Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.07
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Indonesia Prime Jurnal Ilmiah Ecosystem Jurnal Kajian Peradaban Islam Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesian Journal of Legality of Law MADDIKA: Journal Of Islamic Family Law Jurnal Kajian Peradaban Islam Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies
Zulkifli Makkawaru
Bosowa University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 90 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 90 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
ASPEK HUKUM JUAL BELI TANAH ADAT DI TONGKONAN BALIU’ TORAJA UTARA Vegi Vineria; Zulkifli Makkawaru; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8791

Abstract

Penelitian ini mengkaji masalah jual beli tanah adat di Tongkonan Baliu’, Toraja Utara, di mana sering terjadi konflik karena adanya penjualan tanah adat kepada pihak luar tanpa prosedur adat yang sah. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan studi lapangan di Desa Tadongkon (Tongkonan Baliu’) meliputi wawancara mendalam dengan pemangku adat dan tinjauan pustaka perundang-undangan. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa tanah adat Tongkonan Baliu’ bersifat milik bersama (komunal) dan tidak dapat diperjualbelikan sepihak tanpa persetujuan kolektif masyarakat adat. Bukti kepemilikan lebih mengedepankan legitimasi sosial-spiritual melalui saksi tetua adat daripada bukti tertulis semata. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran norma adat berdampak hukum nyata, yaitu transaksi batal secara adat dan penerapan sanksi sosial. Secara normatif, jual beli tanah adat hanya sah jika memenuhi ketentuan hukum adat sekaligus hukum positif. This study examines the issue of customary land sales in Tongkonan Baliu', North Toraja, where conflicts frequently arise due to the sale of customary land to outsiders without proper customary procedures. The method used is a qualitative normative approach, with fieldwork in Tadongkon Village (Tongkonan Baliu') involving in-depth interviews with customary leaders and a literature review of legislation. The main findings of the study indicate that customary land in Tongkonan Baliu' is communally owned and cannot be traded unilaterally without the collective consent of the customary community. Proof of ownership prioritizes socio-spiritual legitimacy through witnesses from customary elders rather than written evidence alone. The results show that violations of customary norms have real legal consequences, namely invalidating transactions according to customary law and imposing social sanctions. Normatively, customary land sales are only valid if they comply with both customary and positive law.
PROBLEMATIKA PENARIKAN ROYALTI LAGU DAN/ATAU MUSIK TERHADAP PELAKU USAHA KAFE DI KOTA MAKASSAR Alber Luther; Zulkifli Makkawaru; Almusawwir Almusawwir
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8797

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penarikan royalti lagu dan/atau musik terhadap omzet usaha kafe serta hambatan yang dihadapi pelaku usaha kafe dalam memenuhi kewajiban pembayaran royalti di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha kafe di Kota Makassar serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewajiban pembayaran royalti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun secara empiris, musik dalam usaha kafe lebih berfungsi sebagai unsur pendukung suasana (ambience) dan tidak secara langsung mempengaruhi peningkatan omzet. Hambatan yang dihadapi pelaku usaha antara lain kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pembayaran royalti, kekhawatiran terhadap beban biaya tambahan bagi usaha mikro dan kecil, kesalahpahaman mengenai penggunaan platform digital seperti Spotify dan YouTube Premium, serta belum optimalnya implementasi regulasi di tingkat daerah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang lebih proporsional serta peningkatan sosialisasi agar tercapai keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan keberlangsungan usaha kafe. This study aims to analyze the impact of song and/or music royalty payments on cafe business turnover and the obstacles faced by cafe business owners in fulfilling their royalty payment obligations in Makassar City. This study used an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with cafe business owners in Makassar City and a literature review of copyright-related regulations. The results indicate that normatively, royalty payment obligations are regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Song and/or Music Copyright Royalties. However, empirically, music in cafe businesses functions more as an ambiance and does not directly influence revenue growth. Problems faced by business owners include a lack of publicity regarding royalty payment mechanisms, concerns about additional costs for micro and small businesses, misunderstandings regarding the use of digital platforms such as Spotify and YouTube Premium, and suboptimal implementation of regulations at the regional level. Therefore, more proportional policies and increased outreach are needed to achieve a balance between protecting creators' rights and the sustainability of cafe businesses.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT ADAT TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN DI TIKALA, TORAJA UTARA Eka Risma Rissing; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8807

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dalam aktivitas pertambangan di Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui studi kepustakaan, observasi, angket, dan wawancara dengan pemangku adat, tokoh masyarakat, pihak perusahaan, serta pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Namun, secara empiris pelaksanaannya belum optimal. Pengawasan pertambangan masih lemah, partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan belum maksimal, dan transparansi informasi belum memadai. Selain itu, pengakuan hak masyarakat adat dalam proses perizinan masih terbatas. Hambatan perlindungan hukum meliputi keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya pemahaman hukum dan posisi tawar masyarakat adat. Diperlukan penguatan komitmen pemerintah dan peningkatan partisipasi masyarakat adat guna mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan. This study aims to analyze the implementation of legal protection for the rights of indigenous peoples in mining activities in Tikala District, North Toraja Regency, and to identify the inhibiting factors. The research employs a qualitative method with an empirical juridical approach through literature review, observation, questionnaires, and interviews with customary leaders, community leaders, company representatives, and local government officials. The results indicate that normatively, laws and regulations have provided a legal basis for the protection of indigenous peoples. However, empirically, its implementation has not been optimal. Mining supervision remains weak, indigenous peoples’ participation in decision-making is limited, and information transparency is inadequate. In addition, the recognition of indigenous peoples’ rights in the licensing process is still limited. The obstacles to legal protection include limited authority of local governments, weak law enforcement, lack of inter-agency coordination, and the low level of legal awareness and bargaining position of indigenous peoples. Therefore, strengthening government commitment and increasing indigenous participation are necessary to achieve fair and sustainable legal protection.
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN Muh. Fathur Rahman Yusuf; Zulkifli Makkawaru; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8821

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi. Mediasi merupakan prosedur wajib dalam perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan hakim mediator, panitera, serta para pihak yang berperkara, dan didukung studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta data perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih relatif rendah dibandingkan jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya, yang dipengaruhi oleh kurangnya itikad baik para pihak, konflik berkepanjangan, faktor ekonomi, perselingkuhan, serta dominasi emosi yang tinggi. Meskipun demikian, mediasi tetap memiliki peran strategis dalam memberikan ruang dialog dan kesempatan perdamaian sebelum perkara diputus melalui persidangan, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi mediator dan pendekatan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mencegah perceraian. This study aims to analyze the effectiveness of mediation in divorce cases at the Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A and to identify the factors that hinder its success. Mediation is a mandatory procedure in civil cases based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach, collecting data through interviews with judge-mediators, court clerks, and disputing parties, supported by documentation studies of statutory regulations and case records. The findings reveal that the success rate of mediation in divorce cases remains relatively low compared to the number of cases filed annually, influenced by factors such as lack of good faith, prolonged conflicts, economic problems, infidelity, and strong emotional tensions. Nevertheless, mediation plays a strategic role in providing opportunities for dialogue and reconciliation before litigation proceeds, indicating the need to enhance mediator competence and apply more comprehensive approaches to improve its effectiveness in preventing divorce.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU UTARA Inayah Artawidyati Salam; Zulkifli Makkawaru; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6097

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung efektivitas penyelesaian sengketa melalui mekanisme tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara. Fokus utama kajian ini adalah memberikan pemahaman mengenai implementasi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa tanah, serta mengidentifikasi elemen-elemen yang berkontribusi terhadap keberhasilan proses mediasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu suatu pendekatan yang menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris terhadap pelaksanaan hukum di lapangan. Penelitian normatif dilakukan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, maupun dokumen administratif lainnya. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2024 umumnya merupakan sengketa dengan klasifikasi sedang dan ringan. Tahapan mediasi yang diterapkan meliputi proses pengaduan, penelaahan kasus, pengiriman undangan kepada para pihak, hingga pelaksanaan mediasi itu sendiri. Adapun faktor-faktor pendukung efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi di antaranya dapat dianalisis melalui dua perspektif. Pertama, dari sudut pandang teori penyelesaian sengketa yang mencakup pendekatan contending, yielding, withdrawing, dan inaction. Kedua, berdasarkan teori efektivitas hukum yang mencakup peran aparat penegak hukum, substansi hukum yang berlaku, sarana atau fasilitas pendukung, serta budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara dipengaruhi oleh kombinasi pendekatan teoritis dan praktik institusional, yang menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menyelesaikan konflik agraria secara damai dan efisien. This study aims to determine the mediation process in resolving land disputes at the North Luwu Regency Land Office and to analyze the factors that support the effectiveness of dispute resolution through this mechanism. This study uses an empirical legal approach, with the research location at the North Luwu Regency Land Office. The main focus of this study is to provide an understanding of the implementation of mediation as an alternative to resolving land disputes, as well as identifying elements that contribute to the success of the mediation process. This study uses an empirical normative legal research method, which is an approach that combines normative analysis of laws and regulations with empirical studies of the implementation of law in the field. Normative research is conducted to examine the legal norms that regulate the mechanism for resolving land disputes through mediation, both those contained in laws and regulations, policies, and other administrative documents. Meanwhile, an empirical approach is carried out to understand how these norms are implemented in the practice of dispute resolution at the North Luwu Regency Land Office. The results of the study indicate that disputes resolved through mediation in 2024 are generally disputes with moderate and light classifications. The stages of mediation implemented include the complaint process, case review, sending invitations to the parties, and the implementation of the mediation itself. The supporting factors for the effectiveness of dispute resolution through mediation can be analyzed through two perspectives. First, from the perspective of dispute resolution theory which includes the contending, yielding, withdrawing, and inaction approaches. Second, based on the theory of legal effectiveness which includes the role of law enforcement officers, the applicable legal substance, supporting facilities or means, and the legal culture of the community. Thus, the success of mediation at the North Luwu Regency Land Office is influenced by a combination of theoretical approaches and institutional practices, which shows that mediation can be an effective instrument in resolving agrarian conflicts peacefully and efficiently.
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Indrat Moko; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6098

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko dalam upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris, yakni pendekatan yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum yang berlaku dengan pengamatan terhadap praktik pelaksanaan di lapangan. Pendekatan ini dianggap relevan untuk menggambarkan sejauh mana kebijakan manajemen risiko diimplementasikan oleh aparat kepolisian dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan telah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi dan analisis risiko, evaluasi serta penanganan risiko, dan dilanjutkan dengan pemantauan serta reviu berkala terhadap potensi-potensi penyalahgunaan kewenangan. Meskipun demikian, implementasi tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat sejumlah hambatan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta keterbatasan anggaran. Sementara itu, faktor eksternal mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya budaya hukum, serta adanya tekanan dari pihak luar terhadap penyidik yang dapat memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut, ditemukan bahwa keberhasilan penerapan manajemen risiko dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan institusional, kompetensi personel, serta dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum yang profesional dan berintegritas. This study aims to analyze the implementation of risk management in an effort to prevent abuse of authority in the South Sulawesi Regional Police (Polda) area, as well as to identify factors that inhibit its implementation. This study uses an empirical normative legal method, namely an approach that combines analysis of applicable legal norms with observations of implementation practices in the field. This approach is considered relevant to describe the extent to which risk management policies are implemented by the police in order to increase accountability and prevent abuse of authority. The results of the study indicate that the implementation of risk management in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police has been carried out through several stages, namely risk identification and analysis, risk evaluation and handling, and continued with periodic monitoring and review of potential abuse of authority. However, the implementation has not run optimally because there are still a number of obstacles, both from internal and external factors. Internal factors include limited competent human resources, lack of supporting facilities and infrastructure, and limited budget. Meanwhile, external factors include low public legal awareness, weak legal culture, and pressure from external parties on investigators that can affect independence in decision making. Based on this, it was found that the success of implementing risk management in preventing abuse of authority is highly dependent on the synergy between institutional policies, personnel competence, and community support for professional and integrated law enforcement efforts.
ANALISIS HUKUM PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI SULAWESI BARAT Nurhikma Hasnur; Zulkifli Makkawaru; Almusawir Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan antara efektivitas pelayanan publik dan penerapan norma hukum yang mengatur proses administrasi SIM sebagai bentuk pelayanan publik yang berkeadilan dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi perundang-undangan, telaah literatur, dan wawancara mendalam dengan informan yang meliputi petugas kepolisian serta masyarakat pemohon SIM. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan fakta lapangan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan penerbitan SIM di wilayah hukum Polda Sulawesi Barat secara normatif telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Pelaksanaan pelayanan meliputi tahapan verifikasi identitas, pemeriksaan kesehatan jasmani dan psikologis, serta uji teori dan praktik. Namun demikian, ditemukan sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, gangguan sistem teknologi informasi, ketidakefisienan prosedur administratif, serta lemahnya pengawasan terhadap praktik percaloan dan diskriminasi layanan. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pelayanan melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem pengawasan internal untuk mewujudkan pelayanan SIM yang profesional, transparan, dan akuntabel. This study aims to analyze the legal aspects of the implementation of Driver's License (SIM) issuance services within the West Sulawesi Regional Police's jurisdiction and to identify the various obstacles encountered in its implementation. The study focuses on the relationship between the effectiveness of public services and the application of legal norms governing the SIM administration process to ensure fair and transparent public services. This study uses an empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through legislative studies, literature reviews, and in-depth interviews with informants, including police officers and SIM applicants. Informants were selected using a purposive sampling technique, and data analysis was conducted qualitatively by interpreting field observations in accordance with applicable legal norms. The results of the study indicate that SIM issuance services within the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police have been normatively adjusted to the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation and Regulation of the Chief of Police Number 9 of 2012 concerning Driver's Licenses. Service implementation includes stages of identity verification, physical and psychological health examinations, and theory and practical tests. However, several obstacles were identified, including limited facilities and infrastructure, disruptions to information technology systems, inefficient administrative procedures, and weak oversight of brokering and discriminatory practices. These obstacles indicate a gap between regulations and implementation, potentially undermining public trust in police public services. Therefore, strengthening service governance through regulatory reform, increasing human resource capacity, and optimizing internal oversight systems is necessary to ensure professional, transparent, and accountable driver's license (SIM) services.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN PENGEMBANGAN PARIWISATA Rosady Prawira Putra; Zulkifli Makkawaru; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.9005

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendaftaran kekayaan intelektual komunal daerah sebagai instrumen pengembangan pariwisata di Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasinya. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya optimalisasi perlindungan kekayaan intelektual komunal daerah, padahal potensi budaya lokal, pengetahuan tradisional, dan produk khas daerah memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan industri pariwisata berbasis kearifan lokal. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual komunal dan kebijakan pengembangan pariwisata daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran kekayaan intelektual komunal daerah di Kota Makassar belum berjalan secara optimal sebagai instrumen pengembangan pariwisata. Kondisi tersebut disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah daerah, rendahnya pemahaman masyarakat komunal mengenai urgensi perlindungan kekayaan intelektual, serta belum adanya integrasi kebijakan antara sektor kekayaan intelektual dan sektor pariwisata. Selain itu, hambatan yang dihadapi bersifat struktural dan substantif, meliputi keterbatasan regulasi teknis, birokrasi administratif yang belum terintegrasi, minimnya inventarisasi aset komunal daerah, serta belum terbentuknya model perlindungan hukum yang adaptif terhadap potensi ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan daerah yang terintegrasi melalui sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat adat atau komunal, dan institusi terkait guna mendorong perlindungan kekayaan intelektual komunal sebagai bagian dari strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan. This study aims to analyze the implementation of regional communal intellectual property registration as an instrument for tourism development in Makassar City and to identify factors that hinder its implementation. This study is motivated by the still low optimization of regional communal intellectual property protection, even though the potential of local culture, traditional knowledge, and regional specialty products have strategic value in supporting the development of a tourism industry based on local wisdom. The study uses a normative legal research method with a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and an analytical approach to various regulations related to communal intellectual property and regional tourism development policies. The results show that the implementation of regional communal intellectual property registration in Makassar City has not been running optimally as an instrument for tourism development. This condition is caused by weak coordination between local government institutions, a low understanding of the communal community regarding the urgency of intellectual property protection, and the lack of policy integration between the intellectual property sector and the tourism sector. In addition, the obstacles faced are structural and substantive, including limited technical regulations, an unintegrated administrative bureaucracy, a minimal inventory of regional communal assets, and the lack of an adaptive legal protection model for the potential of the creative economy and local culture-based tourism. Therefore, it is necessary to strengthen integrated regional policies through synergy between local governments, indigenous or communal communities, and related institutions to encourage the protection of communal intellectual property as part of a sustainable tourism development strategy.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BONE Ariyo Gusfi Ferdiyanto Sukma; Zulkifli Makkawaru; Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.9023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Bone serta mengkaji berbagai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penanganannya. Tindak pidana tabrak lari merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam keselamatan dan nyawa korban. Fenomena meningkatnya kasus tabrak lari menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku masih menghadapi berbagai persoalan, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Bone dalam menangani tindak pidana tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Bone dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran yang sistematis mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Bone telah dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga penyelesaian perkara, termasuk penerapan pendekatan restorative justice pada kondisi tertentu. Namun demikian, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan alat bukti, minimnya fasilitas teknologi pendukung, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta faktor geografis yang memengaruhi proses pengungkapan perkara. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan sarana dan prasarana teknologi, optimalisasi koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana tabrak lari. This research aims to analyze law enforcement against perpetrators of hit-and-run crimes in the jurisdiction of the Bone Resort Police and examine the various obstacles faced by law enforcement officers in the handling process. Hit-and-run crimes are a form of traffic violation that not only causes material losses but also threatens the safety and lives of victims. The phenomenon of increasing hit-and-run cases indicates that law enforcement against perpetrators still faces various problems, both from a normative and implementative aspect. Therefore, a comprehensive study is needed regarding the effectiveness of law enforcement carried out by the Bone Resort Police in handling these crimes. The type of research used is empirical juridical research with a qualitative approach. The study was conducted in the jurisdiction of the Bone Resort Police, utilizing primary data collected through interviews with law enforcement officers and secondary data comprising laws and regulations, books, scientific journals, and other relevant documents. All data were analyzed qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions to obtain a systematic picture of the implementation of law enforcement against hit-and-run crimes. The results of the study indicate that law enforcement against perpetrators of hit-and-run crimes in the jurisdiction of the Bone Police Resort has been implemented through the stages of inquiry, investigation, suspect determination, and case resolution, including the application of a restorative justice approach in certain conditions. However, the implementation of law enforcement still faces various obstacles, including limited evidence, minimal supporting technological facilities, low public participation in providing information, limited human resources, and geographical factors that influence the process of revealing cases. In addition, there is still a gap between applicable legal provisions and law enforcement practices in the field. Therefore, institutional strengthening, improvement of technological facilities and infrastructure, optimization of inter-agency coordination, and increased public legal awareness are needed to realize effective, fair law enforcement and provide legal certainty for hit-and-run crimes.
IMPLEMENTASI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR DAN PERLINDUNGAN HAK DEBITUR DI SULAWESI BARAT Nurdin, Abdul Rahman; Makkawaru, Zulkifli; Kamsilaniah, Kamsilaniah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.9024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi eksekusi jaminan fidusia oleh debt collector serta perlindungan hak debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Sulawesi Barat. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis melalui studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan debitur, pihak perusahaan pembiayaan, dan pihak terkait lainnya, serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Sulawesi Barat belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam praktiknya masih ditemukan tindakan penarikan objek jaminan tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, surat tugas atau surat kuasa resmi, serta pelaksanaan eksekusi yang dilakukan secara sepihak dan disertai intimidasi terhadap debitur. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak debitur, khususnya terkait prinsip kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak milik. Selain itu, minimnya pengawasan terhadap aktivitas debt collector turut memengaruhi terjadinya penyimpangan dalam proses eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan dan debt collector, peningkatan kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta optimalisasi perlindungan hukum bagi debitur guna mewujudkan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang berkeadilan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. This study aims to analyze the implementation of fiduciary guarantee execution by debt collectors and the protection of debtors' rights in the implementation of fiduciary guarantee execution in West Sulawesi. The study uses an empirical legal method with a statutory regulatory approach and a sociological approach through field studies. Data were obtained through interviews with debtors, financing companies, and other related parties, and supported by relevant primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that the implementation of fiduciary guarantee execution in West Sulawesi has not been fully implemented in accordance with the provisions of the Fiduciary Guarantee Law and Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. In practice, there are still cases of withdrawal of collateral objects without showing a fiduciary guarantee certificate, a letter of assignment or an official power of attorney, as well as unilateral executions accompanied by intimidation against debtors. These conditions indicate weak legal protection for debtors' rights, particularly regarding the principles of legal certainty, justice, and respect for property rights. In addition, minimal supervision of debt collector activities also contributes to irregularities in the execution process. Therefore, it is necessary to strengthen supervision of financing companies and debt collectors, increase compliance with legal procedures, and optimize legal protection for debtors in order to realize the implementation of fiduciary guarantees that are fair and in accordance with applicable legal provisions.
Co-Authors -, Tamal Abdurrifai Abdurrifai Abdurrifai, Abdurrifai Achyar Arafat Muchlies Akbar, A. Ardiansyah Alber Luther Almusawir, Almusawir Almusawwir Almusawwir Alvionita Winda Aswari Andi Tira, Andi Angraini K, Novita Arham, Andi Taufik Arif Rahman Ariyo Gusfi Ferdiyanto Sukma Asmirawaty Asmirawaty Asriani Arbillah Baso Madiong Basoddin, Agusniar Bello, Yoel Bobi Erianto Dian Rumianti Said Eka Risma Rissing Eko Eko Fachry Abda El Rahman Fadhil, Andi Muh. Fahrunisah Aulia Rahman Fajria Utami Ferdynando, Ferdynando Firman Menne Halwan, Muhammad Hamid A. Cennu Hamid, Abd. Haris Haris Hamid I Made Suarma Inayah Artawidyati Salam Indrat Moko Ita Rande Jamaluddin Jamaluddin Judijanto, Loso Juliati Juliati Jumadi, Muhammad Iqbal Jumanto Agung Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kresna Bayu Anggara Kurniawan, Lexy Fatharany La Subu Lutfiah Anugrah Mahindar, Juwita Eka Mappasessu Mappasessu Marwah Marwah Marwan Mas Moh. Fathur Rizki Muh Nur Parawansyah Muh. Fathur Rahman Yusuf Muhammad Halwan Muhammad Hashadi Muhammad Husni Abdulah Pakarti Muhammad Ridwan Muhammad Syarif Nataniel Nataniel Nataniel, Nataniel Nur ‘Azah Nurdin, Abdul Rahman Nurhikma Hasnur Pattenreng, H.A.Muh. Arfah Paulus Lebang Pelani, Herman Pratiwi Handayani Daswar Purnama, Anang Sigit Rachmat Eka Purnama Rahim, Jimmayer Rahma Rahma Rahman, Abdurrahman Rahmasari, Ananda Rahmat Taqwa Qurais Rahmatullah Rahmatullah Ramdhany, Fauziah Suci Rosady Prawira Putra Rudy, Irnawaty Rukmayanti Rukmayanti Ruslan Mustari Ruslan Renggong Ruslan, Muhlis Sahrul Gunawan Salim, Muhammad Aznur Awal Salim, Pary Samsul Bahri Sepriana M., Nur Aida Sistyawan, Dwanda Julisa Siti Zubaidah Siti Zubaidah Sri Mulyani Suci Tri Handayani Sudarso, Priyo Sudirman AR, Laranisa Albania Sulfahmi, Wawan TATI NURHAYATI Tenriawati, Andi Besse Tohir Mabruri Tomi Pramana Putra Triyono, Lailesya Vegi Vineria Virajati, Zefanya Viyata Waris, Muhammad Reyhan Waspada Santing Waspada, Waspada Yulia A. Hasan Zainal Abidin