pengelola wisata arung jeram di Sungai Telaga Waja belum sepenuhnya merata, namun menunjukkan adanya kesadaran hukum pelaku usaha dalam mewujudkan keselamatan wisatawan. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menempatkan tanggung jawab pelaku usaha dalam konteks wisata berisiko tinggi.
LEGAL STRENGTH OF POWER OF ATTORNEY OF IMPOSING GUARANTEE RIGHTS REGARDING THE ISSUANCE OF REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL LAND AGENCY NUMBER 8 OF 2012 Ni Putu Sawitri Nandari; Ketut Elly Sutrisni; Wayan Suderana
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3789

Abstract

The Power of Attorney for Imposing Mortgage is a special power of attorney, does not contain the power to take other legal actions other than imposing Mortgage as stipulated in chapter 15 of Law no. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land (UUHT). Notary as a Public Official who is authorized to make authentic deeds is also authorized to make a Power of Attorney to impose Mortgage in accordance with the provisions stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (UUJN). However, in its development the process of making a Power of Attorney for Imposing Mortgage by a Notary experienced obstacles which became a problem in writing this thesis which was related to the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 8 of 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning provisions for the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. This research is a normative research, namely by looking for legal materials based on library research. Legal materials obtained from library research will be analyzed using a qualitative descriptive method. The type of approach used is the legal concept analysis approach and the approach through laws and regulations. The results of the study show that the Power of Attorney for Imposing Mortgage made by a Notary after the issuance of Regulation of the Head of the National Land Agency Number 8 of 2012 has permanent legal force. Notaries have their own legal umbrella within their authority to make a Power of Attorney to impose Mortgage as stipulated in UUJN. Therefore, the provisions contained in the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 8 of 2012 cannot be applied to Notaries. 
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Umum Ni Made Putri Meitadewi; Ni Putu Sawitri Nandari; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Anak Agung Ayu Intan Pupadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2759

Abstract

Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak untuk kepentingan  umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah serta menelaah mekanisme dan akibat hukum dari alih fungsi tanah menjadi jalan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang hak atas tanah yaitu penetapan ganti rugi yang layak dan adil didasarkan atas musyawarah, serta masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah ke Pengadilan Negeri setempat dan Mekanisme pengadaan tanah meliputi tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Secara hukum, hak milik atas tanah berakhir dan beralih menjadi tanah negara setelah ganti rugi dibayarkan, dengan kewajiban pemerintah menjamin kompensasi yang layak serta perlindungan terhadap hak masyarakat terdampak.
Penegakan Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Parkir di Kota Denpasar Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen dan Peraturan Wali Kota No. 64 Tahun 2023 Ni Kadek Lira Ayu Trisna; Ni Putu Sawitri Nandari; I Nyoman Budiana; Ni Putu Eva Ditayani Antari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2897

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum konsumen dalam sistem parkir di Denpasar, terlebih terkait tanggung jawab pengelola parkir pada kehilangan kendaraan. Peningkatan pesat kepemilikan kendaraan di wilayah perkotaan seperti Denpasar menyebabkan permintaan yang semakin tinggi pada ruang parkir, tetapi juga meningkatkan risiko kehilangan kendaraan, terlebih di area parkir terbuka. Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi efektivitas Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 64 Tahun 2023 terkait perlindungan konsumen dan tanggung jawab pengelola parkir dalam hal kehilangan kendaraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan wawancara pada sejumlah pihak terkait, termasuk pengelola parkir, pengguna jasa, dan instansi yang berwenang. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa meskipun Perwali ini mengatur kewajiban pengelola parkir untuk memberikan karcis parkir dan memberikan ganti rugi atas kehilangan kendaraan, implementasinya di lapangan masih belum konsisten. Banyak pengelola parkir yang tidak memberikan karcis, yang mengurangi posisi hukum konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas peraturan ini dalam melindungi konsumen terbatas, terlebih sebab kurangnya penegakan hukum yang ketat dan pelatihan bagi petugas parkir.
Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Merek Terdaftar di Indonesia Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Dwisadewa, I Dewa Made Satya; Dewa Ayu Putri Sukadana; Kurniawan, I Gede Agus; Nandari, Ni Putu Sawitri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3075

Abstract

Perlindungan merek dagang terdaftar sangat penting untuk menjaga persaingan bisnis yang adil dan melindungi kepentingan keuangan pemegang hak. Undang-undang utama yang mengatur perlindungan merek dagang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dagang dan menyediakan mekanisme penegakan hukum perdata, administratif, dan pidana terhadap pelanggaran. Pelanggaran merek dagang tetap ada meskipun kerangka peraturan ini luas, terutama ketika menyangkut merek yang dikenal secara global seperti Arc'teryx. Proliferasi barang Arc'teryx palsu di pasar fisik dan online menunjukkan betapa sulitnya menghentikan penggunaan merek dagang terdaftar yang tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan mengkaji berbagai bentuk pelanggaran merek terhadap Arc'teryx yang berada dalam lingkup hukum positif Indonesia. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang relevan dan mengevaluasi kesenjangan antara hukum secara teori dan penerapannya menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum untuk perlindungan merek dagang sudah cukup, pengawasan yang buruk, sedikit kerja sama antarlembaga, dan kesadaran publik yang rendah terus menghambat proses penegakan hukum. Untuk menjamin perlindungan merek dagang yang lebih efektif di Indonesia, taktik penegakan hukum harus diperkuat, sinergi kelembagaan harus ditingkatkan, dan literasi hukum publik harus ditingkatkan.
Tanggung Jawab Hukum Platform Digital Worldapp Terhadap Pelanggaran Perlindungan Kerahasiaan Data Biometrik Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia Rizki, I Putu Ayanda; Rama, Bagus Gede Ari; Nandari, Ni Putu Sawitri; Putra, Komang Satria Wibawa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3740

Abstract

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum platform digital WorldApp terhadap pelanggaran perlindungan kerahasiaan data biometrik di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Era revolusi digital telah membawa transformasi fundamental dalam pengelolaan data pribadi, khususnya data biometrik yang memiliki karakteristik unik, permanen, dan tidak dapat diubah. Kasus WorldApp yang menawarkan kompensasi finansial untuk pemindaian iris mata warga negara Indonesia telah menimbulkan kontroversi serius terkait perlindungan privasi dan keamanan data biometrik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh WorldApp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WorldApp melakukan berbagai pelanggaran substantif terhadap UU PDP, meliputi: pelanggaran kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, pelanggaran prinsip persetujuan (consent) yang tidak memenuhi standar informed consent, pelanggaran prinsip pembatasan tujuan dalam pengumpulan data biometrik, pelanggaran kewajiban perlindungan dan keamanan data, serta kegagalan melaksanakan Penilaian Dampak Perlindungan Data Pribadi (Data Protection Impact Assessment). Kualifikasi pelanggaran-pelanggaran ini menciptakan tanggung jawab hukum baik administratif, perdata, maupun pidana bagi platform WorldApp. Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman mengenai implementasi UU PDP dalam menghadapi tantangan teknologi biometrik yang berkembang pesat, serta pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk melindungi data pribadi warga negara di era digital.
Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Antar Lembaga Perkreditan Desa (LPD): Studi Putusan PN Denpasar Nomor 573/Pdt.G/2024/PN Dps Ni Kadek Nadya Putri Maharani; I Nyoman Budiana; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Ni Putu Sawitri Nandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3819

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi yang melibatkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor/573/Pdt.G/2024/PN/Dps. Kajian ini didorong oleh semakin intensifnya kerja sama keuangan antar LPD yang memerlukan kepastian hukum, mengingat LPD beroperasi sebagai lembaga keuangan yang berbasis adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi LPD sebagai pihak kreditur serta menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam menyatakan adanya wanprestasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum utama meliputi Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Lembaga Perkreditan Desa, serta putusan pengadilan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi LPD sebagai kreditur diberikan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan dalam bentuk perjanjian simpanan berjangka yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan diperkuat oleh sistem tata kelola internal LPD. Perlindungan represif dilakukan melalui somasi, pengajuan gugatan perdata, proses pembuktian di persidangan, penerapan sita jaminan, serta putusan hakim yang mengembalikan hak kreditur. Majelis hakim menetapkan terjadinya wanprestasi melalui penilaian alat bukti, penerapan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, serta berlandaskan pada asas kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum memiliki peran penting dalam perjanjian keuangan antar LPD.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KERUSAKAN WAJAH DARI PENGGUNAAN KOSMETIK BERBAHAN MERKURI Sompie, Rebecca Mirella; Mahadewi, Kadek Julia; Sudharma, Kadek Januarsa Adi; Nandari, Ni Putu Sawitri
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1902

Abstract

ABSTRAKPenelitian Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa atas kerusakan wajah akibat penggunaan kosmetik berbahan merkuri melalui pendekatan hukum normatif. Kajian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen, standar keamanan kosmetik, larangan bahan berbahaya, serta tanggung jawab pelaku usaha. Analisis didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, ketentuan perdagangan, peraturan BPOM mengenai pelarangan merkuri, serta literatur dan putusan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran kosmetik bermerkuri merupakan pelanggaran hukum yang berdampak langsung pada kesehatan konsumen dan termasuk tindak pidana karena tidak memenuhi standar keamanan dan tidak memiliki izin edar. Perlindungan hukum diberikan secara preventif melalui pengaturan standar produk, kewajiban izin edar, pelabelan, dan pengawasan BPOM, serta secara represif melalui hak konsumen menuntut ganti rugi, penyelesaian sengketa melalui BPSK atau pengadilan, dan pemberian sanksi pidana bagi pelaku usaha. Keseluruhan kerangka hukum ini menunjukkan bahwa negara telah menyediakan instrumen perlindungan yang jelas bagi korban, meskipun peredaran produk ilegal masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.Kata Kunci: Kosmetik Berbahaya, Merkuri, Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa, Tanggung Jawab Pelaku Usaha.
Akibat Hukum Perjanjian Nominee Terhadap Hak Kepemilikan Atas Tanah Dalam Paradigma Kebebasan Berkontrak I Putu Wiswambhara Hari Kana; Ni Putu Sawitri Nandari
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak milik atas tanah merupakan hak waris terkuat dan hanya warga negara Indonesia yang boleh memilikinya berdasarkan UUPA. Individu asing secara teratur menghindari hukum ini dengan membuat perjanjian nominee dengan penduduk Indonesia berdasarkan kebebasan berkontrak, seperti yang ditunjukkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 68/Pdt/2021/PT.DPS. Tulisan ini mengkaji bagaimana undang-undang Indonesia melarang orang asing memiliki properti versus perjanjian nominee dan konsekuensi hukum dari perjanjian nominee atas tanah dalam konteks kebebasan berkontrak. Tulisan ini berupaya menganalisis dan menyelidiki undang-undang Indonesia yang melarang penduduk asing memiliki properti melalui perjanjian nominee dan akibat hukum dari perjanjian tersebut dalam konteks kebebasan berkontrak. Karya ini memadukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan, kasus, dan konseptual. Analisis menemukan UUPA mengimplementasikan pengertian kewarganegaraan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dengan melarang orang asing memiliki properti di Indonesia. Larangan ini bertujuan melindungi kedaulatan negara, kepentingan rakyat, dan mencegah penguasaan tanah oleh pihak asing. Kasus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 68/Pdt/2021/PT.DPS menegaskan asas kebebasan berkontrak bersifat terbatas dan tunduk pada ketentuan hukum, ketertiban umum, serta kesusilaan. Perjanjian nominee yang melanggar syarat sahnya perjanjian dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan larangan kepemilikan tanah oleh warga negara asing. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan hukum untuk menjaga kepentingan nasional dan memastikan keadilan dalam penguasaan sumber daya agraria di Indonesia.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Agung Arya Agung Arya Family Anak Agung Ayu Intan Pupadewi Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Ari Rama, Bagus Gede Artami, Ida Ayu Ketut Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Bellya Lulu'il Husna Budiana, I Nyoman Clara Tia Sukma Sari Debi Febrianti, Ni Putu Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Krisna Prasada Dewi, Kadek Vivi Prasanti Cita Diah Gayatri Sudibya Dwisadewa, I Dewa Made Satya Evita Ai Takeshita Simanjutak Ezra Valentino Gibran Haryanto Putra Finezea, Senja Fridayanthi, Putu Pande Nathasya Gede Teguh Rendra Pramudawardana Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gracia Magdalena I Dewa Made Satya Dwisadewa I Gede Agus Kurniawan I Gusti Ayu Eviani Yuliantari i komang agus jefry wirawan I Made Suwitra I Made Suwitra, I Made I Made Wirya Darma I Nyoman Widnyana Wartama I Putu Edi Rusmana I Putu Wiswambhara Hari Kana I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Joniarta I Wayan Subawa I Wayan Subawa I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Sadnyini Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Kadek Vivi Prasanti Cita Dewi Kadek Yoga Naraditia Nesa Ketut Artami, Ida Ayu Ketut Elly Sutrisni Ketut Elly Sutrisni Komang Andro Aswindhu Komang Aristia Sadia Dewi Luh Putu Niti Rahayu Maria Safira Age Djaga Maria Safira Age Djaga Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari Ni Kadek Lira Ayu Trisna Ni Kadek Nadya Putri Maharani Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Luh Made Ayu Nia Pradnya Paramitha Ni Made Putri Meitadewi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Eva Ditayani Antari Ni Putu Mirah Henny Herliana Nuning Indah Pratiwi Paramitha, Ni Kadek Kenza Pradnya Prasada, Dewa Krisna Putra, Komang Satria Wibawa Putu Divia Iswara Putu Suparna putu suparna, putu Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Rizki, I Putu Ayanda Sabathian Poedjiarso, Benhard Okta Sadnyini, Ida Ayu Sompie, Rebecca Mirella Tania Novelin Tania Novelin Wayan Suderana Widya Egi Pradnyani